filsafat hukum Islam

Justice is the core of law. However, the barometer of justice based on human’s consideration always changes according to time and place (tagayyur al-ahkām bi altagayyir al-azminah wa al-amkinah). The concept of legacy portion between man and woman, 2:1 in surah An-Nisā verse 11-12 always become a problem especiallywhen it is viewed from the equality of right and gender. Hence, the philosophy of Islamic law is then considered as an alternative to solve the problem. According to distributive justice perspective the legacy portion of 2:1 is fair since it iscommensurate with the responsibility and the right of both sides. It relates to the duty of a husband to take care of his parents after getting married. If then the woman take over the responsibility or do the same, it still do not change the portion. The problem above may be overcome through the concept of al-ahliyah al-wujūb in order to share the portion equally between man and woman.

PENDAHULUAN Kedudukan al-Qur'an selaku sumber pertama hukum Islam berjumlah sangat terbatas. Sebagaimana dinyatakan oleh al-Asymawi yang menyebutkan bahwasanya di dalam al-Qur'an jumlah ayat yang berbicara tentang hukum Syara' baik yang berada pada wilayah ibadah maupun mu'amalah tidak lebih dari 700 ayat, itupun hanya sekitar 200 ayat saja yang mengupas persoalan hokum keluarga, hukum waris, hukum perdata mu'amalah dan hukum pidana. Demikian pula dengan Hadits atau Sunnah yang menjadi sumber kedua hukum Islam juga memiliki jumlah yang terbatas ada yang berpendapat bahwa Hadits Ahkam itu berjumlah sebanyak 3000 Hadits dan ada pendapat yang mengatakan bahwa Hadits Ahkam berjumlah 1200. Keterbatasan jumlah ayat dalam al-Qur'an dan Hadits yang menyangkut persoalan hukum-hukum tersebut dihadapkan dengan problematika kehidupan yang terus mengalami perubahan dan jumlahnya sangat tidak terbatas, sebagiamana yang dikatakan oleh Baltaji (2006:35) bahwa nass-nass agama itu sangatlah terbatas sedangkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan selalu muncul dan sangat tidak terbatas. Dalam mengatasi problematika kehidupan yang tidak terbatas agama Islam telah memberi legalitas terhadap umat muslim untuk melakukan ijtihad. Ijtihad merupakan sebuah usaha untuk menyelesaikan problematika kehidupan yang tidak tertera secara komprehensif dalam al-Qur'an serta Hadits. Dalam berijtihad terdapat banyak sekali metode yang ditempuh oleh ulama. Namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merealisasikan maqasid al-Syari'ah. Indonesia sebagai negara majemuk, tentunya terdapat keragaman di dalamnya maka sudah barang tentu permasalahan baru terus mengemuka yang hukumnya tidak terdapat baik dalam al-Qur'an ataupun Hadits. Untuk mengatasi dan menjawab problematika yang muncul di Indonesia, ulama-ulama Indonesia kemudian mendirikan sebuah badan organisasi yang saat ini dikenal dengan nama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai sebuah lembaga fatwa yang terdiri dari beberapa

Terkait dengan Illegal Logging atau lebih dikenal dengan istilah Pembalakan haram merupakan aktifitas yang terjadi pada saat penebangan kayu hutan dilakukan secara tidak sah dengan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perudang-undangan, berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik), dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih jauh dari jatah yang telah ditetapkan sesuai perizinan.

