Hukum Bisnis

Judul yang penulis tuangkan dalam tulisan ini adalah "Implikasi Mogok Kerja Karyawan PT. Inecda Riau Terhadap Stabilitas di Internal Perusahaan". Penulis tertarik mengangkat judul ini dengan tujuan untuk menganalisis seberapa besar implikasi atau dampak yang bisa ditimbulkan dari adanya mogok kerja karyawan terhadap stabilitas di internal perusahaan. Mogok kerja memang menjadi sebuah alat perlawanan karyawan terhadap perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya hubungan subordinasi (hubungan atasan-bawahan) yang melatarbelakangi lahirnya hubungan kerja. Ari Hernawan berpendapat bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan yang berpola kekuasaan, karena ada yang menguasai dan dikuasai. Setidaknya ada perbedaan akses ke berbagai sumber daya dari kedua belah pihak, karena memang posisi tawarnya tidak sama. Perbedaan posisi tawar ini akan sangat berpengaruh dalam membangun relasi diantara keduanya. 1 Dari perbedaan posisi tawar inilah, mogok kerja menjadi senjata pamungkas bagi karyawan untuk mengimbangi pola kekuasaan pengusaha. II. Kronologi Kasus Ratusan karyawan PT. Inecda Plantation di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau menggelar mogok kerja selama tiga hari sebagai wujud ketidakpuasan atas bonus tahunan yang diterima, sehingga diperkirakan akan berdampak kepada kerugian perusahaan.

Adanya perjanjian jual beli emas antara Budi Said selaku pembeli dan Eksi Anggraeni selaku penjual. Eksi Anggraeni menjual emas dengan berat 7 ton di bawah harga resmi dari sebuah perusahaan yang bernama PT ANTAM. Namun, Eksi Anggraeni bukan merupakan karyawan dari PT ANTAM. Ketika terjadi pengiriman emas dari Eksi Anggraeni kepada Budi Said, ternyata berat emas yang dikirimkan Eksi Anggraeni tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan di awal. Kemudian, Budi Said menggugat PT ANTAM dengan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum. Seharusnya PT ANTAM tidak bertanggung gugat atas tidak dipenuhinya prestasi oleh Eksi Anggraeni kepada Budi Said.

Kemunculan pandemi virus corona di Wuhan, China, pada bulan Desember tahun lalu menjadi ancaman kematian global. Hal ini disebabkan kemampuan virus menyebar dengan cepat dan kemampuannya dalam menimbulkan dampak yang fatal bagi kesehatan. Kekhawatiran akibat dampak yang ditimbulkan virus corona, menyebabkan karantina kesehatan menjadi wacana yang harus segera dilakukan pemerintah Indonesia. Wacana ini berkembang karena termaktub dan tercantum jelas bahwa karantina kesehatan merupakan cara yang efektif memutus mata rantai penyebaran virus di saat terjadi kedaratan bencana seperti wabah virus corona hari ini yang dapat menimbulkan dampak dan kerugian besar bagi negara dan masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan jelas menerangkan tentang adanya pembatasan mengenai masuk dan keluarnya individu ke suatu daerah yang telah dinyatakan sumber wabah, termasuk mengatur pula tentang adanya perintah untuk melakukan isolasi, karantina wilayah, vaksinasi dan lain sebagainya untuk menghentikan penyebaran wabah yang terjadi di Indonesia.

Dokumen ini berisi terjemahan bebas dari Laporan Panel Pasal 21.5 WTO dalam INDONESIA – MEASURES CONCERNING THE IMPORTATION OF CHICKEN MEAT AND CHICKEN PRODUCTS RECOURSE TO ARTICLE 21.5 OF THE DSU BY BRAZIL. Teksnya dalam Bahasa resmi WTO tersedia di situs web WTO. Dalam hal ada keraguan mengenai teks dokumen ini, selalu berkonsultasi dengan teks dalam Bahasa resmi WTO (Inggris, Perancis, dan Spanyol).

