LINGKUP ADMINISTRASI PUBLIK

Secara teori, konsep dan paradigma, administrasi negara mengalami perkembangan yang cukup cepat. Banyak bermunculan teori-teori kontemporer di dalam khasanah administrasi negara yang mengkritik dan memperkaya teoriteori klasik seperti teori tentang organisasi dan birokrasi. Perkembangan itu adalah sesuatu yang wajar mengingat administrasi negara merupakan bagian dari ilmu sosial yang memiliki karakteristik yang dinamis, tidak seperti halnya ilmu-ilmu alam yang cenderung pasif dan positivistik. Perkembangan ini patut diapresiasi karena hal ini menandakan administrasi negara mampu eksis di tengah persoalan-persoalan masyarakat yang semakin kompleks dan butuh solusi yang konkrit.

Fauzian Kadafi Arifiatmoko, 2020

Menurut Fredericson sendiri menjelaskan pergeseran administrasi publik ini sebagai akibat dari beberapa krisis (Anomalies). NPA (NEWPUBLIC ADMINISTRATION), NPM (NEW PUBLIC MANAGEMENT) dan NPS (NEW PUBLIC SERVICE)

The deviation of administrative ethics are still common. Many factors that cause it both external and internal factors. Therefore, this study seeks to examine the ethical values and violations that occur in public administration. The results showed: first, the ethical values were the value of the efficiency of public administration, the value of private property with the property distinguishes office, impersonal value, value merytal system, the value of responsibility, the value of accounttability, the value of responsiveness. Second, the violations that occurred in public administration ethics were dishonesty, bad behavior, conflict of interest, violation of laws, unfair treatment toward subordinates, violation of procedures, inefficiency, whitewashing, and failure to take the initiative.

Administrasi publik atau administrasi negara dewasa ini telah diberikan arti lebih dari sekedar pengertian yang sederhana yaitu " ilmu urusan negara " administrasi publik memiliki peranan yang sangat besar dalam mencakup keseluruhan aspek dari lingkungan sosial, politik, budaya, dan hukum yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dari lembaga negara. Suatu organisasi baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, untuk mencapai suatu tujuan perlu adanya unsur-unsur yang mendukung jalannya operasional organisasi. Salah satu unsur yang menunjang berhasilnya tujuan tersebut adalah manusia yang merupakan sumber daya yang paling berharga dan terpenting yang ada dalam lingkungan organisasi. Budaya organisasi merupakan seperangkat nilai-nilai kepercayaan dan prinsip-prinsip yang dianut oleh suatu organisasi yang mendasari sistem manajemen yang berlaku didalamnya dan dijadikan pedoman perilaku bagi anggota organisasi. Budaya organisasi yang kuat memberikan para pegawai suatu pemahaman yang jelas dari tugas-tugas yang diberikan oleh suatu organisasi,mempunyai pengaruh yang besar terhadap prilaku anggota-anggotanya. Apabila buadaya organisasi ini telah dijiwai dan dipraktekan dengan kuat oleh setiap pegawai dengan baik sebagai individu maupun sebagai satuan kerja didalam organisasi, maka apa yang diharapkan oleh pegawai maupun stakeholders akan terwujud. Dengan perilaku kerja yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku, maka akan menimbulkan konsistensi yang tinggi terhadap organisasi, sehingga kinerja pegawai pada akhirnya akan meningkat dan hal ini berarti akan meningkatkan pula kinerja dari unit kerja dan pada gilirannya akan meningkatkan kinerja orgnisasi, sehingga organisasi akan dapat terus berkembang dan bertahan untuk waktu yang lama.

Akuntansi Manajemen berperan dalam memberikan informasi kepada manajemen internal perusahaan untuk aktivitas perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

.adminstrasi public meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. 2.administrasi public dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah.hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah. 3.secara global,administrasi public adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah,pengarahan kecakapan,dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya,memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang Yang dimana objek disiplin ilmu administrasi public adalah pelayanan public sehingaa utamanya yang dikaji adalah keberadaan berbagai organisasi public;maka Lloyd D. musolf dan Harold seidman dalam tulisan mereka yang berjudul the blurred boundaries of public administration,melihat kesamaran pada batasan-batasan administrasi public.

DELPI SUSANTI, 2022

Administrasi public merupakan ilmu pengetahuan yang dinamis dan telah mengalami perubahan dan pembaharuan dari waktu ke waktu sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Paradigma yang muncul merupakan sudut pandang ahli tentang perananan dan tantangan Administrasi Publik dalam menjawab masalah yang muncul. Walaupun selalu muncul perdebatan dalam sebuah paradigm akan tetapi secara umum para ahli menilai ada empat perkembangan paradigma administrasi public. Dalam beberapa literature Administrasi Publik dari dalam maupun luar negeri secara umum terdapat empat paradigma yang berkembang dalam Administrasi public yaitu : Old Public Administration (OPA), New Publlic Administration (NPA), New Public Management (NPM), New Public Services (NPS).

