Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.
2019, El-Mashlahah
…
13 pages
1 file
Ulama ada yang mengakui ijma>' dan ada beberapa yang masih tidak sepakat adanya ijma>' serta kehujjahannya untuk dijadikan sumber dalam pengambilan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanannya saja sudah menuai perbedaan. Beberapa kelompok meyakini bahwa ijma>' yang bisa dijadikan hujjah yaitu ijma>' yang terjadi di kalangan sahabat saja dan beberapa ulama’ ada yang berargumentasi bahwa ijma>' masih bisa dilakukan pada masa-masa setelah sahabat. Apalagi pada masa sekarang yang banyak bermunculan permasalahan baru yang membutuhkan jawaban, sehingga ijma>' atau istinbat} hukum dengan jalan musyawarah sangat diperlukan yang nantinya akan menemukan titik terang dalam menyelesaikan persoalan. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu penulis memaparkan semua data tentang ijma>' kemudian melakukan analisis terhadap data untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur menyelesaikan kasus hukum ...
Menurut Mockler pengawasan dalam konteks manajemen pada dasarnya merupakan upaya yang sistematis untuk menentukan standar kinerja (performance standards), merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi aktual dengan standar yang ditentukan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur besarnya, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh sumberdaya organisasi digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.
Oleh : ADELBERD S.SIMAMORA NIM : 080200333 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA M E D A N 2 0 1 3 TINDAKAN PENYADAPAN PADA PROSES PENYIDIKAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA JURNAL ILMIAH Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum OLEH: ADELBERD S.SIMAMORA 080200333 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA Mengetahui: Ketua Departemen Hukum Pidana DR. M. Hamdan, SH, MH NIP: 195703261986011001 Dosen Editorial Rafiqoh Lubis, SH.,M.Hum. NIP: 197407252002112002 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013 TINDAKAN PENYADAPAN PADA PROSES PENYIDIKAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA ADELBERD S.SIMAMORA ABSTRAK Dalam proses peradilan khususnya persidangan sebagaimana mestinya, hal-hal yang paling krusial dan mendesak adalah dalam proses pembuktian. Asas praduga tidak bersalah harus diutamakan dalam proses peradilan demi menjaga martabat peradilan. Sebab jawaban yang akan ditemukan dalam proses pembuktian peradilan adalah merupakan salah satu hal yang paling pokok dan terutama untuk Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana. Dalam hal ini, posisi hukum pembuktian khususnya mengenai penyadapan, seperti biasanya akan berada dalam posisi yang dilematis sehingga dibutuhkan jalan-jalan kompromitis. Di satu pihak, agar hukum selalu dapat mengakui perkembangan zaman dan teknologi, Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat jurnal berjudul TINDAKAN PENYADAPAN PADA PROSES PENYIDIKAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA. Dalam jurnal ini penulis mengemukakan permasalahan bagaimana pengaturan mengenai penyadapan pada proses penyidikan dalam hukum acara pidana di Indonesia dan bagaimana kedudukan dan kekuatan hasil Penyadapan pada proses penyidikan dalam pembuktian perkara pidana.
PENERAPAN LOGIKA FORMAL DALAM PEMECAHAN MASALAH HUKUM, 2019
ABSTRACT Social anxiety comes up by the time the judges made unfair decision. Without intending to set aside the social anxiety itself, it is good to understand that the judges bound by legal system in turn to construct their legal mindset. Even if they are facing the vacancy of law for there is the Principle of Ius Curia Novit and consequently once more there is legal obligation to dig and to find the law through both legal interpretation and legal argumentation. The way of the judges to overcome conflict among justice – legal use – legal certainty inside every legal cases basically is an art. And as an art, legal process must be based on science, logic and intellectual quotient. Though the legal process is an art, it does not mean that each of judges decision is a science. It becomes a law because it has power to bind. Therefore, the judges should applied logic. This research intends to analyse how essential the formal logic inside the legal thinking by emphasizing the equivalency between formal logic and constitutive effort inside a legal problem solving. It is essential within the construction of legal thinking c.q. court decision. This is a normative research and for the output or this idea would be contribute to the every stakeholder in a legal problem solving oriented to the guarantee of the idea of law ; justice – legal use – legal certainty. Keywords : formal logic, constitutive effort, legal problem solving.
