Perjanjian Internasional

Aceh merupakan salah satu provinsi yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintrah pusat Republik Indonesia, pemberian hak atas otonomi khusus kepada provinsi Aceh tersebut tidak terlepas dari konflik internal diwilayah Aceh yang di aktori atau dimainkan oleh GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Di deklarasikannya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pertama kali pada tanggal 4 desember 1976, lahirnya GAM itu sendiri diawali karena keinginan untuk melepaskan diri/ wilayah Aceh dari pemerintah pusat negara republic Indonesia (NKRI), hal tersebut dilakukan disebabkan oleh sikap deskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah pada masa orde baru atas perekonomian (hasil kekayaan alam Aceh) dan bidang politik Aceh. Oleh karena itu, pihak GAM merasa bahwa hasil kekayaan alam Aceh telah dirampas atau telah dikuasai oleh pemerintah pusat, maka dengan niat ingin memperjuangkan haknya ia meminta untuk melepaskan diri dari NKRI.1 Konflik berkepanjangan di Aceh yang dilakukan oleh GAM dengan TNI-RI atau pemerintah pusat yang telah terjadi bertahun-tahun dan telah menewaskan banyak masyarakat sipil Aceh itu berkahir secara damai setelah musibah dahsyat (gempa dan tsunami pada 26 desember 2004) terjadi di bumi serambi mekkah tersebut, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2005 pihak GAM dan pemerintah RI bersepakat untuk menandatangani akta kesepahaman (MoU) perdamaian di Helsinky, Finlandia. Penandatanganan nota MoU perdamaian tersebut dari pihak GAM diwakili oleh Malik Mahmud selaku pimpinan GAM sedangkan dipihak pemerintahan RI diwakili oleh Hamid Awaluddin selaku Menteri Hukum dan HAM RI. Pertemuan kesepakatan perdamaian antara GAM dan pemerintah RI tersebut di bantu atau disponsori oleh pihak ketiga yaitu mantan presiden Finlandia Martti Ahtissaari yang juga mejabat sebagai presiden 1 1 Diakses melalui:

Pada 12 Oktober 2017, State Department mengumumkan bahwa United State of America akan menarik diri dari United Nation Educational, Scientific, and cultural Organization (UNSECO). Departemen tersebut mengatakan bahwa keputusan tersebut menunjukan bahwa keprihatinnya atas tunggakan kebutuhan atas reformasi yang mendasar dalam organisasi tersebut serta masih berlangsungnya bias anti-Israel dari UNESCO. US tetap terlibat sebagai Non-member Observer. Pada umumnya observer dapat berpatisipasi dalam pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan UNESCO tetapi tidak dapat memberikan vote dalam beberapa badan UNESCO atau posisi kepemimpinan. Berdasarkan Konstitusi UNESCO (UNSECO CONSTITUTION), penarikan diri US diperkiran terjadi pada 31 Desember 2018. 1 UNSECO adalah badan atau agen khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN) yang mempromosikan kerjasama di antara negara anggotanya dalam bidang Pendidikan, ilmu pengetahuan Alam, ilmu tentang manusia, budaya dan komunikasi. UNSECO juga memliki mekanisme drafting, adoption, dan review beberapa konvensi internasional dan komisi yang dihadiri oleh US termasuk Wolrd Heritage Convention dan Intergovermental Oceanographic Commission. UNESCO memliki anggaran setiap tahun sebanyak $333 juta yang berasal dari kontribusi negara-negara anggotanya. Ada tiga badan utama di UNESCO yaitu pertama, General Conference terdiri dari seluruh anggota, sebagai badan pembuat keputusan utama, kedua, the 58-member Executive Board yang beranggungjawab dalam implementasi program-program yang dibuat berdasarkan General Conference dan ketiga adalah the Director General, yang menjabat hingga sekarang ini yaitu Irina Bokova dari Bulgaria, sebagai kepala sekretariaat UNESCO. 2 US sekarang ini merupakan anggota UNESCO dan berada dalam Excecutive Board melalui U.S Mission to UNESCO, bertempat di Paris, Prancis yang diketuai oleh Duta Besar U.S untuk UNESCO. Namun U.S Mission to UNESCO tersebut sekarang ini kosong. 3 Sejak didirikan pada Tahun 1945, U.S sudah mendukung UNESCO. Namun pada waktu yang sama, U.S menarik diri dari keanggotaanya. Pada tahun 1980, Reagan

Hubungan kerja sama antarbangsa biasanya diresmikan ke dalam satu atau beberapa perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan salah satu instrumen paling penting dalam hubungan antarbangsa. Sampai saat ini para ahli masih mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda terhadap makna perjanjian internasional sehingga makna istilah tersebut masih beraneka ragam.Dari pendapat-pendapat para ahli tersebut kemudian dapat disimpulkan makna perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah kesepakatan antara dua atau lebih subjek hukum internasional (misalnya negara, lembaga internasional) yang menurut hukum internasional menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kesepakatan. Perjanjian yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum internasional tersebut mempunyai tujuan untuk melahirkan akibat-akibat hukum tertentu. Selain itu, tujuan perjanjian internasional di antaranya yaitu untuk menyelesaikan sengketa antarbangsa, memelihara perdamaian, ketertiban serta kesejahteraan manusia.

