Ekonomi Islam

Ekonomik tetikçi (ET) dediğim kişiler, birçok ülkeyi trilyonlarca dolar
dolandıran yüksek ücretli profesyonellerdir. Bu kişiler, Dünya Bankası, Birleşik Devletler Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer yabancı ‘yardım’ kuruluşlarından büyük şirketlerin kasalarına ve gezegenimizin doğal kaynaklarını kontrol eden birkaç varlıklı ailenin ceplerine para aktarırlar.
Kullandıkları araçlar arasında sahte finansal raporlar, hileli seçimler, rüşvet, zorbalık, seks ve cinayet vardır. Oynadıkları oyun imparatorluklar kadar eskidir ama günümüzün küreselleşme sürecinde yeni ve korkutucu bir boyuta ulaşmıştır. İşte tüm bu detayları inceleyebileceğiniz bir kaynak olarak bu kitabı okuyabilirsiniz.

Abstrak " Studi ini membahas tentang konsep Islam tentang penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur as-shulhuh (Perdamaian) dan Jawatan al-Hisbah (Lembaga Penegak Hukum). Hasil studi memberikan kontribusi signifikan terutama dalam melakukan penyelesaian yang menguntungkan dan dipahami kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa konsumen melalui badan peradilan khusus yang di dalam Islam disebut dengan jawatan al-hisbah bukan melalui jalur perdamaian (al-shulhu) dapat menjadi solusi konstruktif atas hal tersebut.

erdagang atau berbisnis dalam Islam terikat B dan diatur oleh aturan serta akhlak atau etika yang mesti ditampakkan dan dilakukan oleh seorang pedagang dan pebisnis. Aturan dan etika atau akhlak tersebut bersandarkan kepada kitabullah dan sunnah nabi-Nya Muhammad SAW. serta dari perilaku para sahabat dan ulama salaf ketika mereka berbisnis atau berdagang.

Abstrak Saat ini, perkembangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia semakin pesat. Tetapi di sisi lain, terdapat beberapa fenomena dan permasalahan pada fintech konvensional yang memberikan dampak negatif di masyarakat. Oleh karenanaya keberadaan fintech syariah seharusnya dapat menjadi solusi atas fenomena ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang peluang dan tantangan fintech syariah (Teknologi Finansial) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat peluang dan tantangan fintech syariah di Indonesia yang terdiri dari: regulasi, sumber daya manusia, dan penguasaan teknologi dari masyarakat.

Elastisitas merupakan salah satu konsep penting untuk memahami beragam permasalahan di bidang ekonomi. Konsep elastisitas sering dipakai sebagai dasar analisis ekonomi, seperti dalam menganalisis permintaan, penawaran, penerimaan pajak, maupun distribusi kemakmuran. • konsep elastisitas dapat digunakan untuk memahami dampak dari suatu kebijakan. Sebagai contoh, Pemerintah Daerah dapat mengetahui dampak kenaikan pajak atau susidi terhadap pendapatan daerah, tingkat pelayanan masyarakat, kesejahteraan penduduk, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan investasi, dan indikator ekonomi lainnya dengan menggunakan pendekatan elastisitas. • Dengan kegunaannya tersebut, alat analisis ini dapat membantu pengambil kebijakan dalam memutuskan prioritas dan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat terbesar bagi kemajuan daerah. Elastisitas dapat mengukur seberapa besar perubahan suatu variabel terhadap perubahan variabel lain. Elastisitas Y terhadap X= % perubahan Y / % perubahan X

