SISTEM POLITIK DALAM ISLAM

makalah tugas mata kuliah pendidikan agama islam

Abstaksi Ada yang berpandangan bahwa semua masyarakat itu secara lembaga maupun individu telah menyimpang dari jalan yang benar dan perbaikan mendasar hanya dapat dilakukan melalui jalan dan cara politis. Meskipun mereka kemudian berbeda pandangan lagi apakah perubahan itu harus melalui kudeta?Atau mengikuti persaingan politik yang keras?Atau justru dengan melakukan kekacauan dan menanamkan ketakutan pada diri para penguasa politis sebuah negara?. Ada pula yang berpandangan bahwa masyarakat Islam sedikit banyak masih berada di atas jalan yang semestinya, meskipun mereka sepakat bahwa ada banyak hal yang harus diperbaiki di tubuh umat ini secara lembaga maupun individu. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana cara memperbaikinya?. Karena itu tidak mengherankan jika para ulama pun berbeda pandangan dalam menyikapi pemilu yang diselenggarakan di berbagai tempat dan hukum keikutsertaan di dalamnya. Tema inilah yang ingin diangkat dalam makalah ini, dimana ia akan berusaha mengulas dan mendudukkan persoalan ini berdasarkan kaidah-kaidah syar'i yang ada Kata Kunci : Politik, Perspektif, Islam PENDAHULUAN Tema keikut sertaan aktifis Islam baik dari kalangan ulama, du'at dan pemikirnya dalam pertarungan politik hingga kini masih saja menjadi tema yang menarik dan hangat untuk dibicarakan. Dan itu dibuktikan dengan terjadinya pro-kontra dikalangan mereka yang mengkaji dan mendiskusikannya. Dan polemik ini jika diteliti lebih jauh bukanlah polemik yang baru kali ini terjadi, namun sejak dahulu bahkan sejak berabad-abad lalu tema keterlibatan para ulama dan cendekiawan muslim secara politis dalam penyelenggaraan negara baik sebagai eksekutif, legislatif ataupun yudikatif selalu menjadi perdebatan yang hangat dikaji. Dan siapa pun yang membaca 1 Penulis adalah dosem tetap Prodi Ekonomi Syari'ah STAI Raden Qosim Lamongan yang sekarang menjabat sebagai ketua LPPM.

This work provides an extensive and detailed study of the political system established in the time of the Prophet Muhammad p.b.u.h.. It studies the effective and skillful administration of Madinah in the 6 th Century and highlights the challenging history of the Prophet p.b.u.h. and his Companions to generate a powerful system and radically reform the social custom and government of Madinah. This work also explores the greatness of Madinah focusing on the excellence dimension of human development and the triumph of culture, tradition and knowledge.

Dengan menyebut nama Allah SWT dan segala puji syukur hanya bagi-Nya Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dalam penyusunan makalah Pendidikan Agama Islam ini. Meskipun banyak hambatan yang kami alami dalam proses pengerjaannya, alhamdulillah kami berhasil menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya.

Abstrak Tulisan ini akan menggambarkan tentang konsep negara Islam dari pemikiran Muhammad Arkoun. Untuk menata masa depan hubungan antar agama dan Negara di negeri-negeri Muslim tampaknya perlu dilakukan berapa hal penting: pertama, kaum politisi santri perlu terus meningkatkan kualitas pengalaman berpolitik (political experience) mereka di arena politik kenegaraan di masing-masing Negara. Terutama Negara yang bercorak nation-state. Kedua, pola pemikiran (etika) politik Islam yang masih berkutat pada landasan epistemologi klasik perlu ditransformasikan ke arah pemikiran yang secara epistemologis lebih bercorak sosial-empiris sesuai dengan tantangan zaman yang ada. Ketiga, umat Islam khususnya para politisi Muslim harus terus berupaya melepaskan diri dari kungkungan berpikir historis-romantis dan normatif-teologis-apologis, serta harus berani melakukan terobosan kontekstual yang antisipatif dengan masa depan peradaban dunia. Keempat, isu-isu politik khilãfah dan penegakan syariat Islam harus dikaji ulang, baik secara konseptual maupun relevansinya dengan konteks zaman, lebih khusus dengan realita sistem nation-state yang ada di berbagai belahan dunia Islam. Bukankah konsep khilafah pada hakikatnya lebih bersifat historis belaka, bukan sesuatu yang secara normatif Islam harus diwujudkan. PENDAHULUAN Perdebatan ilmiah mengenai Islam dan politik kembali menemukan momentumnya sejak tumbangnya kekhalifahan Islam Ottoman 1924. Sebelumnya literatur yang ada mengenai pendekatan Islam terhadap masalah kenegaraan baik dalam soal pemilihan imam, kualifikasi pemimpin amir dan tata administrasi kekhalifahan tidak meragukan integrasi Islam dalam politik, akan tetapi setelah itu muncul berbagai literature yang banyak dibaca kalangan umat Islam sehingga mengaburkan jati diri Islam dalam kehidupan masyarakat dan berbagai aspeknya. Oleh karena itu sebenarnya dengan terbukanya studi-studi baru mengenai Islam dan politik, maka ada beberapa hal yang patut mendapatkan kaian untuk masa depan politik Islam. Pertama, definisi holistik menyeluruh Islam akan menyelesaikan kontradikisi dan pertentangan diantara umat Islam sendiri mengenai apa yang seharusnya dilakukan baik secara ilmiah maupun praktis dalam mengelola hal-hal kenegaraan atau hal-hal yang berkaitan dengan 1

