Planology

Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari -31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. Dasar Hukum APBN Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bunyi pasal 23: ayat (1): Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ayat (2): Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ayat (3): "Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu". Struktur APBNSecara garis besar struktur APBN adalah :  Pendapatan negara dan hibah,  Belanja negara,  Keseimbangan primer,  Surplus/defisit anggaran, B. PEMBIAYAAN. Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut I-account. Dalam beberapa hal, isi dari I-account sering disebut postur APBN. Beberapa faktor penentu postur APBN antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :  Pendapatan Negara Gambar A. 1 Pendapatan negara 2004 s.d 2015 Besaran pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:  Indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makro ekonomi;  Kebijakan pendapatan negara;  Kebijakan pembangunan ekonomi;  Perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum;  Kondisi dan kebijakan lainnya. Contohnya, target penerimaan negara dari SDA migas turut dipengaruhi oleh besaran asumsi lifting minyak bumi, lifting gas, ICP, dan asumsi nilai tukar. Target penerimaan perpajakan ditentukan oleh target inflasi serta kebijakan pemerintah terkait perpajakan 2011 APBN-P [9] ▲ Rp1.169,9 triliun ▲ Rp1.320,8 triliun ▲ Rp150,8 triliun APBN [10] ▲ Rp1.104,9 triliun ▲ Rp1.229,6 triliun ▼ Rp124,7 triliun 2010 APBN-P [11] ▲ Rp992,4 triliun ▲ Rp1.126,1 triliun ▲ Rp133,8 triliun APBN [12] ▲ Rp949,7 triliun ▲ Rp1.047,7 triliun ▼ Rp98,0 triliun 2009 APBN-P [13] ▼ Rp871,0 triliun ▼ Rp1.000,8 triliun ▲ Rp129,8 triliun APBN [14] ▲ Rp985,7 triliun ▲ Rp1.037,1 triliun ▼ Rp51,3 triliun 2008 APBN-P [15] ▲ Rp895,0 triliun ▲ Rp989,5 triliun ▲ Rp94,5 triliun Tahun Anggaran Pendapatan Negara Belanja Negara Surplus / Defisit APBN [16]

Infrasruktur merupakan fasilitas fisik beserta layanannya, yang diadakan untuk mendukung bekerjanya sistem sosial ekonomi, agar menjadi lebih berfungsi bagi usaha memenuhi kebutuhan dasar dan memecahkan berbagai masalah. Dari dimensi ekonomi, infrastruktur mecakup infrastruktur ekonomi (jalan, rel, pelabuhan, tol); infrastruktur ekonomi (bank, pasar, mal, pertokoan); infrastruktur pertanian (irigasi, bendungan, distribusi irigasi); serta infrastruktur sosial (bangunan ibadah, pelayanan masyarakat); infrastruktur kesehatan (puskesmas, rumah sakit); infrastruktur energi (pembangkit listrik, minyak); dan infrastruktur telekomunikasi.

Kedung Cowek Kota Surabaya sebagai tugas 1 dari Mata Kuliah Dasar-Dasar Perencanaan RTBL. Laporan Fakta ini merupakan tahap pertama dari keseluruhan rangkaian penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Permukiman Nelayan Kedung Cowek Kota Surabaya. Selama proses penyusunan laporan fakta ini banyak mendapatkan bantuan dari pihak-pihak lain sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan optimal. Pada Kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas ini yaitu: 1. Mochamad Yusuf, S.T., M.Sc. sebagai dosen mata kuliah Dasar-Dasar Perencanaan RTBL yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan laporan ini serta memberikan ilmu dan saran yang sangat bermanfaat. 2. Serta semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyelesaian tugas ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis berharap Laporan Fakta ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pembaca dan memberikan gambaran umum kawasan perencanaan sebagai bahan dalam menentukan rencana dan arahan penataan dan perancangan kawasan. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata kami ucapkan terimakasih. Surabaya, 22 November 2017 Tim Penyusun