Syarifuddin Abstrak Fatwa adalah pendapat ulama yang merupakan respon terhadap pertanyaan atau situasi yang ada pada zamannya yang muncul karena perubahan yang dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu, fatwa merupakan pendapat ulama dalam rangka turut serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Sehinnga fatwa bersifat domestic, situasional, dan temporal. Muhammadiyah merupakan suatu organisasi Islam di Indonesia yang memiliki konstribusi yang sangat besar dalam kanca percaturan fatwa dan ijtihad. Di mana Organisasi Muhammadiyah memiliki badan fatwa untuk merespon situasi dan kondisi masyarakat. Sehingga di era ekonomi modern organisasi muhammadiyah tertantang untuk mengkaji dan menganalisa posisi lembaga perbankan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Maka untuk memahami posisi perbankan dan bunga bank menurut muhammadiyah. Penulis ingin menelusuri tata cara pentarjihan dan fatwa majelis tarjih muhammadiyah tentang bunga bank. Pendahuluan Krisis multi dimensi di Indonesia telah melahirkan semacam fakta bahwa bank-bank yang menggunakan sistem konvensionanal kurang mampu bertahan dari badai krisis, sedangkan bank-bank nonkonvensional yang sudah dirintis dan berjalan, dianggap cukup mampu dalam menghadapi krisis ekonomi di Indonesia. Sehingga, krisis ekonomi telah memberikan pelajaran kepada bangsa, bahwa ekonomi syariah (khususnya sistem perbankan syariah Islam) dipandang mampu untuk memajukan perekonomian bangsa Indonesia. Dalam rangka merespon fenomena tersebut, kalangan alim ulama Indonesia terutama yang berkecimpun dalam pembuat aturan hukum, melakukan proses pengaplikasian sejumlah konsep fiqhi muamalah, yang diyakini sebagai sumber sistem ekonomi dan perbankan syariah. Bank Indonesia selaku bank sentral Indonesia memerlukan bantuan ulama untuk mengeluarkan fatwa mengenai ekonomi dan perbankan syariah. Proses fatwa diperkirakan terjadi modifikasi fiqhi muamalah sehingga melahirkan produk-produk perbankan yang lebih mudah dalam operasionalnya yang dilandaskan pada fatwa ulama terutama Majelis Tarjih Muhammadiyah. Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam melakukan penggalian hukum tidak terlepas pemikiran ulama klesik.

Sudah banyak umat Islam yang sudah memahami akad-akad syariah secara umum, namun masih belum hukum-hukum yang terperinci sehingga pelaksaannya ada yang bertabrakan dengan ketentuan syariah. Perbedaan pemahaman ini pada akhirnya rentan menimbulkan keretakan antara pemodal dan pengelola yang notabene sesama muslim dan
bersemagat untuk berbisnis sesuai syariah

Booklet ini mencoba membantu memaparkan ketentuan-ketentuan syara dan tips-tips teknis bagi umat Islam yang sedang terjun atau berminat untuk melakukan investasi bisnis baik dalam bentuk syirkah mudharabah baik sebagai pemodal atau pengelola agar berjalan sepenuhnya diatas rambu-rambu syariah

This study explored the role of a Community Learning Center (CLC) in fostering the community's social entrepreneurship character and motivation in facing the economic challenges brought on by the COVID-19 pandemic. This study was an empirical examination of the phenomenon of social entrepreneurship. The descriptive method was used; the data were gathered through in-depth semi-structured interviews with 5 CLC managers and from secondary data. The results showed that the CLC designs programs, such as holding training to instil an entrepreneurial mindset and improve community skills. The CLC also provides personal assistance in starting a social entrepreneurship business through coaching and providing venture capital. Furthermore, the CLC provides free public classes on tackling the problems of modern social entrepreneurship. It carries out programs specifically designed to motivate people to face challenges and expand social entrepreneurship businesses. We identified the role of the CLC as a forum for socialization and for providing mentoring classes with successful speakers in the field of entrepreneurship as an effort to foster the character and motivation of the community to start social entrepreneurship.

Profesor Dr Kamal Salih telah melontarkan pandangan supaya Malaysia melaksanakan model ekonomi yang berteraskan prinsip-prinsip Islam bagi menangani isu pengagihan kekayaan, kesenjangan pendapatan, keadilan ekuiti, kegagalan institusi, monopoli dan kebajikan sosial. Beliau yang juga merupakan seorang Profesor Adjung di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Ekonomi Malaya, telah mengemukakan pendapatnya ketika bertemu dengan Majlis Penasihat Kerajaan (Council of Eminent Persons) di Menara Ilham pada 5 Julai yang lalu. Turut diakui beliau, ekonomi Malaysia yang diamalkan oleh kerajaan hari ini adalah pro bisnes, cenderung kepada kapitalisme dan berunsurkan keuntungan semata-mata.

