Implementasi Kebijakan Pemerintah

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Salah satu jenis pajak Daerah yang cukup potensial untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah adalah pajak parkir, selain lima jenis pajak lainnya yaitu pajak hotel, pajak reklame, Pajak Restoran, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan. Pajak parkir memungkinkan memberikan kontribusi besar bagi pendapatan Daerah apabila dikelola dengan baik dan berkesinambungan oleh aparat Pemerintah Daerah.

Dalam agenda pembangunan nasional, pembangunan keluarga dijadikan salah satu isu strategis untuk segera ditindaklanjuti. Upaya peningkatan pembangunan nasional tidak terlepas dari pentingnya keluarga sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Kekuatan pembangunan nasional, berakar pada elemen keluarga sebagai komunitas mikro dalam masyarakat. Keluarga sejahtera merupakan pondasi dasar bagi keutuhan kekuatan dan keberlanjutan pembangunan. Sebaliknya, keluarga yang rentan dan tercerai-berai mendorong lemahnya pondasi kehidupan masyarakat bernegara. Keluarga merupakan institusi sosial yang penting, pemegang peran kunci dalam meningkatkan kualitas masyarakat, bahkan pembentuk karakter bangsa. Oleh karena itu keluarga dapat dianggap sebagai penentu baik dan buruknya karakter suatu bangsa. Kumpulan dari beberapa keluarga membentuk suatu masyarakat dan selanjutnya tergabung dalam kelompok yang lebih besar yang disebut bangsa. Langkah memperbaiki kondisi bangsa dapat dimulai dari serangkaian upaya yang sunguh-sungguh untuk memperbaiki kualitas keluarga. Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga.

2021

Sebuah negara harus melakukan proses pembangunan agar meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Proses pembangunan tersebut dapat dituangkan dalam kebijakan yang bersifat terikat dan memaksa. Agar kebijakan tersebut dapat menunjang keberhasilan pembangunan maka diperlukan pemahaman kebijakan publik lebih mendalam. Tujuan penulisan artikel ini adalah mengkaji konsep dasar kebijakan publik yang dapat dijadikan landasan dalam melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan publik. Metodologi penulisan ini menggunakan metodologi studi kepustakaan. Penulisan artikel ini dilakukan dengan mengkaji sebanyak 23 artikel nasional yang berhubungan dengan kebijakan publik yang terdapat pada database google scholar. Hasil studi kepustakaan menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan, program dan aktivitas dalam penerapan keputusan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan pada keputusan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat aspek yaitu disposisi, su...

Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan

Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat teralisasi. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan termasuk di dalamnya kebijakan pendidikan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research). Data penelitian berupa data kepustakaan terutama buku-buku yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan. Kemudian data yang terkumpul dipilih, disajikan dan dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis). Hasil kajian menunjukan bahwa “implementasi” merupakan faktor terpenting dari sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang bersangkut paut dengan perilaku badan administratif sebagai penanggung jawab pelaksanaan program. Proses implementasi bersangkut paut juga dengan faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Dalam i...

Hukum Energi, 2019

Paper ini berisi tentang Efektifitas Implementasi Politik Hukum Energi

Dimensi paling inti dari kebijakan publik adalah proses kebijakan. Di sini kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses kegiatan atau sebagai satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain secara sinambung, saling menentukan dan saling membentuk. Dalam bukunya Public Policy, Riant Nugroho (2009, 494-495) memberi makna implementasi kebijakan sebagai "cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang". Ditambahakan pula, bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu: langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tesebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Etika Pemerintahan

Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 2012

Policy implementation has gained substantial currency and popularity among teoriticians and pratitioners. Many now indicate an interest or involvement in research and discussion about such topic as policy implementation of poverty alleviation program or community development driven program, implementation of decentralization or local autonomy program, and implementation of strategic decision, etc. At the same time, perspectives, schools and program have been introduced and established. In spite of all this interest in policy implementation theories and practices, there is still no aggreement on what policy implementation model applicable to all kinds of development programs or projects, and to different sectors. This article will explain policy implementation concepts and their perspectives, models and measurement criteria with the contour or focus on what, why, and how policy implementation.