Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian di era sekarang berkembang begitu pesat seiring banyaknya organisasi industri. Berbagai macam kontrak atau perjanjian kerja dibuat untuk menguntungkan kedua belah pihak. lalu bagaimana menganilsa hukum perjanjian secara umum?

Dulu (tidak lagi sekarang) di negara common law, sistem peraturan hukum menduduki urutan kedua (kurang penting), dan yang menduduki urutan pertama adalah putusan-putusan Hakim. Hukum di negara Common Law hanya ditujukan untuk pemecahan-pemecahan masalah di pengadilan. Sebaliknya di negara dengan sistem civil law, peraturan perundang-undangan adalah yang terutama dan putusan Hakim menduduki tempat yang kurang penting, karena putusan-putusan itu hanyalah merupakan pelaksanaan dari Undang-undang. Hukum di negara dengan sistem civil law, peraturan perundang-undangan adalah yang terutama dan putusan Hakim menduduki tempat yang kurang penting, karena putusan-putusan itu hanyalah merupakan pelaksanaan dari undang-undang. Hukum di negara dengan sistem civil law ini ditujukan untuk menetapkan suatu kaidah atau norma yang dimaksudkan untuk diikuti oleh masyarakat.

Pemaparan ditujukan untuk mempermudah mahasiswa dalam memahami pengertian dan peristilahan hukum perjanjian, kedudukan hukum perjanjian dalam hukum perikatan, serta memberikan gambaran terkait anatomi kontrak dan berbagai jenis perjanjian yang terdapat dalam praktek di Indonesia dewasa ini.

Bahan kuliah semester 3

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

In the 1969 Vienna Convention on International Treaties, the provisions concerning the conditions for suspension, invalidity, termination of an international treaty turned out to contain provisions exceeding one third or 40 percent of the total number of the total Convention as many as 31 articles out of 85 articles starting from article 42 to article 72. where the provisions -these provisions have led to disputes and differences of opinion so that consensus is difficult to achieve at the time. This study aims to reveal the background or reasons why so many provisions regarding suspension, invalidity, and termination in the 1969 Vienna Convention are needed that can actually reduce the binding power of international treaties. This research is a normative juridical study, and is analytical descriptive. After careful research, it was found that the International Law Committee which formulated this convention had deliberately arranged it in such a way that it would cancel, terminate or...

Akad itu penting, karena itu bentuk dari ikrar dan sumpah para pihak. Mereka berjanji, yang kemudian menjadi bagian dari dasar hukum.