The development of each discipline is the main social-science-is strongly influenced by the basic concept of man. So even economic studies on the social science developed rests on his view of human beings. This view of human beings as economic actors needs economic behavior including behavioral choices and encouragement of behavior that specifically affect the development of science and economic systems today. Differing views on the human has spawned a variety of thinking about economic problems as well as solutions offered. One of them is the conception of economic thought prophetic. Although still on the conceptual level, but it should be appreciated. The following authors will describe the conception of economic thought prophetic departing from the basic social sciences prophetic offered Kuntowijoyo, which will start discussion regarding the social sciences prophetic and project Islamization of knowledge, the key idea of social science prophetic, to the economic system prophetic, economic system prophetic or economic system Islam and the study of economics approach prophetic.
(Pengembangan setiap disiplin ilmu-utamanya yang sosial science-sangat dipengaruhi oleh konsep dasar tentang manusia. Begitu pun kajian ekonomi sebagai ilmu sosial berkembang dengan berpijak terhadap pandangannya tentang manusia. Pandangan tentang manusia sebagai pelaku ekonomi, kebutuhan, perilaku ekonomi termasuk pilihan perilaku maupun dorongan perilaku yang secara khusus berpengaruh kepada perkembangan ilmu dan sistem ekonomi dewasa ini. Perbedaan pandangan tentang manusia telah melahirkan berbagai pemikiran tentang masalah ekonomi serta solusi yang ditawarkan. Salah satunya adalah konsepsi pemikiran ekonomi profetik. Meskipun masih dalam tataran konseptual, namun patut diapresiasi. Berikut penulis akan menguraikan tentang konsepsi pemikiran ekonomi profetik yang berangkat dari dasar ilmu sosial profetik yang ditawarkan Kuntowijoyo, yang akan dimulai pembahasannya menyangkut ilmu sosial profetik dan proyek islamisasi pengetahuan, gagasan pokok ilmu sosial profetik, menuju sistem ekonomi profetik, sistem ekonomi profetik atau sistem ekonomi Islam dan kajian pendekatan ilmu ekonomi profetik.)

Observers call upon Islamic financial institutions to move beyond offering merely Sharīʿah-compliant instruments toward offering more Sharīʿah-based ones. But when did these terms come into usage, and why? What precisely do people mean by ‘Sharīʿah-based’? In this article we argue that the term ‘Sharīʿah-compliant’ emerged in the 1990s and allowed Islamic finance institutions to leave behind scandals of the 1980s, presenting Islamic finance anew as a technically rational project grounded in Sharīʿah expertise. In contrast, the call for Sharīʿah-based finance became popular in the 2000s, and especially after the 2008 global financial crisis, which made systemic stability and product transparency pressing concerns. Usages of ‘Sharīʿah-based’ fall into three categories: those that stress separation from conventional finance, those that stress authenticity, and those that stress welfare. This definitional multiplicity is not a problem but rather a starting point for debate and a sign of...

Dunia yang berkembang terus dengan jumlah penduduk yang semakin banyak menimbulkan  berbagai  macam  permasalahan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Termasuk dalam hal ini masalah bagaimana cara manusia untuk dapat mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya sehari-hari. Masalah ini dapat dikategorikan sebagai masalah-masalah perekonomian.

Perkembangan ekonomi sangatlah terkait dengan kebijakan suatu pemerintahan, maka dalam prakteknya pada setiap masa pemerintahan sistem ekonomi ini memiliki wajah yang beragam. Adanya keragaman ini, kiranya dapat menjadi pelajaran berharga bagi setiap orde pemerintahan dalam perumusan suatu kebijakan yang sedapat mungkin bisa merujuk pada cita-cita mulia dari sistem ekonomi itu sendiri.
Dalam Islam dikenal dua macam kebijakan ekonomi yaitu, kebijakan ekonomi fiskal dan kebijakan ekonomi moneter. Dalam sejarah kebijakan ekonomi Islam banyak cendekiawan yang menyumbangkan pemikiran mengenai cara-cara mengatasi permasalahan ekonomi. Salah satunya yang paling terkenal adalah Ibnu Khaldun dengan teorinya konsep perpajakan.

