Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.
…
11 pages
1 file
2021
Salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi adalah adanya pemilukada (pemilihan umum kepala daerah). Dengan adanya pemilukada membuktikan bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Rakyat menentukan sendiri masa depannya dengan secara individu memilih pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dari kata kata tersebut terlihat jelas tentang adanya pelibatan rakyat secara langsung dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. jenis penelitian ini adalah penelitian hokum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Ketentuan pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan mahkamah konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Lebih lanjut, ketentuan UU no.24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi mengamanatkan bahwa perselisihan tengtang hasil perolehan suara pemilu diselesaikan melalui mahkamah konstitusi. Tata cara pelaksanaan penyelesaian perselisihan perolehan hasil suara dalam pemilukada telah diatur dalam peraturan mahkamah konstitusi no.15 tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan pemilukada. Ketentuan pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang dikuatkan dengan pasal 10 ayat (1) UU no.24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi yang menyatakan bahwa mahkamah konstitusi memiliki 4 kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (1) menguji undang undang terhadap UUD 1945 (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan nya diberikan oleh UUD 1945 (3) memutus pembubaran partai politik (4) memutus perselisihan tentang pemilihan umum.
Sebagai bagian dari masyarakat tentunya setiap manusia menyandang status sosial yang berkenaan dengan seberapa pentingnya orang tersebut menurut pandangan orang sekitar (kelompok sosial) dalam masyarakatnya. Untuk lebih jelasnya perhatikan uraian berikut. :
2021
Negara wajib untuk memenuhi serta melindungi hak warga negaranya, termasuk hak atas status kewarganegaraan. Status tersebut akan mempermudah warga negara dalam menjalani kehidupannya, baik di negara yang memberikannya status kewarganegaraan maupun di negara lain. Tingginya mobilitas warga negara berakibat pada sekat antar negara tidak lagi terbatas jarak dan waktu. Akibatnya, status kewarganegaraan seseorang dapat berubah, baik karena kebutuhan pribadi atau kewajiban negara kedua yang mengharuskan warga negara untuk memiliki status kewarganegaraan negara tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauh mana kewarganegaraan ganda dalam perspektif HAM dapat mewujudkan suatu sistem kesejahteraan?.Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan terhadap hak atas status kewarganegaraan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari konsepsi hak...
DI SMK NEGRI 1 SOSA Oleh LANNIDAR SAHRONI HASIBUAN ABSTRAK LANNIDAR SAHRONI HASIBUAN, 172006000, Pelaksanaan Komitmen dan Budaya Penjamin Mutu Pendidikan Penjamin Mutu Pendidikan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan strategi peningkatan penjaminan mutu di SMK N2 Sosa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Pengambilan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi serta terjun kelapangan. Dalam penelitian ini membahas penjaminan mutu yang terkait dengan pengertian, indicator dan pelaksanaan. Penjamin mutu pendidikan merupakan sederetan proses dan sistem yang saling berkaitan untuk mengumpulkan menganalisis dan melaporkan data tentang kinerja mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, serta program dan lembaga pendidikan. Proses penjaminan mutu mengidentifikasi aspek pencapaian dan prioritas peningkatan, penyediaan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan serta membantu membangun budaya peningkatan mutu berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Selama pelaksanaan startegi untuk mencapai mutu pendidikan di SMK N 1 Sosa tidak banyak mengalami kendala. Dari pencapaian delapan standar yang di tetapkan oleh pemerintah ada beberapa satandar yang tidak berjalan dengan baik diantaranya standar proses, standar isis dan standar sarana prasarana. Namun kepala sekolah dan guru memiliki solusi untuk menciptakan stategi untuk mengatasi permasalah tersebut. Terlihat dari peningkatan mutu lulusan dapat dilihat banyaknya siswa yang berhasil kerja di perusahaan internasional di Sosa. Abstract I. PENDAHULUAN Dewasa ini Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni dalam upaya menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan dasar untuk setiap manusia, karena melalui pendidikan usaha peningkatan kesejahteraan dapat diwujudkan. Dengan adanya Pendidikan akan memberikan pengaruh secara penuh untuh pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Loading Preview
Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.
Universitas Nusa Putra Sukabumi
Tugas Konsumsi dalam Islam, 2022