Desentralisasi Oligarki dan Korupsi Pasca Reformasi di Indonesia

This paper examines the link between decentralisation, political dynasty and poverty in Indonesia. Data come from Indonesia Social Economic Survey 2013 and official statistics. Multilevel modelling is used to test whether people live in districts with political dynasty are poorer compared to other districts without political dynasty. The results show people live in districts with political dynasty are significantly poorer and it robust with other individual and district characteristics. The results highlight the detrimental effect of political dynasty on poverty in Indonesia and therefore policy makers should aware of the danger of political dynasty which can impede decentralisation in reducing poverty.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb, 2013

In general, corruption is the use of public office position for personal gain. Indonesia is one of the countries that often becomes laboratories for research about corruption. Decentralization brings corruption which was centralized previously into being spreaded to some areas. Many researchers are trying to find the determinants of economic corruption from an economic standpoint. This study aims to explore the economic determinants of corruption in 12 provincial capital of Indonesia in 2004, 2006, 2008, and 2010. Variables argued to be determinants of corruption in this study are the GDP per capita, economic growth, government expenditure, and tax. The analysis technique used is the Tobit regression using panel data. The results show that the GDP per capita and economic growth affect negatively and significant on the probability level of corruption. Meanwhile, government spending and taxes do not affect the probability of corruption. The higher level of GDP per capita and economic growth are do not guarantee that the level of corruption will be reduced. Corruption is latent, making it difficult to determine the cause, if only seen from the figures. Further research is needed both theoretically and empirically to analyse the determinants for corruption in the era of decentralization in Indonesia..

Perilaku korusi elite politik sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Praktik korupsi itu semakin memuncak dari segi skala, kecanggihan, dan dampak kerusakannya di bawah rezim Orde Baru. Kemudian, korupsi semakin terdesentralisasi di era reformasi. Saat ini terdapat kesepakatan meluas bahwa korupsi telah menjadi salah satu problem global dan etis yang paling mendesak. Berbagai kerugian ekonomi, politik, budaya yang nyata, ditambah dengan rusaknya mentalitas anak bangsa, tak bisa dipisahkan dari fenomena korupsi yang sudah membudaya. Perilaku korupsi di kalangan elite politik sendiri bukanlah fenomena baru di Indonesia. Bahkan jika dirunut, perilaku korupsi sebagai suatu fenomena sosial dan budaya sudah ada pada zaman pra-kolonial, saat keberadaan kerajaan-kerajaan di Nusantara, dan zaman kolonial Hindia Belanda di Nusantara. Sebelum berdirinya Republik Indonesia, budaya atau tradisi korupsi sudah mewarnai kehidupan elite politik kerajaan-kerajaan di Nusantara, yang berkonflik di antara sesama mereka karena motif perebutan kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Perebutan kekuasaan di Kerajaan Singosari berlangsung sampai tujuh keturunan, mulai dari Anusopati, Tohjoyo, Ranggawuni, Mahesa Wongateleng, dan seterusnya. Kerajaan Majapahit, Demak, Banten, juga mengalami sejumlah pemberontakan. Dalam kasus Banten, Sultan Haji bahkan merebut tahta dari ayahnya sendiri, Sultan Ageng Tirtayasa. Perilaku korupsi merupakan gejala yang berakar pada watak dan perilaku para pembesar pada zaman kerajaan di Nusantara. Perpecahan dalam tubuh kerajaan atau pemberontakan memperebutkan tahta kerajaan, yang melibatkan