2017
Court is a judicial institution, which has the authority to settle cases between the parties. In carrying out these duties and authorities, this institution adheres to the simple, quick, and low cost principles as mandated in the judicial power law. The application of simple and quick principles in terms of making lawsuits or petitions is as practiced in a Religious Court of Manado. One of the elements that helps is the existence of Legal Aid Post (POSBAKUM) based in the Religious Court of Manado. As for the settlement of cases, the application of the principle has not been implemented properly. This is because the parties are less seriously coming at the trial that has been determined and the judges often postpone the hearing by several argumentations. The cost of litigation in a Religious Court of Manado is determined based on the radius or distance of the domiciled party territory. If the Plaintiff is incompetent and has a poor card, it may incur a court fee waiver.
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)
The existence of mediation in the settlement of civil disputes in the courts is regulated in the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in the Court which contains ten principles including: mediation must be taken, party autonomy, mediation in good faith, time efficiency, mediator certification, mediator responsibility , confidentiality, financing, repetition of mediation, peace agreements outside the court, become integral parts in resolving disputes in court. In addition, mediation in the court strengthened peaceful efforts as stated in the Civil Procedure Code. The purpose of this study is to understand and analyze the legal strength of mediation in the Court. This study uses a normative juridical research method using the statutory approach. Study show that due to its consensual and collaborative nature, mediation always results in a dispute resolution in a win-win solution that is strengthened to become a Peace Deed, which has Executorial power l...
Jurnal Madania, 2014
Among the major changes in the orientation of the criminal law is a shift in the concept of fairness of justice on the basis of retaliation towards justice that is restorative justice. Protection and restoration of the rights of victims and the wider community is seen as important as punishment and or rehabilitation of offenders. The process of settlement is not intended solely to punish or embarrass someone, but rather an attempt to obtain a useful truth to help restore a harmonious relationship between the offender, victim, and the community. This is actually not new in the Indonesian archipelago because it familiar in their customary laws and recent legislation passed in the authority. This article explores how the existence of a criminal case settlement with the customary law in terms of sociological, philosophical, and juridical
Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2018
Fatwa is the answer to the problem that arises, usually respond to contemporary things. This can be seen from a series of fatwa issued by the MUI. from the problem golput, cigarettes, pre-wedding photos, motorcycle taxi women and many other things. Fatwa is a very urgent case for humans because not everyone is able to explore the laws of the Shari'a. Or it can be concluded that the fatwa is an explanation of Sharia law on various issues that occur in the midst of society. Therefore, given the importance of the position of the fatwa, it should be done that the people do not ignore the fatwas issued by the Fatwa scholars born because of the consideration of the benefit of the ummah or mashalihul ummah, and in this paper will be discussed about the methods of law enforcement in berfatwa. One of the conditions for determining fatwas is that they must fulfill the methodology (manhaj) in teaching, because it establishes fatwas without regard to manhaj including those which are prohibi...
Sistem hukum di Indonesia perlu mengalami perubahan untuk mengatasi masalah serius dalam penegakan hukum. Perilaku tidak baik dari sebagian masyarakat menjadi penyebab utama ketidaksesuaian pelaksanaan hukum, meskipun tidak semua aspek penegakan hukum di Indonesia buruk. Kelemahan ini sering kali menciptakan persepsi negatif di masyarakat, menyoroti perlunya reformasi untuk memastikan keamanan dan keadilan. Meskipun hukum seharusnya sesuai dengan kehidupan masyarakat, oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi atau kelompok sering menjadi pemicu pelanggaran hukum. Penyelesaian melibatkan evaluasi yang cermat, penindakan yang jelas terhadap penyelewengan hukum, dan penegakan ketegasan serta kesadaran dari individu atau kelompok terlibat. Penting untuk menanamkan mental kuat, sikap malu, serta nilai iman dan takwa sejak dini pada para pemimpin dan aparat negara guna menjaga kehormatan hukum, yang berdampak baik pada hukum dan bangsa Indonesia. Sebaliknya, kurangnya penanganan serius dapat berakibat buruk bagi masyarakat dan negara.
Loading Preview
Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.
Jurnal Wawasan Yuridika
El-Mal, 2024
Jurnal Ilmu Hukum
Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Jurnal Konstruksi Hukum
DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals), 2017
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah
RIELSATO SAMUEL , 2021
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam
Ade Rizki Pranova, 2017
Jurnal Hukum & Pembangunan