Alasan suatu negara menerapkan konsep kebijakan ekonomi Islam adalah untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya ekonomi yang ada dan  mengatasi masalah ekonomi antara lain semakin meningkatnya angka pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat, menurunnya nilai investasi, dan sebagainya. Selain itu dalam melaksanakan kebijakan ekonomi sangat diperlukan peran serta pemerintah supaya tidak terjadi penyelewengan anggaran sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Indonesia merupakan negara keempat terbesar di dunia dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Fakta ini menjadikan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Namun hal ini tidak serta merta menjadikan Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya mengaplikasikan perilaku ekonomi yang Islami. Terdapat beberapa factor yang menjadi penyebab ketidaksesuaian normatif ini.

Matakuliah ini merupakan matakuliah pengenalan terhadap konsep ekonomi syariah, meliputi; sejarah pemikiran, sistem ekonomi Islam dan perkembangannya, diskursus riba, konsep produksi-distribusi dan konsumsi dalam ekonomi Islam, uang, pasar, kebijakan fiskal dan moneter dalam Islam, zakat, perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah bukan bank.

Model transaksi (akad) dan harga produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah sering menjadi tolak ukur ketika membedakan antara sistem syariah dan sistem konvensional. Tidak hanya di Indonesia, dua hal tersebut sampai saat ini diduga masih menghadapi sejumlah persoalan kepatuhan hukum syariah dan prinsip moral, hingga menimbulkan keraguan di masyarakat, apakah sistem tersebut benar-benar menjanjikan perubahan dan mampu menciptakan sistem perekonomian yang berkeadilan sosial. Banyak penelitian dilakukan untuk mencari akar masalah sekaligus solusi terhadap persoalan tersebut. Adapun buku ini merupakan hasil penelitian yang mengangkat salah satu kasus di lembaga keuangan mikro syariah yang menurut penulis diterpa isu serupa. Fokus utama buku ini mengamati dimensi keadilan seputar kedua persoalan tersebut. Dengan menggunakan dua kriteria keadilan, dalam prakteknya, penulis menemukan bahwa terdapat kesenjangan dalam penerapan dan kepatuhan terhadap aturan syariah (shari 'ah compliance) dengan kepatuhan terhadap tujuan hukum syariah (shari'ah based). Adapun pemenuhan kedua aspek tersebut merupakan faktor-faktor yang menentukan terpenuhinya kriteria keadilan formal dan keadilan substansial, khusunya dalam hal penentuan harga di lembaga keuangan mikro syariah tersebut.

In various literatures on the economy is divided into two sectors: the real sector which includes the service market and the market for goods, and the monetary sector which consists of the money market and the capital market (wealth). In some economic systems, the monetary (financial) flowing in a country will affect the rate of the economy. Monetary economy can be applied in a policy called monetary policy. In a conventional discussion, a monetary policy is implemented to achieve an increase in national income, to stabilize market prices, and to control the inflation rate. To achieve these macroeconomic goals, interest rates are used which is a weakness of the conventional monetary system. The subsequent use of interest rates has led to an economic crisis, even a global financial crisis, therefore there is monetary policy in the Islamic economy to reduce interest rates.It can be concluded that the influence of the financial system and monetary policy in the perspective of Islamic economics in the New Order era and Islam has its own monetary policy that is different from other economic systems. In the aspect of the goal of Islam, it does not only emphasize equilibrium between the demand and supply of money but also strives for equality with the principles of justice and brotherhood, so as to create a fair distribution of wealth and income as well. In connection with the needs of a new economic system, the Islamic monetary system offers a solution to overcome the financial crisis.

Ekonomi Islam merupakan rangkaian paradigma yang telah mengakar dan berpondasi dari sejak Islam di bawa oleh Rasulullah, yang lalu berkembang pada zaman sahabat, tabiin dan ulama-ulama terdahulu. hingga kini ekonomi Islam menjadi rool modle dalam pengembangan ekonomi dan pembangunan ekonomi.

