PERANAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN NEGARA

Sistem perekonomian ada dua yaitu system kapitalis dan system sosialis. Sistem perekonomian kapitalisme yang murni menghendaki adanya kebebasan individu yang mutlak dan tidak membenarkan pengaturan ekonomi oleh pemerintah. Kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat diatur sendiri oleh para individu. Sedangkan dalam system perekonomian sosialis, menghendaki semua aktivitas ekonomi adalah tanggungjawab pemerintah. Oleh karena itu, peranan pemerintah dalam system perekonomian sosialis sangat besar. Kedua system tersebut masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan. Pada masa sekarang ini tidak tampak ada system kapitalis atau system sosialis murni yang berlaku dalam perekonomian. Tetapi system perekonomian yang berlaku sekarang merupakan system perekonomian yang bersifat campuran antara system perekonomian kapitalis dan sosialis. Peranan pemerintah dalam perekonomian dapat diibaratkan seperti seorang pemimpin rumah tangga yang melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kondisi keseimbangan system perekonomian yang mempunyai beberapa tujuan antara lain : Keseimbangan perekonomian agar dapat memenuhi kebutuhan para pelaku ekonomi, yang terdiri atas produsen, konsumen, dan lembaga penunjang ekonomi pada setiap saat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu dilakukan pemeliharaan pemupukan cadangan (stock) kebutuhan pangan, listrik, bahan baker minyak dan devisa negara dalam jumlah yang cukup. Membangun system perekonomian dalam bentuk system kelembagaan ekonomi, system perundang-undangan dan peraturan kebijakannnya, system pengelolaan manajemen pemerintahan, perumusan kebijakan ekonomi, juga system distribusi dan pengembangan infrastuktur publik, misalnya jaringan jalan, pelabuhan dan lapangan terbang, system telekomunikasi dan lain sebagainya. Terus mengawasi agar terjadi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah dapat ikut campur baik secara aktif maupun pasif. Proses pemupukan cadangan atau capital stock dilakukan pemerintah dengan melakukan perencanaan ekonomi makro dengan menetapkan target-target pembangunan di sektor riil, fiskal dan moneter. Target tersebut dirumuskan dengan memperhatikan system ekonomi, partisipasi pelaku ekonomi, sumber pendanaan, dan berbagai kebijakan ekonomi yang diperlukan. Menurut kaum klasik mengatakan bahwa yang penting bagi Pemerintah adalah tidak mengerjakan aktivitas – aktivitas yang telah dikerjakan oleh para individu, entah itu baik atau jelek , tetapi Pemerintah hendaknya mengerjakan aktivitas – aktivitas yang sama sekali tidak / belum pernah dikerjakan oleh sector swasta baik secara perorangan maupun bersama – sama. Menurut Adam Smith(klasik) , Pemerintah memiliki 3 fungsi yaitu : 1. Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. Agar warganegara dapat melakukan kegiatan usaha dengan tenang dan nyaman 2. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan. Agar setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama 3. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan. Agar warga negara mendapat kemudahan-kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha. Tentang barang Publik Barang publik merupakan barang, jasa, atau sistem yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga negaranya Contoh barang publik: Ø infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dll Ø sistem pertahanan keamanan Ø sistem peradilan Pengadaan barang publik dapat dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan

Indonesia adalah negara agraris, dan pernah mendapat penghargaan dari FAO atas keberhasilannya dalam swasembada beras. Hal itulah yang tak asing kita dengar atu pernah kita baca dari teks pelajaran di bangku sekolah atau media cetak. Artinya bahwa semua bangsa Indonesia tahu dn sadar bahwa bangsa Indonesia mempunyai potensi besar dalam sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari mata pencaharian utama masyarakat Indonesia adalah bertani. Atau dapat dikatakan pula bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor agraris ini. Baik itu bercocok tanam, beternak, ataupun yang lainnya. Dengan kesadaran tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanian adalah sektor penting di Indonesia, dengan beberapa alasan sebagai berikut: 1. Pertanian di Indonesia merupakan potensi sumber daya yang besar dan beragam. 2. Pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar. 3. Besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini. 4. Menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka kami membuat perumusan masalahnya sebagai berikut:

MAKALAH INI MERUPAKAN TUGAS TEORI PEMBANGUNAN

ABSTRAK Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh setiap pemerintah dan perangkatnya harus berperan besar dalam memberdayakan warganya, terutama merangsang, mendorong, atau memotivasi setiap individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Dan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yaitu: 1) Pemerintah sebagai Regulator, 2) Pemerintah sebagai Dinamisator, 3) Pemerintah sebagai Fasilitator. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat yaitu: 1) Faktor pendukung dan 2) faktor penghambat. ABSTRACT Community empowerment is carried out by every government and its apparatus must play a major role in empowering its citizens, especially stimulating, encouraging, or motivating each individual to have the ability or empowerment to determine what his life choices are. And the role of government in community empowerment, namely: 1) Government as a Regulator, 2) Government as a dynamist, 3) Government as a Facilitator. As well as the faktors that influence the community empowerment process, namely: 1) supporting faktors and 2) inhibiting faktors.

Natural disaster keeps occurring in Indonesia: earthquake, landslide, flood, forest fire, even drought. The effects are not only material loss, but also death and ecosystem loss. This writing would discover government role in disaster handling and the obstacles. Analysis was based on several researches with similar topic. Therefore, the study applied desk research technique. Based on the result, it was found that government has shown their role in disaster handling through 5 (five) aspects: legislative, agency, planning, financial, and capacity development. In this case, government has taken strategic attempt to deal with natural disaster risk and effects by building BNPB in central level and BPBD in regional level. This non-department agency has become a leading sector in disaster handling. It was also known that almost every region face similar obstacle in disaster handling: limited budget, human resource, tools and equipment; and lack of inter-sector coordination

Artikel ini adalah salah satu bagian dari masukan penulis saat menjadi narasumber evaluasi dampak RPJMN 2015-2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau yang lebih popular dikenal sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Evaluasi ini bertujuan selain melihat dampak RPJMN terhadap kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, juga untuk masukan pada penyusunan RPJMN 2019-2024. Evaluasi hingga ke dampak ini adalah yang pertama dalam sejarah pemerintahan di Indonesia dan keberanian mengevaluasi tidak hanya pada proses dan hasil, tetapi juga dampak ini baru dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Evaluasi disusun ke dalam lima dimensi, yakni: ekonomi; SDM, masyarakat dan kebudayaan; sektor unggulan; pemerataan dan kewilayahan; dan politik hukum, pertahanan dan keamanan. Penulis, berdasarkan surat undangan Bappenas Nomor 13211/D.9/10/2019 tanggal 9 Oktober 2019 masuk pada dimensi kelima, yakni Polhukhankam.

RISKA ADELIA, 2020

TUGAS MATA KULIAH KEUANGAN PUBLIK ISLAM

Fahmi, 2020