NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

Tulisan ini dibuat untuk calon pimpinan BOPN ditulis dalam waktu terbatas sekitar 1 minggu sehingga belum didukung data-data untuk mendapatkan proyeksi potensi kenaikan penerimaan negara secara lebih detail.
Tanpa mengesampingkan kebijakan dan procedure yang sudah berjalan selama ini di Kementria Keuangan, berikut ini beberapa cara potensi untuk Peningkatan Pendapatan Negara tanpa membebani Rakyat :
1. Integrasi NIK dan NPWP untuk Pembayaran Pajak serta penerapan E-Tax Payment
2. Reformasi Pajak Tambang
3. Pemberdayaan Aset Milik Negara dengan Asset Management secara professional
4. Trading Instrument perkuatan peran Beacukai
5. Carbon Trading

Fiskus, NPWP dan NPPKP" ini dengan baik meskipun banyak kekurangan di dalamnya. Makalah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Perpajakan 1. Penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pengantar Perpajakan : Dr. Wirmie Eka Putra, S.E., M.Si., CIQnR., CSRS. yang telah membimbing penulis dalam proses penyusunan makalah ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman yang telah membantu baik secara moral maupun material sehingga makalah ini dapat terwujud. Penulis sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan penulis maupun pembaca mengenai KUP, Hak Serta Kewajiban Wajib Pajak dan Fiskus, NPWP dan NPPKP. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah dibuat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun. Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapa pun yang membacanya. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan katakata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik serta saran yang membangun demi meningkatkan kualitas tulisan di masa depan.

Oleh; Almen meha Masalah Sebagai seorang warga negara yang baik, tentunya kita memiliki hak dan kewajiban sebagai wajib pajak yang harus dipatuhi dengan penuh tanggung jawab. Dimana hak dan kewajiban sebagai seorang wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sehingga, kita semua diharuskan untuk melaksanakan dan menjalankan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini bertujuan untuk membahas "Pengertian Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), serta hak dan kewajiban Wajib Pajak (WP) dan Fiskus". Selain itu, kami juga akan menguraikan pentingnya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak) dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pemahaman yang mendalam tentang KUP dan hubungan antara WP dan Fiskus sangatlah penting, mengingat peran pajak dalam pembangunan negara. Dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak, diharapkan tercipta kesadaran dan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Kami berharap makalah ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi mereka yang ingin lebih memahami aspek-aspek penting dalam perpajakan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini.

Puji dan syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya. Sehingga kami dapat menyelesaikan materi pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan yang membahas tentang "Biaya Di bayar Di Muka dalam akuntansi perpajakan". Akhir kata semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis khususnya. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan kearah kesempurnaan. Akhir kata penulis sampaikan ucapan terimah kasih.

Puji syukur atas rahmat Allah SWT. yang telah memberikan hidayah-Nya dan nikmat kesempatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan makalah berjudul "Pengertian KUP, Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dan Fiskus, NPWP dan NPPKP". Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Perpajakan 1. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Wirmie Eka Putra, S.E., M.Si., CIQnR., CSRS. selaku dosen mata kuliah Perpajakan 1, yang telah menyerahkan kepercayaannya kepada penulis guna menyelesaikan makalah ini, serta pihak-pihak lain yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dengan tepat waktu. Penulis berharap agar makalah ini dapat diterima dengan baik serta mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan sekaligus wawasan terkait dasar-dasar perpajakan. Di samping itu, penulis menyadari penyusunan makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk menjadi motivasi bagi penulis agar dapat lebih baik lagi kedepannya.

KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) adalah Hukum Formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara meliputi tata cara Wajib Pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam Udang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Undang-undang No Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan merupakan perubahan ketiga UU No 6 Tahun 1983. Ketentuan baru ini merupakan ketentuan yang bersifat fundamental dalam mengelola dan mengatur hubungan antara aparat pajak dan wajib pajak. Ketentuan ini merupakan hukum payung atau hukum makro dari ketentuan lain di bidang perpajakan.

Syukur alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan makalah ini guna memenuhi tugas untuk mata kuliah Perpajakan 1, dengan judul "Pengertian KUP, Hak dan kewajiban WP dan fiskus, NPWP dan NPPKP". Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Wirmie Eka Putra, S.E., M.Si., CIQnR., CSRS. selaku dosen mata kuliah Perpajakan 1. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang "Pengertian KUP, Hak dan kewajiban WP dan fiskus, NPWP dan NPPKP" sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang penulis tekuni. Makalah ini jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan. Maka dari itu, diharapkan segala bentuk saran dan masukan serta kritik dari berbagai pihak. Akhirnya, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dunia pendidikan.

