Perjanjian

Perjanjian pranikah mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan, termasuk harta bawaan dari pasangan suami istri. Perjanjian pra nikah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam Inpres nomor 1 tahun 1991 yang dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri saat kehidupan pernikahan berlangsung.

Abstrak Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van De Omstandigheden atau Undue Influence) adalah salah satu bentuk perkembangan hukum perjanjian atau kontrak yang terjadi khususnya di Belanda dan Indonesia. Artikel ini akan membahas mengenai sejarah perkembangan penyalahgunaan keadaan yang bertujuan agar lebih memahami hakikat penyalahgunaan keadaan khususnya bagi para hakim agar putusan yang dihasilkan adil. Metode penelitian dalam penulisan artikel ini adalah menggunakan metode penekatan sejarah dengan jenis penelitian yuridis. Langkah-langkah dalam penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan sejarah juga menempuh langkah-langkah penelitian sejarah hukum sebagaimana umumnya.

Pemaparan ditujukan untuk mempermudah mahasiswa dalam memahami pengertian dan peristilahan hukum perjanjian, kedudukan hukum perjanjian dalam hukum perikatan, serta memberikan gambaran terkait anatomi kontrak dan berbagai jenis perjanjian yang terdapat dalam praktek di Indonesia dewasa ini.

Analisis Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Bangunan
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 1049/Pdt.G/2018/PN.Dps) & Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 34/Pdt.G/2015/PN.SBY)

Secara yuridis lisensi berarti suatu perjanjian antara licensor dengan licensee, dimana licensor dengan pembayaran dan kondisi-kondisi tertentu memberikan izin kepada licensee untuk menggunakan hak milik intelektualnya. Perjanjian ini merupakan dasar kerjasama yang mengatur syarat-syarat dan kondisi pemindahan teknologi dari pihak licensor ke pihak licensee yang bersifat kontraktual. Perjanjian lisensi paten berbeda dari perjanjian umumnya lainnya, karena pemilik paten atau pemegang paten hanya memberikan lisensi kepada licensee. Undang-Undang Paten tidak hanya memberikan fungsi perlindungan hukum saja, tetapi juga mempunyai potensi yang signifikan dalam proses alih teknologi. secara konsepsional perjanjian lisensi itu merupakan sarana yang paling efektif dalam pengalihan teknologi dari luar negeri ke Indonesia seperti yang telah diungkapkan. Ini sangat penting untuk dilakukan dalam menunjang pengembangan industrialisasi, disebabkan pengembangan industri kita masih tergantung kepada teknologi impor.

Kata kunci: perjanjian, lisensi, alih teknologi

Pada dasarnya dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap individu tidak mampu terlepas dari hubungan dengan individu lainnya. Hubungan yang dilakukan tersebut akan menghasilkan akibat hukum yang menciptakan hak dan kewajiban. Kemajuan zaman yang disertai dengan perkembangan pada bidang hukum dan peraturan perundang-undangan turut berperan menjadikan interaksi masyarakat kian beragam dan kerap menimbulkan benturan hukum dalam teori maupun praktik pelaksanaannya. Dari benturan tersebut timbullah bermacam bentuk perjanjian. Suatu perjanjian merupakan perbuatan hukum ketika seseorang berjanji kepada seorang atau dua orang lebih, lalu mereka saling berjanji untuk melaksanakan suatu kesepakatan. Sedangkan perjanjian itu sendiri merupakan salah satu sumber perikatan selain undang-undang

