Pengaruh Konflik Terhadap Pembangunan Pendidikan Di Aceh

2019

The roots of the conflict in Aceh have been seen since the days of the feodal. Conflicts in Aceh not only occur with the central government, but Aceh has internal conflicts within the government. The reign of Sultan Iskandar Muda has divided the Aceh region into two groups, Uleebalang and Ulama. Allegedly the two groups already have a relationship that is not harmonious. Entering the period of Indonesian independence, the conflict in Aceh could not be resolved despite several peace compromise actions. Aceh's internal conflicts during independence occurred between Islamic groups and secular groups related to the Aceh government system. In addition to these internal conflicts, Aceh also has conflicts with the central government. The Acehnese feel that the central government is not paying attention to their well-being, causing a lot of poverty. Efforts to resolve conflicts in Aceh with the central government have been carried out by granting regional autonomy and political autonomy...

2015

Kajian ini dilakukan untuk menganalisis usaha-usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Aceh bagi mewujudkan perdamaian positif berterusan di Aceh, khususnya usaha-usaha yang menyumbang kepada transformasi struktur dan budaya. Kedua-dua faktor ini boleh memberi kesan kepada perubahan sistem politik, ekonomi dan sosial bagi menjamin keperluan masyarakat Aceh dapat dipenuhi secara baik dan adil. Persoalan utama yang ditimbulkan oleh kajian ini adalah samada usaha-usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Aceh telah dapat menyumbang kepada proses transformasi ini dan seterusnya kepada pembentukan perdamaian positif yang berterusan di Aceh. Penyelidikan ini menggunakan kaedah kualitatif. Data primer diperoleh melalui pemerhatian dan temu bual dengan pihak-pihak yang relevan dalam proses transformasi ini. Manakala data sekunder pula diperoleh menerusi buku-buku, hasil kajian, maklumat media, dan dokumen-dokumen yang berhubung-kait. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan induktif dengan model in...

Sebuah makalah sebgai referensi

MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, 2016

Tulisan ini menganalisis penyelesaian konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia melalui nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Helsinki yang berimplikasi terhadap pergantian undang-undang bagi Aceh. Beberapa studi yang telah ada, menyatakan MoU Helsinki sebagai win-win solution telah berjalan dengan baik dan memberi peluang lebih baik bagi mengakhiri konflik separatis di Aceh. Akan tetapi, tulisan ini menunjukkan bahwa MoU Helsinki hanya membawa perdamaian negatif kepada Aceh, karena pelaksanaanya melalui undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) telah mereduksi otoritas pemerintah daerah Aceh untuk mengatur dirinya dan tidak mentranformasikan struktur dan hubungan pemerintah daerah Aceh dan Pemerintah Indonesia menjadi hubungan yang seimbang, walaupun UUPA telah memberi peluang bagi pembangunan ekonomi dan sosial politik di Aceh. Perjanjian damai (MoU Helsinki) dan UUPA telah dijalankan dan menghasilkan kompromi serta konsensus dalam sosio-politik di Aceh. Tulisan ini didasarkan pada kajian dengan menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder.

Paska konflik, Aceh memulai agenda baru dengan transisi konflik. Peralihan ini dibungkus dengan semangat menuju/atau beradaptasi dengan konsep demokrasi. Berbagai perangkat pemerintahan disusun dengan asas keistimewaan, kekhususan dan kebutuhan. Tujuannya adalah bertransformasi dari kondisi negative peace (ketiadaan kekerasan) kepada positive peace (perdamaian pada seluruh lapisan masyarakat). Hal ini melihat bahwa demokrasi dapat menumbuhkembangkan budaya civic dan mempertebal modal social dalam masyarakat Aceh sehingga mencerdaskan masyarakat yang akhirnya berkontribusi mencegah lahirnya konflik kembali. Demokrasi memiliki beragam intepretasi. Benar, ia adalah konsep yang dipopulerkan oleh akademisi barat, namun secara filosofis, ianya telah berkembang dalam berbagai institusi masyarakat klasik. Sehingga jangan harap praktik demokrasi adalah seragam, bukan hanya dalam konteks antar negara saja namun juga antar daerah atau rezim di dalam negara, termasuk Aceh.

Ta’dib : Jurnal Pendidikan Islam, 2018

Perbincangan seputar konflik di lembaga pendidikan Islam seringkali dihadapkan dengan polemik, ada yang mendukung dan menolak. Polemik ini muncul karena dampak ganda konflik yang bisa destruktif dan konstruktif, bahkan produktif. Studi ini dilakukan untuk memberi pemahaman kepada Sumber Daya Insani (SDI) di lembaga pendidikan Islam bahwa konflik tidak selamanya berdampak negatif, tetapi bisa juga positif, selama dikelola dengan baik. Dengan metode deskriptif-analitis dan disandingkan kasus-kasus sehari-hari, studi ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi SDI maupun pimpinan untuk memahami, mendiagnosa, menilai dan menyelesaikan konflik di lembaga pendidikan Islam. SDI atau pimpinan akan dapat melakukan hal-hal itu jika memiliki keterampilan dalam memahami situasi dan mengelola konflik yang baik. Dengan keterampilan itu maka SDI di lembaga pendidikan Islam diharapkan tidak lagi apatis atau antipati terhadap setiap perselisihan dan percekcokan. Sebab konflik merupakan bagian dari proses untuk mendinamisasikan iklim lembaga pendidikan Islam agar tidak selalu terjebak pada kerja-kerja rutinan, teknis dan administratif

Perubahan yang sangat cepat di lingkungan merupakan elemen baru dalam manajemen sehingga dapat menghadapinya dengan kecemasan atau kekhawatiran karena tidak siap bekerja di lingkungan baru sementara itu tuntutan dalam pelayanan menjadi lebih tinggi dan kompleks. Peran pemimpin menjadi penting karena harus mampu mengatasi permasalahan atau konflik yang ada sehingga dapat memberikan lingkungan yang kondusif demi tercapainya suatu pelayanan yang baik. Konflik didefinisikan sebagai suatu relasi-relasi psikologis yang antagonis, berkaitan dengan tujuan-tujuan yang tidak bisa disesuaikan, interes-interes eksklusif yang tidak bisa dipertemukan, sikap-sikap emosional yang bermusuhan, dan struktur-struktur nilai yang berbeda. Konflik merupakan interaksi yang antagonis, mencakup tingkah laku lahiriah yang tampak jelas, mulai dari bentuk-bentuk perlawanan halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung; sampai pada bentuk perlawanan terbuka. Untuk dapat mencapai kepemimpinan yang efektif harus dilakukan kegiatan penugasan dan memberikan pengarahan, bimbingan, mendorong kerjasama dan partisipasi, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan, observasi dan supervisi serta evaluasi dari hasil penampilan kerja. Kepemimpinan dalam organisasi diarahkan untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya, agar mau berbuat seperti yang diharapkan ataupun diarahkan oleh orang yang memimpinnya dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, meminimalisir dan mengelola konflik untuk mencapai tujuan bersama. Karena suatu konflik jika dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian dapat menggangu kekompakan suatu organisasi, dan dapat menurunkan kinerja organisasi. Oleh karena itu, keahlian untuk mengelola suatu konflik sangat diperlukan bagi setiap pemimpin atau manajer organisasi.

undang-undang tambang, 2019

konflik yang terjadi dalam perebutan lahan pertambangan serta penyelesaiannya