Bajet (Belanjawan) negara merupakan satu pernyataan hasil dan perbelanjaan bagi sesuatu masa hadapan yang digunakan sebagai alat perancangan sumber ekonomi negara untuk memenuhi keperluan negara dan rakyat. Belanjawan bukan sahaja merupakan alat perancangan pentadbiran kerajaan tetapi juga memainkan peranan penting dalam menentukan arah tuju dan kedudukan ekonomi negara. Pada bajet 2015 ini, kutipan hasil Kerajaan Persekutuan dianggarkan sebanyak 235.2 bilion ringgit iaitu meningkatkan sebanyak 10.2 bilion ringgit berbanding tahun 2014. Ini merupakan satu perkara yang baik kerana hasil ini akan dapat diagihkan kepada yang memerlukan. Bagi perbelanjaan mengurus diperuntukan sebanyak 223.4 bilion ringgit manakala perbelanjaan pembangunan diperuntukan sebanyak 50.5 bilion. Ini membuatkan keseluruhan perbelanjaan diperuntukan sebanyak 273.9 bilion ringgit. Apabila anggaran hasil lebih kurang daripada anggaran perbelanjaan, maka ini menunjukkan bajet 2015 merupakan bajet defisit. Melalui bajet defisit ini telah menunjukkan bahawa kerajaan tidak memandang akan konsep maqasid syariah yang telah ditetapkan oleh syarak. Secara umumnya Maqasid al-Syariah bermaksud tujuan atau matlamat syariat Islam diturunkan oleh Allah. Manakala secara khususnya bermaksud tujuan atau matlamat sesuatu hukum sama ada berbentuk suruhan atau larangan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia melalui ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w. yang tersimpul dalam al-Quran dan al-Sunnah. Dan apabila dikaitkan dengan iqtisad (ekonomi), ia telah menampakkan sesuatu yang berada diluar dari maksud sebenar iqtisad iaitu berjimat cermat ataupun kesederhanaan iaitu suatu situasi di antara kekurangan dan pembaziran (Akram, 1990: 30). Disebabkan bajet yang sentiasa dalam defisit akan meningkatkan lagi hutang negara. Dalam perspektif Islam, adalah tidak salah untuk kerajaan berhutang untuk memberikan manfaat kepada rakyat. Tetapi langkah berhutang tersebut mesti memenuhi dua syarat utama iaitu hutang tersebut bebas dari unsur Riba serta hutang tersebut boleh dibayar balik oleh kerajaan. Malangnya kedua-dua syarat utama tersebut jelas tidak dapat dipenuhi. Malah, sumber utama kepada hutang negara adalah dengan menggunakan instrumen`Sekuriti Kerajaan Malaysia' (Malaysian Government Securities atau MGS) yang menggunakan kaedah Riba yang jelas haram dari perspektif Syariah. Dalam Islam, kerajaan sepatutnya berbelanja untuk rakyat berdasarkan kepada pendapatan yang diperolehi sahaja. Selain itu, pendapatan utama kerajaan sepatutnya adalah dari sumber yang terhad sahaja seperti hasil galian iaitu minyak atau bijih timah, sewaan harta kerajaan atau zakat di mana zakat hanya boleh dibelanjakan menurut syarat yang ditetapkan sahaja. Malah, ramai ulamak yang berpendapat bahawa kerajaan seharusnya berusaha untuk mengelak perolehan daripada cukai yang dikenakan. Menurut mereka lagi, cukai merupakan jalan yang terakhir dan hanya boleh dilaksanakan sekiranya dalam keadaan terdesak seperti memberi makan kepada fakir miskin atau untuk pertahanan negara.

Bismillahirrahmanirrahiim " Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak " (Q.S. Al-Hadid : 1) " Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu " (Q.S. Al-Ma'idah : 1) Pada hari ini, «hari», tanggal «tglakad», oleh dan di antara, 1. Agus Mulyana, SE, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dari P.T. Bank Perkreditan Rakyat Syariah "Lantabur Tebuireng", dan oleh karena itu sah mewakili, P.T. Bank Perkreditan Rakyat Syariah "Lantabur Tebuireng"; berkedudukan di Jombang, di dalam transaksi ini bertindak sebagai Yang Meminjamkan atau Muqridh dan selanjutnya cukup disebut dengan "Muqridh"; dan 2. «nama», bertempat tinggal di «alamat»dalam hal ini bertindak (i) untuk diri sendiri yang dalam perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari suami/isteri-nya, yaitu «nmpasangan», bertempat tinggal sealamat dengan suami/isteri-nya tersebut, yang turut menandatangani Perjanjian ini; atau (ii) dalam kedudukannya sebagai «stspasangan» dari , dan oleh karena itu sah mewakili, «nama», berkedudukan di _______, beralamat di ___ , yang dalam perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari ________, yang turut menandatangani Perjanjian ini; di dalam transaksi ini bertindak sebagai Peminjam atau Muqtaridh dan selanjutnya cukup disebut dengan "Muqtaridh". *)