Wilayah pesisir mempunyai banyak potensi yang bisa dikembangkan karena memiliki kekayaan alam yang melimpah serta lahan pesisir yang cukup subur, tetapi mempunyai masalah mendasar yaitu 1). Banyaknya penduduk miskin pada kawasan ini sehingga masih banyak yang terisolasi, 2). Kerusakan lingkungan hidup dan 3). Masalah struktur sosial. Berdasarkan pada permasalahan diatas si penulis jurnal tersebut menulis beberapa alternatif strategi untuk mengatasi masalah – masalah tersebut. Pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan oleh masyarakat Kalimantan Barat sudah dilakukan sejak awal perkembangan peradaban di wilayah ini. Berdasarkan pada pemanfaatannya, tipologi wilayah pesisir Kalimantan Barat dapat dikelompokkan pada empat kategori, yaitu: (a) tipologi wilayah yang sumberdaya ekonomi lokalnya didominasi oleh usaha pertanian rakyat dan perkebunan, (b) tipologi wilayah yang sumberdaya ekonomi lokalnya didominasi oleh usaha perikanan tangkap (daerah kepulauan), (c) tipologi wilayah yang sumberdaya ekonomi lokalnya didominasi oleh usaha nelayan dan tambak, dan (d) tipologi wilayah yang sumberdaya ekonomi lokalnya didominasi oleh usaha jasa, perdagangan, dan transportasi. Berpijak dari tipologi wilayah tersebut, maka ekosistem pesisir Kalimantan Barat setidaknya terdiri dari tiga karakteristik utama, yaitu: ekosistem yang didominasi hutan mangrove, ekosistem daerah pertanian atau perkebunan, dan ekosistem kepulauan. Luas hutan mangrove mencapai sekitar 472.386,8 hektar, yang tersebar hampir merata pada tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Sambas, Kubu Raya, dan Ketapang. Ekosistem pertanian umumnya didominasi oleh aktivitas pertanian tanaman pangan yaitu padi sawah pada lahan rawa pasang surut dan perkebunan Kelapa Dalam atau Karet. Tetapi dalam dekade terakhir ini, telah berkembang pula tanaman perkebunan kelapa sawit seiring dengan perkembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Pulau Kalimantan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan serta melepaskan mereka dari belenggu kemiskinan mungkin sudah sering dilakukan, namun demikian sering pula tidak menghasilkan perubahan yang cukup berarti. Hal ini dikarenakan pendekatan yang dilakukan seringkali kurang tepat berdasarkan pada kebutuhan nelayan. Pada banyak kasus, nelayan sebagai pihak yang menghadapi kesulitan hanya diposisikan sebagai pihak yang harus dibela, bukan sebagai orang yang harus membela kepentingan dirinya sendiri. Berkaitan dengan hal ini, secara teoritik, pada dasarnya terdapat empat jenis strategi yang dapat dilakukan untuk membangun masyarakat nelayan, yaitu: a) strategi pertumbuhan, b) strategi kesejahteraan, c) strategi partisipatif, dan d) strategi terpadu. Untuk memberdayakan masyarakat pesisir di Kalimantan Barat dapat dengan menerapkan strategi pertumbuhan, mengingat sumberdaya alam di wilayah pesisir memiliki banyak potensi tidak hanya pada perikanan tangkap namun juga pada sektor pertanian tanaman pangan, seperti padi sawah dan sayuran, peternakan, pengolahan hasil perikanan, dll. Strategi pertumbuhan umumnya diarahkan kepada peningkatan pendapatan masyarakat secara cepat melalui peningkatan produksi dan produktivitas. Untuk mendukung strategi ini maka dipersyaratkan adanya dukungan teknologi (inovasi) yang dapat diterapkan dan dukungan permodalan dari

Tulisan ini menjawab pertanyaan tentang apa yang disebut kota inklusif dan indikatornya. Secara akademik, nyaris tidak ada studi tentang 'kota inklusif'. Padahal, dalam praktik, sudah banyak daerah yang berusaha menjadi, atau mengklaim diri, sebagai " kota inklusif ". Studi dalam artikel ini bersifat literer karena bertujuan menemukan gagasan dan landasan teoretis yang dapat digunakan untuk mendefinisikan " kota inklusif. " Karena definisi saja belum cukup, tulisan juga akan mengkaji indikator kota inklusif. Berdasarkan kajian teoretis yang dilakukan, penulis berpendapat ada empat indikator kota inklusif: (i) adanya partisipasi difabel; (ii) adanya upaya pemenuhan hak-hak difabel; (iii) terjaminya aksesibilitas; dan (iv) adanya sikap inklusif warga kotanya. Kata Kunci: kota inklusif, eksklusi sosial, inklusi, difabel, uu penyandang disabilitas Despite its recent popular use in Indonesia, " inclusive city " as an academic subject has been relatively neglected. The subject is interestingly absent from Indonesian academic journals in relevant studies. While the term has been globally used and discussed, it is used in a significantly different way. The objective of this paper is to propose a concept of " inclusive city " by defining its dimensions and indicators. It is a localized concept to promote a city that promotes, protects, and accommodates the rights of the disabled. To achieve that objective, this literary research seeks to find theoretical base to argue for inclusion of the disabled. Furthermore, it argues for four dimensions of an inclusive city: (i) a full participation of the disabled; (ii) a promotion of the rights of the disabled; (iii) accessibility; and (iv) inclusive attitude of the people. An elaboration of the indicators is provided afterward.