Puji syukur atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesempatan sehingga tugas makalah mengenai " Pengertian KUP, Hak dan Kewajiban WP dan Fiskus, NPWP dan NPPKP" ini dapat diselesaikan. Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perpajakan 1 semester 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmie Eka Putra, S.E., M.Si., CIQnR., CSRS. sebagai dosen mata kuliah Perpajakan 1. Selain itu tidak lupa penulis sampaikan terimakasih kepada dosen pengampu mata kuliah perpajakan 1 yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam pembuatan makalah ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan di dunia pendidikan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) adalah Hukum Formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara meliputi tata cara Wajib Pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

The purpose of this study is to analyze the effect of tax incentives, tax sanctions on tax compliance where tax morale acts as a moderating variable during the pandemic on MSME taxpayers. The research was conducted in the city of Mataram, West Nusa Tenggara Province. The sampling technique used purposive sampling method with a sample of 100 respondents. Respondents consist of MSME taxpayers or have a turnover of less than 4.8 billion rupiah, be it a business entity or an individual entrepreneur, and take advantage of tax incentives during the pandemic. The data collected is processed using smartPLS 3. The test results found that tax incentives and tax sanctions have an effect on tax compliance. The results of this test are in accordance with attribution theory and justice theory. Where the influence of individual behavior is driven from internal and external where one of them is tax incentives and tax sanctions. However, the study did not find the effect of tax incentives and tax sa...

Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah selayaknya mendesain sistem perpajakan yang berpegang prinsip efisiensi dengan tetap memperhatikan aspek keadil-an dan kesederhana. Dalam sistem perpajakan, hukum formal mempunyai peranan penting dalam mengejawantahkan hukum material, karena itu Undang-undang Ketentu-an Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan pajak. Mengingat strategisnya peran UU KUP, perlu untuk mereview kembali UU KUP yang saat ini berlaku serta perlu dilakukan suatu penyempurnaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif yang terdiri dari studi literatur dan focus group discussion. Penelitian bertujuan memberikan masukan atas KUP yang saat ini masih dalam proses pembahasan dengan menekankan pada aspek kemudahan (ease of administration), keadilan (equity) dan kepastian hukum (law enforcement). Hasil penelitian ini menekan-kan pada hal-hal terkait (i) perlunya...

Indonesia as a developing country has various potentials to make this country more advanced. One of these potentials is from the taxation sector. In this study, the aim of this research is to determine the perception of taxes related to the NPWP obligation, tax audits, and tax obligations on tax revenue at KPP Pratama Bekasi Region. The research method uses multiple linear regression analysis. The selected respondents were the tax authorities at KPP Pratama Bekasi Selatan. A sample of 32 respondents with a purposive sampling technique. Data were processed using SPSS (Statistical Product and Service Solution) Version 22. Based on the research results, it is known that the sig value. t tax identification variable = 0.012, tax audit variable = 0.049, sig. t tax sanction variable = 0.002. With a result <0.050, it is said that the obligation to have NPWP, tax audits, and tax sanctions has a positive effect on tax revenues. In general, it is accepted that the NPWP obligations, tax audi...

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan pajak dan pengetahuan pajakterhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura.Penentuan sampel dilakukan dengan Non-Probability Sampling yaitu Purposive Sampling, dengan Kriteria sampel pernah mengikuti mata kuliah perpajakan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 81 mahasiswa.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwaPendidikan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial.Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial.Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak secara simultan atau Bersama Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

The author aims to provide reading materials about the meaning of KUP, rights and obligations WP and Fiscus, NPWP and NPPKP to readers, in order to enhance their knowledge on the presented topics, which have been summarized in an easily understandable language.

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "Pengertian KUP, Hak Dan Kewajiban WP Dan Ficus, NPWP Dan NPPKP" Makalah ini berisikan bagaimana kita memahami "Pengertian KUP, Hak Dan Kewajiban WP Dan Ficus, NPWP Dan NPPKP" Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Perpajakan 1 yang telah memberikan tugas, petunjuk kepada penulis sehingga dapat termotivasi dan dapat menyelesaikan tugas ini. Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari makalah ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan makalah tentang "PENGERTIAN KUP, HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK DAN FISCUS, NPWP DAN NPPKP" Sebagai penyusun, Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik dari penyusunan maupun tata bahasa penyampaian dalam makalah ini. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menerima saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ini. Kami berharap semoga makalah yang kami susun ini memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk pembaca.