Buku ini mengkaji tentang metode istinbath hukum Islam; khususnya bagaimana pemahaman dan penyimpulan hukum dari nash (Alqur’an dan alsunnah) dengan pendekatan bayani (kaidah-kaidah lughawiyah). Dalam buku ini, penulis menyajikan secara konprehensif teori-teori kebahasan dari para ulama ushul , wacana dan perdebatan (dialog), formulasi dan kaidah-kaidah, dan kemudian diikuti dengan menyajikan contoh-contoh penerapan yang lengkap, baik dari ayat-ayat Alquran ataupun hadis Nabi SAW. Buku ini memuat sembilan pokok bahasan utama. Bab pertama membahas tentang metode istinbath dan pengertian dan perbedaan ushul fiqh dengan fiqh. Bab kedua membahas tentang hukum syara’, yang diawali dengan pembahasan tentang pengertian hukum kemudian dilanjutkan dengan pembagian, kemudian diakhiri dengan pembahasan tentang hakim , mahkum fih, dan mahkum ‘alaih. Bab ketiga membahas tentang perintah, larangan, dan pilihan (amr, nahuyu, tahyir). Bab keempat membahas tentang cakupan luasan dalil yang meliputi ‘Am, khas , mutlaq, muqayyad . Bab kelima membahas tentang tingkat kejelasan dalil, yang meliputi tentang dalil yang jelas dan dalil tidak jelas. Dan bab keenam membahas tentang dalil yang tersurat dan tersirat (mantuq dan mafhum). Bab ketujuh membahas tentang tingkat petunjuk lafaz seperti ‘ibarat, isyarah , dalalah, dan iqtidha’. Bab delapan membahas tentang metode penyelesaian dalil yang kontradiktif. Kemudian buku ini ditutup dengan bab Sembilan, yang membahas tentang perkembangan ushul fiqh dari zaman ke zaman, kemudian dipungkasi dengan pembahasan tentang model penulisan kitab-kitab ushul fiqh.

Buku ini tentang metode ijtihad hukum Islam, yaitu pengambilan dan penetapan hukum berdasarkan istidlal dari luar nash, seperti qiyas, istihsan, maslahah, sad dari’ah, maqasid syariah, adat, istishab, dan qaul sahabi. Buku ini memuat tujuh pokok bahasan. Bab pertama membahas tentang ijtihad; mencakup pengertian, dasar dan syarat, ruang lingkup dan kaidah-kaidah ijtihad. Bab kedua membahas tentang dalil yang menjadi objek sasaran ijtihad dan dalil yang tidak bisa menjadi objek ijtihad. Bab ketiga membahas tentang Sumberijtihad hukum Islam yaitu Alqur’an dan al-sunnah. Bab keempat membahas tentang metode ijtihad dengan ijma’, qiyas, dan istihsan. Bab kelima membahas tentang metode ijtihad dengan maqasid al-syariah, maslahah, dan sad al-dzari’ah. Bab keenam membahas tentang metode ijtihad dengan adat, istishab, qaul sahabi. Kemudian buku ini dipungkasi dengan bab ketujuh yang membahas tentang fatwa, ittiba’, taklid, dan talfiq

Apabila kita memperhatikan perkembangan zaman pada saat sekarang ini, maka hukum islam harus dituntut untuk menyesuaikan dengan keadaan tersebut, maka dari itulah muncul ijtihad baru yang berkenaan dengan masalah yang terjadi itu. Dan dalam segala kegiatan yang diperintahkan Allah terdapat rahasia tersendiri dari pemerintahan itu.

Tulisan ini merupakan kajian terhadap pemikiran maqasid Jasser Auda. Maqasid sendiri merupakan tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan agama dengan basis memaksimalkan maslahah dan meminimalisir mafsadah. Originalitas pemikiran maqasid Auda terletak pada pergeseran paradigma (shifting-paradigm) dan pengembangan maqasid melalui a system approach yang ia lakakukan. Ini dikembangkan Auda, karena melihat teori maqasid klasik yang cenderung individual, kaku, sempit, bahkan terkesan hierarkis. Auda menggeser maqasid klasik yang coraknya protection (perlindungan) dan preservation (penjagaan) menjadi development (pembangunan) dan human right (hak-hak manusia). Di samping itu, Auda juga medekati maqasid dengan fitur-fitur sistem yang ia buat: cognition,wholeness, openness, interrelated-hierarchy, multidimensionalituy, dan porposefulness. Eksistensi sebuah fitur terletak pada kebermaksudannya (purposefulness; al-maqasidiyah).