Kajian ini adalah untuk mengkaji perbezaan di antara Perbankan Islam dan Perbankan Konvensional. Sesungguhnya kita sebagai umat Islam, perlulah mengelakkan diri daripada terjebak dengan unsur-unsur gharar ini (ragu-ragu/ketidakpastian) ketika menjalankan perniagaan mahupun menggunakan perkhidmatan yang terang lagi bersuluh perbuatan yang dilakukan itu adalah riba.

Pada masa ini, semakin  banyak orang yang merasa kesulitan dalam mencari pencaharian yang berpengaruh dalam sistem ekonomi mikro dalam lingkup rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini juga dapat memengaruhi ekonomi makro yaitu negara, Sesuai dengan yang kita ketahui bahwa ekonomi mikro saling berkaitan dengan ekonomi makro. Hal ini merupakan salah satu sebab dari permasalahan-permasalahan ekonomi yang terjadi sehingga akibat adanya permasalahan-permasalahan ekonomi yang terjadi muncul lah solusi-solusi yang memudahkan permasalahan-permasalahan. Hal ini disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan kehidupan Islam yang juga mengatur tentang perekonomian, pada Islam juga terjadi problematika ekonomi, tidak hanya pada perekonomian konvensional, perekonomian Islam juga mengalami problematika sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi islam. Disini pertumbuhan ekonomi Islam juga mengalami perkembangan dari masa-kemasa. Ini menjadi pedoman juga agar masyarakat bisa mengenal mengenai ilmu ekonomi berbasis Islam. Tentunya dengan adanya ilmu ekonomi Islam ini menjadi kemaslahatan untuk orang banyak. Kaarena ekonomi Islam ini memiliki banyak manfaat bagi semua masyarakat dan tentunya bersumber dengan pedoman dan dalil-dalil ketetapan yang telah dipercaya.

Globalisasi ekonomi sebagai anak sah ekonomi kapitalis diyakini tidak mampu memberikan
kemakmuran bagi semua orang. Kenyataan ini lahir karena visi dasar dari ekonomi kapitalis
bukanlah kesejahteraan bersama melainkan penguasaan ekonomi oleh para pemilik modal,
sehingga yang terjadi adalah yang kaya tambah kaya dan yang miskin tambah miskin. Berangkat dari
fenomena tersebut sekitar tahun 1997-an, maka para ekononom mulai melirik praktek
perekonomian yang berlandaskan syariah sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah
saw. Praktek perekonomian yang diterapkan oleh Rasulullah saw. bertitik tolak dari sumber ajaran
Islam, yaitu Alquran. Tulisan ini menggambarkan tentang konsep lembaga keuangan dalam sejarah
Islam, konsep-konsep dan dasar-dasar keuangan dalam Islam.

Sharia business law is the whole of the rules and legal provisions relating to business practices in syar'i or in accordance with sharia, in order to improve human welfare and welfare. Islam has arranged for every Muslim to work not only to achieve success in this world but also for success in the hereafter. This has been regulated in the Qur'an as a source of business law which is a comprehensive legal system, combining business and moral principles at once. Aim to establish protection (himayah) against the benefit of humans by guaranteeing primary needs, secondary needs, and tertiary needs. Not only looking for it, but spending money also must be in accordance with the provisions in religion. ABSTRAK Hukum bisnis syariah adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara syar'i atau sesuai dengan syariah, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia. Islam telah mengatur setiap muslim dalam bekerja bukan hanya sekedar untuk meraih kesuksesan di dunia ini, namun juga untuk kesuksesan di akhirat. Hal tersebut telah diatur dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum bisnis yang merupakan sebuah sistem hukum yang komprehensif, memadukan prinsip-prinsip bisnis, dan moral sekaligus. Bertujuan untuk menetapkan perlindungan (himayah) terhadap kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. Bukan hanya mencarinya, tetapi membelanjakan rezeki juga harus sesuai dengan ketentuan dalam agama.