Kasus ini mengenai gugatan Brasil atas dugaan ketidakpatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa WTO dalam perkara awal yaitu INDONESIA – MEASURES CONCERNING THE IMPORTATION OF CHICKEN MEAT AND CHICKEN PRODUCTS. (Terjemahan bebas atas Laporan Panel dalam perkara awal ini tersedia juga  di laman ini, yaitu Indonesia - Chicken.) Brasil mengklaim bahwa Indonesia telah gagal membawa pada kesesuaian dengan kewajiban-kewajiban WTO-nya, empat tindakan yang menurut panel asli tidak sesuai dengan Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT 1994), dan Perjanjian tentang Penerapan Tindakan Sanitasi dan Fitosanitasi ( Perjanjian SPS). Aturan-aturan yang digugat antara lain Peraturan Menteri Pertanian RI No. 34/2016 sebagaimana diubah dengan Permentan 23/2018 pada 24 Mei 2018 (selanjutnya disebut “Permentan 34/2016 sebagaimana diubah"), Permentan 42/2019 tanggal 6 August 2019 dan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 29/2019 sebagaimana diubah oleh Permendag 72/2019 pada 27 September 2019

Klaim ketidakpatuhan yang diajukan Brasil tidak semuanya diamini oleh Panel dalam perkara ini. Indonesia, pada 17 Desember 2020, sudah mengajukan banding dalam perkara ini sesuai PEMBERITAHUAN BANDING OLEH INDONESIA BERDASARKAN PASAL 16.4 DAN PASAL 17.1 DARI KESEPAHAMAN TENTANG ATURAN DAN PROSEDUR YANG MENGATUR PENYELESAIAN SENGKETA (DSU), DAN BERDASARKAN PERATURAN 20 (1) TATA CARA KERJA UNTUK TINJAUAN BANDING (WT/DS484/25).

Tidak semua dokumen diterjemahkan. Bagian awal seperti Daftar Isi dan daftar-daftar yang tersedia tidak diterjemahkan.  Terjemahan mulai halaman 11.

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang masih memberikan kita kesehatan, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas pembuatan makalah ini dengan judul " KAJIAN POLITIK HUKUM INDONESIA TENTANG HAK ASASI MANUSIA " Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Politik Hukum. Tim Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Tercinta DR.MUHAMMAD ALI HANAFIAH SELIAN,SH.MH. Kami juga berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan dari para pembaca guna untuk meningkatkan dan memperbaiki pembuatan makalah pada tugas yang lain pada waktu mendatang.

Perlindungan Hukum Terhadap Peminjam Online Pada Perusahaan Fintech peer to peer lending yang Belum Berizin dan Terdaftar di OJK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan menggunakan layanan perusahaan pinjaman online peer to peer lending. Maka dari itu, untuk menghadapi permasalahan tersebut OJK telah membentuk Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI) yang menjelaskan bahwa perusahaan pinjaman online Fintech peer to peer lending harus mendaftarkan perusahaannya ke OJK agar mendapatkan izin dan diawasi langsung oleh OJK. Hal ini menimbulkan 3 (tiga) permasalahan yaitu, (1) Bagaimana kedudukan perusahaan fintech peer to peer lending yang belum terdaftar dan belum memiliki izin dari OJK?; (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap peminjam online pada perusahaan fintech peer to peer lending yang belum terdaftar dan belum memiliki izin dari OJK?; (3) Bagaimana upaya hukum dari OJK terhadap perusahaan fintech peer to peer lending yang belum terdaftar dan belum memiliki izin dari OJK?. Untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu, Perlindungan Hukum Terhadap Peminjam Online Pada Perusahaan Financial Technology Peer to Peer Lending yang Belum Berizin dan Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan diatur melalui POJK No. 77/POJK.01/2016 LPMUBTI yang menyatakan bahwa perusahaan fintech yang tidak terdaftar dan berizin adalah ilegal dan dapat dikenakan sanksi. Apabila terjadinya pelanggaran hukum, peminjam online dapat menyelesaikannya secara litigasi dan non-litigasi (arbitrase). Upaya hukum OJK melalui Satgas Waspada Investasi yaitu preventif hingga represif. Saran saya yaitu, bagi peminjam agar lebih bijak memilih aplikasi fintech peer to peer lending, bagi pemerintah dan instansi terkait agar memperkuat koordinasi dengan satgas untuk mengawasi perkembangan fintech ilegal dengan mengeluarkan aturan khusus serta terjun secara langsung untuk membatasi pergerakannya.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perusahaan Fintech, Peminjam Online.

