Dasar dasar Ilmu Politik Iqbal wahyudi

I. Pendahuluan Politik Islam sebagai ilmu dan teori atau filsafat, akan melahirkan konsep dan tatanan aplikabel dan menguntungkan bagi umat secara keseluruhan. Pendapat umum yang menyatakan bahwa "ijtihad politik" tidak diperlukan lagi, karena praktiknya telah ada : bahwa perilaku politik dan tatanegara serta pemerintahan Islam sudah pernah dijalankan oleh generasi terdahulu, sejak masa khilafah Abbasiyah. praktik ini dianggap telah mapan dan sudah islami. Kalaupun didapati penyelewengan dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, mereka jarang sekali melakukan atau redefenisi terhadap praktik tersebut. Juga adanya dominasi dan hegemoni intelektual Barat. Kepemimpinan intelektual Barat menjamah di segala bidang pemikiran ke-islaman, dan menginterpretasikan ajaran dan dasar politik Islam, namun bersamaan dengan itu mereka juga menutup interpretasi lain yang dilakukan oleh anak-anak Islam sendiri.

Negara, menurut Mirriam Budiarjo (1992:9) merupakan suatu organisasi dalasm suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yangs ah dan ditaati oleh rakyatnya. Sebagai sebuah organisasi masyarakat, negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat.

Jurnal Politik Profetik, 2016

Western thinkers believe that Muslim scholars were the pioneers of philosophical thought ethics, yet provide no significant contribution in the field of political thought. Furthermore, the former treat the latter as possessing no clear views on political thought and that religion and Islamic civilization have by no means political thought. This point of view is a faulty at all. Since sixteen and seventeenth century Europe failed to acknowledge the characteristics of Muslim political thought. Al-Mawardi was one of the Muslim thinkers who came forward to construct an attractive paradigmatic contribution between social concepts or systems with institutions (state).

Journal ISTIGHNA, 2020

Studying Islam and its political affiliation in the Islamic world is one of the most never-ending studies. Various theories that have been introduced and introduced by various scholars from the early medieval period to the modern intellectuals of the West, though they are not very convinced of Islam, are also involved in the search for a new formula for the nature of the attitude. should be Islamic religion and politics. This article will examine the political views of Abu a'la Al Maududi, a leading figure, a Muslim political thinker from Pakistan who introduced a synthesis to reconcile Western secular democracy with the concept of Islamic theocracy.

Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemikiran Bahtiar Effendy mengenai Etika Politik. Adapun rumusan masalah yang akan digali ialah: “Pada Teori Umum Tentang Etika, Ke manakah Kecondongan Konsep Pemikiran Etika Politik Menurut Bahtiar Effendy?” Metodologi yang digunakan adalah deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data menggunakan kajian pustaka (library research). Dalam penulisannya, peneliti menggunakan beberapa buku karya Bahtiar Effendy sendiri sebagai sumber primer dan peneliti juga mengumpulkan sumber sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, artikel, dan web berita-berita sebagai data penunjang untuk memahami dan menyelami objek pemikiran yang diteliti. Dalam penelitian ini, Bahtiar menyorot dinamika, di antaranya; bagaimana menautkan etika dan moralitas pada politik. Selain itu, Bahtiar juga menyoroti kekeliruan pada banyaknya partai di sistem demokrasi yang tergolong suatu anomali, moralitas peserta pemilu, dan fatsun politik: menyikapi menang-kalah pemilu. Pada penel...

Desain Cover: Pagut Lubis Perwajahan isi: Muhammad Riyadh Ryan Pradana GM 207 08.001 Cetakan pertama: Januari 2008 Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Evolusi koleksi hidup merupakan salah satu teori yang dikaji atau dipelajari oleh Biologi.

Ilmu politik adalah salah satu cabang dari ilmu sosial, yang berdampingan dengan cabang ilmu sosial lainnya yakni sosiologi, antropologi, dll. Dengan demikian maka ilmu politik berhubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial tsb yang objeknya adalah manusia sebagai anggota kelompok (group). Ilmu-ilmu tsb mempelajari kelakuan manusia serta cara-cara manusia hidup serta bekerja sama. Namun walaupun ilmu-ilmu tsb saling berdampingan dan berhubungan erat, tetapi tentu ada batasan-batasan antara ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya dengan melihat kepada sifat-sifat dan ruang lingkup ilmu politik itu sendiri. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain, masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan lain sebagainya. Sistem politik hanya merupakan salah satu dari bermacam-macam sistem yang terjadi dalam masyarakat, seperti sistem ekonomi, sistem teknik, sistem komunikasi dll.Setiap sistem masing-masing mempunyai fungsi tertentu untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai tujuan dari masyarakat tersebut. Dalam hal ini, maka sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat, yakni membuat keputusan-keputusan kebijaksanaan yang mengikat mengenai alokasi dari nilai-nilai (baik yang bersifat materiil maupun non materiil). Maksudnya, sistem politik berfungsi merumuskan tujuan-tujuan masyarakat dan selanjutnya dilaksanakan oleh keputusan-keputusan kebijaksanaan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu,perlu kiranya suatu masyarakat mengetahui dan memahami ilmu politik. Mulai dari lingkup kecil hingga besar. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka disini kami ingin membahas tentang " ILMU POLITIK "

Pada setiap lapangan pekerjaan, setiap pimpinan dan karyawan selalu dihadapkan dengan masalah atau persoalan yang diantara lain dinyatakan dengan angka-angka. Angka-angka ini bias memberikan gambaran atau penjelasan kepada pimpinan tentang apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi pada instansi yang dipimpinnya, serta bias untuk menarik kesimpulan dari semuanya.