PENDAHULUAN Ibadah merupakan bentuk menyembahan manusia kepada Allah SWT. Dari ibadah dapat dilihat seberapa bersyukurnya setiap hamba, manusia tidak dapat di pisahkan dengan penciptanya. Di dunia manusia tidak hidup tanpa manusia yang lain. Dengan penciptanya terdapat hubungan khusus yang kepada Allah dengan ibadah dan dengan sesama manusia terdapat hubungan yang merupakan ibadah yang berbuat baik dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Seringkali dan banyak di antara kita yang menganggap ibadah itu hanyalah sekedar menjalankan rutinitas dari hal-hal yang dianggap kewajiban, seperti sholat dan puasa. Sayangnya, kita lupa bahwa ibadah tidak mungkin lepas dari pencapaian kepada Tauhid terlebih dahulu. Mengapa ? keduanya berkaitan erat, karena mustahil kita mencapai tauhid tanpa memahami konsep ibadah dengan sebenar-benarnya. Kemudian, Hukum keluarga Islam sebagai tawaran dalam menyelesaikan beberapa permasalahan.Pada hakikatnya bukan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam berumah tangga dapat mempraktekkannya, akan tetapi hukum disini bersifat solutif, artinnya hukum Islam memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Akan tetapi terkadang, hukum-hukum yang telah ada belum dapat dipahami terkait hikmah dan filsafatnya, sehingga berakibat kepada anggapan hukum Islam yang tidak lagi representatif dalam menyelesaikan perkara perdata keluarga Islam. Makalah ini akan membahas tentang pengertian, hakekat dan ruang lingkup dari ibadah dan hukum keluarga Islam, sehingga kita dapat memahami hikmah-hikmah tersebut dan kemudian dapat berhujah atas hukum Islam sebagai solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan keluarga. Tidak hanya keluarga Islam saja, tetapi bagi umat manusia. Terlebih kita harus mengetahui hal yang mendasar dalam filsafat hukum dalam keluarga Islam. PEMBAHASAN A. Pengertian Ibadah Ibadah merupakan bentuk penghambaan diri seorang manusia kepada Allah SWT, dan ibadah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: 1. Ibadah Secara Etimologi 1

Pemikiran filosofis dalam hukum Islam merupakan kajian penting dalam perumusan dan penerapan hukum Islam, terutama dalam kegiatan istinbath hukum bagi para mujtahid atau bagi siapa saja yang mendalami ilmu fiqh dengan segala seluk beluknya. Dilihat dari segi kepentingannya dalam istinbath, filsafat hukum Islam ini memang tidak menempati urutan teratas sebagaimana ilmu ushul fiqh, karena ia lebih merupakan pelengkap dan pembantu ilmu ushul fiqh serta suatu ilmu dengan gaya berpikir filosofis sehingga member keyakinan kepada umat Islam bahwa hukum Islam adalah hukum yang memastikan maslahat di balik sebuah istinbath istinbath hukum
Dalam khazanah hukum islam, perbicangan tentang akal dan wahyu merupakan lahan yang cukup banyak mendapat perhatian dan pembahasan. Pembahasan ini dilakukan oleh ulama dalam berbagai bidang keilmuan, baik teologi, filsafat, maupun hukum Islam itu sendiri. Tujuan penggunaan wahyu dan akal adalah untuk mendapatkan kebenaran.

Manusia bukanlah makhluk yang statis (tetap seperti keadaan semula), melainkan yang senantiasa dalam proses perubahan. Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup selalu berinteraksi satu sama lainnya. Adanya interaksi sosial antar kebudayaan antar bangsa pada era globalisasi ini semakin mempercepat laju perubahan sosial. Dampak perubahan sosial itu tidak saja menimbulkan kesenjangan antara nilai lama dengan nilai baru, tetapi juga menimbulkan kesenjangan antara hukum yang telah mapan dengan realitas sosial yang terus mengalami perubahan.

Menurut Syekh Mustafa abdurrazik, kata “filsafat di kalangan Islam “hikmah dan hakim”
Hikmah adalah perkara tertinggi yg bisa dicapai oleh manusia melalui alat-alat tertentu.
Datangnya hikmah bukan dari penglihatan mata semata, tapi juga hati dan pikiran yang tertuju pada alam di sekeliling kita. Banyak orang melitah tapi tidak memperhatikan.
maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada. (QS. Surah Al-Ḥajj : 46)