Samudra Biru, 2024

Pelayanan publik menjadi sebuah kebutuhan bagi manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Baik secara konvensional maupun digital, pelayanan publik memberikan arti penting dalam membangun keadilan dan kesejahteraan publik. Buku ini memberikan penjabaran dalam menjelaskan pelayanan publik dalam bidang disiplin administrasi publik yang dipadukan dengan sebuah tinajauan dasar dan dinamika global yang ada p a d a saat ini. Banyaknya pendekatan dan teori-teori yang bergeser dalam pelayanan publik menyebabkan berbagai rangkaian tinjauan penting dalam melakukan analisis isu yang berkembang tersebut. Maka dari itu, buku ini berusaha menjawab berbagai tantangan dan dinamika secara global bidang pelayanan publik yang ada dengan membahas mulai dari pengertian secara mendasar, bergagai paradigma sampai dengan berbagar layanan digital yang a d a p a d a hari ini, terkahir buku ini juga menghadirkan berbagai isu-isu menarik yang ada secara modern.

Aldi Junaidi , 2023

Birokrasi adalah Badan atau Organisasi Pemerintahan yang Melaksanakan layanan publik yang profesional, efektif, efisien, dan produktif. Birokrasi mesti melaksanakan tugas sesuai aturan, cepat, tepat, mudah, murah, dan menghasilkan. Sedangkan pengertian birokrasi dari perspektif pemerintahan adalah suatu badan pemerintah yang melaksanakan fungsifungsi manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, resolusi konflik, dll), penetapan kebijakan publik, bersikap netral dan profesional, melaksanakan etika birokrasi dan tata pemerintahan yang baik (transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif).

kebijakan publik dalam hukum administrasi negara , 2019

Reformation on public service management which will lead to the implementation of good governance requires the improvement on the given service quality which in accordance with community needs and desires. In providing public services, the standardized service is one of the most important aspect that must be set, and the authorized bureaucracy must have a transparent and fair responsibility to the public in order to create an excellent service which actually is one of the indicator of good governance and the measurement of the success of regional autonomy implementation. A. Pendahuluan Pergeseran atau perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari Reinventing Government (Kewirausahaan birokrasi), Good governance (Kepemerintahan yang Baik), New Public Management (Manajemen baru publik), ke New Public Service (Pelayanan baru publik), merupakan pergeseran jati diri pemerintahan modern untuk memenuhi tuntutan keinginan dan kebutuhan publik menjadi murah, tepat waktu, puas dan bahagia lahir batin. Dalam kontek tersebut di atas, pertanyaan yang dapat diajukan adalah bagaimana sebaiknya dan sebenarnya pelayanan publik yang perlu diberikan?. Salah satu aspek yang penting untuk diatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah standar pelayanan. Dengan adanya standar pelayanan, akan sangat menjamin akses yang sama dari setiap warga negara dan bangsa di dunia untuk mendapatkan pelayanan dari penyelenggara negara. Standar Pelayanan Minimal (SPM) misalnya, dapat menjadi instrumen bagi penyelenggara negara untuk melindungi warga dan masyaraktnya dimanapun dan kapanpun berada. Karena dengan menetapkan SPM, dapat dijadikan instrumen untuk megetahui standar waktu, biaya dan prosedur serta intrumen untuk mengukur dan mengecek atas hak-hak warga yang dilayani, apakah sesuai standar serta prosedur atau tidak. Bagi pemerintah, dengan SPM dapat pula dijadikan instrumen pembinaan dan pengawasan kepada aparat penyelenggara di tingkat bawah yang merupakan bagian dari ukuran kinerja pegawainya. Selain itu dengan standar pelayanan yang baik, dapat meningkatkan kepastian pelayanan kepada warganya, meningkatkan dan mendorong transformasi birokasi menuju kepemerintahan yang baik serta untuk memberdayakan warga dalam mendapatkan pelayanan publik sesuai hak dan kewajiban warga negara dan bangsa yang sama kondratnya di dunia. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah sekarang ini sudah dapat disebut baik, benar dan prima?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ikutilah uraian berikut ini : 1 Mutroni Heffy, SE.M.Si, adalah widyaiswara Badan Diklat Provinsi Kaltim