Dalam sebuah perjanjian ada beberapa keadaan sulit yang mengakibatkan batalnya suatu perjanjian, yang menyebabkan adanya pembatalan atau hapusnya suatu perjanjian secara sepihak dan Berakhirnya suatu perjanjian merupakan selesai atau hapusnya sebuah perjanjian yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur tentang suatu hal. Pihak kreditur adalah pihak yang berhak atas prestasi, sedangkan pihak debitur adalah pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi. Segala sesuatu disini berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dapat menyebabkan  perjanjian berakhir. Berakhirnya suatu  perjanjian diatur dalam Buku Ketiga Bab IV Tentang Hapusnya Perikatan dari Pasal 1381-1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dengan batalnya suatu perjanjian secara sepihak pasti ada pihak yang dirugikan oleh karena itu para pihak yang ingin memerlukan suatu perjanjian memerlukan suatu regulasi yang mengatur apabila ada keadaan sulit yang menimpa para pihak saat sedang melakukan atau dalam suatu perjanjian. Saran dari kami adalah para pihak melakukan renegosiasi atau penundaan pelaksanaan kewajiban sampai dengan Force Majeure berakhir ataupun dapat mengakhiri perjanjian,dan para pihak harus menyelesaikan berdasarkan ketentuan yang dimana dalam hal ini bila para pihak telah mengatur setelah Force Majeure harus diadakan perundingan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban,maka ketentuan ini menyampingkan pelepasan tanggung jawab pihak terdampak,serta membuat menambahkan klausul mengenai Force Majeure sebagai contoh menambahkan pandemi sebagai salah satu klausul yang dapat dikategorikan sebagai force majeure sampai kondisi kembali normal(perpanjangan waktu).

Leasing land is common and is often done by the people of Indonesia at this time. Leasing is usually done because of the increasing population of the community which then causes a decrease in the amount of land or can occur because someone has an unfavorable economy for the necessities of life, is no exception to building a house. When someone makes a lease agreement, it will cause an obligation and rights both from the renter and from the renter. Unfortunately, in practice or the implementation of leases, there are still many who are less aware of the obligations that should be done, so that if there is a problem, a person or group of people in the community will find it difficult to get the rights that they will get. However, on the one hand, a person or group of people seem reluctant to carry out the obligations that have been agreed upon, on the other hand, those who should get their rights are like silent without words. Based on these problems, it is necessary to discuss related to how to increase awareness of each party in the lease so that later there will be no problems outside the agreement of the parties. The research method used in this paper is to use empirical juridical research, while for the method of the approach using sociological juridical, then the data analysis technique uses descriptive qualitative. From the results of this study, it can be seen that the implementation of land leases in the Tridi Kampung Malang area involves the first party, PT. KAI and the second party residents/communities (individuals) of Tridi Village based on a guidebook that contains provisions regarding leases of land owned by PT. KAI And the result of the lease agreement are if the renter does not pay rent every year if PT. KAI will use the land for other needs and will not provide compensation to the tenant because the tenant does not carry out his obligations.

Dalam setiap perjanjian pada kondisi-kondisi tertentu dapat menimbulkan berbagai hal yang berakibat terjadinya perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang disebut perbuatan melawan hukum adalah “Tiap perbuatan melawan hukum, yang melawan hukum membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.”. Penelitian ini membahas tentang perbuatan melawan hukum dalam perjanjian investasi antara Mirae Dream World.Co.Ltd dengan PT. Inko Nongsa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 144/PDT.G/2009/PN.BTM. Dalam Putusan Nomor 144/PDT.G/2009/ PN.BTM, Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Tergugat ( PT. Inko Nongsa dan Kim Dai Joong) melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat (Mirae Dream World.Co.Ltd), karena telah menjanjikan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang dan atasnya menerima uang muka yang jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
Ada dua masalah yang akan dibahas yaitu apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimana akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan No. 144/PDT.G/2009/ PN.BTM. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan sumber pengumpulan data diperoleh dari data sekunder untuk menganalisis permasalahan penelitian ini. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Putusan No. 144/PDT.G/2009/ PN.BTM sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukumnya mengakibatkan perjanjian investasi tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan Para tergugat dikenakan sanksi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Perjanjian, Investasi

Perjanjian pemberian lisensi paten adalah salah satu jenis perjanjian lisensi industrial yang umumnya diatur dalam hukum perdata. Perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Di Indonesia, pembuatan perjanjian lisensi pada prinsipnya masih berpedoman kepada hukum perikatan yang dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lisensi merupakan suatu bentuk pemberian hak yang melahirkan suatu perikatan, yang dapat bersifat eksklusif maupun non-eksklusif. Cakupan lisensi, yakni batasan mengenai apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan pemegang lisensi terhadap hak patennya biasanya diuraikan dalam perjanjian lisensi paten yang dilakukan secara tertulis.

Kata kunci: perjanjian, lisensi, asas kebebasan berkontrak.