PENDAHULUAN Kedudukan al-Qur'an selaku sumber pertama hukum Islam berjumlah sangat terbatas. Sebagaimana dinyatakan oleh al-Asymawi yang menyebutkan bahwasanya di dalam al-Qur'an jumlah ayat yang berbicara tentang hukum Syara' baik yang berada pada wilayah ibadah maupun mu'amalah tidak lebih dari 700 ayat, itupun hanya sekitar 200 ayat saja yang mengupas persoalan hokum keluarga, hukum waris, hukum perdata mu'amalah dan hukum pidana. Demikian pula dengan Hadits atau Sunnah yang menjadi sumber kedua hukum Islam juga memiliki jumlah yang terbatas ada yang berpendapat bahwa Hadits Ahkam itu berjumlah sebanyak 3000 Hadits dan ada pendapat yang mengatakan bahwa Hadits Ahkam berjumlah 1200. Keterbatasan jumlah ayat dalam al-Qur'an dan Hadits yang menyangkut persoalan hukum-hukum tersebut dihadapkan dengan problematika kehidupan yang terus mengalami perubahan dan jumlahnya sangat tidak terbatas, sebagiamana yang dikatakan oleh Baltaji (2006:35) bahwa nass-nass agama itu sangatlah terbatas sedangkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan selalu muncul dan sangat tidak terbatas. Dalam mengatasi problematika kehidupan yang tidak terbatas agama Islam telah memberi legalitas terhadap umat muslim untuk melakukan ijtihad. Ijtihad merupakan sebuah usaha untuk menyelesaikan problematika kehidupan yang tidak tertera secara komprehensif dalam al-Qur'an serta Hadits. Dalam berijtihad terdapat banyak sekali metode yang ditempuh oleh ulama. Namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merealisasikan maqasid al-Syari'ah. Indonesia sebagai negara majemuk, tentunya terdapat keragaman di dalamnya maka sudah barang tentu permasalahan baru terus mengemuka yang hukumnya tidak terdapat baik dalam al-Qur'an ataupun Hadits. Untuk mengatasi dan menjawab problematika yang muncul di Indonesia, ulama-ulama Indonesia kemudian mendirikan sebuah badan organisasi yang saat ini dikenal dengan nama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai sebuah lembaga fatwa yang terdiri dari beberapa

kata kunci : filsafat hukum, pembentukan hukum


1 .PENDAHULUAN
Filsafat hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis, tentang hakekat dari hukum itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa objek dari filsafat hukum adalah hukum, yang dikaji secara mendalam hingga ke inti Berfilsafat adalah berpikir dalam tahap makna, ia terikat makna dari sesuatu. Berpikir mendalam terhadap makna artinya menemukan makna terdalam dari sesuatu yang berada dalam kandungan sesuatu itu. Tujuan filsafat hukum untuk pembentukan hukum di Indonesia, yaitu untuk memeriksa gagasan-gagasan tentang hukum yang sudah ada maupun yang akan diadakan, melihat koherensi, korespondensi, dan fungsi hukum yang diciptakan. Filsafat hukum sangat berperan dengan pembentukan hukum di Indonesia ke arah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang hakiki didasari dengan asas pemanfaatan dan keadilan untuk mewujudkan sistematis hukum yang mengarah pada demokrasi. Fungsi hukum nasional adalah utuk pengayoman, maka perubahan atau pembangunan hukum Indonesia harus melalui proses filsafat hukum yang didalamnya mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat-tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang, juga mampu memeuhi kebutuhan masyarakat luas yang cenderung majemuk, yang mana hukum diciptakan merupakan rules for the game of life, hukum diciptakan untuk mengatur perilaku an