PENDAHULUAN Sebagai Negara kesatuan Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang memberikan mandat kepada Presiden sebagaipenyelenggara kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk mengembangkan kebijakan pelayanan yang berlaku secara nasional.Negara memberikan mandat kepada pemerintah pusat untuk mengembangkan standar pelayanan yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia.Namun karena Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang desentralistik maka pengembangan sistem pelayanan publik nasional harus memberikan ruang kepada daerah untuk mengembangkan manajemen pelayanan yang responsif sesuai dengan aspirasi dan dinamika lokal. Berbagai aspek dari sistem pelayanan, seperti struktur kelembagaan dan peran dari masing – masing lembaga pelayanan, standar pelayanan dan problematika yang terjadi dalam pelaksanaannya, serta hak – hak warga untuk berperan serta dalam penyelenggaraan layanan. Mengawali pembahasan semua itu, bab ini terlebih dahulu mengkaji ulang konsep pelayanan publik, yang dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik gagal didefinisikan secara jelas. KONSEP PELAYANAN PUBLIK Pelayanan publik cenderung menjadi konsep yang sering digunakan oleh banyak pihak, baik dari kalangan praktisi maupun ilmuwan, dengan makna yang berbeda-beda. Dalam sejarah perjalanan administrasi publik,pelayanan publik semula dipahami secara sederhana sebagai pelayanan publik semula di pahami secara sederhana sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah.Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah kemudian disebut sebagai pelayanan publik. Literatur terdahulu umumnya menjelaskan bahwa " whatever government does is public service ". Pendapat seperti itu dahulu dapat dimaklumi karena pemerintahan pada saat itu hanya peduli untuk menyelenggarakan pelayanan menjadi barang publik atau pelayanan yang menurut kesepakatan politik dan pertimbangan moral dinilai penting bagi kehidupan warganya.Namun ketika telah terjadi perubahan peran pemerintahan dan non-pemerintahan dalam penyelenggaraan layanan yang menjadi hajat hidup orang banyak dalam era sekarang ini maka definisi pelayanan publik seperti yang telah disebutkan di atas perlu dipikirkan kembali. Munculnya gerakan new public management(NPM) di negara-negara maju telah menimbulkan tekanan terhadap praktik penyelenggaraan publik di Negara-negara tersebut. Keinginan untuk melakukan transpormasi praktik manajemen pelayanan publik dengan mengadopsi nilai-nilai yang selama ini berkembang di sector bisnis, seperti entrepreneursbip, kepedulian kepada pengguna, serta orientasi pada revenue-generating dan penghasilan, telah mendorong telah jadinya perubahan yang sangat berarti dalam praktik pelayanan publik Untuk mengembangkan semangat dan nilai – nilai kewirausahaan, manajer disektor publik dituntut untuk merubah pola pikir dari yang semula sebagai manajer birokrasi pemerintah menjadi wirausaha.Seorang manajer birokrasi sekarang ini dituntut tidak hanya melayani warganya dengan menghabiskan anggaran pemerintah, tetapi apabila memungkinkan juga mencari sumber penerimaan dan penghasilan bagi pemerintah.Dalam situasi tertentu, manajer birokrasi pemerintah dapat melayani warganya sekaligus memberikan konstribusi terhadap sumber penerimaan bagi pemerintah melalui pelayanan yang mereka selenggarakan itu.Pelayanan publik yang dahulunya lebih banyak merupakan domain pemerintah untuk melayani warganya menjadi bergeser bukan hanya ranah pelayanan tetapi juga menjadi komoditas yang dapat dijual kepada warganya.Manajer pelayanan publik dapat melayani warganya sekaligus mencari sumber penerimaan bagi pemerintah. Melihat adanya pergeseran peran pemerintah, korporasi, dan satuan sosial ekonomi lainnya dalam penyelenggaraan layanan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat maka mendefinisikan pelayanan publik sebagai pelayanan pemerintah menjadi tidak lagi tepat dan dapat menyesatkan.Definisi seperti itu cenderung menyederhanakan persoalan karena

This research which in entitled the implementation of slum areas management strategy at Kemang Agung Kertapati District Palembang. The phenomenon happened that, urban population growth rapidly, inability of societies economically, and floating swamp housing. The aim of this research was to know the implementation of slum areas management strategy at Kemang Agung Kertapati District Palembang. The method used descriptive qualitative. The data were obtained by conducting interviews, literatures, and observation. Based on the analysis and research on the spot, the writer can conclude that the implementation of slum areas management strategy at Kemang Agung Kertapati District Palembang has not been running optimally, because in implementing made procedures to manage slum areas there were procedures which not be implemented. Although in order to fulfillment of the characteristics development programs and budgets have been made in accordance with well defined characteristics. The advice was given to this research were: (1) Department of Public Works Cipta Karya and Housing Settlements Palembang should provide the competence human resources, (2) Department of Public Works Cipta Karya and Housing Settlements Palembang should socialize to the societies toward slum areas managing programs that would be implemented, (3) Department of Public Works Cipta Karya and Housing Settlements Palembang should to make Standard Operational Procedure of slum areas management strategy, (4) Department of Public Works Cipta Karya and Housing Settlements Palembang should reactivate the media publication website activities, (5) Department of Public Works Cipta Karya and Housing Settlements Palembang should maintains cooperation with departments and government institutions in Palembang, (6) Department of Public Works Cipta Karya and Housing Settlements Palembang should provide facilities and infrastructures in order to mobility access will be running well.