Di kehidupan sehari-hari, manusia sebagai mahluk sosial memiliki kebutuhan hidup yang beragam untuk meningkatkan taraf hidupnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan hubungan hukum pinjam-meminjam atau kredit yang dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian merupakan perikatan yang dilakukan oleh dua pihak tentang suatu hal yang mereka sepakati. Hubungan tersebut juga dapat diterapkan dalam perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR). Salah satu kasus gugatan Perbuatan Melawan Hukum penagihan utang yang timbul dari perjanjian KPR ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1959 K/Pdt/2020. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif. Hasil penelitian dalam tulisan ini adalah dalam kasus putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menggabunggkan dua objek gugatan dan tidak menjelaskan kerugian yang dialami oleh penggugat secara rinci. Selain itu, secara unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur tersebut. Bahwa dalam hal mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum harus memperhatikan dengan teliti syarat-syarat formil pengajuan gugatan dan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Sebab prinsip dari Perbuatan Melawan Hukum itu sederhana dan dapat ditafsirkan secara luas, namun perlu memperhatikan lagi unsur-unsurnya.
Kata kunci: PMH, KPR, dan penagihan utang.

Rulfaini telah berhutang kepada Faizal Firdaus sejumalah Rp. 480.000.000 tetapi Rulfaini melakukan wanprestasi hingga pada akhirnya sampai kepersidangan tetapi dalam persidangan hakim, tetapi hakim memutuskan Rulfaini hanya perlu membayar sebesar Rp.270.000.000. Masalah yang diteliti adalah bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 368/K/ PDT/2015. Sedangkan metode jurnal ini yaitu, jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, sumber data diperoleh dari tiga bagian maka sumber data yang digunakan adalah 3 bahan hukum, diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  Hasil dari penelitian ini adalah Dari hasil penelitian ini bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara Nomor 368 K/PDT/2015 telah melalui prosedur hukum sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Namun dalam memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan hanya berpedoman kepada sahnya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, tanpa memperhatikan eksepsi yang diajukan oleh tergugat, karena tergugat tidak mempunyai iktikad baik yang dibuktikan dari adanya pembayaran hutang.

Negara berkembang seperti Indonesia, sangat sarat dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, sehingga pinjaman kredit kepada pihak-pihak bank guna membangun usaha UMKM sering sekali terjadi, hasil pembangunan di bidang usaha tersebut dapat dlihat dari banyaknya usaha-usaha UMKM yang berjejer di ruko-ruko ataupun pinggir jalan. Tentunya hasil pembangunan tersebut merupakan hasil dari suatu proses antara kreditur dan debitur untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang maju. Untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pinjaman untuk membangun atau membuat UMKM tersebut maka timbullah suatu perikatan.

Corporate Social Responsibility (CSR) reflects companies' commitment to contribute to sustainable economic development. The CSR implementation is one of the means to develop Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Today, the implementation of CSR to promote MSMEs is carried out individually by companies, governments, universities, and society, so that it is ineffective and inefficient. To realize an effective and efficient CSR implementation so that the benefits can be felt optimally, a new concept is needed. The research method used in this research was juridical normative with the technique of collecting legal materials through a literature study of positive laws regulating CSR and MSMEs, supported by field data. The results showed that in the CSR implementation, Quadruplehelix Concept can be used. The concept integrates and collaborates systematically the CSR actors, in this case, academica, goverment, business, dan civil society. Quadruplehelix Concept can overcome the weakness of a CSR actor with the strength of the others. The implementation is also more focused on specific goals. A legal umbrella is needed in forms of laws or collaborative agreements among CSR actors in the CSR implementation using the Quadruplehelix Concept.