Perjanjian internasional merupakan satu bagian yang sangatlah penting dalam hukum internasional. Hal ini timbul sebagai konsekuensi dari adanya hubungan antar negara-negara di dunia, yang berkembang pada era globalisasi ini sehingga mencakup hubungan antar negara dengan organisasi internasional,maupun antara organisasi internasional dengan organisasi

Secara Umum Pengertian Perjanjian Internasional adalah sebuah perjanjian atau kesepakatan oleh beberapa negara atau organisasi internasional yang dibuat dibawah hukum internasional. Di indonesia sendiri pengertian perjanjian internasional bervariasi seperti perjanjian internasional yang ada berada pada pemahaman indonesia yaitu perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang bersifat lintas batas negara atau transnasional.

PENDAHULUAN Setiap negara di dunia pada azasnya memiliki kedaulatan yang berlaku atas wilayah udara, daratan, dan perairan. Kedaulatan negara atas wilayahnya menjadi hal yang sangat penting terkait dalam hal apabila terjadi suatu peristiwa hukum ataupun persengketaan dalam wilayahnya. Hal ini dikarenakan, dengan dimilikinya kedaulatan tersebut maka negara yang bersangkutan memiliki kekuasaan tertinggi yang penuh dan bersifat mutlak atas wilayahnya. Dalam hal apabila terjadinya peristiwa hukum atau sengketa dalam suatu negara, maka negara yang bersangkutan dapat memiliki hak atau kewenangan untuk menerapkan hukum nasional yang berlaku dalam wilayahnya dalam rangka menegakkan hukum nasionalnya. Kewenangan negara untuk menerapkan dan menegakkan hukum nasionalnya dapat disebut sebagai jurisdiksi. Mengingat bahwa hubungan (baik antar negara maupun antar individu) pada masa sekarang sangat berkembang pesat, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya peristiwa hukum/sengketa yang melibatkan banyak negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka timbul lah masalah baru terkait negara manakah yang paling berwenang untuk mengadili peristiwa/sengketa yang terjadi. Oleh karena hal tersebut lah penulis akan membahas lebih dalam lagi mengenai jurisdiksi. BAB II

Pemberlakuan dari pembatasan hak kebebasan berekspresi di Indonesia yang diatur melalui Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seringkali menimbulkan polemik dalam implementasinya, sehingga pasal ini kerap disebut sebagai "Pasal Karet".
Ternyata, pembatasan yang diberlakukan melalui pasal ini perlu disesuaikan agar sejalan dengan hukum hak asasi manusia internasional yang berlaku bagi Indonesia.

Tulisan ini merupkan ringkasan atas hasil penelitian berjudul "Pengujian Undang-Undang yang Mengesahkan Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di Hadapan Mahkamah Konstitusi" yang dilakukan pada Oktober-Desember 2005 kerjasama antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Tim Peneliti terdiri dari Lita Arijati, Hadi Rahmat Purnama, Junaedi, dan Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya.

Seorang dosen HI harus memahami perspektif pengajarannya dengan benar. Hukum internasional harus dipandang dari perspektif hukum internasional sebagai awal pengetahuan untuk mahasiswa. Setelah itu, dalam penerapannya kita dapat melihat dari praktik-praktik dari negara-negara. Mahasiswa HI memiliki perspektif lebih luas daripada mahasiswa non HI karena kita memahami dua norma, yaitu norma HI dan norma HN.

Terkadang ada perjanjian Internasional yang dari segi substansinya ataupun karena kesepakatan para pihak, memberikan kesempatan kepada negara-negara untuk terikat pada perjanjian itu hanya pada sebagian dari isi perjanjian tersebut. atau negara negara diberikan kesempatan untuk memilih sendiri untuk terikat hanya pada ketentuan-ketentuan tertentu dari suatu perjanjian. sudah barang tentu dengan keterikatan yang tidak pernah atau beraneka macam ini dapat dibenarkan, sepanjang isi, maksud, dan tujuan dari perjanjian itu tidak terganggu adanya.