Konsekwensi Perjanjian Internasional Akibat Jerman Bersatu

2019

Abstrak - Skripsi ini membahas tentang kekuatan mengikat order dari Mahkamah Internasional bagi negara yang bersengketa. Order dari Mahkamah Internasional ini kerap kali tidak dipatuhi oleh negara karena dianggap tidak memiliki kekuatan mengikat yang jelas akibat tidak adanya sanksi yang keras. Hingga, pada kasus LaGrand, dimana Mahkamah Internasional mengeluarkan order untuk menghentikan eksekusi pidana mati bagi Karl LaGrand, seorang warga negara Jerman, tetapi oleh Amerika Serikat dilanggar dan tetap menjalankan eksekusi tersebut, dinyatakan pada putusan akhirnya bahwa order memiliki kekuatan mengikat. Skripsi ini menggunakan metode penulisan yuridis-normatif, dengan bahan hukum yang ada masalah dikaji melalui statute approach dan conceptual approach untuk mencapai hasil. Hasil dari pengkajian skripsi ini menunjukan bahwa order dari Mahkamah Internasional memiliki kekuatan mengikat karena order merupakan putusan Mahkamah Internasional yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh neg...

Pada tahun 1870-an terjadi perubahan yang cukup besar di daerah Eropa daratan yaitu perubahan Balance of Power pada kawasan tersebut. Selain itu, muncul sebuah kerajaan baru yang sebelumnya terdiri dari beberapa state atau kerajaan kecil yang bergabung menjadi sebuah kekuatan baru di Eropa. Kedua hal tersebut bermula dari sebuah perang yaitu Perang Franco-Prussian (1870-1871) yang hasil akhir dari perang ini telah mengubah dan membuka lembaran baru sejarah Eropa. Kenapa disebut seperti itu ? Karena kekalahan Perancis terhadap Prusia dalam perang ini telah mengakhiri hegemoni Perancis di Eropa dan juga telah membuat unifikasi German Empire yang bertransformasi menjadi salah satu kekuatan terbesar di Eropa.

Abstrak Artikel ini membahas tentang bagaimana kebijakan penerimaan pengungsi yang dirumuskan Jerman dapat mengkonstruksikan pandangan baik terhadap Jerman dan Eropa. Jerman merupakan negara yang memiliki intensi besar dalam pembentukan reputasi yang baik. Sejak tahun 1948, Jerman telah merumuskan kebijakan penerimaan pengungsi yang dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas rasa bersalah terhadap Holocaust. Arus masuknya pengungsi ke Jerman cukup fluktuatif. Namun, ketika jumlah pengungsi dirasa terlalu banyak, mulai muncul pertentangan terhadap penerimaan pengungsi di Jerman. Kenaikan partai sayap kanan di Jerman menandakan bahwa muncul pihak-pihak yang tidak menyetujui kebijakan penerimaan pengungsi, hal ini disebabkan banyaknya serangan terorisme di Jerman yang dilakukan oleh pengungsi. Terkait hal ini, kanselir Jerman, Angela Merkel tetap memerjuangkan keterbukaan akses kepada pengungsi. Telah terbukti bahwa dengan penerimaan pengungsi ini, Jerman bahkan Eropa banyak mendapatkan apresiasi dari negara-negara di Asia dan Afrika. Hal ini patut terus diperjuangkan oleh Jerman untuk pembentukan reputasi Jerman. Untuk membahas fenomena ini, dapat digunakan teori konstruktivisme dengan asumsi bahwa Angela Merkel memiliki keinginan untuk membentuk identitas dan citra Jerman melalui berbagai kebijakannya.

UNISKA LAW REVIEW

Penelitian ini mengkaji tentang konsekuensi yuridis agunan yang di ambil alih terhadap hapusnya perikatan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa konsekuensi yuridis agunan yang diambil alih terhadap hapusnya perikatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pada prinsipnya objek Hak Tanggungan yang telah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional tidak dapat dimiliki oleh kreditur, termasuk bank, sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 UU Hak Tanggungan menjelaskan bahwa untuk melindungi prinsip ini maka Pasal 12A UU Perbankan menentukan bahwa agunan yang dibeli oleh bank wajib dijual kembali secepatnya untuk melunasi hutang nasabah/debitur. Hal tersebut disebabkan karena bank tidak diperbolehkan untuk memiliki agunan yang telah dibeli. Hal ini merupakan bentuk konsekuensi yuridis objek Hak Tanggungan yang dikuasai oleh bank/kreditur dalam pelaksanaan AYDA lebih dari 1 (satu) tahun. Konsekuensi yuridis dalam peraturan ini untuk...

2016

Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017

Di dalam Hukum Internasonal kita mengenal pula objek hukum yang saling bertentangan atau tidak sesuai antara satu dengan lainnya, sebagaimana dikenal dalam hukum Nasional. Apabila dilihat dari sifatnya pertentangan ini dibagi dua, yakni bersifat vertikal dan horizontal. Berbeda halnya dengan hukum nasional dalam hukum internasional sulit sekali menentukan mana yang berlaku apabila ada dua perjanjian saling bertentangan, meskipun telah ada pengaturannya dalam Konvensi Wina. Dalam kesempatan ini penulis mencoba menguraikan beberapa hal tentang perjanjian internasional yang bertentangan pada Piagam PBS, specific obligationscreated by other treaties dan ditambah dengan pembahasan jus cogens.

Diponegoro Law Journal, 2019

Pengesahan perjanjian internasional merupakan cara pernyataan sebuah negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional. Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XVI/2018 terkait UU Perjanjian Internasional yang dilaterbelakangi perbedaan pendapat mengenai proses pengesahan perjanjian internasional. Perlu diketahui bagaimana dampak Putusan Mahkamah Konstitusi ini terhadap proses pelaksanaan pengesahan perjanjian internasional dengan melihat perbandingan praktek pengesahan perjanjian internasional di berbagai negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mengkaji implementasi dari hukum positif. Bahan hukum dianalisa menggunakan metode kualitatif menggunakan data deskriptif analisis, dengan tujuan memberikan penjelasan mengenai pengesahan perjanjian internasional pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XVI/2018 . Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbed...

Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma

This study aims to determine and analyze the existence of international agreements in the era of globalization. This research is a descriptive normative juridical law research. The approach used is a qualitative approach. In international relations, many countries experience problems in carrying out their relationships. This makes the role of international treaties very important, in order to regulate various matters that become agreements between countries in carrying out relations with other countries. For this reason, the role of international agreements in the era of globalization is an important topic to discuss. It aims to measure how far the country's compliance in carrying out international agreements. The implementation of international treaties well by the countries involved is the goal of the establishment of the international agreement.