JUDUL : MAQASHID AL-SYARIAH SEBAGAI LANDASAN BERFIKIR FILOSOFIS NAMA : ROSIDA E. MAIL : [email protected] A. Pendahuluan Pemikiran filosofis dalam hukum Islam merupakan kajian penting dalam perumusan dan penerapan hukum Islam, terutama dalam kegiatan istinbath hukum bagi para mujtahid atau bagi siapa saja yang mendalami ilmu fiqh dengan segala seluk beluknya. Dilihat dari segi kepentingannya dalam istinbath, filsafat hukum Islam ini memang tidak menempati urutan teratas sebagaimana ilmu ushul fiqh, karena ia lebih merupakan pelengkap dan pembantu ilmu ushul fiqh serta suatu ilmu dengan gaya berpikir filosofis sehingga memberi keyakinan kepada umat Islam bahwa hukum Islam adalah hukum yang memastikan maslahat di balik sebuah istinbath istinbath hukum. Akan tetapi keberadaannya bukannya tidak penting, karena dengan mengetahui tatacara dan kefilosofisan hukum Islam seorang mujtahid akan terarah dan terfokus dalam menemukan jawaban permasalahan fiqh yang muncul dan memotivasi untuk mengamalkannya. Lebih jauh dengan ilmu ini akan lebih memudahkan bagi seorang mujtahid dalam mencari jawaban yang nantinya akan lebih diperkuat dengan aplikasi ushul fiqh. Pentingnya filsafat hukum Islam sebagai ilmu yang harus dimiliki oleh seorang calon mujtahid telah dikemukakan oleh ulama-ulama sebelumnya, sehingga tanpa mengetahui dan memiliki ilmu ini, seorang faqih masih diragukan eksistensi kefaqihannya. Hal ini mungkin karena keterkaitan ilmu ini dengan ushul fiqh erat sekali bahkan saling tunjang menunjang. Landasan berpikir filosofis selama ini telah diajarkan ketika kuliah ushul fiqh dan juga pengantar ilmu fiqh, akan tetapi materinya belum mencapai secara spesifik ke arah berpikir filosofis dalam hukum Islam. Walaupun dalam buku ini tidak membahas pemikiran filosofis dalam hukum Islam secara utuh dan menyeluruh, setidaknya tulisan ini memberikan gambaran bahwa dalam hukum Islam 1 1

In Islam mayyit property is governed by the rules of inheritance and the rules of was} iyyah. In naz} a> riyat al-tamalluk both of the corners of the shari'a is to have property with khala> fiyah. There are two ways khala> fiyah namely ijba> riyah and ikhtiya> riyah. The legislation states that there is a term of wills must have a different meaning from the mandate of the will of the understanding of the word kutiba in al-Baqarah: 180. The adopted son, and the foster father, is mentioned by the KHI in article 209 as the object of testament obligation not as the courage to revive the custom of the inheritance of jahiliyyah which clearly has been abolished by shari'ah through the Qur'an and the Sunnah of the Prophet. However, within the KHI there is an emphasis on the transition of responsibility for maintenance and not on the transition of nasab that arises from the initial meaning of adoption or tabanni and there is

Syari’at Islam diturunkan untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia dan menghindari mereka dari kemudaratan sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri.Hal ini merupakan konsep dasar dari maqasid al-syari’ah sejak abad pertengahan Islam (era pemikiran klasik) yang dijelaskan Imam al-Syatibi dalam kitab al-muwafaqat. Namun kemudian konsep maqasid al-syari’ah ini mengalami perkembangan dan menjadi sebuah paradigma baru (new paradigm) dalam filsafat hukum Islam kontemporer, yaitu  maqasid al-syari’ah yang dipopulerkan oleh Jasser Auda dengan pendekatan sistemnya. Perubahan paradigma dari maqasid yang lama ke maqasid yang baru ini terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan maqasid yang lama lebih pada protection (perlindungan) dan preservation (penjagaan/pelestarian), sedangkan maqasid baru lebih menekankan pada development (pengembangan) dan right (hak).

A. PENDAHULUAN Maqashid al-syari'ah merupakan suatu teori hukum Islam yang sudah tumbuh sejak dimualinya proses penetapan hukum Islam, dan selanjutnya dikemas dengan baik serta dikembangkan oleh para ulama sesudah masa tabi' tabi'in. Walaupun proses perkembangannya tidak secepat ilmu Ushul fiqh, tetapi keberadaannya sudah diamalkan oleh para ulama pada setiap penetapan hukumyang mereka lahirkan. Tujuan utama dari hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan bagi umat muslim secara khusus dan bagi dunia secara umum. Terma kemaslahatan ini sudah menjadi kajian lama di kalangan para ulama baik ulama klasik maupun ulama kontemporer, sehingga banyak melahirkan berbagai pemikiran dalam menjalankan atau menerapkan hukum Islam. Hal ini bertujuan agar setiap masalah yang berkaitan dengan hukum Syara' dapat diselesaikan sesuai dengan kebutuhan yang bersandarkan kepada kemaslahatan umat. Salah satu kajian para ulama adalah merumuskan teori maqashid al-syariah dan teori maslahah itu sendiri, yang pada hakikatnya ditujukan agar setiap kasus hukum Islam dapat diselesaikan dengan baik sehingga menghasilkan ketentuan hukum yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.1 Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara, yaitu:; 1. Mewujudkan manfaat, kabaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah jalb al-manafi'. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga ataupun tidak langsung pada waktu yang akan datang. 2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan dar' al-mafasid.

