Akuntansi Sektor Publik

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung terhadap kinerja keuangan desa. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah desa di Kabupaten Blitar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Berdasarkan teknik pengambilan sampel purposive sampling terdapat 122 pemerintah desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data informasi kepala desa dan Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS 20.0. Penelitian ini menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan desa sedangkan sarana prasarana pendukung berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan desa.

Akuntabilitas dana desa adalah realitas sosial yang dapat diamati melalui interaksi sosial, politik, budaya, perilaku, dan moral antara aktor pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk memaknai akuntabilitas dana desa dari perspektif keuangan. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan metode fenomenologi. Data penelitian dikumpulkan dengan metode wawancara secara mendalam (in-depth interview), observasi, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan pada Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara.
Hasil penelitan menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan dana lembang sebagai sebuah transformasi tata kelola lembang telah mengubah cara pandang pemerintahan lembang dan masyarakat dalam pembanguan lembang. Dana lembang menjadi sebuah paradoks dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan dana lembang. Akuntabilitas keuangan dana lembang dipahami sebagai sebuah tahapan baru, kebebasan pengelolaan dana lembang dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan. Namun dana desa juga menimbulkan kekhawatiran karena proses perencanaan masih sebuah “formalitas”, keterbatasan pemahaman masyarakat, sumber daya pengelolaan dana belum memadai, adanya inkonsistensi regulasi, dan kebutuhan akan petunjuk teknis. Implikasi penelitian ini adalah bahwa dana lembang dapat mendorong optimalisasi potensi lembang, eskalasi pembangunan lembang dan pada akhirnya diharapkan dapat  mendorong kemandirian serta kesejahteraan masyarakat.

The purpose of this study is to examine and analyze the effect of auditor competence and independence on audit quality as moderated by auditor ethics and professional commitment. The population of this study is the BPKP Auditor Representative of Papua Province with census sampling as the sampling method. Data collection was carried out by direct survey. Hypothesis testing was tested empirically using Moderated Regression Analysis. The results of the study have proven that the competence and independence of auditors has a positive and significant effect on audit quality at BPKP Representatives of Papua Province. It is evidenced by the regression coefficient, which shows that the increase follows competence or independence of auditors increases, as well as the increase of audit quality. The results of this study also show that the interaction or influence of auditor ethics does not moderate the effect of auditor competence on audit quality at BPKP Representatives of Papua Province. Mo...

The purpose of this study is to examine and analyze the effect of auditor competence and independence on audit quality as moderated by auditor ethics and professional commitment. The population of this study is the BPKP Auditor Representative of Papua Province with census sampling as the sampling method. Data collection was carried out by direct survey. Hypothesis testing was tested empirically using Moderated Regression Analysis. The results of the study have proven that the competence and independence of auditors has a positive and significant effect on audit quality at BPKP Representatives of Papua Province. It is evidenced by the regression coefficient, which shows that the increase follows competence or independence of auditors increases, as well as the increase of audit quality. The results of this study also show that the interaction or influence of auditor ethics does not moderate the effect of auditor competence on audit quality at BPKP Representatives of Papua Province. Mo...

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pembuktian mengenai pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Manajerial pada UPT Puskesmas Se-Kota Bandung. Adapun data penelitian ini adalah survey lapangan dengan metode penyebaran kuesioner pada 30 UPT Puskesmas Kota Bandung. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan jenis data primer yang lalu diolah dengan metode analisis regresi linear berganda untuk pengujian secara simultan. Populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola keuangan dari 82 UPT Puskesmas Se-Kota Bandung dengan total sample sebanyak 60 responden yang terdiri dari Pejabat Teknis Kegiatan dan Kepala Puskesmas dari 30 UPT Puskesmas yang sudah terpilih melalui purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi anggaran dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja manajerial, dengan hasil pengujian statistik Fhitung sebesar 99.18 dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Secara parsial, partisipasi anggaran berpengaruh kepada kinerja manajerial dengan hasil pengujian statistik yang menunjukan nilai t-hitung 3,010 dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja manajerial dengan nilai t-hitung sebesar 10,027. Kata Kunci : Partisipasi Anggaran, Kompetensi SDM, Kinerja Manajerial.

