Perubahan Komposisi Penduduk Kabupaten DI Sumatera Barat
Rery Novio2015
Sign up for access to the world's latest research
checkGet notified about relevant papers
checkSave papers to use in your research
checkJoin the discussion with peers
checkTrack your impact
Abstract
Perkembangan penduduk secara kuantitas dapat dilihat dari perubahan komposisi penduduk terutama berdasarkan kelompok umur. Kecenderungan di dunia saat ini menurut laporan PBB mengenai populasi dunia 2013 (United Nation, World Population Ageing 2013 ) berdasarkan kelompok umur terjadi penurunan jumlah anak-anak di dunia saat ini karena penurunan kematian dan fertilitas. Tulisan ini melihat perubahan signifikan dalam proses perubahan komposisi penduduk terutama berdasarkan kelompok umur di Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yang menggambarkan perkembangan struktur dan komposisi penduduk di setiap kabupaten di Provinsi Sumatera Barat pada beberapa periode waktu. Bentuk piramida penduduk kabupaten-kabupaten di Sumatera Barat dari tahun 1990, 2000 dan 2010 cenderung mengalami sedikit perubahan yaitu dari ekspansif menuju konstriktif. Penduduk kabupaten-kabupaten di Sumatera Barat merupakan penduduk transisi dari...
Key takeaways
- Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yang menggambarkan perkembangan struktur dan komposisi penduduk di setiap kabupaten di Provinsi Sumatera Barat pada beberapa periode waktu.
- Komposisi umur dapat dipahami dengan lebih mudah melalui gambaran piramida penduduk, terutama untuk melihat apakah penduduk tersebut dominasi pada usia belum produktif, usia produktif atau usia tua (tidak produktif).
- Data penelitian ini terdiri dari jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin dengan time series sesuai dengan tahun penyelenggaraan sensus yaitu 2010, 2000, dan 1990.
- Dengan menggunakan teknik analisis tersebut akan diperoleh gambaran tentang kemungkinan terjadinya bonus demografi pada suatu kabupaten dan dengan membandingkan trend tersebut dengan Sumatera Barat dan Indonesia.
- Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur muda, produktif dan tua pada pelaksanana tiga kali sensus, maka kabupaten-kabupaten di Sumatera Barat masih dominan termasuk kepada struktur kelompok muda karena masih dominannya penduduk berusia muda dengan persentase diatas 30 %, kecuali di Kabupaten Tanah Datar yang hampir mendekati komposisi penduduk usia tua (30 % penduduk usia muda, 61% produktif dan 8,5 % penduduk usia tua).
Related papers
Interaksi Wilayah Provinsi Sumatera Barat
Pembangunan harus diarahkan kepada terjadinya pemerataan (equity), pertumbuhan (efficiency) dan keberlanjutan (sustainability) yang berimbang dalam pembangunan ekonomi. Dalam upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan diperlukan upaya-upaya pengembangan kawasan yang disesuaikan dengan potensi, kondisi dan permasalahan pada wilayah bersangkutan. Provinsi Sumatera Barat yang memiliki ragam potensi dan permasalahan sehingga tingkat pertumbuhan wilayah juga sangat beragam. Berdasarkan tahapan pembangunan menurut teori Rostow, Provinsi Sumatera Barat masuk dalam tahapan lepas landas bahkan ada beberapa wilayah yang masih ada dalam tahapan prasyarat lepas landas. Dalam melihat tingkat pertumbuhan dan kekuatan hubungan antar wilayah dengan melihat interaksi wilayah dengan model gravitasi. Untuk melihat kekuatan hubungan antar wilayah berdasarkan jarak dan variabel jumlah penduduk, pendapatan per kapita dan jumlah utilitas perkotaan dengan unit anallisis adalah kabupaten/kota. Hasil analisis memperlihatkan bahwa kekuatan hubungan berdasarkan variabel jumlah penduduk, pendapatan per kapita dan jumlah utilitas perkotaan tidak selalu dipengaruhi oleh kedekatan wilayah tersebut dengan pusat pemerintahan atau pusat kegiatan ekonomi. Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah provinsi dan pusat agar tercipta pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.
Respons Permintaan Pangan Terhadap Pertambahan Penduduk DI Sumatera Barat
Jurnal Pembangunan Nagari, 2016
The objective of this research is to estimate the demand response ofmain food (rice, meat, egg, and milk) to population increasein West Sumatera.To achieve this objective, we use multiple regression analysis using secondary data of West Sumatera from 2002 to 2013. In this case we use the product price, total population, and per kapita income asindependent variabels; and food demand as dependent variabel. The result shows that only total population significantly influence the demandon rice, meat, eggs, and milk, with coefficient of response8% for rice; 2.95% for meat; 4.37% for eggs, and14.03% for milk.These numbers shows that the demand on food is very elastic to the increase of total population. It means that the 1% increase on total population, would increase about 8% demand on rice; about 2.95% demand on meat; 4.37% demand on eggs, and 14.03% demand on milk.