Kasus dari makalah ini diambil dari sebuah perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh dua pihak pada Selasa, 22 Oktober 2018. Pihak pertama adalah Joko, seorang karyawan swasta yang beralamat di Jl. Mawar No. 123, Jakarta Selatan. Pihak kedua adalah Tirto, seorang wiraswasta yang beralamat di Jl. Melati No. 457, Jakarta Selatan. Kesepakatan yang pertama adalah pihak kedua menerima uang sejumlah Rp 192.000.000, - dari pihak pertama dan uang tersebut merupakan hutang atau pinjaman. Sehingga pihak pertama adalah pemberi utang dan pihak kedua adalah orang yang berutang.
Kesepakatan yang kedua adalah pihak kedua akan melunasi utangnya selama 2 tahun dari waktu penandatanganan surat utang piutang yaitu 22 Oktober 2018, maka pelunasannya pada 20 Oktober 2020 dengan menyicil setiap bulan sebesar Rp 8.000.000, - kepada pihak pertama. Kesepakatan yang ketiga adalah jika terjadi perselisihan antara kedua pihak, maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kesepakatan yang keempat adalah surat perjanjian tersebut dibuat dua rangkap bermaterai cukup dan masing-masing rangkap tersebut dipegang oleh pihak pertama dan pihak kedua, serta memiliki kekuatan hukum yang sama. Kesepakatan yang kelima adalah surat perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani secara sadar oleh Kedua Belah Pihak dan tanpa tekanan dari Pihak mana pun.
Perjanjian utang piutang tersebut telah ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dan dua orang saksi, yakni Bagas dan Bagus sehingga telah memenuhi salah satu syarat sah perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) karena para pihak telah sepakat mengikatkan dirinya.
Pada akhir tahun 2019, terjadi penemuan virus baru di Wuhan, China yang kemudian dinamakan Corona Virus Disease 2019 (selanjutnya disebut COVID-19). Virus ini menyebar secara cepat ke seluruh dunia dan pada 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan virus ini sebagai pandemi. Indonesia termasuk salah satu negara yang terdampak dari COVID-19 ini. Melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan bahwa COVID-19 sebagai bencana nasional. Beberapa daerah di Indonesia yang termasuk zona merah harus melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk  dalam  suatu  wilayah  yang diduga terinfeksi Corona  Virus  Disease2019  (COVID-19) sedemikian rupa    untuk    mencegah    kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9).
Karena adanya PSBB tersebut, mengakibatkan terhambatnya aktivitas perekonomian terutama di sektor pariwisata, hiburan dan lain sebagainya. Berkaitan dengan kasus surat utang piutang ini, permasalahan muncul ketika pihak kedua tidak membayar cicilan hutangnya sejak bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2020 dengan alasan force majeur karena adanya wabah pandemik COVID-19 yang mempengaruhi pendapatannya setiap bulan. Namun, belum dapat diketahui dengan pasti bahwa wabah pandemi COVID-19 dapat menjadi alasan force majeur sehingga keterlambatan pembayaran oleh debitur dapat dimaafkan oleh keadaan yang memaksa. Oleh karena itu, penulis memilih judul makalah ‘Analisis Alasan Force Majeur Wabah COVID-19 dalam Pemenuhan Prestasi Utang Piutang’ untuk menganalisis permasalahan tersebut.

ABSTRAK
Dalam meteriyangpenilisambilpenilismemdekatkandenganbeberpapendekatan
teorididalam penilisannya.Penulis mengangkat kasus yang pernah terjadidi
Indonesiayaitu“Konflik MalukuTahun1999-2002 ”dalam penulisanyapenulis
mencobauntukmelihatkasusinidaribeberpasudutpandangyangberbeda.
KonflikMalukuyangditinjaudarisudutpandangpendekatansosialitan,disini
penulismenunjukkanakankonflikyangterjadidisebabkanolehhanyaindividu
denganinividuyangkemudianmulaimeluasdengankelompokataukubuantarkubu.
KonflikMalukuditinjaudarisudutpandangpendekatanTingkahblakumanusia,
dalampenulisannyapenulismenjelaskanbagaimanaseorangmanusiaberfikirrasional
dalammembandingkansebuahkeputusanuntukkemudianmenetapkankeputusanyang
telahdisepakatisehinggamampumencapaitujuanbersama.
DalamkasusiniternyatakonflikMalukuterjadibermuladaripersetruanantarsupir
angkotdansupirbusdanmulaitimbulmasalah-masalahbaruyangkemudiansemakin
memperluasmasalahyangsemakinbersakarnaberkaitandenganfactorKeaganaan
yangsangatsensitivedansulituntukdileraijikaperselisihanterjadiakibat
persetruanantarag