The purpose of this study is to examine and analyze the effect of auditor competence and independence on audit quality as moderated by auditor ethics and professional commitment. The population of this study is the BPKP Auditor Representative of Papua Province with census sampling as the sampling method. Data collection was carried out by direct survey. Hypothesis testing was tested empirically using Moderated Regression Analysis. The results of the study have proven that the competence and independence of auditors has a positive and significant effect on audit quality at BPKP Representatives of Papua Province. It is evidenced by the regression coefficient, which shows that the increase follows competence or independence of auditors increases, as well as the increase of audit quality. The results of this study also show that the interaction or influence of auditor ethics does not moderate the effect of auditor competence on audit quality at BPKP Representatives of Papua Province. Mo...

Perencanaan, dimana manajer memutuskan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya Pengendalian, dimana manajer memastikan bahawa segala aktivitas yang teraksana sesuai dengan yang direncanakan Perbedaaan tipe aktifitas perencanaan dan pengendalian

Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasikan barang dan pelayanan publikdalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dalam beberapa hal, organisasi sektor publik memiliki kesamaan dengan sektor swasta, keduanya menggunakan sumber daya yang sama dalam mencapai tujuannya dan memiliki kemiripan dalam proses pengendalian manajemen keuangan, dimana sistem akuntansi dibutuhkan untuk menghasilkan informasi yang handal untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian. Akan tetapi untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat diganti oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan.

Abstrak Pelaksanaan anggaran dari pemerintah daerah di Indonesia selalu menjadi perhatian dari pemangku kepentingan, fenomena akurasi anggaran adalah salah satu dari perhatian tersebut. Pelaksanaan anggaran daerah di Indonesia selalu menghasilkan SILPA, yaitu kelebihan anggaran dengan realisasi, fakta-fakta menunjukkan ketidakakuratan pelaksanaan APBD secara empiris. Penelitian ini dilakukan dalam rangka menunjukkan peran tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen organisasi dan kualitas anggaran dari akurasi anggaran. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan explanatory, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan didistribusikan ke eselon 4 pejabat yang terlibat dalam perencanaan, mengimplementasikannya, pemantauan, pengendalian dan evaluasi anggaran di Cilacap pemerintah daerah, menggunakan metode purposive sampling untuk mendapatkan sampel penelitian dan menggunakan Warp PLS 0,4 sebagai statistik alat uji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan eksternal dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh signifikan negatif pada akurasi anggaran dan komitmen dari kualitas organisasi dan anggaran memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap akurasi anggaran. Penelitian ini memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan akurasi anggaran dengan mengoptimalkan komitmen organisasi dan kualitas anggaran, dan juga meningkatkan kesadaran dalam terang ketidakpastian eksternal dan lingkungan dengan bijak. Kontribusi lain adalah penelitian ini memberikan manfaat akademis untuk pengembangan teori akuntansi sektor publik. Kata kunci: Tekanan Eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen organisasi, kualitas anggaran, akurasi anggaran, SILPA.

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat, yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik swasta.

Buku ini disusun untuk menyajikan materi pembelajaran bidang akuntansi sektor publik. Fokus pembahasan pada buku ini diarahkan dengan tujuan agar para pembaca dapat mahir dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah dengan sajian peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara lengkap dan komprehensif.