Tika M.Simanjuntak, 2023

Tugas Besar II Perekonomian Indonesia

Fenomena Politik yang terjadi dalam dunia politik di Indonesia saat ini membuat suatu skema bahwa semua lembaga negara sudah berhasil dikuasai oleh penguasa, bahkan lembaga legislatif pun sebagai wakil rakyat tidak menutup kemungkinan dalam perjalanannya nanti tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat sebagai mana mestinya. Sebagai pemenang pemilu pilpres 2019 Bapak Presiden Joko Widodo membuat kaget publik tanah air dengan mengangkat rivalnya yaitu Bapak Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan dalam kabinet pemerintahannya. Terpilihnya bapak Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan Republik Indonesia sangatlah mengagetkan, kita dapat melihat fenomena politik yang terjadi saat ini bahwa kelompok oposisi khususnya sebagai kekuatan penyeimbang sudah bergabung dalam pemerintahan dalam hal ini dikhawatirkan akan menciptakan sebuah sistem oligarki. 1.2 TUJUAN Mengapa akhirnya hal ini menjadi menarik untuk dibahas, dalam fenomena Politik yang terjadi saat ini. Fenomena yang terjadi terbilang langka dimana seorang lawan politik yang juga sebagai kelompok oposisi bergabung dalam satu pemerintahan, mungkin yang terjadi saat ini adalah yang pertama kalinya dalam dunia politik di Indonesia bahkan mungkin di seluruh belahan dunia lainnya.

Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2019

Since the emergence of Indonesian reforms, Education sector has become an issue which is widelly discussed by many people. This issue ranks at the top, along with the issues of economic welfare and health. Some people said education in Indonesia is lagging behind. This is the condition that demands encouragement to the government to be more serious in paying attention to the expansion of access and quality improvement in education. This study attempts to deeply grasp the problem of decentralization in education in the regions. Since regional autonomy is enacted, education is one of the matters whose authorities are delegated by the central government to local governments. The results of this study describe the decentralization of education has not had an impact on the expansion of access and improving the quality of education. This phenomenon occurs for two reasons. First, decentralization has broaden a space for local elites to make a corruption problem. Decentralization that actually should be utilized to provide educational services, has been diverted into the condition in which State Expenditure Budget (APBN) funds are robbed. Secondly, the decentralization of education has not yet touched on the substance of education itself, due to the strength of the political grip of the rulers at the local level. Due to elite political clutches, the role of educational institutions both schools and educational quality assurance institutions in the region to be less effective. ABSTRAK Sejak reformasi bergulir, isu Pendidikan menjadi perbincangan hampir di semua segmen masyarakat. Isu ini menempati urutan teratas, sejajar dengan isu kesejahteraan ekonomi dan kesehatan. Banyak kalangan menilai, pendidikan di negara Indonesia tertinggal. Kondisi inilah yang menuntut adanya dorongan kepada pemerintah agar lebih serius dalam memerhatikan perluasan akses dan peningkatan mutu di dunia Pendidikan. Studi ini menggali lebih dalam problem desentralisasi pendidikan di daerah. Sejak otonomi daerah diberlakukan, pendidikan merupakan salah satu urusan yang wewenangnya dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hasil kajian ini menguraikan desentralisasi pendidikan belum memberikan dampak terhadap perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Fenomena ini terjadi karena dua alasan. Pertama, desentralisasi telah menjadi

Krisis ekonomi dewasa ini telah membawa kita pada titik yang terburuk selama lebih dari 30 tahun. Dewasa ini kita menghadapi permasalahan yang bertumpuk-tumpuk. Ekonomi kita mengalami kontraksi yang besar dengan laju inflasi yang tinggi. Nilai tukar Rupiah jatuh, suku bunga tinggi. Pengaruh kemarau yang berkepanjangan pada tahun 1997, berdampak negatif pada produksi bahan makanan, yang pada gilirannya kita harus mengimpor beberapa jenis bahan makanan dalam jumlah yang cukup besar. Kegiatan produksi tersendat-sendat dan ekspor hasil industri manufaktur menghadapi berbagai hambatan, antara lain, oleh karena kesulitan untuk mengimpor bahan baku dan suku cadang. Sebabnya oleh karena hilangnya kepercayaan kepada perbankan nasional. Bank-bank dan perusahaan-perusahaan kita menghadapi masalah hutang yang berat baik di dalam maupun di luar negeri. Banyak industri telah mengurangi kegiatannya, bahkan ada yang telah menghentikannya. Oleh karena itu telah terjadi pemutusan hubungan kerja yang pada gilirannya telah menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran. Peningkatan jumlah pengangguran yang berlangsung bersamaan dengan meningkatnya laju inflasi telah mengakibatkan jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yang sangat besar. Sementara itu kontraksi dalam kegiatan ekonomi dan anjloknya harga migas di satu pihak dihadapkan dengan upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap penduduk berpendapatan rendah di lain pihak pada gilirannya telah menyebabkan meningkatnya defisit dalam APBN. Tingkat kepercayaan (confidence) masyarakat yang masih rendah, tercermin pada kurs Rupiah yang belum stabil, walaupun selama bulan Agustus 1998 terlihat adanya kecenderungan makin menguatnya Rupiah, berkonsekuensi terhadap peningkatan harga-harga serta terhambatnya kegiatan produksi dan investasi di dalam negeri.

