Tata Krama Dalam Komunikasi Politik
Agus Fathuddin Yusuf2021
Sign up for access to the world's latest research
checkGet notified about relevant papers
checkSave papers to use in your research
checkJoin the discussion with peers
checkTrack your impact
Abstract
Political communication is not easy to implement in the sense of achieving an optimal level of effectiveness. It takes skill, sincerity, and empathy to become a proficient political communicator. Political communicators must have high credibility because credibility is the most important element in gaining public trust. Credibility here concerns the trustworthiness, expertise, and attractiveness of a communicator. Other supporting factors are openness, calmness, and sociability, and charisma. This paper aims to make the public better understand their role in political life, especially in expressing opinions. Expressing opinions and criticizing the authorities is part of the democratic process. But the message conveyed must be by the norms and rules that apply in our country, Indonesia. Keywords: political communication, communication ethics, the role of communication. Abstraksi Komunikasi politik tidak mudah dilaksanakan dalam arti untuk mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Bu...
Related papers
Pola Komunikasi Politik Bima Arya
Pola Komunikasi Politik Bima Arya, 2020
Abstrak Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan dari aktor politik ke khalayak publik. Penulisan ini di titik beratkan kepada Bima Arya sebagai Walikota Kota Bogor. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pola pilihan kode tutur Bima Arya dalam komunikasi politik di media sosial instagram. Data yang dikumpulkan dengan beberapa metode, penelitian kualitatif ini berusaha menjelaskan pola pilihan kode tutur Bima Arya sebagai kepala daerah dalam komunikasi politik di media sosial instagram diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan hubungan antar partisipan dan situasi yang melingkupi. Bima Arya dalam melakukan pilihan kode tutur memiliki berbagai macam pola, dengan pola yang dominan muncul berdasarkan hubungan partisipan adalah pola vertikal dan pola informal. Abstract Political communication is the process of delivering messages from political actors to the public. This writing focuses on Bima Arya as the Mayor of Bogor City. The purpose of this study was to analyze the pattern of choice of Bima Arya's speech code in political communication on Instagram social media. Data collected by several methods, this qualitative research seeks to explain the pattern of choice of Bima Arya's speech code as regional head in political communication on social media Instagram classified into two parts, namely based on the relationship between participants and the surrounding situation. Bima Arya in making speech code choices has various kinds of patterns, with the dominant patterns that appear based on the participant's relationship are vertical patterns and informal patterns.
DEskrisi yang ada pada Komunikasi Politik
Komunikasi politik merupakan slaah satu cara menampaikan pesan-pesan politik, dalam praktisnya komunikasi politik adalah pembicaraan atau " obrolan " mengenai politik. Komunikasi adalah penyampaian pesan.Sedangkan politik adalah hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan atau hakikat politik adalah kekuasaan (the essence of politic is power)
Komunikasi Politik Kiai Pada Kampanye Pemilu
ADDIN, 2015
Keterlibatan kiai/ustaz/ulama di dunia politik di Kota Bengkulu sangat jelas, dan peran politik yang dimainkan tidak diragukan, hal ini terbukti dengan kegigihan mereka dalam memperjuangkan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan agama pada saat berlangsung sidang di Dewan Perwakilan Rakyat. Komunikasi politik yang dilancarkan mereka saat kampanye mengusung isu yang berbeda, ada yang mengusung isu kejujuran dan tidak mengobral janji; ada juga isu perlunya pembangunan berkeseimbangan antara fisik material dengan mental sepiritual; dan isu tentang perlunya melibatkan peran serta masyarakat dalam politik. Terdapat tiga tipologi politik ustaz, yaitu: pertama, ustaz politisi religius; kedua, ustaz politisi nasionalis; dan ketiga, ustaz politisi dakwah.