Terdapat empat tujuan manajemen kas, yaitu; 1. Keamanan kas, 2. Menjaga likuiditas keuangan, 3. Memperoleh keuntungan investasi. Manajemen kas bertujuan untuk menjaga manajemen kas dalam arti melindungi kas dari kehilangan yang diakibatkan oleh keputusan manajemen yang buruk atua karena tidak kurupsi dalam praktik pengumpulan, pengeluaran, dan pemamfaatan. Tujuan kedua adalah menjaga likuiditas keuangan, yaitu menjaga jumlah kas yang memadai dan mencukupi untuk memenuhi kewajiban pinansial, seperti membayarkan kembali uang jangka pendek yang jatuh tempo, membayar kewajiban kepada pihak ketiga, membiayai kegiatan yang sudah dianggarkan, dan membayar belanja rutin. Manajemen kas juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari pemamfaatan kas dalam investasi jangka pendek. Tujuan menjaga likuiditas dan memperoleh keuntungan investasi bersifat kontradiktiv. Likuiditas yang tinggi membutuhkan ketersediaan kas yang lebih besar. Namun kondisi keuangan yang mengalami likuiditas tinggi bisa berarti mengorbankan kesempatan memperoleh keuntungan investasi sehingga menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, mengimvestasikan kas yang terlalu besar dalam instrumen investasi jangka pendek juga berarti menurunkan likuiditas, Tantangan terbesar yang dihadapi oleh menejer keuangan sektor public adalah bagaimana menentukan likuiditas. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh manejer keuangan sektor public adalah bagaimana menentukan jumlah kas yang paling optimal, yaitu menetukan jumlah kas di tangan yang mencakupi untuk mendanai kegiatan operasional dan mengimpestasikan kas yang masih menganggur. B. Siklus Manajemen Kas Siklus manajemen kas daerah merupakan tahap-tahp, proses, dan kegiatan yang terkait dengan perolehan, penggunaan, dan pemamfaatan kas daerah. Siklus manajemen kas meliputi: 1. Pengumpulan Pendapatan Salah satu tugas pemerintah daerah adalah melakukan pengumpulan pendapatan. Pemerintah mengumpulkan pendapatan daerah dari berbagai sumber, yaitu dari pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk kepentingan manajemen kas, pemerintah daerah harus menciptakan sistem koleksi pendapatan daerah yang mudah dan sederhana bagi masyarakat sehingga memungkinkan pendapatan dapat segera diterima sehingga ketersediaan dana aman dan mencukupi. Sistem koleksi pendapatan daerah harus didesain agar mampu mempercepat perolehan dana, memberikan keamanan kas dari kehilangan, pencurian, dan penurunan nilai, serta biaya koleksi dan penyimpanan kas yang episien.

Masa depan suatu bangsa sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia secara umum dapat dikatakan masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara berkembang atau negara maju lainnya, terutama sumber daya manusia di daerah pedesaan, terpencil atau pada keluarga miskin. Hal ini disebabkan karena belum meratanya fasilitas dan kualitas pelayanan pemerintah di seluruh Indonesia, termasuk juga fasilitas kesehatan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya dapat dicapai melalui bidang pendidikan saja, namun juga melalui bidang kesehatan. Fasilitas kesehatan yang merata di seluruh Indonesia sangat diperlukan, mengingat saat ini akses masyarakat pedesaan dan terpencil terhadap fasilitas kesehatan yang baik dan berkualitas masih dapat dikatakan cukup rendah. Dengan memiliki kesehatan yang baik jasmani dan rohani, maka seorang anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik pula, termasuk nantinya dalam mengenyam pendidikan.

Kinerja merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Menurut Mardiasmo (2002), sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi.
Maksud dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik antara lain:
1. Membantu memperbaiki kinerja pemerintah agar dapat berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja yangn pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Untuk mewujudkan tanggung jawab publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
4. Capital rationing

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sektor publik dapat dilakukan melalui beberapa alternatif cara pencatatan akuntanis. Masingmasing cara atau metoda pencatatan akuntansi berimplikasi pada laporan keuangan, khususnya masalah pengukuran transaksi dan penilaian yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Pencatatan akuntanis keuangan sektor publik memiliki keterkaitan dengan sistem akuntansi serta implementasi standar akuntansi.