2015

Abstaksi Ada yang berpandangan bahwa semua masyarakat itu secara lembaga maupun individu telah menyimpang dari jalan yang benar dan perbaikan mendasar hanya dapat dilakukan melalui jalan dan cara politis. Meskipun mereka kemudian berbeda pandangan lagi apakah perubahan itu harus melalui kudeta?Atau mengikuti persaingan politik yang keras?Atau justru dengan melakukan kekacauan dan menanamkan ketakutan pada diri para penguasa politis sebuah negara?. Ada pula yang berpandangan bahwa masyarakat Islam sedikit banyak masih berada di atas jalan yang semestinya, meskipun mereka sepakat bahwa ada banyak hal yang harus diperbaiki di tubuh umat ini secara lembaga maupun individu. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana cara memperbaikinya?. Karena itu tidak mengherankan jika para ulama pun berbeda pandangan dalam menyikapi pemilu yang diselenggarakan di berbagai tempat dan hukum keikutsertaan di dalamnya. Tema inilah yang ingin diangkat dalam makalah ini, dimana ia akan berusaha mengulas dan mendudukkan persoalan ini berdasarkan kaidah-kaidah syar'i yang ada Kata Kunci : Politik, Perspektif, Islam PENDAHULUAN Tema keikut sertaan aktifis Islam baik dari kalangan ulama, du'at dan pemikirnya dalam pertarungan politik hingga kini masih saja menjadi tema yang menarik dan hangat untuk dibicarakan. Dan itu dibuktikan dengan terjadinya pro-kontra dikalangan mereka yang mengkaji dan mendiskusikannya. Dan polemik ini jika diteliti lebih jauh bukanlah polemik yang baru kali ini terjadi, namun sejak dahulu bahkan sejak berabad-abad lalu tema keterlibatan para ulama dan cendekiawan muslim secara politis dalam penyelenggaraan negara baik sebagai eksekutif, legislatif ataupun yudikatif selalu menjadi perdebatan yang hangat dikaji. Dan siapa pun yang membaca 1 Penulis adalah dosem tetap Prodi Ekonomi Syari'ah STAI Raden Qosim Lamongan yang sekarang menjabat sebagai ketua LPPM.

Abstrak Etika politik dan moral kepemimpinan Islam maupun ke-pemimpinan di luar Islam sangat ditentukan oleh penguasa. Oleh karena itu, yang menghendaki sebuah pemerintahan yang adil dan didasari oleh nilai etika, maka harus banyak belajar dari realitas yang terjadi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ke-adilan sehingga tercipta suatu kedamaian. Sebuah peme-rintahan yang tidak didasari nilai-nilai etika dan moral yang baik, akan menimbulkan kekecauan. Apalagi pemimpinnya yang tidak menanamkan nilai etika, sudah pasti kekuasaannya akan hancur. Oleh sebab itu penguasa yang baik adalah penguasa yang memberikan suasana kebahagiaan bukan sebaliknya. Kata Kunci: Etika Politik I. Pendahuluan i berbagai belahan dunia, umat Islam mengalami berbagai macam krisis baik krisis ekonomi, krisis keamanan, krisis kepercayaan, krisis politik dan berbagai krisis lainnya, namun semuanya ini diawali dari krisis moral seorang pemimpin bangsa, kemudian diikuti oleh kehancuran moral rakyat. Maka tidak heran jika negara yang sedang mengalami krisis, banyak kejahatan yang terjadi baik berupa kuropsi, perampokan, pembunuhan, bahkan sampai kepada tindakan-tindakan asusila. Sebuah pemerintah sudah jauh dari nilai etika, maka sudah dapat dipastikan negara tersebut akan mengalami kehancuran, dia tidak mampu mempertahankan kedaulatan rakyat, akhirnya rakyat yang menjadi sasaran. Mereka apatis terhadap rakyat dan tidak mampu menjaga persatuan dan kesatuan. Mencintai rakyat dan berbuat baik terhadap rakyat merupakan suatu etika atau moral yang terpuji di dalam Islam dan menjadi seorang kepala negara sebagai orang yang terbaik yang dibanggakan. Tetapi sebaliknya sifat membenci rakyat dan D