Amandemen merupakan suatu media atau cara yang resmi (formal legal device) untuk melakukan perubahan terhadap teks daripada sebuah perjanjian internasional, baik itu terhadap ketentuan pokok atau terhadap annex atau appendices 1 . Ketentuan mengenai amandemen haruslah dipertimbangkan secara matang dalam proses drafting sebuah perjanjian internasional, khususnya dalam perjanjian internasional yang bersifat multilateral. Sebelum Perang Dunia Kedua, amandemen terhadap perjanjian internasional dilaksanakan dengan prinsip unanimity. Permasalahannya adalah sangat susah untuk mencapai kata mufakat sehingga muncul praktik--praktik dimana amandemen hanya berlaku (entry into force) terhadap pihak--pihak yang menyatakan persetujuannya. Ini berarti perjanjian internasional yang asli/awal tetap berlaku kepada pihak--pihak yang tidak menyatakan persetujuannya terhadap amandemen dan antara pihak tersebut dengan pihak yang telah menyatakan persetujuannya terhadap amandemen. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya beberapa amandemen terhadap suatu perjanjian internasional 2 . Anthony Aust kemudian memberi contoh The Warsaw Convention 1929 (Convention for the Unification of Certain Rules relating to International Carriage by Air) yang diamandemen oleh Protokol pada tahun 1951 dan 1971, oleh empat tambahan Protokol pada tahun 1975, dan dilengkapi oleh Konvensi pada tahun 1961, yang mana beberapa masih belum berlaku (entry into force). Pihak yang terikat terhadap instrumen--instrumen ini bervariasi, ada yang terikat hanya kepada satu instrumen dan ada yang terikat kepada beberapa instrumen. Ini mengakibatkan batasan tanggung jawab (liability) internasional sebuah maskapai terhadap penumpang bergantung kepada kewajiban dalam perjanjian internasional mana yang disetujui oleh negara terkait. Maksud atau kehendak daripada Warsaw Convention untuk menciptakan sebuah rejim yang seragam untuk penerbangan internasional pun tidak terpenuhi. International Law Commission menyadari akan hal ini saat sedang menyusun draf daripada VCLT 1969 pada tahun 1964. Proses amandemen dalam suatu perjanjian internasional tersebut akhirnya diatur di dalam Part IV Vienna Convention on the Law of 1 Jutta Brunnee, The Oxford Guide To Treaties, Oxford: Oxford University Press, 2012, hal. 347 2 Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice, New York: Cambridge University Press, 2007, hal.262 Treaties. 1969 VCLT mengatur mengenai prinsip--prinsip dasar tertentu daripada amandemen tersebut. Dimulai dari Article 39, yang menetapkan mengenai prinsip umum daripada amandemen perjanjian internasional, yaitu bahwa "Suatu perjanjian internasional dapat diamandemen oleh perjanjian di antara para pihak. Peraturan yang tertulis di Bagian II berlaku terhadap perjanjian tersebut kecuali perjanjian internasional tersebut mengatur berbeda" (A treaty may be amended by agreement between the parties. The rules laid down in Part II apply to such an agreement except in so far as the treaty may otherwise provide). Prinsip umum yang terdapat di dalam Article 39 dikaitkan dengan ketentuan di dalam Article lainnya, yang akan dijelaskan selanjutnya. Prinsip umum ini bergerak dari dua prinsip, yaitu pacta sunt servanda (Article 26) dan res inter alios acta merujuk kepada tidak ada Negara yang dapat dibatasi oleh perjanjian internasional yang melawan kehendaknya (Article 34) 3 . Pengaturan Article 39 juga harus dibaca dan dimengerti bersama dengan Article 40 dan Article 41. Berdasarkan Commentary di dalam Final Draft, ILC mengartikan kata amandemen yang mencakup amandemen terhadap ketentuan tertentu dan seluruh ketentuan perjanjian internasional. Tidak ada perjanjian internasional yang tidak dapat diamandemen. Ketika di dalam perjanjian internasional tidak ada ketentuan mengenai durasi keberlakuannya (misalnya waktu atau keadaan tertentu), perjanjian internasional tersebut dapat diamandemen setiap saat. Bahkan ketika terdapat kondisi--kondisi tertentu misalnya batasan waktu terhadap amandemennya, dapat digantikan oleh perjanjian yang berdasarkan hasil mufakat antar pihak 4 . Amandemen terjadi berdasarkan perjanjian di antara para pihak (terkadang disebut dengan Protokol). Ini berarti tidak dikenal adanya hak unilateral dalam melakukan amandemen atau modifikasi terhadap perjanjian internasional. Konsepsi sebuah perjanjian internasional hanya dapat diamandemen oleh sebuah perjanjian baru dan terpisah berangkat dari pendekatan prinsip pacta sunt servanda 5 . Bentuk perjanjian ini merupakan internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional yang penting. 20 Maka, diperlukan mekanisme modifikasi agar suatu perjanjian internasional dapat diadaptasikan untuk memenuhi kepentingan pihak--pihaknya. Modifikasi artinya adalah perubahan untuk ketentuan--ketentuan tertentu dalam sebuah perjanjian internasional yang hanya berlaku bagi pihak--pihak tertentu dari perjanjian internasional tersebut. 21 Perjanjian internasional yang bersifat multilateral sangat sulit untuk diamandemen, apalagi bagi perjanjian internasional yang mengikat banyak negara sebagai pihaknya karena banyak kepentingan yang muncul bila terdapat banyak pihak yang terikat. Maka, bisa jadi pihak--pihak tertentu, terkait dengan kepentingan mereka memodifikasi suatu perjanjian internasional demi kepentingan mereka dengan alasan-alasan tertentu. 22 Syarat--syarat bagaimana pihak--pihak dalam perjanjian internasional multilateral juga diatur dalam Pasal 41. Sejarah Pada Konferensi Vienna, modifikasi bukanlah sesuatu yang tidak lazim dalam praktek, tetapi Pasal 41 Konvensi Vienna bukanlah suatu kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional yang ada karena kondisi kapan modifikasi diperbolehkan dalam suatu perjanjian internasional dianggap sebagai suatu terobosan pada saat itu. 23 Diperkenalkan pertama kali pada ILC kemudian dimatangkan dengan diadopsi draft finalnya pada konvensi Vienna 1968/1969. 24 Penjelasan Pasal • Pihak--pihak dalam modifikasi. Berbeda dengan amandemen yang harus melibatkan seluruh pihak dalam suatu perjanjian internasional, untuk melakukan modifikasi hanya terbatas bagi dua atau lebih pihak dari suatu perjanjian internasional multilateral. 25 Bisa jadi dari 100 pihak yang terikat, 99 dari mereka yang ingin melakukan modifikasi. Pada pokoknya, tidak bisa bila melibatkan seluruh pihak dalam perjanjian internasional multilateral untuk melakukan modifikasi. • Syarat dilakukan modifikasi Syarat--syarat dalam melakukan modifikasi diatur dalam Pasal 41 Konvensi Vienna. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: 26 1. Modifikasi disediakan oleh perjanjian; Contoh: Pasal 73 (2) Konvensi Vienna tentang Hubungan Konsuler "nothing in the present convention shall preclude States from concluding international agreements confirming or supplementing or extending or amplifying the provisions thereof". 2. Modifikasi tidak dilarang oleh perjanjian dan: a. Tidak memberikan efek pada hak dan kewajiban dari pihak--pihak lain; b. Tidak mengganggu maksud dan tujuan dari perjanjian. Kecuali memang disediakan oleh perjanjian, pihak--pihak yang ingin melakukan modifikasi harus memberitahukan pihak--pihak yang lain atas intensi pihak--pihak yang ingin melakukan modifikasi untuk melakukannya. Dapat juga disimpulkan bahwa terdapat perjanjian internasional yang melarang dilakukan modifikasi terhadapya. • Notifikasi Notifikasi diatur dalam Part VII mengenai DEPOSITARIES, NOTIFICATIONS, CORRECTIONS AND REGISTRATIONS. Notifikasi perlu dilakukan oleh pihak--pihak yang ingin melakukan modifikasi pada sebuah perjanjian internasional, tetapi perjanjian tersebut tidak 25 Ibid., hlm. 533. 26