Akuntansi Dana adalah sistem akuntansi yang sering digunakan oleh organisasi-organisasi nirlaba dan institusi sektor publik. Sistem tersebut merupakan metode pencatatan dan penampilan entitas dalam akuntansi seperti aset, dan kewajiban yang dikelompokkan menurut kegunaannya masing-masing. Akuntansi dana umumnya digunakan pada organisasi-organisasi nirlaba dan sektor publik yang umumnya membutuhkan metode pelaporan khusus neraca akhir yang dapat menunjukkan arus pengeluaran keuangan organisasi tersebut secara jelas. Aplikasi akuntansi dana juga dapat kita lihat dalam praktik akuntansi di rumah sakit dan universitas atau perguruan tinggi.

Perspektif : sebagai Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tujuan melakukan analisis Laporan Keuangan bagi pemerintah daerah adalah sebagai alat untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan APBD tahun berikutnya. Pada dasarnya penilaian kinerja sektor publik, yang diantaranya dilakukan dengan analisis laporan keuangan, dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu: a) Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah b) Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik c) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2004). Langkah-langkah dalam melakukan analisis Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui dan memahami gambaran umum dan karakteristik Pemerintah Kota Yogyakarta yang akan dianalisa. 2. Menentukan dari perspektif mana (untuk kepentingan siapa) melakukan analisis laporan keuangan 3. Menentukan tujuan analisis laporan keuangan. Tujuan melakukan analisis laporan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu untuk penilaian kinerja keuangan pemerintah. 4. Menyiapkan sumber data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah kota Yogyakarta. Analisa menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2009. 5. Memperoleh data benchmark (perbandingan), yaitu dengan data periode sebelumnya yaitu tahun anggaran 2008 dan dengan target yang ada.

Regulasi berasal dari bahasa inggris, yaitu regulation atau peraturan. Dalam kamus bahasa indonesia (Reality Publisher, 2008) kata "peraturan" mengandung arti kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan, dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi. Jadi, regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah,partai politik, yayasan dan lain sebagainya.

suatu metode atau alat yang digunakan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana strategis sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas
1.Definisi Pengukuran Kinerja
2.Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah
3.Pengertian Value For Money Audit
4.Value For Money Sebagai Metode Penilaian Kinerja
5.Langkah-Langkah Pengukuran Value For Money
6.Pengukuran Ekonomi, Efisiensi, Dan Efektivitas (Value For Money)
  Dalam Usaha Meningkatkan Kinerja Sektor Publik.
7.Pengukuran  Kinerja Dengan Menggunakan Value For Money

Puji syukur kami panjatkan kepada Sang Pencipta atas perkenanNya, Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik oleh tim penyusun. Modul ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian paket materi pembelajaran yang akan digunakan dalam Kursus Keuangan Daerah (KKD) Khusus Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daerah tahun 2014 bagi pejabat/staf di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), yang penyelenggaraannya merupakan hasil kerjasama antara 7 Center dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Anggaran sering digunakan untuk menilai kinerja manajer. Bonus,, kenaikan gaji, dan promosi adalah hal yang dipengaruhi oleh kemampuan seorang manajer untuk mencapai atau melampaui tujuan yang direncanakan. Perilaku positif muncul ketika tujuan tiap manajer sejalan dengan tujuan organisasi dan manajer memiliki penggerak untuk mencapainya. Sejalannya tujuan manajerial dan tujuan organisasi sering disebut sebagai kesesuaian tujuan (goal congruence). Jika anggaran tidak dikelola dengan baik, para manajer tingkat bawah dapat mengagalkan tujuan organiasasi. Perilaku difungsional (dysfunctional behavior) adalah perilaku individual yang pada dasarnya bertentanngan dengan tujuan organisasi. Sistem anggaran yang ideal adalah sistem anggaran yang mencapai kesesuaian tujuan secara utuh dan simultan, serta menciptakan suatu penggerak.

Pengendalian (Controlling) merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan agar apa yang sudah direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik sehingga target dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat dicapai dengan kata lain perusahaan atau organisasi dapat mencapai goal congruence nya.

Anggaran merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian manajemen yang berperan penting dalam organisasi sektor publik. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen publik yang bisa diakses oleh publik untuk diketahui, diberi masukan, dikritisi, dan diperdebatkan.