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah dan salah satu diantaranya adalah dalam hal penyediaan sumber pembiayaan pembangunan itu sendiri. Sumbersumber pembiayaan pembangunan dapat berasal dari dalam negeri dan luar nege

Pertumbuhan ekonomi adalah bagian penting dari pembangunan sebuah negara, bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu indikator penting untuk menjelaskan bahwa suatu negara itu mampu secara finansial atau sejahtera. Keberhasilan tidak akan terlihat tanpa adanya hasil

i KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan dan karunia-Nya. penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Dasar & Perkembangan teori lokasi klasik melalui pendekatan analisis berdasarkan teori webber (Industrial Location Theory). Makalah ini berisi tentang pembahasan analisis penentuan lokasi (interaksi keruangan) berdasarkan teori lokasi industri. Penulis berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan dan penyelesaian makalah ini. Serta terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada dosen mata kuliah Analisis Lokasi dan Keruangan, yaitu : 1. Bapak Arwi Yudhi Koswara, ST. MT. dan ibu Vely Kukinul Siswanto, ST. MT. MSc. Selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah. 2. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas laporan presentasi kelompok ini.

Kota Tekesi di China ini mengadopsi struktur kota radial yang berkembang pada jaman Romawi. Kota ini dapat digolongkan menjadi radial city dapat langsung dikenali melalui struktur penataan kotanya. Pemisahan bentuk solid dan void pada struktur kotanya menunjukkan tipe perencanaan kotanya. Menurut Trancik Roger, terdapat 6 pola perencanaan kota, yang dapat dilihat melalui gambar berikut. Dalam kota ini terdapat pusat dimana pusat tersebut berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan ini menunjukkan bahwa pola perencanaan kota ini berkembang pada jaman Romawi. Ciri-ciri perencanaan pada jaman ini adalah terdapatnya pusat pemerintahan dengan runag pertemuan di kota sebagai bentuk reaksi dari mulai berkembangnya sistem hukum di Eropa. Selain itu, pada jaman ini mulai terlhat perbedaan anatara yang kayadan yang miskin, sehingga tatanan kotanya juga telah mulai terzoning menurut derajat penghuninya. Daerah yang dekat dengan pusat kota dihuni oleh orang-orang dengan penghasilan yang tinggi. Dan disusul penduduk si pelebaran jari-jarinya merupakan kawasan penduduk dengan enghasilan rendah, dan selanjutnya. Kota ini memiliki beberapa akses masuk dan keluar yang disusun sedemikian rupa guna menunjang fungsi dan perekonomian kota. Akses tersebut adalah jalur hubungan dengan kota-kota lain di China. Secara sekematis bentul radial city ini adalah seerti gambar di bawah ini. DAERAH PENGHASILAN RENDAH DAERAH PENGHASILAN TINGGI PUSAT KOTA

"frame-presentation"  at  ICOS  Glasgow  2014 .  In  this  presentation  y ( = I )  explained  the  name  of  Siena .  (  If  you  follow  the  frames  you  will  find  out  yourself . .Well ,  that  is  at  least  the  objective  of  the  "line-up" . )

Perkembangan kota menimbulkan berbagai efek dan ciri untuk suatu kawasan membentuk kawasan metropolitan. Kota Cirebon, bersama dengan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka membentuk suatu Kawasan Metropolitan Cirebon Raya sebagai penyeimbang dari Jabodetabekjur dan Metropolitan Bandung Raya.

Città dimenticate o dormienti, aree del paese rurali a rischio di spopolamento.  terremoti e catastrofi ambientali che ridisegnano completamente la mappa delle relazioni e quella delle opportunità.  Un piccolo paper che in maniera sintetica prova a verificare se,  quando parliamo di welfare e di rilancio, l'economia sociale possa essere una sponda utile per costruire nuovi scenari di sviluppo.