Perkembangan pola transaksi ekonomi adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Hal itu terjadi seiring dengan tuntutan masyarakat yang selalu menghendaki kemudahan dalam hal pembiayaan. Seperti misalnya pembiayaan dalam kepemilikan suatu asset tertentu. Untuk memperoleh sebuah asset yang diinginkan, mulanya mereka bisa mengajukan pembiayaan yang dikenal dengan sistim jual beli secara kredit. Namun beriringan dengan perjalanan waktu, muncul masalah dari jual-beli kredit ini. Salah satunya jika terjadi wanprestasi. Dalam kasus ini, pihak yang paling dirugikan adalah perusahaan pembiayaan, karena selain butuh proses dan biaya untuk bersengketa di pengadilan guna menarik sisa pembayaran yang ada pada nasabah, untuk menarik asset pun juga tidak mudah.

Buku keuangan publik yang lebih dikenal dengan istilah keuangan negara ini mengkaji tentang aktivitas pemerintah dalam mengelola keuangan dari sisi pendapatan dan pengeluaran. Secara historis, studi tentang tema ini paling monumental dalam sejarah peradaban Islam yang banyak menghasilkan literatur-literatur penting tentang keuangan pemerintah pada masanya. Buku ini mengembangkan pula integrasi hukum Islam dengan teori-teori ekonomi yang  cukup detail dalam menguraikan substansi dari karya-karya fuqaha’ yang dijadikan sumber pengelolaan keuangan pemerintah saat itu, seperti al-Kharaj, al-Amwal, dan al-Ahkam al-Sulthaniyah. Karya-karya klasik para cendekiawan dan sarjana Muslim yang dimulai pada abad ke-2 H/8 M tentang keuangan publik dan perpajakan tersebut memiliki nilai penting bagi pengembangan ekonomi Islam. Karya-karya itu terkait dengan studi fiqih siyasah yang secara komprehensif membahas politik Islam pada masanya dan keuangan publik yang menekankan peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (al-mashlahat al-'ammah).

Abstrak This paper will discuss Islamic studies on religious life and muamalah activities with regional approaches in Southeast Asia, especially in Muslim minority communities in Myanmar, Thailand and the Philippines. The discussion begins with the understanding of Islamic studies, the background of the spread of Islam in Southeast Asia, and the development of muamalah Muslim minority communities in Southeast Asia, especially in Myanmar, Thailand and the Philippines. Their position as a minority influences the development of religious institutions. In the process of national integration launched by the government, Muslim communities face changes in social and political orientation. A. Pendahuluan Islam sebagai objek pengkajian dan penelitian ilmiah dapat dilihat dari berbagai dimensi. Diantaranya, dari dimensi Islam sebagai pengamalan, yang berwujud dalam bentuk budaya dan peradaban (Islam as Practice: Culture/Civilization) yang lahir dari, dan dipraktekkan oleh Umat Islam. Pengkajian Islam pada tataran ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan sejarah, antropologis, sosiologis, psikologis, fenamenologis, geografis (wilayah), dan lainnya. Dalam hal keragaman ekspresi sosio-kultural, Islam Asia Tenggara merupakan salah satu ranah budaya Islam (Islam cultural realm) yang berbeda. Salah satu basis kultural dan ciri paling jelas dalam hal ini adalah bahasa Melayu dan tradisi sosio-kultural lain. Terbentuknya corak Islam Nusantara atau Asia Tenggara pertama-tama berkaitan dengan kenyataan geografisnya yang jauh dari Arabia. Wilayah Islam Melayu disebut dengan Islamique peripherique (Islam pinggiran), sedangkan wilayah Islam Timur Tengah disebut dengan Islamic core (Islam inti/pusat). Sejak era 1970-an, perkembangan kehidupan masyarakat muslim di Asia Tenggara dipengaruhi oleh pola pemerintahan dan struktur bernegara yang telah dan sedang berkembang. Munculnya organisasi Islam dan aktivitas keislaman yang ada 1 Dosen Tetap Prodi Perbankan Syariah STAI Asy-Syukriyyah