Ketidak jelasan status dari adanya surat kerja sama antar desa sering kali terjadi pada masyarakat Desa Wonokerto Jombang. Ketidak jelasan status hukum ini berdampak pada masyarakat desa, yang bisa dirugikan. Dari banyaknya masalah tentang kekuatan hukum dari adanya surat kerja sama antar

The historical background of contractual choice of law is still hardly discussed in the literature of Indonesian private international law. The available literature merely focuses on the scope and limitation of the choice of law. The choice of law is accepted and discussed as a widely acknowledged doctrine without sufficiently addressing its origin and evolvement until it became the concept as we understand to date. Employing an exposition through the academic literature, this article studies the narrative that began the idea of contractual choice of law up to the end of the 19 th century as an intricate idea in private international law.

Latar historis doktrin pilihan hukum dalam kontrak masih belum banyak didiskusikan dalam literatur hukum perdata internasional Indonesia. Literatur yang ada lebih berfokus pada ruang lingkup dan batasan-batasan dari pilihan hukum. Pilihan hukum dibahas sebagai doktrin yang telah diterima secara luas, tanpa pembahasan yang cukup mengenai asal-usulnya, sampai kemudian menjadi doktrin sebagaimana yang diterima dan dipahami saat ini. Dengan memanfaatkan literatur akademis, artikel ini menelaah sejarah pemikiran yang mengawali pilihan hukum dalam kontrak sampai dengan akhir abad ke-19, sebagai sebuah ide yang rumit dalam hukum perdata internasional. Kata Kunci: pilihan hukum, kontrak, hukum yang berlaku, sejarah, abad ke-19, hukum perdata internasional.

A. LATAR BELAKANG Setiap manusia dalam hidupnya mempunyai berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Manusia memiliki karakter sebagai makhluk sosial (zoon politicon) dan juga sebagai makhluk ekonomi (homo economicus). Hal tersebut menandakan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya cenderung didominasi oleh kegiatan yang memperhitungkan untung dan rugi. Untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, maka sudah barang tentu manusia itu perlu berinteraksi satu sama lain. Interaksi yang didasari dengan itikad baik semacam ini akan menimbulkan proses saling mengikatkan diri dengan bentuk kerjasama yang baik. Kegiatan ikat-mengikat dalam bentuk kerjasama yang baik ini kemudian akan menimbulkan perikatan. Perikatan yang terjadi di Indonesia ataupun berbagai belahan dunia ini mayoritas terjadi karena dibuatnya perjanjian. 1 Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan: "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang".

Hukum Perikatan masuk dalam ranah hukum perdata, dalam KUHPerdata buku III diatur tentang Verbintenissenrecht yang mempunyai tiga arti yakni perikatan, perutangan dan perjanjian. 1 Dalam buku III B.W. juga menjelasakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Buku II mengatur perihal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan benda (hak-hak kebendaan). Buku III mengatur perihal hubungan hukum antara orang dengan orang (hak perseorangan), meskipun yang menjadi objek juga suatu benda. Pihak yang menuntut dinamakan pihak yang berpiutang atau "kreditur," sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak yang berhutang atau "debitur." 2 Adapun sesuatu yang dapat dituntut dinamakan "prestasi," yang menurut undang-undang dapat berupa : 1. Menyerahkan suatu barang 2. Melakukan suatu perbuatan 3. Tidak melakukan suatu perbuatan Namun, untuk mengetahui lebih detailnya maka bisa mempertimbangkan pendapat para ahli mengenai hukum perikatan. 1. Subekti Subekti memberikan definisi perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal 3 2. Abdul Kadir Muhammad Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan. 4 Selain pendapat dari dua ahli diatas, pengertian perikatan juga bisa diambil dari Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi "Suatu perjanjian (persetujuan) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang

ABSTRAK Penelitian ini dibuat untuk mengetahui implementasi komtrak dalam praktik jual beli online (e-commerce). E-commerce cukup mudah digunakan dalam hal transaksi jual beli, sehingga terdapat hubungan hukum yang melekat melalui transaksi internet. Tujuan penelitian ini ialah menjawab permasalahan hukum di bidang E-commerce bertujuan untuk memberikan perlindungan dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli bagi para pihak yang menggunakan media elektronik sebagai media transaksi. Penelitian ini lebih menekankan pada legalitas (kekuatan hukum) perjanjian E-commerce, dan penyelesaian sengketa choice of law (pilihan hukum) dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa antara para pihak dalam transaksi melalui media elektroni. Pentingnya mengetahui asas hukum dan syarat sahnya kontrak dalam praktik jual beli online sangatnya perlu diketahui oleh masyarakat pelaku jual beli online. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan spesifikasi deskriptif analistis, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah keabsahan perjanjian dalam transaksi jual beli online, Selanjtnya, Pasal 5 dan 6 UU ITE menyebutkan bahwa informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dapat sebagai bukti yang sah dalam bertransaksi ecommerce diianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. PENDAHULUAN Dunia perdagangan dewasa ini sangatlah pesat dan cepat kemajuannya. Perkembangan tersebut tidak hanya pada objek yang diperdagangkan tetapi juga pada tata cara dari perdagangan itu sendiri. Mulanya perdagangan dilakukan secara barter antara dua belah pihak yang langsung bertemu dan bertatap muka yang kemudian melakukan suatu kesepakatan mengenai apa yang akan dipertukarkan tanpa ada suatu perjanjian ataupun kontrak. Kemudian setelah ditemukannya berbagai alat pembayaran maka lambat laun berter berubah menjadi kegiatan jual beli sehingga menimbulkan perkembangan tata cara perdagangan. Dengan adanya perkembangan tersebut tata cara perdagangan kemudian berkembang dengan adanya suatu perjanjian diantara kedua belah pihak yang sepakat mengadakan suatu perjanjian perdagangan yang di dalam perjanjian tersebut mengatur mengenai apa hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak.

Secara yuridis pengertian perjanjian diatur dalam buku ketiga tentang perikatan. Definisi
perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah : suatu perbuatan dengan mana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.1
Sewa menyewa merupakan perbuatan perdata yang dapat dilakukan oleh suatu subyek
hukum (orang dan badan hukum). Perjanjian sewa menyewa di atur di dalam Pasal 1548-1600
KUHPerdata. Pengertian sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu
barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak
tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya

SOAL UJIAN : 1. Apa ketentuan pasal 1633 kitab undang undang hukum perdata dapat dikategorikan ke dalam perjanjian naturalia berikan penjelasan 2. Jelaskan penerapan Asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan suatu perjanjian, dan apakah penerapan Asas kebebasan berkontrak dapat berlaku secara absolut dalam artian tanpa batas berikan penjelasan 3. Bagaimana pengadilan menerapkan pembuktian adanya keadaan memaksa atau force major walaupun faktor penyebab adanya force major misalnya badai, banjir, kebakaran, aksi kerusuhan, benar benar terjadi serta dapat melepaskan diri dari tuntutan ganti kerugian berikan penjelasan 4. Apakah akta perjanjian kredit maupun polis asuransi termasuk dalam golongan perjanjian formal berikan penjelasan Jawab : 1. 1633 BW menyebutkan bahwa jika dalam perjanjian Persekutuan tidak telah ditentukan bagian masing masing sekutu dalam untung dan ruginya Persekutuan maka bagian masing masing adalah seimbang dengan apa yang ia telah masuk dalam Persekutuan. Unsur naturalia menjelaskan bahwa Unsur yang telah diatur dalam undang undang sehingga apabila pihak tidak ada mengatur dalam kontrak maka berlakulah ketentuan undang undang. Dalam 1633 kitab undang undang perdata dapat dilihat apabila Persekutuan ingin melakukan inbreng dana atau penyetoran modal yang dituangkan di dalam perjanjian Persekutuan maka unsur naturalia tentu tidak dapat berlaku atau dikesampingkan namun apabila perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tidak mengatur lebih detail pengaturan mengenai penyetoran modal maka undang undang berdasar pada pasal 1633 BW secara hukum dianggap berlaku dan telah menentukan pembagian keuntungan kotor setelah dikurangi biaya biaya untuk mendapatkan keuntungan bersih maka pembagian daripada keuntungan bersih tersebut dibagikan berdasarkan modal yang telah dimasukkan para pihak sesuai besaran modal yang disetor (asas Paripasu prorate parte). Sebagai contoh