Paper Pembangunan Politik

Ilmu politik lahir pada abad ke-19 dan dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memilki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas. Pada abad tersebut, ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi, dan dalam perkembangan ini ilmu-ilmu tersebut saling mepengaruhi antara satu dengan yang lain. Selain itu, ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik. Hal tersebut kemudian ilmu politik sendiri sering dinamakan sebagai ilmu sosial yang tertua di dunia.

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi. Desentralisasi itu sendiri sebenarnya mengandung dua pengertian utama, yaitu, Desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom dan penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat. Desentralisasi dapat pula berarti penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat. Sistem sentralisasi yang pernah di terapkan, di mana semua urusan negara menjadi urusan pusat, pusat dalam hal ini pemerintahan yang dipusatkan pada pemerintah pusat, pusat memegang semua kendali atas semua wilayah atau daerah di Indonesia, dan daerah harus melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Dalam penjelasan tersebut, daerah dapat diartikan bahwa daerah Indonesia dibagi dalam daerah provinsi, daerah provinsi dibagi dengan daerah yang lebih kecil. Dengan penerapan sistem terpusat di segala bidang kehidupan ternyata tidak dapat menciptakan kemakmuran rakyat yang merata di seluruh daerah, karena jauhnya jangkauan dari pusat, sehingga kebanyakan daerah yang jauh dari pemerintah pusat kurang mendapatkan perhatian, dan tujuan membangun Good Governence belum dapat terwujud. Berakhirnya rezim orde baru, berganti dengan era reformasi, mengubah cara pandang untk mewujudkan Good Governence, salah satunya dengan adanya otonomi daerah, karena Otonomi Daerah dapat mengembangkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah Pembangunan ekonomi saat ini di negara kita (indonesia) selama masa pemerintahan orde baru lebih mementingkan atau memusatkanpada pertumbuhan ekonomi, ternyata tidak membuat wilayah daerahtanah air dapat berkembang dengan baik. Sebagai hasil pembangunan selama ini lebih dikonsentrasikan di Pusat Jawa atau di Ibukota, hal ini merupakan sebagai proses pembangunan dan peningkatan kemakmuran. Pada tingkat nasional memang laju pertumbuhan ekonomi rata-rata pertahun cukup tinggi dan tingkat pendapatan perkapita naik terus setiap tahun hingga

Strategi pengambilan kebijakan politik menjadi dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu Negara. Indonesia termasuk salah satu Negara yang memerlukan strategi kebijakan politik di tengah situasi krisis multidimensional yang membutuhkan penanganan yang baik. Salah satu contoh adalah kebijakan terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan tujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menjamin ketersediaan BBM dan menanggulangi harga BBM dalam negeri akibat kenaikan harga BBM dunia. Kebijakan ini rupanya menuai banyak kritik dari berbagai elemen salah satunya melalui media sosial baik cetak maupun elektronik. Kebijakan politik ini dinilai seakan-akan mengadaikan dan mempertaruhkan nasib banyak orang Indonesia terutama masyarakat dari kalangan ekonomi lemah. Banyak rakyat sederhana merasa hidupnya semakin dipersulit ketika pemerintah merealisasikan kebijakan kenaikan harga BBM. Kebijakan politik ini menjadi beban yang menyengsarakan rakyat. Masyarakat Indonesia mengharapkan agar setiap kebijakan bisa meningkatkan prospek hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan meminggirkan masyarakat apalagi menderanya secara sadar. John Rawls dalam tulisannya memaparkan suatu strategi yang kiranya baik diterapkan dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Strategi ini diambil bertolak dari suatu pertimbangan rasional dalam iklim kebebasan dan persamaan hak, serta partisipasi, bukan semata-mata berdasarkan dorongan intuisi yang kerapkali mendepak rasionalitas dan obyektivitas. Singkatnya, strategi itu harus bercorak demokratis. Artinya perancangan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan itu harus mengakomodasi partisipasi rakyat dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) serta kebijakan menata kehidupan bersama dalam masyarakat dengan tujuan untuk mencapai "bonum commune" dan bukan hanya untuk kelompok atau partai tertentu. Kata kunci 5 kata kunci Kebijakan, bonum commune, managemen, Pendahuluan Salah satu persoalan yang seringkali menjadi pembicaraan cukup pelik dan muncul dalam berbagai media massa baik cetak maupun elektronik sejak awal Oktober tahun 2005 sampai dengan sekarang adalah soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan harga BBM merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga BBM di pasar dan stabilitas nilai tukar rupiah, menjamin ketersediaan BBM dan menanggulangi harga BBM dalam negeri akibat kenaikan harga BBM dunia. 1 Singkatnya kenaikan harga BBM merupakan 1 Bdk. Hasjim Djalal, "Mahkamah Konstitusi dan BBM" dalam TEMPO, 31 Oktober 2005, hlm.116-117

Alamsyah Pratama, 2018

Tulisan ini menjelaskan keberadaan ekonomi politik secara empirik dalam pembangunan dan teori-reori yang berkembangan yang berkaitan dengan Ekonomi Politik