Penulisan ini mengkaji pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk membangun hipotesis tentang pengaruh antar variabel yang akan digunakan dalam penelitian lebih lanjut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (2) Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (3) Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

The expiration of the issuance of STP Bunga Penagihan is not clearly regulated in the Law on General Provisions and Tax Procedures (UU KUP). Then the Peraturan Pemerintah 74 of 2011 was issued which should explain further, but has not yet provided legal certainty. PP 74 of 2011 states that the period of issuance of STP and SKPKB is the same, namely 5 years from the end of the tax year or part of the tax period, then there is no explanation of what type of STP is meant, so there are so many interpretations from various parties that cause bias law. This study aims to determine the legal basis for the issuance of STP Bunga Penagihan, the implementation of the STP Bunga Penagihan at the Tax Office and the various interpretations of the resource persons related to this research. This research is a qualitative research using literacy methods and field research in the form of interviews. This research gives results where there are many legal bases governing the issuance of STP Bunga Penagi...

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara.

Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian,peternakan, dan perikanan dan industri atau badan usaha yangmelakukan pembelin komoditas tambang seperti mineral. Yang menjadi wajib pajak badan tau perusahaan sama seperti pemungut PPh Pasal 22. untuk tarif berkisar 0,25%-1,5%, penyetoran paling lama tanggal 10 bulan berikutnya.

Untuk menghitung PPh 21 seorang karyawan, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menghitung Penghasilan Bruto karyawan, lalu dilanjutkan dengan Penghasilan Neto, menghitung penghasilan tidak kena pajak (PTKP), menghitung penghasilan kena pajak (PKP), baru kemudian Anda baru dapat menghitung persentase PPh 21 yang harus di potong. Perhitungan PPh 21 untuk karyawan • Penghasilan Bruto Penghasilan Bruto adalah hal pertama yang harus Anda hitung sebelum melakukan perhitungan PPh 21. Penghasilan bruto adalah jumlah keseluruhan komponen gaji seorang yang diterima oleh seorang karyawan. Komponen yang masuk ke dalam perhitungan Penghasilan Bruto karyawan, diantaranya adalah gaji pokok, berbagai tunjangan seperti tunjangan BPJS, asuransi, THR, tunjangan pajak, dan bonus. Untuk BPJS, tunjangan yang harus dibayarkan berupa tunjangan BPJS Kesehatan sebesar 4% dari upah, tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% sampai 1,74% dari upah, dan tunjangan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,30% dari upah. Perhitungan PPh 21 untuk karyawan Contoh : seorang karyawan bernama Dudu. Dalam satu bulan ia menerima penghasilan berupa gaji pokok yang sudah termasuk tunjangan transportasi sebesar Rp 6.000.000, kemudian tunjangan BPJS sebesar 4% untuk BPJS Kesehatan, 0,24% untuk JKK, dan 0,30% untuk JKM, lalu memperoleh THR sebesar 1 bulan upah per tahun dan bonus karena berperforma baik Rp 5.000.000 di akhir tahun. Maka Jumlah Penghasilan Bruto karyawan tersebut menjadi seperti ini:

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih tetap bisa menikmati indahnya alam ciptaan-Nya. Sholawat dan salam tetaplah kita curahkan kepada baginda Habibillah Muhammad Saw yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama yang sempurna dengan bahasa yang sangat indah. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas. Selain itu, makalah ini bertujuan menambah wawasan bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak Wirmie Eka Putra, S.E., M,Si. Ucapkan terimakasih juga disamapaikan kepada semua pihak yang telah membantu diselesaikannya makalah ini. Penulis menyadari makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "Pengertian KUP, Hak Dan Kewajiban WP Dan Ficus, NPWP Dan NPPKP" Makalah ini berisikan bagaimana kita memahami "Pengertian KUP, Hak Dan Kewajiban WP Dan Ficus, NPWP Dan NPPKP" Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Perpajakan 1 yang telah memberikan tugas, petunjuk kepada penulis sehingga dapat termotivasi dan dapat menyelesaikan tugas ini. Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari makalah ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Penulisan ini mengkaji pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk membangun hipotesis tentang pengaruh antar variabel yang akan digunakan dalam penelitian lebih lanjut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (2) Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (3) Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.