Jurnal Hukum & Pembangunan

Kontrak menurut masyarakat Barat merupakan suatu dokumen hukum dimana semua hak dankewajiban dituangkan kedalamnya. Bila perselisihan timbul para pihak akan kembali kepada kontrak yang mereka buat. Masyarakat Timur tradisionil menganggap kontrak sebagai simbol dari kerjasama, bukan merupakan dokumen hukum. Bila terjadi perselisihan mereka tidak kembali kepada kontrak tetapi berupaya menyelesaikan sengketa dengan musyawarah. Oleh karenanya kepercayaan dan itikad baik memegang peranan penting. "Trust the people rather than the paper".

Rivan Dani M-Persada Bunda, 2020

Abstrak: Secara ringkas dapat dikatakan bahwa Hukum Perjanjian Islam memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan muamalah yang menyangkut ekonomi Islam, Dengan demikian melalui penerapan Hukum Perjanjian Islam diharapkan dapat lebih mendatangkan kemanfaatan bagi para pihak dan menjadikannya bebas dari unsur-unsur eksploitasi terhadap sesama. Dalam Al-Qur'an sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (al-'aqadu) dan kata 'ahd (al-'ahdu), Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam Al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Kata Kunci : Hukum Islam, Perjanjian PENDAHULUAN Hukum Perjanjian Islam dirasakan penting oleh masyarakat Indonesia, khusunya umat Islam. Mengingat melalui sistem hukmu perjanjian Islam, akan melahirkan transaksi-transaki bisnis yang terbebas dari unsur-unsur yang dilarang berupa perjudian (maysir), ketidakjelasan (gharar), suap-menyuap (ryswah), bunga (riba) dan bathil. Dengan demikian melalui penerapan Hukum Perjanjian Islam diharapkan dapat lebih mendatangkan kemanfaatan bagi para pihak dan menjadikannya bebas dari unsur-unsur eksploitasi terhadap sesama. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa Hukum Perjanjian Islam memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan muamalah yang menyangkut ekonomi Islam, ini akan menjadi sangat penting mengingat perkembangan luar biasa di bidang ekonomi syariah yang ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah yang memilik produk berbasis syariah. Dalam hal ini berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya khususnya dalam bidang muamalah, baik dalam bidang harta kekayaan maupun dalam bidang kekeluargaan. Hubungan antara sesama manusia, khususnya di