MAKALAH komposisi penduduk
Dosen Mata Kuliah : NIA MUSNIATI, S.KM., MKM Disusun oleh : Cahya Budhi Asih KESEHATAN MASYARAKAT 1B Ada 3 fenomena yang perlu ditekankan dalam Study Demografi, yaitu : 1. Dinamika Kependudukan (Population Dynamics)
Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
KERTHA WICAKSANA
Di Sumbar pada Pemilu 2019, DPRD Provinsi Sumbar mengalami penurunan. Lemahnya posisi perempuan di lembaga legislatif tentu akan menyulitkan perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan tidak menghasilkan peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Kegiatan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan diharapkan mampu menghasilkan sejumlah perubahan di setiap kebijakan. Namun kecenderungannya masih kurangnya DPRD perempuan untuk menggunakan hak inisiatifnya dalam menyusun peraturan daerah, penempatan jabatan yang tidak strategis dan adanya resistensi yang menghambat peran anggota DPRD perempuan untuk dapat membentuk daerah. peraturan.
Strategi Pertumbuhan Wilayah DI Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat
Jurnal Teknik | Majalah Ilmiah Fakultas Teknik UNPAK
Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki banyak potensi meliputi potensi SDA yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan dan lainnya. Selain itu, Kabupaten Lima Puluh Kota berada di lokasi strategis yaitu dilalui oleh jalur yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Namun potensi yang dimiliki tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena masih banyak permasalahan, hambatan dan tantangan pembangunan dalam memanfaatkan potensi ekonomi daerah yang menyebabkan terjadi kesenjangan antar wilayah diantara masing-masing kecamatan yang cukup tinggi. Kebijakan pertumbuhan wilayah diarahkan pada sektor pertanian melalui pengembangan agribisnis. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengidentifikasi posisi dan peran Kabupaten Lima Puluh Kota Terhadap Konstelasi Regional, (2) Mengidentifikasi komoditas unggulan bidang pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota, (3) Mengidentifikasi pusat pertumbuhan dan pengaruh wilayah sekitar di Kabupaten Lima Puluh Kota, (4) Merumuskan arahan str...
Determinan Tingkat Mortalitas DI Provinsi Sumatera Barat
Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan
This study aims to determine: (1) the influence of maternal education level on mortality rates in West Sumatra. (2) the influence of maternal age on mortality rates in West Sumatra. (3) the effect of the health budget on mortality rates in West Sumatra. (4) the influence of medical personnel on mortality rates in West Sumatra. The type of research used is descriptive and associative. The type of data used is secondary data. This study uses panel data, namely using 19 districts / cities in West Sumatra Province using the Random Effect Model (REM) approach. The results of this study indicate that: (1) The level of maternal education has a negative and significant effect on mortality in West Sumatra, (2) Maternal age has a negative and not significant effect on mortality rates in West Sumatra, (3) Health budgets have a positive and insignificant effect against mortality rates in West Sumatra, (4ss) Medical personnel have a positive and not significant effect on mortality rates in West ...
Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DI Pulau Sumatera
JURNAL FAIRNESS
This study aims to analyze improve of the financial performance local government in Sumatera island period 2012-2016 measured through the calculating the degrees decentralization ratio,dependency ratio, local finance activity ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, the ratio of harmony and growth ratio. This research used the descriptive approach.The sample in this research was local government Sumatera island period 2012-2016. Method of data collection had purposive sampling technique. The analysis data using descriptive analysis and trend analysis to saw increase of financial performance.The result of this study indicate that performance of the financial local government in Sumatera island having an increase seen from degrees decentralization ratio,dependent ratio, local finance activity ratio,the ratio of harmony, and growth expenditure ratio. While the effectiveness ratio, efficiency ratio, and growth income ratio show fluctuations in the performance of the financial local...
Efektifitas Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Pagaruyuang Law Journal, 2022
Pasal 96 Ayat 1 UU no 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan yang menyebutkan: Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hak masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung akan mengubah relasi antara masyarakat dan pemerintahan daerah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk menjamin bahwa peraturan daerah yang disusun akan mengakomodir kepentingan publik serta tidak akan merugikan masyarakat. Namun pada kenyataannya Peraturan Daerah Sumatera Barat, dengan problematika lapangannya, belum manjadikan partisipasi masyarakat sebagai mitra strategis dalam pembentukan peraturan daerah Adapun Tujuan Penelitian, Untuk mengetahui Efektifitas Partsipasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk mengetahui keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah provinsi sumatera barat Metode penelitian tentang Efektifita...