Human is a essence that have two dimensions, those are material dimension and spiritual dimension. The phrase of Al-Qur'an to represent human concept consist of three category, those are: (1) al-insan, al-ins, and al-nas, or unas, (2) al-basyar and (3) bany Adam. Despite that three words represent to human meaning, but in particular it has a different emphasis on meaning. Allah who has created everything in its best, and began creating human from a lump of earth, and Allah created his offspring of human from the quintessence of lowly water (sperm), then Allah perfected his creation. The elements of the body will be destroyed with death, while the soul element will remain and will rise again on the Day of Resurrection. It is composed of a combination of two elements; handful of earth ground, and the spirit of Allah, then who only knows the aspects of the land and and neglecting the aspect of Allah's spirit blowing, then he will know no further about human nature.

Keistimewan gagasan pemikir asal Mesir ini, terletak pada kebaruannya dalam memformulasikan kembali maqasid syariah, yaitu pergeseran paradigma (shifting-paradigm) dan pengembangan maqasid melalui pendekatan sistem (a system approach). Kedua poin ini –sebagaimana tercantum dalam karyanya Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law (2007) –untuk sementara waktu yang membuatnya layak disebut sebagai Bapak Maqasid Kontemporer.

Fakta sejarah kehidupan Nabi Muhammad adalah beliau melakukan poligami, yang menjadi bagian dari sunnah yang apabila dikerjakan oleh umat nabi Muhammad akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggal tidak akan berdosa.
Realitas zaman hari ini, khussusnya di Negara Republik Indonesia yang mayoritas prnduduknya beragama islam, masih banyak yang mempersoalkan ketika public pigur melakukan praktek poligami. Tetapi sedikit yang mempersoalkan ketika public pigur memiliki istri simpanan dan sedikit juga yang mempersoalkan ketika prostitusi menjamur dikota-kota besar.
Poligami adalah emergency exit bagi laki-laki ketika istrinya mengidap penyakit, atau mandul yang akan mengancam punahnya keturunan si laki-laki. Dan poligami merupakan alternatif solusi untuk menyelesaikan persoalan prempuan yang ditinggal mati suaminya. more http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/elhikam/article/view/1387

Candah in the Ahmadiyah congregation is a very substantial matter, in which it entails the sacrifice of wealth/possession(al-tad} h} iyah al-māliyah) by an Ahmadi. This is often misunderstood by non-Ahmadiyah followers due to its similarity to zakat. Candah is Ahmadiyah's reconstruction of texts pertaining to infaq, by determining the quantity, time period, and institution managing it. The initial aim of candah, initiated by Mirza Ghulam Ahmad, was to spread ideas of his Mahdi (prophetic) attributes, that have currently become more extensive. Every Ahmadi believes that giving candah will consequently reinforce their faith and submission. Keywords: candah, Ahmadiyah, sacrifice of wealth(al-tad} h} iyah al-māliyah). I. Pendahuluan Salah satu yang menjadi sorotan utama di era kontemporer ini adalah masalah zakat dan sumbangan keagamaan. Berbagai upaya studi dan penafsiran ulang pun bermunculan. Mulai dari perluasan objek wajib zakat oleh Yusuf Qaradawi dan Didin Hafidhuddin; pengembangan kadar zakat oleh Muhammad Syahrur dan Jalaluddin Rahmad; serta penafsiran ulang dengan mengaitkan zakat dengan pajak oleh Masdar Farid Mas'udi. Semua penafsiran ulang di atas masih dalam satu frekuensi dan tidak keluar dari tema besar zakat. Hal yang berbeda dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah (untuk selanjutnya disebut Ahmadiyah saja). Dalam menafsirkan ulang nash-nash yang bicara mengenai zakat dan sumbangan keagamaan, Ahmadiyah mencari jalan lain sebagai alternatif-solusi. Penafsiran ulang Ahmadiyah itu mereka sebut dengan istilah candah. Candah merupakan penyisihan harta penghasilan yang diberikan