Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.
2017
…
11 pages
1 file
Maraknya perdagangan melalui internet atau disebut e-commerce memberikan banyak peluang bagi para pebisnis namun juga menimbulkan permasalahan baru, beberapa diantaranya bahkan sering terjadi kerugian. Konsumen sebagai pembeli menjadi korban kerugian disebabkan posisinya sangat lemah. Kerugian terjadi dikarenakan tidak jelasnya informasi yang jelas dan benar yang tercantum pada term and condition dalam transaksi e-commerce, sehingga penjual tidak mempunyai tanggung jawab dan ikatan terhadap pembeli. Term and condition merupakan syarat penting bagi sebuah perikatan suatu transaksi. Oleh karena itu diharapkan para penjual memberikan term and condition yang jelas pada setiap transaksinya. Hal ini memberikan dampak yang cukup besar sehingga akan semakin meningkatkan kepercayaan dan perlindungan terhadap konsumen. Pengaturan yang khusus mengenai e-commerce dalam hal ini term and condition sangat diperlukan sehingga dapat meminimalkan kerugian dari kepercayaan yang sudah diberikan oleh ko...
Tauhid merupakan asas atau pilar Agama Islam yang hanif (lurus) ini. Tauhid ibarat sebuah pondasi yang di atasnya berdiri sebuah bangunan. Kalau dasar sebuah bangunan itu lurus dan kuat, maka sesuatu yang ada di atasnya pun akan lurus dan kuat. Akan tetapi, sebaliknya kalau dasarnya bengkok dan rapuh maka jangan berharap sesuatu yang di atasnya akan kokoh. [Redaksi khotbahJumat.com]
2015
Negara hukum pada dasarnya menghendaki perbuatan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas atau terpenuhinya asas legalitas, maksudnya setiap tindakan Pemerintah harus didasari pada ketentutan peraturan perundang-undangan.
--
Secara faktual, kegiatan pendidikan merupakan kegiatan antar manusia, oleh manusia dan untuk manusia. Itulah mengapa pembicaraan tentang pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang manusia. Dari beberapa pendapat tentang pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan pada umumya sepakat bahwa pendidikan itu diberikan atau diselengarakan dalam rangka mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan ke arah yang positif. Dengan pendidikan, diharapkan manusia dapat meningkat dan berkembang seluruh potensi atau bakat alamiahnya sehingga menjadi manusia yang relatif lebih baik, lebih berbudaya, dan lebih manusiawi. Agar kegiatan pendidikan lebih terarah, sehingga nantinya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka diperlukan pemahaman yang relatif utuh dan komprehensif tentang hakekat manusia. Berbicara tentang hakekat manusia membawa kita berhadapan dengan pertanyaan sentral dan mendasar tentang manusia, yakni apakah dan siapakah manusia itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut telah banyak upaya dilakukan, namun rupa-rupanya jawaban-jawaban itu secara dialektis melahirkan pertanyaan baru, sehingga upaya pemahaman manusia masih merupkan pokok yang problematis. Dengan ungkapan lain, manusia masih merupakan misteri bagi dirinya sendiri. Informasi penting sekitar kemesterian manusia dapat dilihat dalam buku berjudul Manusia, Sebuah Misteri, karya dari Louis Leahy (1989). Dalam beberapa sumber pustaka dapat ditemukan berbagai rumusan tentang manusia. Manusia adalah makhluk yang pandai bertanya, bahkan ia mempertanyakan dirinya sendiri, keberadaannya dan dunia seluruhnya. Binatang tidak mampu berbuat demikian dan itulah salah satu alasan mengapa manusia menjulang tinggi di atas binatang. Manusia yang bertanya tahu tentang keberadaannya dan ia pun menyadari juga dirinya sebagai penanya. Jadi, dia mencari dan dalam pencariannya ia mengandaikan
Sebagaimana diketahui, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2004, 2005, dan 2006 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan disclaimer / tidak memberikan pendapat apapun. LKPP merupakan rapor pemerintah dalam mempertanggungjawabkan amanat yang dipercayakan rakyat, utamanya yang terkait dengan penggunaan anggaran/dana publik, juga kepada stakeholder lainnya (lembaga donor, dunia usaha, dll). Oleh sebab itu, Pemerintah melalui Menteri Keuangan selaku BUN (red : Pengelola Barang), sempat menagih janji Dirjen Kekayaan Negara agar status Laporan Keuangan dari sisi kekayaan negara tidak lagi disclaimer pada tahun 2008 (Kompas 9 Juni 2007), dengan langkah inventarisasi dan revaluasi aset/kekayaan negara diharapkan akan mampu memperbaiki/menyempurnakan administrasi pengelolaan BMN yang ada saat ini. Dengan langkah inventarisasi dan penilaian BMN tersebut, diproyeksikan kedepan akan dapat terwujud database BMN yang akurat dan reliable, sehingga dapat dipergunakan bagi kepentingan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran atas belanja barang dan/atau belanja modal pada kementerian/lembaga negara. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan nilai-nilai aset yang belum diketahui datanya sehingga masih banyak asset dengan nilai Rp 1,-. Aset tersebut mutlak perlu dilakukan peniliaian kembali ( direvaluasi ) untuk mendapatkan nilai wajarnya sehingga dapat menunjukkan potensi ekonomi sesungguhnya untuk pengambilan kebijakan. Kendala dalam pelaksanaan revaluasi yaitu sebagaimana diatur dalam PP 24 Th 2005 tentang SAP ( Standar Akuntansi Pemerintahan ) Paragraf 58 dinyatakan bahwa Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Berkenaan dengan permasalahan di atas, tulisan ini dimaksudkan untuk menguraikan pentingnya revaluasi asset dalam penyusunan neraca dihubungkan dengan aturan yang ada serta bagaimana solusi yang diperlukan untuk menyelaraskan permasalahan tersebut. Arief Hadianto; 20576/PS/MEP/2006 Revaluasi asset dalam rangka penyusunan LKPP
Jurnal Mengkaji Indonesia, 2023
Abstract: So far, the concept of a recall occurring in Indonesia is fully controlled by political parties and is seen as injuring the spirit of people's sovereignty. Yet according to the constitution, the people have sovereignty. In the end, equality is realized only in the process of selecting political officials. But the people are not given the right to recall elected political officials. Precisely political parties have this right so that the sovereignty of the people shifts to the sovereignty of political parties. As a result, political officials will be more submissive and obedient to political parties than their voters. Purpose: This research aims to open updated insights regarding the concept of constituent recall or referendum recall in an effort to strengthen people's sovereignty. Design/Methodology/Approach: In this research uses the type of normative legal research. Using a statutory approach and a conceptual approach. In other words, this research aims to solve a problem over existing legal issues, of course, supported by a statute approach related to the issue raised, as well as raising cases that have permanent legal force, and using a conceptual framework that is guided by views and doctrines. legal in law. Findings: Political parties are seen as hampering the process of channeling people's aspirations within the legislature, often carrying out recalls without asking for the approval of the people and giving the main delegation to members of the DPR and DPRD. As stated in the 1945 Constitution regarding the sovereignty of the people, therefore, in the recall process, members of the legislature must include the people. This writing aims to change the process of replacing members of the legislature with the constituent recall process to involve the people dirctly in the withdrawal or replacement of members of the legislature, especially members of the DPR and DPRD in a democratic manner by prioritizing people's sovereignty so that the process becomes transparent and democratic. Originality/Value: Several research have raised the issue of recall, but what is novel in this research is the construction of recall constitutions which involves the people in order to realize people's sovereignty.
Urgensi dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara Bagi Indonesia, 2020
Urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara merupakan bagian penting dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan, berfokus pada ketahanan nasional, bela negara, beserta esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara.
Anida, 2015
The existence of religious activity in society can not be separated from activities that are the rituals, routines are conducted in accordance religious agenda each and there are social activities that are more flexible with the time scheduled by the will of the people. The function of religious activities is to realize the servitude of man as a creature to his Lord by running various rules and religious guidance. The position of religion must be understood as the representation of the will of God revealed in scripture through the intermediary of the Prophets and Messengers as a messenger of God. The function of these religious activities which in turn drive the human civilization both worldly materialistic nature (world view) and the nature of eschatological things.
Menabung penting untuk dibiasakan bagi anak usia dini. Namun, apa untungnya? Dan apa ken- dala yang mungkin dihadapi kedepan? Tulisan ini secara ringkas menjawab pertanyaan tersebut. Sumber: http://snki.ekon.go.id/wp-content/uploads/2018/08/Buletin-SNKI-Edisi-VI-tahun-2018.pdf
Loading Preview
Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.
Analisis Kebijakan Pertanian
Seminar Nasional “Profesional Learning Untuk Indonesia Emas”, 2015
Jurnal Legislasi Indonesia
FALASIFA : Jurnal Studi Keislaman, 2018
39 Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum, 2012
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Seminar Nasional 2016 The 21 Century Skills Guru pada Jenjang Pendidikan Dasar, 2016
Urecol Journal. Part B: Economics and Business