2016

Abstrak Citra dan wibawa pemerintahan yang efektif tercermin dari profil pemerintahan yang efektif dan kompeten. Akuntabilitas kinerja PNS dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya perlu terus diaktualisasikan. Sebab, perspektif administrasi publik modern menekankan pentingnya dimensi profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan peran sebagai public servant . Era dan semangat reformasi belum mampu mengangkat birokrasi yang lebih profesional, mumpuni dan berkarakter “the spirit of publicness” . Pelayanan publik yang adil, profesional dan memenuhi aspek-aspek kualitas dan kepuasan layanan merupakan hakiki cerminan kinerja aparatur pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Undang-undang RI No. 26 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Intinya menjelaskan bahwa negara berkewajiban melayani warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan keburuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Masyarakat sangat mendambakan perubahan yang ...

Perjalanan sejarah Orde Baru yang panjang, Indonesia dapat melaksanakan pembangunan dan mendapat kepercayaan dari dalam maupun luar negeri. Rakyat Indonesia yang menderita sejak tahun 1960-an dapat meningkat kesejahteraannya. Akan tetapi keberhasilan pembangunan pada waktu itu tidak merata karena terjadi kesenjangan sosial ekonomi yang mencolok antara si kaya dan si miskin. Bahkan Orde Baru ingin mempertahankan kekuasaannya terus menerus dengan berbagai cara.

Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)

Penelitian ini bertujuan mengkritisi desentralisasi fiskal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kritis dengan metode telaah literatur. Hasil telaah literatur menujukkan bahwa tujuan desentralisasi fiskal adalah: 1) mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, 2) menghilangkan kesenjangan vertikal dan horizontal, 3) menumbuhkembangkan demokratisasi, dan 4) menumbuhkan efek penyebaran antar daerah. Penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi untuk perbaikan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Perbaikan tersebut terdiri dari perbaikan pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Otonomi Daerah.