Komunikasi Politik dalam Demokratisasi
Observasi, 2013
According data from The Association of Indonesian Internet Service Providers (APJII) in 2014, internet users in Indonesia will reach 107 million. This amount is to be one of the potential for election candidates both institutions or individuals in attracting the masses through new media. 100 Million masses will be contested by candidates who will compete in the national political stage for the presidential election. Therefore, the president candidates perform digital politic imaging. Imaging is done through various tactics; fanpage, twitter, blog, online publication in mainstream media, and other social media. With this article, the author will analyze by tracing digital information (literacy) how each presidential candidate do imagery with digital media. From the literacy results showed that, one of the candidates tend to be strong in one particular online media channels but weak in other online media. But of the 14 candidates, Pramono Edie and Megawati are the weakest candidate in online political brand compared to the other candidates because they don't establish communication channels through the existing online media such as websites, twitter, official fanpage, as well as online media mainstream.
Komunikas Politik
Sebuah perdebatan tentang penerapan adat Jawa dalam kehidupan keluarga Jawa yang ternyata menimbulkan beberapa bias gender yang sangat nyata dalam Politk keluarga.
Strategi Komunikasi Politik dan Budaya Transparansi Partai Politik
MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan, 2013
Freedom of information has become a momentum for the effort to realize good governance and promote democratic governance system in Indonesia. With the enactment of Freedom of Information Law No. 14 of 2008, the public was given access to the right of public information as human right such as guaranteed by law. Public freedom of information should encourage public participation. Political parties as public institutions also have to give information in the service of the public who wish to access any kind of information which is regulated by law. However, based on reports ICW, how difficult political parties provide the information requested by the ICW. This Article examines the political culture, political communication strategies and public freedom of information within the political parties.
Ragam bahasa untuk komunikasi politik
Bahasa Indonesia hadir sebagai bagian dari perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan melalui sumpah pemuda pada 1928 meneguhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pemersatu dari berbagai ragam ras, agama dan suku bangsa. Pasca kemerdekaan, bahasa Indonesia semakin memperkokoh eksistensinya sebagai Bahasa “administrasi Negara” berkontribusi dalam perkembangan sosial, budaya maupun politik bagi bangsa Indonesia. Setelah reformasi, bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan. Salah satunya dalam pemanfaatan bahasa dalam komunikasi politik, khususnya kampanye politik. Pemanfaatan bahasa ini bertujuan untuk meraih simpati, menarik perhatian, dan membuat persepsi terhadap masyarakat untuk menentukan pilihan dalam pemilihan umum. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yakni metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa kampanye politik merupakan penerapan dari komunikasi politik oleh kandidat kepada khalayak. Penampilan yang ditunjukkan saat menyampaikan pesannya di depan khalayak/masyarakat perlu ditunjang dengan ragam bahasa yang sesuai serta pesan yang jelas. Ragam bahasa Indonesia yang tepat digunakan dalam kampanye politik dengan model kampanye terbuka adalah ragam bahasa informal, sedangkan ragam bahasa dalam model kampanye dialogis adalah ragam bahasa formal. Beberapa penggalan teks kampanye yang telah dibahas menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan masih terdapat penggunaan kata yang belum tepat. Penggunaan ragam bahasa merupakan cerminan kepribadian kandidat sehingga ketepatan penggunaan kata juga memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya. Kajian ini merekomendasikan kolaborasi antar pelaku politik dengan para ahli bahasa dalam mewujudkan komunikasi politik yang berintegritas.
Komunikasi Politik.docx
Paper ini berisikan strategi komunikasi politik dan penggunaan internet sebagai sarana untuk melakukan komunikasi politik. Saat ini kemunculan media baru sangat mempengaruhi seseorang atau lembaga atau partai politik dalam mengkomunikasi maksud dan tujuannya, media baru dapat menyebarkan berita atau informasi dengan sangat cepat dan mampu menjadi "viral" sehingga dapat memberikan dampak yang besar baik itu positif maupun negatif
ETIKA KOMUNIKASI POLITIK
Indigo Media, 2016
Buku yang mengulas mengenai komunikasi politik tapi lebih terfokus dengan pendekatan etika. Sehingga buku ini akan mengulas sejarah komunikasi politik sampai pada tahap pendekatan etika komunikasi politik. Komunikasi politik yang sangat identik dengan konflik kepentingan terkadang mengesampingkan masalah etika komunikasi yang akhirnya mengarah ke perpecahan dan ini harus diantisipasi dengan memahami etika berkomunikasi politik. Buku yang masih banyak kekurangan semoga akan direvisi untuk cetakan yang lebih matang. Masukan dan kritik akan menjadi vitamin untuk revisi buku ini, dan terbuka sangat luas untuk hal tersebut oleh penulis.