Related papers
Pelayanan Sanitasi Kabupaten-Kabupaten DI Provinsi Sumatera Barat
2019
Menurut World Health Organisation (WHO), tahun 2017 Indonesia menempati peringkat ketiga negara yang memiliki sanitasi terburuk/tidak di bawah India dan Tiongkok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pelayanan sanitasi kabupaten di Sumatera Barat dan mengetahui kecenderungan pelayanan sanitasi dengan IPM kabupaten di Sumatera Barat. Data diperoleh dari Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum [Satker PKPAM ] Sumatera Barat 2016 dan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota [SSK] Sumatera Barat 2016 serta Badan Pusat Statistik [BPS] 2018. Metoda analisis data mengunakan deskriptif kuantitatif, sidik gerombol (cluster analisis) dan korelasi Pearson. Hasil analisis data menunjukan lima kabupaten memiliki persentase kepala keluarga yang mendapat akses air minum aman dibawah rata-rata kabupaten (71.04%), enam kabupaten memiliki persentase kepala keluarga yang buang air besar sembaranga...
Transformasi Struktural Dan Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota DI Jawa Barat
E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 2022
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa transformasi struktural ekonomi dan ketimpangan antar daerah yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Location Quotient (LQ), Shift Share, Indeks Williamson dan Entropy Theil. Sementara itu, jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam kajian ini dari tahun 2011 sampai dengan 2016. Hasil analisis LQ menunjukkan terdapat 7 (tujuh) daerah yang memiliki basis ekonomi pada sektor industri dengan Purwakarta sebagai wilayah penyumbang terbesar. Sementara itu, 11 (sebelas) daerah di Provinsi Jawa Barat memiliki basis ekonomi pada sektor pertanian dan wilayah yang memberikan kontribusi terbesar adalah Cirebon. Selanjutnya, ada 8 (delapan) daerah yang memiliki basis ekonomi pada sektor jasa – jasa dengan Bogor merupakan wilayah yang berkontribusi terbesar. Tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat mengalami penuru...
Analisis Penataan Daerah DI Provinsi Jawa Barat
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan, 2019
T he research undertaken has the objective to analyze the wide area, demography and area coverage in order to provide policy recommendations related to the regulation of regency in West Java Province as mandated by UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. This study used tailor made method which directs a comprehensive study results become a major consideration for policy makers in the formulation of policy. The results of the analysis show that only Bogor Regency has the most complete feasibility to be expanded into district and city compared to other districts in West Java. While Cianjur, Bekasi and Garut have the feasibility to form City.
Jawa Barat Dalam Angka
Gemah Ripah Repeh Rapih, merupakan pepatah lama Sunda yang bermaksud menyatakan bahwa Jawa Barat adalah daerah yang kaya raya yang didiami oleh banyak penduduk yang rukun dan damai.
Komparasi dan Determinan Pembangunan Sumber Daya Manusia antara Kabupaten Kota di Sumatera Barat
Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan
This study aims to analyze the comparison and determinants of human development between cities and districts in the Sumatera Barat. The source of the data was taken from the Indonesian Central Statistics Agency. This study used panel data with the time series data from 2010–2021 and the cross-section between cities and districts in Sumatera Barat. This study utilizes the Random Effect Model (REM) panel data regression analysis model to infer the determinant of human development. The results show that human development in the city is higher than in the district, with an average of 76.4 compared to the district with an average of 66.8. Economic growth is the main determinant of human development for both the city dan districts. Economic growth also has a positive and significant impact on human development in districts and cities. Furthermore, the population, the poor population, and the unemployment rate have no significant effect on human development. Based on this research findings...
Pola Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat
Berdasarkan fungsi utama kawasan, pemanfaatan ruang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sesuai batasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26/2007, kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
Sumatera Barat
Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Sesuai dengan namanya, wilayah provinsi ini menempati sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Dari utara ke selatan, provinsi dengan wilayah seluas 42.297,30 km² ini berbatasan dengan empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu. Sumatera Barat berpenduduk sebanyak 4.846.909 jiwa dengan mayoritas beretnis Minangkabau yang seluruhnya beragama Islam. Provinsi ini terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dengan pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di seluruh kabupaten (kecuali kabupaten Kepulauan Mentawai) dinamakan sebagai nagari.
Analisis Kondisi Pemukiman Penduduk Kabupaten/Kota di Indonesia
Jurnal Ekonomi Pembangunan
The settlement is a very important topic and is widely discussed in all countries. This study is a study that discusses the topic of settlement using the literature review method. In this study, we will discuss several articles related to housing and try to compare with the conditions of settlements in Indonesia. The findings of this study are that there are two aspects of empirical research that are not found to be running optimally in Indonesia, namely: aspects of consumption patterns and urban and environmental planning. Meanwhile, the empirical condition that is under the conditions of housing in Indonesia is the limited quality of human resources and types of housing in Indonesia as well as aspects of the interaction between the public sector, the interaction of the private sector to increase settlement growth.
Loading Preview
Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.