PKN 2

Dengan puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya kami bisa membuat makalah tentang Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKN) untuk SMK NEGERI 1 DENPASAR kelas XI yang bisa membuat para siswa untuk bisa mengetahui pembagian atau batas wilayah yang ada di Indonesia. Untuk bisa memahami , kami membuat makalah ini. Sebagai pembelajaran wajib dalam kurikulum 2013, kami harapkan makalah yang kami buat bisa membuat orang yang mempelajari mengerti dan memahami materi ini Akhirnya kami menyadari sepenuhnya, bahwa makalah kami ini banyak kekurangan. Sehingga kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak, untuk perbaikan makalah ini. Untuk itu kami sebagai pembuat makalah ini mengucapkan terima kasih. DAFTAR ISI

SOAL PPKN X

KARAKTERISTIK PKN SEBAGAI PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelasaikan tugas ini tanpa ada suatu halangan apapun.

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk membuat makalah tentang HAM. Maka dengan ini penulis mengambil judul " Hak Asasi Manusia ". Secara teoritis Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara. Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu : a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa. c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. 28

Kedudukan pokok Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebagai dasar negara. Pernyataan demikian berdasarkan ketemtuan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut :…"maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusywaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Kata "berdasarkan" tersebut secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan dasar dari NKRI. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini merupakan kedudukan yuridis formal oleh karena tertuang dalam ketentuan hukum negara, dalam hal ini UUD 1945 pada Pembukaan Alenia IV. Secara historis pula dinyatakan bahwa Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa (the founding fathers) itu dimaksudkan untuk menjadi dasarnya Indonesia merdeka. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman normatif bagi penyelenggaraan bernegara.

Kata Pengantar Puji syukur saya sampaikan ke hadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya makalah ini dapat saya selesaikan sesuai yang diharapkan. Dalam paper ini saya membahas mengenani " Perbedaaan Sistem Presidensial antara Pada Masa Orde Lama,Orde Baru dan Era Reformasi ". Makalah ini dibuat dalam rangka mengenal lebih dalam mengenai sistem pemerintahan di Indonesia, yang menganut sistem pemerintahan presidensial serta mengetahui perbedaan sistem pemerintahan anatara pada masa orde lama, orde baru dengan era reformasi dan makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan dosen Sistem Pemerintahan Indonesia. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah mendukung dalam pembuatan makalah ini, baik dukungan materi dan moril. Isi dari makalah ini sangat jauh dari kata sempurna, dengan masih banyaknya kekurangan dalam makalah ini, saya sangat membutuhkan kritik dan saran dari pembaca, dan harapan saya kedepan supaya makalah ini dapat berguna bagi kita semua.