PS: il passaggio del testo al .pdf ha ridotto la qualità dei due schemi metodologici.  si consiglia di scaricare il paper per avere una lettura più agevole di quella che risulta scorrendolo dallo schermo.

Hakekat dari sampling adalah mengukur karakter asli (true character) dari populasi melalui anggota (elemen, kasus atau unit) populasi yang diambil dari populasi tersebut berdasarkan suatu teknik pengambilan sampel tertentu. Adapun populasi adalah keseluruhan kasus atau elemen yang memenuhi kriteria tertentu, dan dapat berupa orang, tindakan sosial, kejadian, tempat, waktu atau sesuatu.

ABSTRAK

Kesesuaian dan keterkaitan antara RPI (Rencana Penelitian Integratif) yang diselenggarakan oleh Balitek KSDA Samboja dengan kebutuhan pengguna pada level daerah masih belum dievaluasi sehingga eksistensi dan peranan Balitek KSDA Samboja masih belum sepenuhnya diketahui. Penelitian ini bertujuan (1) menemukenali tingkat capaian kinerja, (2) mengidentifikasi kebutuhan dan harapan stakeholder, (3) merumuskan strategi kinerja berbasis kebutuhan dan harapan stakeholder dan (4) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Balitek KSDA Samboja. Penelitian dilaksanakan di Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam (Balitek KSDA) Samboja. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam untuk mengetahui persepsi terhadap kinerja Balitek KSDA Samboja dan observasi terhadap kesesuaian persepsi dengan fakta kelembagaan yang ada. Data dianalisis dengan teknik perumusan langkah strategis terkait keberadaan stakeholder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balitek KSDA Samboja berada pada kondisi memelihara keseimbangan dan strategi umum yang tepat adalah strategi ofensif. Kesimpulan yang diperoleh adalah (1) tingkat capaian kinerja Balitek KSDA belum optimal, (2) pemantapan keseimbangan organisasi diwujudkan antara lain dengan : aktualisasi prosedur administrasi dan keuangan, perencanaan anggaran yang faktual, penguatan integritas internal, peningkatan kapasitas peneliti, penambahan pegawai, reposisi tenaga yang diperbantukan, dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penelitian, (3) strategi ofensif yang dapat dilakukan antara lain :  mengubah apa yang dipercayai oleh stakeholder, konektivitas isu dengan isu lain yang dipandang oleh stakeholder lebih baik, dan mengubah proses transaksi dan (4) Faktor yang mempengaruhi kinerja Balitek KSDA Samboja di antaranya : faktor internal (sumber daya manusia dan rencana strategis) dan faktor eksternal (kebijakan pemerintah, RPI, persepsi stakeholder, dan masyarakat sekawasan). Program integratif berbasis stakeholder yang dapat dilakukan adalah Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.

Kata kunci : kinerja, lembaga penelitian kehutanan, perilaku stakeholder.


ABSTRACT

Suitability and linkages between RPI (Integrative Research Plan) held by Balitek KSDA Samboja to user needs at the local level is still not evaluated so that the existence and role of Balitek KSDA Samboja still not fully known.The aims of the research were to (1) acknowledge the performance achievement level, (2) identify the needs and expectations of stakeholders, (3) formulate performance strategy to fulfill the needs and the expectations of stakeholders, and (4) acknowledge the factors influencing the performance of Balitek KSDA Samboja.The research was conducted at the Research Institute for Natural Resources Conservation Technology (Balitek KSDA) Samboja. The research method used is in-depth interviews to determine the perception of the performance Balitek KSDA Samboja perception and observation of compliance with institutional facts. Data were analyzed with the formulation of strategic actions related technique where stakeholders. The results showed that Balitek KSDA Samboja in condition to maintain balance and proper general strategy is an offensive strategy. The conclusions obtained are (1) the level of achievement of the performance Balitek KSDA not optimal, (2) strengthening the balance organization implemented among others: the actualization of administrative and financial procedures, budget planning factual, strengthening internal integrity, increase research capacity, adding employees, repositioning effort conjunct, and the fulfillment of the research infrastructure, (3) an offensive strategy that can be done include: changing what is believed by stakeholders, connectivity issues with other issues considered by stakeholders better, and change the transaction and (4) factor that affect the performance of Balitek KSDA Samboja include: internal factors (human resources and strategic planning) and external factors (government policies, RPI, stakeholder perceptions, and communities sekawasan).  Stakeholder based integrative program which can be conducted was Bukit Soeharto Great Forest Park Management.