Hadirnya buku Hukum Bisnis dan Regulasi dihadapan pembaca adalah semata-mata untuk memperkaya kajian Hukum Perdata di Indonesia. Buku ini menguraikan beberapa penjelasan tentang hukum bisnis/privat/perdata, hukum bisnis identik keterkaitan hubungan antara seseorang dengan orang lain, kajian persoalan hukum bisnis sangat kompleks yang harus di pelajari, karena banyak kepentingan diantranya adalah kepentingan negara, pemilik perusahaan, pekerja, dan perseorangan. Bagaimana untuk mengakomodir semua kepentingan tersebut agar tidak terjadi perselisihan dan merugikan semua pihak, dan untuk menjaga nilai-nilai seportifitas dalam berbisnis? Maka di perlukannya aturan/kepastian hukum yang di bentuk oleh negara dengan tujuan untuk melindungi semua pihak dalam menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia terutama dalam menata kembali ekonomi Indonesia di era new normal. 
Substansi buku ini mengkaji: Sistematika hukum di Indonesia, perjanjian, badan usaha, haki, jaminan hutang, e-commerce, waralaba, perlindungan konsumen, kepailitan, asuransi, penanaman modal (investasi), bisnis internasional, merger, akuisisi, konsolidasi, penyelesaian sengketa bisnis, perburuhan dan ketenagakerjaan, pengangkutan laut darat dan udara, perpajakan, pengiriman uang secara warkat dan elektronik. Serta dilengkapi dengan contoh-contoh terkait hukum bisnis, seperti: pendirian PT, pendirian CV, akte perkumpulan, akte yayasan, akte fidusia, APHT, SKMHT, perjanjian jaul beli dan perjanjian sewa menyewa.
Buku ini sangat bermanfaat bagi para mahasiswa yang sedang mempelajari mata kuliah hukum bisnis, bagi para pihak yang berminat melakukan kajian hukum bisnis, bagi para praktisi bisnis. Termasuk bagi para penegak hukum seperti konsultan hukum, advokat, akademisi, notaris, dan para penegak hukum lainnya.

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, meskipun demikian putusan arbitrase masih dapat dimohonkan pembatalan kepada pengadilan. Permohonan pembatalan ini untuk mengakomodir prinsip keadilan dan hanya dimungkinkan apabila putusan arbitrase terbukti memenuhi alasan pembatalan sebagaimana diatur dan dibatasi di dalam undang-undang. UU No. 30/1999 sebagai hukum arbitrase (lex arbitri) Indonesia telah menentukan tiga alasan pembatalan putusan arbitrase secara alternatif di dalam Pasal 70. Akan tetapi ketentuan tersebut menimbulkan permasalahan karena di dalam bagian Penjelasan Umum alinea ke-18 yang menggunakan frase "antara lain", telah mengakibatkan banyak pihak menafsirkan bahwa alasan pembatalan putusan tidak terbatas pada tiga alasan yang disebutkan dalam Pasal 70 UU No. 30/1999.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menghasilkan media pembelajaran multimedia interaktif biologi berbasis SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intelectual) materi pembelajaran monera; (2) mengetahui tingkat kelayakan multimedia interaktif biologi berbasis SAVI yang telah dikembangkan. Pengembangan multimedia interaktif biologi berbasis SAVI ini mengacu pada model ADDIE. Penelitian ini hanya menggunakan 3 tahap pengembangan yaitu analysis, design, dan develop. Hasil validasi menunjukkan bahwa media pembelajaran multimedia interaktif biologi berbasis SAVI sangat layak digunakan pada materi pembelajaran monera.

