Program-kerja-bid-kur

Sekolah ( PKS ) Bidang Kurikulum adalah merupakan suatu rancangan yang sengaja disusun, berisi berbagai kegiatan ayang akan dilakukan dalam proses pembelajaran, baik kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler pada SMP Negeri 3 Saketi Kabupaten Pandeglang Tahun Pelajaran 2013/2014. Program Kerja ini selain mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diterapkan untuk siswa Kelas VII,VIII maupun IX. Penyusunan Program Kerja Bidang Kurikulum merupakan upaya penting dan sangat strategis, sebab bidang kurikulum secara langsung terkait dengan proses pendidikan (pembelajaran) sebagai bagian terpenting dari keberadaan suatu sekolah. Maksud disusunnya Program

Sebagai konsekuensi terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka setiap satuan pendidikan dalam penyelenggaraannya memenuhi standar minimal harus pendidikan yaitu : 1. Standar isi 2. Standar kompetensi lulusan 3. Standar proses 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan 5. Standar sarana dan prasarana 6. Standar pengelolaan 7. Standar pembiayaan 8. Standar penilaian pendidikan Satuan pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah dalam menyusun rencana kerja sekolah, administrasi dan keuangan belum standar dengan Peraturan Menteri nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan. Untuk melaksanakan pembelajaran satuan pendidikan terlebih dahulu menyusun kurikulum satuan pendidikan, kenyataan di beberapa satuan pendidikan masih ada yang belum menyusun kurikulum tersebut terstandar peraturan menteri nomor 68 tentang standar isi dan Peraturan Menteri nomor 34 tentang standar kelulusan bagi satuan pendidikan yang telah menyusun kurikulum belum semua mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi dan karakteristik sekolah dan peserta didik. Dalam proses pembelajaran masih banyak guru yang melaksanakan pembelajaran di kelas secara tradisional / konvensional yaitu pembelajaran yang masih berpusat pada guru, materi belum diimplementasikan dalam kehidupan sehari -hari dan belum dikaitkan dengan membangun minat baca, menulis dan dalam inti pembelajaran belum mencerminkan tahap ekplorasi, elaborasi dan konfirmasi sehingga pelaksanaan pembelajaran belum berstandar dengan Peraturan Menteri nomor 41 tahun 2007. Untuk kelancaran pengelolaan pendidikan, satuan pendidikan belum menyediakan sarana dan prasarana yang terstandar, pengelolaan pendidikan belum berjalan sesuai standar yang diharapkan.

Setiap organisasi memiliki program kerja sebagai acuan pergerakan organisasi untuk mencapai tujuan

Data dari BPS menunjukan fakta bahwa agustus tahun 2013 jumlah angkatan kerja di indonesia mencapai 118,2 juta orang. Pengangguran 7, 39 juta orang. Jumlah penduduk usia kerja diindonesia 176, 7 juta orang. Yang aktif bekerja 118,2 juta sedangkan 58,5 5 juta orang sama sekali tidak aktif. Penambahan 140 ribu penambahan tenaga kerja baru setiap tahunnya. Data BPS pada bulan november tercatat ada 610 ribu pengangguran dari kalangan lulusan universitas. 190 ribu lulusan pendidikan diploma I/II/III dan 420 ribu orang dari lulusan strata 1 universitas. Pertanyaan yang cukup menggelitik adalah seberapa besar persentase penerimaan lulusan perguruan tinggi dari setiap universitas yang dapat diterima kerja dalam masa tunggu 1 tahun dengan banyak jumlah angkatan kerja terutama lulusan sarjana di tiap tahunnya? Berkenaan dengan data tersebut sebagai lembaga penyedia jasa pendidikan perlu untuk menjawab peluang dan tantangan tersebut baik secara keorganisasian internal maupun lingkungan eksternal lembaga. Internalisasi lembaga perlu mendorong dirinya untuk bisa dapat berkompetisi dengan universitas lain dan penyedia jasa lembaga pendidikan lainnya. Internalisasi organisasi universitas tidak bisa terlepas begitu saja dengan pemerintah dalam hal ini kementrian pendidikan dan kebudayaan. Efektivitas dan qualitas peningkatan mutu pendidikan menjadi sorotan utama pemerintah melalui Dikti, kopertis dan Ban PT. Peraturan pemerintah dalam undang-undang no. 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi jelas mengatakan bahwa setiap universitas harus terakreditasi jika tidak maka akan dinyatakan sebagai lembaga pendidikan yang ilegal. Standar akreditasi merupakan tolok ukur yang harus dipenuhi oleh institusi perguruan tinggi, yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan institusi. Suatu standar akreditasi terdiri atas beberapa elemen penilaian (parameter/indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan kinerja perguruan tinggi yang bersangkutan. Standar akreditasi institusi perguruan tinggi terdiri atas tujuh poin, salah satunya adalah standar 3 yang berkenaan dengan Mahasiswa dan Lulusan. Komponen penilaiannya adalah mulai dari penerimaan mahasiswa baru, profil mahasiswa, masa tunggu lulusan dan perhimpunan alumni universitas. Dari hal tersebutlah mendorong UP 45 yogyakarta melakukan beberapa upaya peningkatan kualitas pelayanan dan upaya untuk memperkuat kompetensi mahasiswa. Diantara program-program tersebut adalah Smart Student Care, Roadshow, Beasiswa serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung terciptanya kualitas peningkatan pelayanan mutu mahasiswa. Upaya peningkatan tersebut dirasa masih kurang memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan komptensi mahasiswa sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada saat ini. kondisi ini diperkuat oleh data bahwa jumlah pengangguran sarjana saat ini mencapai 420 ribu orang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya dikarenakan para penyedia lowongan pekerjaan juga lebih selektif dalam mencari tenaga kerja untuk menunjang efektifitas kinerja perusahaan mereka. Oleh karena itulah maka melalui rapat pimpinan diputuskan bahwa wakil rektor 1 bidang kemahasiswaan diberikan mandat untuk mendesain sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan komptensi keahlian mahasiswa sesuai dengan profil pasar kerja juga sebagai pembeda

Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. Perkembangan dan perubahan secara terus menerus ini menuntut perlunya perbaikan sistem pendidikan nasional termasuk penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tersebut.

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa suatu perencanaan maka proses pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu perencanaan memiliki tahapan paling penting dari fungsi manajemen itu sendiri, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis. Dalam era globalisasi ini, perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis dan bukan hanya pada intuisi dan firasat Adapun tujuan disusunnya program kerja pada sebuah organisasi adalah untuk :

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 29/1990 tentang Pendidikan Menengah, pasal 27 ayat 1, dikatakan bahwa " Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkuyngan, dan merencanakan masa depan."Bimbingan dalam rangka menemukan pribadi, mengandung makna bahwa guru pembimbing seyogyanya mampu memfasilitasi siswa agar dengan keinginan dan kemampuannya dapat mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri serta menerimanya secara positif dan dinamis sebagai modal pengembangan diri lebih lanjut. Tumbuhnya keinginan siswa untuk mengenal kekuatan dan kelemahan diri menjadi sangat penting, karena hal itu menunjukkan adanya motivasi dari dalam diri siswa dan bukan keinginan atau bahkan paksaan dari guru pembimbing atau dari pihak lain. Persoalannya adalah fasiltas apa yang selama ini sudah diberikan guru pembimbing agar siswa mampu menemukan kelemahan dan kekurangan dirinya, serta apakah fasilitas yang diberikan itu sudah mampu dilaksanakan secara optimal?.