Keywords: performance, forestry research institution, stakeholder behavior.

Lahirnya UU Cipta Kerja mendukung kemudahan dan kepastian berusaha di Indonesia. Secara umum, UU ini menandai adanya perubahan paradigma perizinan berusaha di Indonesia, dari yang awalnya berbasis lisensi menjadi berbasis risiko. Salah satu bentuk percepatan proses perizinan adalah melalui mekanisme fiktif positif yang salah satunya terdapat pada proses perizinan yang terkait dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Daerah. Ketetapan baru ini berpotensi tidak efektif dijalankan karena baru sebagian kecil wilayah di Indonesia yang memiliki RDTR terintegrasi dalam sistem OSS RBA. Selain itu posisi kewenangan penataan ruang sebagian besar ada di Pemerintah Pusat padahal masalah penataan ruang ini site specific dan Pemerintah Daerah juga memiliki kepentingan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang bagi upaya pembangunan daerah. Beberapa alternatif kebijakan untuk mengantisipasi hal ini, yaitu (1) akselerasi penyusunan RDTR bagi daerah strategis, (2) akselerasi RDTR di semua daerah, serta (3) mendorong kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal penilaian dan pengawasan KKPR. Berdasarkan analisis efektivitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan ketiga alternatif kebijakan, rekomendasi kebijakan mengerucut pada alternatif ketiga.

Volksschrijver, journalist en historicus Geert Mak werkte drie jaar als hoogleraar grootstedelijke problematiek bij de vakgroep Geografie en Planologie van de Universiteit van Amsterdam. Later vertelde hij onder de indruk te zijn van de enorme kennis van de samenleving in de stad Amsterdam die hij bij de collega's geografen had opgemerkt. Maar hij toonde zich ook enigszins verbaasd over hun bescheidenheid, over het feit dat deze wetenschappers met al hun kennis en deskundigheid niet wat meer naar buiten traden.

Geografen die te weinig zichtbaar zijn in het publieke debat. Het is een klacht die we vaker horen, steeds weer in andere vormen en steeds weer met andere ideeën over de oorzaak van die opmerkelijke afwezigheid.

Mejobo Village was located in the Southern part of Kudus Regency, is a strategic area for the development of industrial activities. The growth of small and household, industrial activities in agricultural areas in Mejobo Village has led to the formation of the rural-urban areas (rurban). This study aims to describe the dynamics of sustainable development in rurban areas in Mejobo Village alongside the development of the industrial sector in agricultural areas. The research method being used in this study is quantitative, where data are collected through questioner, conducted observation, semi-structured interview, and obtained documents that are relevant to the investigation. The research shows that in Mejobo Village proves of sustainable development can be found within the economic activities; productivity of industrial activities; community activities and the availability of environmental facilities and infrastructure. Through this study, it can be concluded that the change from rural to rural-urban areas due to the development of small industries and households' industries in Mejobo Village has been sustainable, with the need for continuous attention towards the productivity of the agricultural areas, so that it remains as the basis of local economic development.

Soekarno-Hatta International Airport is one of the center activities in Tangerang City, in 2019 the number of airport passengers reached 54.2 million people, with an average flight movement of 1,200 movements/day (www.antaranews.com, 2019). One of the transportation facilities supporting mobility in and out of the Soekarno-Hatta Airport Area is TOD M1. But over time, the capacity of TOD M1 has reached its limit, this is indicated by the parking capacity that has spilled over outside the area, many emerging parking service providers owned by local residents. Besides that, traffic jams occurred on way toward TOD M1 in peak hour (morning and evening). Public transportation system planning based on the Transit Oriented Development concept is needed to solve and get the appropriate, effective and efficient TOD M1 of Soekarno-Hatta Airport. It is planned that 4 (four) new TOD areas toward Soekarno-Hatta Airport, namely TOD Sepatan and TOD Kutabumi are collectors of human movements originating from Balaraja and surrounding areas, TOD Tangerang becomes collectors of human movements originating from Serpong and Parung, and TOD Batuceper becomes collector of human movements from Grater Area of Jakarata and Serpong. Everything is connected to the overpass using the Bus Rapid Transit (BRT) transportation mode.