Karakteristik Tindak Pidana Terorisme DI Indonesia

Jurnal Widyaiswara Indonesia, 2020

This study explores how integrated and related measures are used in the management of terrorism in Indonesia. Terrorism as a crime of humanity and one of the threats to the sovereignty of the country, requires government involvement and the entire component of civil society in the process of handling. This study uses qualitative approach to research using a doctrinal law method based on theoretical, comparative and consistent aspects of the law on terrorism. This study shows that the treatment of criminal acts of terrorism is heavily influenced by the political configuration of both executive and judicial authorities in the production of legal products. Therefore, advocacy strategies from civil society are needed to ensure that human rights are respected in the management of terrorism in Indonesia.

Dialog

There is a strong perception among observers that Southeast Asia is a “second front” in the “global war on terrorism” —after Middle Eastern countries as the “first front”. Others have even suggested that this region is a “haven” for terrorism. Among the countries in the Southeast Asia —Thailand, Malaysia, Singapore, and the Philippines— Indonesia has special attention. Not only because Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world —according to 2005 statistics, the country is inhabited not less than 208.819.86 soul with the percentage of more than 90 percent Muslim. Moreover, and perhaps more importantly, because of the Jemaah Islamiyah (JI), which was identified as the al-Qaeda network of localglobal Muslim organization under the command of Osama Bin Laden in Southeast Asia, not only initiated by Muslim Indonesia, but also gain fertile ground for growth. This paper seeks to provide an explanation of terrorism, social and political background of the emergenc...

Hari Rabu 24 Mei 2017 -pukul 20.30 WIB atau persisnya dua hari sebelum tanggal 1 Ramadhan 1438 H. Seperti biasa suasana Terminal Kampung Melayu selalu diramaikan dengan antrean angkot yang mengular, metromini yang ngetem berebut penumpang, bus-bus kota yang lewat melintas, termasuk juga bus Trans Jakarta. Bising, sibuk dan macet di mana-mana. Namun tiba-tiba saja masyarakat yang sedang beraktifitas di sekitar terminal itu seketika dikejutkan oleh dua kali suara ledakan keras yang beruntun. Orang-orang berhamburan panik, Gumpalan asap tebal mengepul membumbung ke udara malam.

Makalah ini membahas mengenai definisi terorisme, kategorisasi terorisme berdasarkan motivasi, serta akar permasalahan terorisme di Indonesia dan rekomendasi yang diajukan penulis untuk menanggulanginya

Indonesia adalah negara yang mempunyai potensi ancaman terorisme cukup besar. Untuk mencegah ancaman terorisme terjadi di Indonesia, maka perlu dilakukan analisis potensi ancamannya.

AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam, 2017

Tulisan ini mengupas tentang fenomena radikalisme agama dan motif terorisme di Indonesia. Terorisme menjadi ancaman yang sangat serius dalam dinamika politik lokal, nasional dan internasional. Perang melawan terorisme sama halnya dengan perjuangan masa depan yang tidak berkesudahan. Membicarakan masalah terorisme, selalu dikaitkan dengan kelompok-kelompok radikal keagamaan. Begitu juga hal-hal yang berbau radikal selalu diidentikkan dengan kekerasan yang melibatkan agama di dalamnya. Fenomena terorisme yang melanda sebagian Negara, pelakunya senantiasa dipersepsikan sebagai kelompok radikal keagamaan. Lebih parah lagi banyak kalangan yang mencoba mengidentikkan terorisme dengan Islam. Penelitian ini munggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (libary research), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang membahas terorisme. Penelitian ini mengidentifikasi motif terorisme di Indonesia yaitu motif politik, motif agama dan motif ...

Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan, 2019

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan tindak pidana terorisme dan ancaman sanksi pidananya berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan Malaysia. Perbandingan tersebut meliputi persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kelemahan dari masing-masing peraturan perundang-undangan. Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan perbandingan hukum pidana. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan dan analisis data yang digunakan adalah metode silogisme dengan pendekatan deduktif. Perbandingan pengaturan tindak pidana terorisme dan ancaman sanksi pidana berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan perundang-undangan Malaysia memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Melalui persamaan dan perbedaan tersebut, dapat diketahui kelebihan dan kelemahan masing-masing peraturan di Indonesia dan Malaysia, dan dapat menjadi masukan untuk pembaharuan pengaturan tentang ancaman sanksi tindak pidana terorisme di Indonesia sehingga pengaturan tentang ancaman sanksi tindak pidana terorisme di Indonesia menjadi lebih baik.