ALUR PENGAJUAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) KREDITOR: Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang (Ps. 224 (3)) Permohonan PKPU diajukan kepada Pengadilan (Ps. 224 (1) jo. Ps. 1 angka 7)

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)  merupakan suatu bentuk perjanjian yang muncul dari kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan perjanjian tidak bernama, karena tidak ditemukan dalam bentuk-bentuk perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan implementasi dari asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak secara bebas dapat menentukan kemauannya. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), sering ditemukan dalam praktek sehari-hari di masyarakat maupun di kantor-kantor notaris. Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian yang mendahului perjanjian jual beli tanahnya, yang harus dilakukan dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Kata Kunci : Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama bisnis, yang meningkat dari hari ke hari. Semakin meningkatnya kerjasama bisnis, menyebabkan semakin tinggi pula tingkat sengketa diantara para pihak yang terlibat didalamnya.

Asuransi syariah merupakan salah satu jenis asuransi yang diakui di Indonesia seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Keberadaan usaha asuransi syariah tidak lepas dari keberadaan usaha asuransi konvensional yang telah ada sejak lama. Sebelum hadirnya usaha perasuransian syariah sudah hadir berbagai macam perusahaan asuransi konvensional yang telah lama ada dan berkembang. Atas dasar keyakinan umat Islam Indonesia dan manfaat yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, maka lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang menjalankan usaha perasuransian berlandaskan prinsip syariah .
Pengembangan usaha melalui pembukaan divisi atau cabang asuransi syariah dilakukan sebagian besar perusahaan asuransi konvensional, antara lain PT MAA Life Assurance, PT MAA General Assurance, PT Great Eastern Life Indonesia, PT Asuransi Tri Pakarta, PT AJB Bumiputera 1912, dan PT Asuransi Jiwa BRIngin Life Sejahtera. Selain itu, sejumlah pemain asuransi besar dunia turut tertarik untuk ikut dalam bisnis asuransi syariah di Indonesia. Menurut mereka Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk beragama Islam terbesar di dunia, merupakan suatu potensi bisnis yang tidak dapat diabaikan. Di antaranya perusahaan asuransi global yang masuk dalam bisnis asuransi syariah Indonesia adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan PT Prudential Life Assurance
Dikarenakan berkembangnya bisnis asuransi syariah yang didasarkan atas kesepakatan antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, tentunya tidak terhindarkan dengan adanya sengketa. Oleh karena itu makalah ini akan membahas mengenai perkembangan asuransi syariah di Indonesia dan penyelesaian sengketa asuransi syariah dengan aturan perundang-undangan di Indonesia.

Abstrak Proses transaksi dagang elektronik (e-commerce) dan transaksi dagang konvensional memiliki kesamaan. Baik dalam transaksi dagang elektronik (e-commerce) maupun dalam transaksi dagang konvensional terdapat proses penawaran, penerimaan penawaran (pembelian), pembayaran, dan penyerahan barang. Yang membedakan kedua transaksi tersebut hanyalah bahwa transaksi dagang elektronik (e-commerce) dilakukan tanpa tatap muka (bertemunya pedagang dan pembeli) dan prosesnya terjadi lebih cepat serta lebih mudah. Kegiatan bisnis perdagangan secara elektronik (e-commerce) seringkali dijumpai adanya kontrak/perjanjian untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan melalui website atau situs internet. Kontrak tersebut pada umumnya berbentuk kontrak elektronik (e-contract) yaitu kontrak/perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik, dimana para pihak tidak saling bertemu langsung. Hal ini berbeda dengan kontrak biasa/konvensional di dunia nyata (offline) yang umumnya dibuat di atas kertas dan disepakati para pihak secara langsung melalui tatap muka. Agar kontrak yang terjadi akibat transaksi dagang elektronik dapat dikatakan sah menurut hukum perdata Indonesia, maka kontrak tersebut juga harus memenuhi persyaratan sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata.