Korupsi membuat negara hancur

Korupsi, sebuah kejahatan yang sungguh luar bisa kompleks. Hal tersebut dirasa tepat untuk konteks Indonesia, mengingat tingginya daya rusak yang diakibatkannya, menyentuh berbagai bidang dan tatanan kehidupan manusia. Korupsi yang telah berurat akar kini batangnya semakin besar, cabang dan rantingnya pun semakin banyak, menjalar dan merambati area yang semakin luas, pun memunculkan tunas-tunas baru yang mewarisi sifat-sifat sang induk. Dan entah sampai kapan dan sebesar apa perkembangannya nanti. Mengetahui kekuatan musuh adalah salah satu strategi kemenangan. Mempelajai motifnya, modus dan caranya, dan efek yang dihasilkannya. Dengan mengetahui itu semua, maka kita akan bisa merencanakan persiapan seperti apa yang dibutuhkan, kemampuan, teknik dan peralatan yang harus terus diasah, dan pertahanan yang kokoh dalam menghadapi berbagai macam serangan. Ya, korupsi tidak bisa dibiarkan, harus kita lawan!

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Jurnal Ledalero

The author of this article starts from the fact that in Indonesia, as in many other countries, corruption is rapidly escalating, and seemingly is extremely difficult to eradicate. And so the author questions the root of corruption. From an ethical perspective, corruption is clearly categorised as a social sin. In the Catholic view, sin is rooted in what is known as “original sin”. Making use of the study of Eugen Drewermann, the author describes the root of sin as suspicion of God, an attitude that is no longer convinced that God can be relied upon as source of life and basic guarantor of human life. Thus, humans become convinced that they themselves must guarantee the foundation of their existence. To achieve this, humans seek power, property and wealth as the source of apparently guaranteeing the basis of their life. However, humans know in their heart that death is going to take everything away, and so become avaricious and feel that they never own enough to secure themselves. Be...

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia adalah Negara yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alam yang tersedia,namun dilihat secara nyata,rakyat Indonesia banyak yang menderita.penderitaan ini seperti :kemiskinan,kelaparan, dan kesengsaraan. Penderitaan yang dijalani rakyat tidak lain dan tidak bukan adalah dampak dari otonomi daerah yang kurang tersruktur.hal ini di karenakan rendahnya moralmoral para pejabat yang memegang kekuasaan di Indonesia. Rendahnya moral para pejabat yang ada di Indonesia menyebabkan Indonesia menempati rangking ke-3 dalam Negara terkorub di dunia. Hal ini sangat mencoreng nama bangsa

2019

Bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan dalam menanggulangi bencana korupsi di negeri ini melalui eksistensi generasi muda.

dampak korupsi

Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan. Berbagai dampak masif korupsi yang merongrong berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara akan diuraikan di bawah ini. A. Dampak Ekonomi Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (an enermous destruction effects) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Mauro menerangkan hubungan antara korupsi dan ekonomi. Menurutnya korupsi memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan. Hal ini merupakan bagian dari inti ekonomi makro. Kenyataan bahwa korupsi memiliki hubungan langsung dengan hal ini mendorong pemerintah berupaya menanggulangi korupsi, baik secara preventif, represif maupun kuratif. Di sisi lain meningkatnya korupsi berakibat pada meningkatnya biaya barang dan jasa, yang kemudian bisa melonjakkan utang negara. Pada keadaan ini, inefisiensi terjadi, yaitu ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak kebijakan namun disertai dengan maraknya praktek korupsi, bukannya memberikan nilai positif misalnya perbaikan kondisi yang semakin tertata, namun justru memberikan negatif value added bagi perekonomian secara umum. Misalnya, anggaran perusahaan yang sebaiknya diputar dalam perputaran ekonomi, justru dialokasikan untuk birokrasi yang ujung-ujungnya terbuang masuk ke kantong pribadi pejabat.

SUPREMASI HUKUM

The practice of criminal acts of corruption in Indonesia is getting more and more apprehensive day by day. This thesis is supported by data 2019 to 2021 released by ICW that corruption practices have increased significantly, causing state financial losses reaching up to IDR 51.928 trillion. The problem of this study is how the correlation of state financial losses due to the practice of criminal acts of corruption by corruptors with the fulfillment of citizens' rights as constitusional rigts but not human rights. This research is a doctrinal legal research with a statutory and conceptual approach. This study concludes that there is an absolute correlation between state financial losses and the non-fulfillment of citizen rights such as work and a decent living. Keywords: Corruption; State Financial Losses; the Citizen’s Right.

Jurnal Ledalero

Democracy is often seen as a political system which is capable of lessening or preventing corruption. Countries with a democratic system are regarded as relatively free of corrupt practices. Meanwhile, authoritarian political systems are seen as riddled through with corrupt practices because they are not capable of protecting political officials from such practices. However it is apparent that corruption scandals are frequently encountered in democratic systems. Various corruption scandals that befall politicians in Western Europe, the USA and Japan indicate the reality that democratic procedures are not, on their own, capable of protecting officials from corruption. What calls for debate among academics is: Which aspect of democracy can prevent, and which aspect can permit corrupt practices? How can the relationship between corruption and democracy be explained? This essay is presented as a small contribution to this debate.