Dinamika Media Komunikasi Sebagai Interaksi Politik
KOMUNIKE
Kekuatan media dalam komunikasi politik, menjadikan para aktor-aktor politik, dan partainya membentuk opini publik yang memmpengaruhi masyarakat. Era kecepatan informasi saat ini masyarakat dituntut untuk berfikir kritis supaya tidak terpengaruh oleh opini yang salah dan merugikan. Membangun citra untuk mendapatkan kekuasaan ditingkatkan agar dikenal positif masyarakat sebagai sarana branding. Hadirnya internet atau new media menguatkan aktor politik untuk menyebarkan konten demi popularitasnya naik. Maka sudah seharusnya ada regulasi terutama dalam ranah maya karena penyebarannya yang cepat, harus bener-benar mengawasi media. Supaya realitas dari media untuk menyampaikan informasi dalam hal ini politik tidak kehilangan esensinya.
Related papers
Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum
Jurnal Kajian Komunikasi, 2013
Kebebasan dalam berkomunikasi yang mewarnai kehidupan politik, berdampak terhadap tuntutan demokratisasi bernegara yang faktual melalui pemilihan umum yang berkeadilan dan menghasilkan anggota legislatif yang berpihak kepada rakyat. Penelitian tentang dinamika komunikasi politik dan Pemilihan Umum bertujuan untuk memberi gambaran tentang dinamika komunikasi politik dalam rangka menghadapi pemilihan umum. Temuan penelitian mencakup, keberadaan para komunikator politik yang terdiri dari elite parpol dan calon anggota legislatif, partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suara, dan kualitas anggota legislatif hasil pemilihan umum. Ketiga temuan tersebut merupakan faktor mendasar pendukung keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum yang menghasilkan anggota legislatif berkualitas. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang dititikberatkan pada penelusuran data yang berkaitan dengan pemilu legislatif.
Komunikasi Politik
kuliah umum komunikasi politik (satu semester)
ETIKA DALAM KOMUNIKASI POLITIK
"Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaan-Nya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya" (Al-Qur'an: As-Syams: 7-8) A. Pengertian Etika Istilah etika mungkin saja sering kita dengar dalam pergaulan sehari-hari, apalagi di Indonesia. Seorang anak bila mengatakan kata 'gue' kepada orang tua, guru, atau siapapun yang lebih tua umurnya dan dihormati dianggap tidak ber-etika. Di dunia barat hal ini memang tidak berlaku seperti dalam bahasa Inggris kita berbicara kepada orang tua dengan kata 'I' dan 'you', penggunaan kata 'gue' di etnis Betawi mungkin biasa saja mengucapkannya kepada orang lebih tua karena memang kebiasaan budayanya. Begitu pula bila di dunia politik ada pejabat negara yang mengadakan pertemuan dengan pengusaha secara informal (illegal) dan membahas masalah urusan yang berkaitan kepentingan negara tidak sesuai jalurnya bisa juga dikatakan tidak ber-etika politik. Ternyata masalah etika bisa dikatakan masalah pantas atau tidak pantas atau sesuatu itu dilakukan bisa jadi karena melanggar suatu norma-norma budaya, adat istiadat, norma hukum atau suatu suatu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat. Etika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan tentang manusia. Etika berasal dari dari bahasa Yunani yaitu Ethos yang artinya kebiasaan. Etika membicarakan tentang kebiasaan (perbuatan), tetapi bukan menurut arti tata-adat, melainkan tata-adab, yaitu berdasarkan pada inti atau sifat dasar manusia; baik-buruk. 1 Jadi dengan demikian etika adalah teori tentang perbuatan manusia 1
Pengantar Komunikasi Politik
Pengantar Komunikasi Politik, 2019