GLOBAL INSIGHT JOURNAL

Penulisan ini menguraikan mengenai terkait fenomena demokrasi di Indonesia. Memasuki Orde Baru, demokrasi menemukan momentumnya, perguliran ideology politik terjadi dari otoritarianisme, ke demokrasi, Meski demikian, beberapa penyakit pada masa sebelumnya justru muncul dalam bentuknya yang baru dimasa kini Penyakit tersebut masih terait KKN (Korpusi, Kolusi, dan Nepotisme) yang terbalut dalam berbagai isu semacam desentralisasi dan demokratisasi. Artikel ini bertujuan untuk mengurai permasalahan dan pertautan antara fenomena neo-KKN dan demokratisasi di Indonesia dalam pendekatan Oligarki. Oligarki adalah merupakan sistem politik dimana pihak yang memerintah terdiri atas sejumlah orang atau sekelompok orang (kelompok elit). Sekelompok elit tersebut dalam menjalankan pemerintahan selalu menggunakan segala cara agar rakyat dapat dikendalikan dan dikuasainya. Sistem ini disebut juga pemerintahan dari atas yakni Negara dijadikan alat untuk mencapai tujuan kelompok elit, sehingga tujuan yang menyangkut kesejahteraan rakyat, keadilan, dan kemerdekaan perorangan biasanya tidak dapat (sulit). Dengan menggunakan perspektif Mark E. Warren, relasi generik antara korupsi dan demokrasi akan diuraikan, termasuk beberapa langkah strategis dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Beragamnya sistim demokrasi di Indonesia sejak masa orde lama sampai orde baru yang sedikit banyak telah menyimpang dari cita-cita demokrasi Pancasila. ini yang membuat rakyat bergerak dan tahun 1998 adalah sebagai momentum awal harapan terciptanya demokrasi Pancasila yang berpihak pada rakyat. Gaung Reformasi hingga sekarang nyatanya hingga kini tak mampu mengeliminir penyimpangan-penyimpangan terhadap demokrasi Pancasila. Semua penyimpangan tersebut tak seharusnya terjadi jika kita mampu memahami dengan baik apa makna yang terkandung pada cita-cita demokrasi Pancasila yng dimiliki Indonesia ini B. PEMBAHASAN Reformasi suatu orde untuk melakukan perubahan untuk demokratisasi dalam segala bidang kehidupan, diantara bidang kehidupan yang menjadi sorotan utama adalah dibidang Politik, Ekonomi, Hukum. Perubahan yang terjadi pada era orde reformasi ini adalah dilakukakan secara bertahap, oleh karena konsep reformasi tidak sama dengan konsep revulosi yang berkonotasi suatu perubahan total dan mendasar pada semua sektor atau komponen dalam suatu sistem politik yang mengarah kepada sistem kekerasan. Menurut Hutington bahwa reformasi mengandung suatu arti " perubahan yang mengarah pada persamaan politik Negara, ekonomi lebih merata, perluasan basis partisipasi politik rakyat " Reformasi yang dilaksanakan di Negara kita Indonesia sasaran utamanya adalah suatu upaya meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Indonesia tengah dilanda berbagai masalah yang kompleks. Sistem demokrasi yang seyogyanya menghasilkan masyarakat yang bebas dan sejahtera, tidak terlihat hasilnya, malah kenyataannya bertolak belakang. Berikut ini adalah beberapa fenomena kegagalan demokrasi di Indonesia. 1. Presiden tidak cukup kuat untuk menjalankan kebijakannya. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ini membuat posisi presiden kuat dalam arti sulit untuk digulingkan. Namun, di parlemen tidak terdapat partai yang dominan, termasuk partai yang mengusung pemerintah. Ditambah lagi peran lagislatif yang besar pasca reformasi ini dalam menentukan banyak kebijakan presiden. Dalam memberhentikan menteri misalnya,presiden sulit untuk memberhentikan menteri karena partai yang " mengutus " menteri tersebut akan menarik dukungannya dari pemerintah dan tentunya akan semakin memperlemah pemerintah. Hal ini membuat presiden sulit mengambil langkah kebijakannya dan mudah di-" setir " oleh partai. 2. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat justru di tengah kebebasan demokrasi. Tingkat kesejahteraan menurun setelah reformasi, yang justru saat itulah dimulainya kebebasan berekspresi, berpendapat, dll. Ini aneh mengingat sebenarnya tujuan dari politik adalah kesejahteraan. Demokrasi atau sistem politik lainnya hanyalah sebuah alat. Begitu pula dengan kebebasan dalam alam demokrasi, hanyalah alat untuk mencapai kesejahteraan.

Global South Review

The package of neoliberal reforms involving three main components namely democratization, market liberalization, and the creation of good governance, has often adopted by a number of developing countries in order to overcome their prolonged political and economic crises. The policies which are often promoted by international donor agencies have been expected to streamline the transformation processes in the developing countries to establish a more powerful, well established and stable countries in economics and politics. However, experiences in developing countries actually showed the opposite trends, where the concept of market structure strengthening and the reduction of state authority in the public sector have often resulted in the widening loopholes and opportunities for more systematic and structured corruption practices.In addition, the democratization agenda has also often facilitated the old groups of interests to get back to control of the reformed political system leading...

2013

The regional autonomy in Indonesia gives the implication to the shift of authority between the center and local government in many sectors. The regional autonomy also makes the decentralization that related with the local financing management, the economy planning including the local planning and other planning that shifted from the central government to the local government. The study aims to know the effect of fiscal decentralization from the income and spending aspect towards the local economic development in Indonesia (gas and oil nationally). The method analysis in this study is the panel data from 1995-2000 and 2001-2004.The result shows that before decentralization on the year of 1995-2000, the fiscal decentralization whether from income or spending aspect has negative influence to the economy growth. Coming into decentralization from 2001-2004, the fiscal decentralization on supporting the economy development, whether from government income or spending is increasing. But the...