Objective : (1) Menjelaskan definisi-definisi mengenai komunikasi politik, (2) Memaparkan elemen-elemen yang terdapat dalam proses komunikasi politik
Nalar Pancasila Dalam Komunikasi Politik
2016
This paper discusses the philosophical-theoretical three significant issues related to the existence of political communicates, namely the nature of political communication, political communication principles, and reason Pancasila in political communication. Reason is Pancasila is the embodiment of the values of Pancasila as the foundation of ethics in political communication. So that political communication is no longer used only as a tool to achieve political purposes, but should be submissive to the interests and ideals of the nation and the country as stated in the Preamble to the Constitution of 1945. Reasoning first principle of Pancasila politics in the context of political communication is to provide a theological foundation that political communication that is built to be in harmony with the values of divinity. The second reason Pancasila in political communication, namely that political communication should be conducted in a fair and uphold the values kemanusiaam. The thir...
Analisa Perilaku / Fenomena Komunikasi Politik
Hasil analisa dari perilaku komunikasi politik yang ada di koran pada pemilihan wali kota surabaya tahun 2015 #Mohon hanya untuk bahan bacaan, jangan digunakan sebagai referensi karena penulis masih belajar
Komunikasi Politik di Era Pandemi Covid-19
2021
Sejak Maret 2020, saat dinyatakan bahwa pamdemi Covid-19 sebagai bencana non alam mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia melakukan berbagai kebijakan dan tindakan. Kebijakan dan tindakan dilakukan guna penanganan dan pencegahan virus corona dibawah koordinasi Gugus Tugas dan lalu dilanjutkan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).Penanganan dan pencegahan virus corona juga mengubah pola dan mekanisme komunikasi politik di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Makalah ini akan melakukan pemaparan dan kajian akan pelaksanaan komunikasi politik pada penanganan pamdemi Covid-19 yang berubah pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perubahan terjadi pada komunikator, pesan dan wadah/alat komunikasi yang digunakan.
Sistem Politik Dan Proses Komunikasi Politik
Sejak masa Aristoteles, telah di sebarluaskan pengertian bahwa suatu hubungan politik sedikit banyak melibatkan wewenang, aturan, atau kekuasaan. Misalnya, Max Weber (1864-1920) salah seorang sarjana sosial yang sangat berpengaruh, berpendapat bahwa suatu asosiasi harus disebut bersifat politik “jika dan sejauh pelaksanaan aturan-aturannya di selenggarakan secara terus-menerus dalam suatu wilayah melalui penerapan dan ancaman kekerasan fisik oleh staf administratif”. Jadi, walaupun Weber menekankan aspek wilayah (teritorial) dari suatu asosiasi politik, sepertinya halnya Aristoteles, dia menekankan bahwa suatu hubungan kekuasaan atau pemerintah adalah salah satu dari karakteristik yang penting. Untuk mengambil contoh terakhir, Harold Lasswell, seorang sarjana politik yang terkenal, mendefinisikan “ilmu politik, sebagai suatu disiplin empiris, sebagai studi mengenai pembentukan dan pembagian kekuasaan dan suatu tindakan politik, seperti yang dilakukan oleh seorang di dalam perspektif...
ULAMA DAN KRISIS KOMUNIKASI POLITIK
Syauqi Zainul Muttaqin, 2023
Tujuan penulisan ini untuk menjawab rumusan masalah: 1. Bagaimana peran ulama terhadap krisis komunikasi politik? 2. Bagaimana pengaruh ulama terhadap krisis komunikasi politik?
Loading Preview
Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.