Kesesuaian Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
Andi Leny SusyantyMedia Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Sign up for access to the world's latest research
checkGet notified about relevant papers
checkSave papers to use in your research
checkJoin the discussion with peers
checkTrack your impact
Abstract
Pharmaceutical services have been gradually applied in primary health services both in terms of pharmaceutical management and clinical pharmacy services. In order to support the implementation, the standard has been amended several times, resulting Permenkes Number 74 of 2016 Concerning the Pharmaceutical Services Standard in Public Health Centre (puskesmas) as the most updated one. This study aimed to determine the suitability of the implementation of pharmaceutical service standards in the management of medicine and clinical pharmacy at the puskesmas. The cross-sectional research design was conducted in February-November 2017. The selection of provincial locations was carried out purposively. Data collection tools were questionnaires and a list of standard pharmacy services at the puskesmas. Data were analyzed descriptively. The results showed that 54.5% of the puskesmas did not have pharmacists as the responsible person and only 18.2% of the puskesmas had sufficient pharmacist an...
Key takeaways
- Studi ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan butir-butir standar pelayanan kefarmasian dalam pengelolaan obat serta pelayanan farmasi klinik oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian di puskesmas.
- Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kegiatan pengelolaan obat di puskesmas dengan apoteker masih dilakukan oleh TTK atau tenaga non kefarmasian.
- 17, Pada penelitian ini, sebagian besar pelayanan farmasi klinik yang belum dilakukan pada puskesmas yang sudah memiliki apoteker adalah visite di puskesmas perawatan, monitoring efek samping obat, pemantauan terapi obat, dan evaluasi penggunaan obat.
- Kegiatan pengelolaan obat yang komprehensif sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas sudah diterapkan di 96,7% puskesmas yang memiliki apoteker, namun hanya 76,7% puskesmas yang apotekernya melakukan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan obat di puskesmas.
- Perlu dilakukan upaya peningkatan kompetensi terutama dalam hal pelayanan farmasi klinik bagi apoteker di puskesmas.
Related papers
Gambaran Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas X Kota Magelang
Jurnal Farmasi Sains dan Praktis, 2017
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penerapan pelayanan kefarmasian yang ada di Puskesmas, berdasarkan pada Pedoman Pelayanan Kefarmasian tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 di Puskesmas Magelang. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, dengan menggunakan metode cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggung jawab kamar obat di Puskesmas cukup baik dengan persentase sebesar 50%, penunjang pelayanan di Puskesmas baik dengan persentase 100%, pelayanan di Puskesmas baik dengan persentase 80,52%, penyerahan obat di Puskesmas cukup baik dengan persentase 68,75%, mutu pelayanan di puskesmas baik dengan presentase 86,7% , sehingga rata-rata pelayanan kefarmasian di Puskesmas X Kota Magelang didapatkan persentase sebesar 71,5% yang berarti pelayanan farmasi di Puskesmas X Kota Magelang baik.
Evaluasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Ponorogo
Journal of Islamic Pharmacy
Public health center is a primary health facility, and pharmacy services support its activities. Periodic monitoring and evaluation of activities are needed to assure the quality of pharmaceutical services. Pharmacy personnels can evaluate pharmaceutical services at the public health center using a guideline published in 2008 by the Directorate of Pharmacy and Community Clinics of the Indonesian Ministry of Health. The purpose of this study was to determine the characteristics, description, and quality of pharmaceutical services at the public health centers in Ponorogo after being evaluated using a list of pharmaceutical services in 2008. This research was an observational survey on all pharmacy personnels and other personnels responsible for the pharmacy room at the public health center in Ponorogo. The analysis of data was using descriptive techniques. The results show that the public health centers were mostly an inpatient center (n=19; 61.3%) and accredited 'madya' (n=22; 71%). Morover, the head of a pharmacy room was dominantly a pharmacy technician (n=24; 77.4%). Pharmaceutical services generally fulfilled the supporting for and quality control indicators. However, several indicators did not fully meet the guideline, including clinical judgements, counseling, and home care. Overall, only three public health centers can be rated "good" in delivering quality pharmaceutical services, whilst the other eight and twenty were rated "moderate" and "less", respectively.
Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Indonesia bahwa Puskesmas sebagai bagian dari Sistem Kesehatan Nasional, sub sistem dari kesehatan yang berada di Kabupaten/kota, propinsi dan Nasional. Sebagai suatu sistem yang harus berjalan, Puskemas dilengkapi dengan organisasi, memiliki Sumberdaya dan program kegiatan pelayanan kesehatan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakt diwilayah kerjanya sampai setinggi-tingginya atau dengan mengambil pengertian dari kesehatan, tujuannya adalah mewujudkan keadaan sehat fisik-jasmani, mental, rohani-spritual dan sosial bagi setiap orang diwilayah kerja Puskesmas agar dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mempermudah pencapaian tujuan ini, Puskesmas dapat bekerja sesuai dengan Visi dan Misi Program Pelayanan Kesehatannya.
Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian Puskesmas Sesuai Permenkes Ri No 74 Tahun 2016 Pada Puskesmas Tingkat Kecamatan DI Wilayah Jakarta Utara
2019
Abstrak Penelitian evaluasi pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas ini dilatarbelakangi adanya peraturan Permenkes RI no.74 tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas berdasarkan Permenkes RI No. 74 Tahun 2016 di Puskesmas Puskesmas yang ada di wilayah Jakarta Utara. Apoteker dan Asisten Apoteker di puskesmas tingkat kecamatan yang berada di wilayah jakarta utara yang menjadi responden dalam penelitian evaluasi pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian puskesmas ini. Penelitian ini menggunakan metode non eksperimental dengan rancangan deskriptif dan instrument dalam penelitian ini berupa kuesioner. Subjek dalam penelitian ini adalah 6 (enam) Puskesmas tingkat kecamatan yang berada dalam wilayah Jakarta Utara yang hanya melayani rawat jalan, tidak melayani rawat inap, dikarenakan pelayanan rawat inap berada di Rumah Sakit Umum Kecamatan yang berada di setiap Kecamatan guna mempermudah...
Penyesuaian Kegiatan Pelayanan Dan Pengelolaan Unit Kerja Rekam Medis Selama Masa Pandemi COVID-19 DI Puskesmas
J-ABDI Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2021
Tenaga kesehatan menjadi ujung tombak pemerintah dalam penanganan kasus covid-19, diantaranya perekam medis dan informasi kesehatan. Perhatian khusus perlu diberikan agar kesehatan mereka dapat terjaga. Masa pandemi menuntut penyesuaian kegiatan pelayanan dan pengelolaan dengan protokol kesehatan sesuai standar. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penyesuaian kegiatan pelayanan dan pengelolaan unit kerja rekam medis selama masa pandemi covid-19. Terdapat perbedaan kegiatan sebelum dan selama pandemi covid-19. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran di Puskesmas Jetis I dan II sudah berjalan dengan lancar. Petugas telah menerapkan protokol kesehatan. Dalam pengelolaan rekam medis sudah melaksanakan protokol kesehatan, namun masih belum optimal, terutama kesesuaian prosedur terhadap pemeliharaan berkas rekam medis. Perbedaan pelayanan pasien selama masa pandemi terdapat pada screening, penggunaan APD, dan pembagian kerja.
Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Tanjung Karang
Lumbung Farmasi: Jurnal Ilmu Kefarmasian, 2021
ABSTRAKPelayanan kefarmasian di puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di bidang kefarmasian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi penerapan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas Tanjung Karang. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, pengambilan data dengan menggunakan pendekatan cross sectional, instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner yang bersumber dari Peraturan Menteri Kesehatan No 74 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Responden dalam penelitian ini adalah petugas farmasi dan pasien rawat jalan di puskesmas Tanjung Karang. Hasil penelitian yaitu kegiatan pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai sebesar 90%, Peralatan dan fasilitas pendukung sebesar 87,5%, pelayanan informasi obat sebesar 100%, dan sumber daya manusia sebesar 100%.Yang menunjukkan bahwa evaluasi penerapan ...
Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian Berdasarkan PMK No 74 Tahun 2016 DI Puskesmas Kota Semarang
Medical sains : jurnal ilmiah kefarmasian, 2023
Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian. Akibat dari pelaksanaan pelayanan kefarmasian yang tidak sesuai standar adalah medication error dan pemakaian obat yang tidak tepat guna, terdapat obat kadaluarsa serta tumpang tindih anggaran. Tujuan riset ini adalah mengetahui tingkat implementasi standar pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP dan pelayanan farmasi klinik berdasarkan PMK No. 74 Tahun 2016 di Puskesmas Kota Semarang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional dengan rancangan cross sectional. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 27 apoteker penanggung jawab di puskesmas yang berada di wilayah Kota Semarang sebagai responden. Responden melakukan pengisian kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian. Jawaban responden dari kuesioner diukur dengan skala Likert. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar pelayanan kefarmasian telah terimplementasikan dengan baik, untuk pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP mendapatkan presentase 98,83% dan pelayanan farmasi klinik mendapatkan persentase 76,16 meskipun untuk MESO dan PTO masuk kategori cukup dan visite kategori kurang. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kota Semarang telah terlaksana sesuai PMK No 74 Tahun 2016 dengan persentase implementasi sebesar 86,49% yang mana termasuk dalam kategori baik.
Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Oebobo Kota Kupang
Jurnal Inovasi Kebijakan, 2020
Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan terpadu untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan obat Kepuasan pasien adalah suatu tingkat kepuasan yang timbul sebagai akibat dari kinerja layanan kesehatan yang diperolehnya, setelah pasien membandingkannya dengan apa yang diharapkannya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian di Puskesmas Oebobo Bulan Maret - April tahun 2018. Jenis penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan rancangan deskriptif (penelitian survey), jenis penelitian purposive sampling dengan menggunakan lembar kuesioner sebagai instrumen penelitian, kemudian dihitung presentase rata-rata tingkat kepuasan pasien dan diklasifikasikan. Analisis data hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap 345 responden maka diperoleh hasil, tingkat kepuasan pasien terhadap variabel kehandalan 84 %, variabel ketanggapan 85 %, variabel keyakinan 86 %,...
Hubungan Kelengkapan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Dengan Kepuasan Pasien DI Puskesmas Melong Asih Kota Cimahi Tahun 2019
Jurnal Ilmu Kesehatan Immanuel, 2020
Sarana dan prasarana dapat diartikan segala sesuatu (baik fisik maupun unag) yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha. Penyelenggaraan Puskesmas memerlukan sarana dan prasarana guna mendukung keberhasilan pelayanan keseahatan. Salah satu indikator keberhasilan pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah kepuasan pelanggan. Nilai hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas Tahun 2018, unsur kelengkapan sarana dan prasarana dibawah target, dan Puskesmas Melong Asih merupakan yang terendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kelengkapan sarana dan prasarana Puskesmas dan hubungan kelengkapan sarana dan prasarana Puskesmas dengan kepuasan pasien di Puskesmas Melong Asih Kota Cimahi. Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan pendekatan crossectional. Sampel penelitian yaitu pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, sebanyak 98 orang. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner, yang telah diuji vailiditas dan reliabi...
Related papers
Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Tenaga Kefarmasian Dalam Melaksanakan Prosedur Pelayanan Kefarmasian DI Puskesmas Kabupaten Indramayu Tahun 2022
Journal of Midwifery Care, 2022
Apoteker Puskesmas dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma Pelayanan Kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Untuk itu kompetensi Apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus agar perubahan paradigma tersebut dapat diimplementasikan. Data Tenaga Kefarmasian yang didayagunakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di Indonesia sebanyak 77.492 orang. Tenaga Kefarmasian di Provinsi Jawa Barat sebanyak 10.937 orang. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan tenaga kefarmasian dalam melaksanakan prosedur pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Indramayu tahun 2022. Jenis penelitian ini analitik deskriptif dengan desain cross sectional (potong lintang). Populasi penelitian ini berjumlah 36 orang dan pengambilan sampel dengan Teknik total sampling. Instrumen penelitian ini mengunakan lembar kuesioner tertutup. Hasil penelitian meunjukan terdapat hubungan antara pendidikan (p = 0,009), status kepegawaian (p = 0,014) dan kepemilikan SIP (p = 0,036) dengan kepatuhan tenaga kefarmasian. Tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin (p = 0,658), masa kerja (p = 0,422) dengan kepatuhan tenaga kefarmasian. Variabel kepemilikan SIP menjadi variabel yang paling dominan yang berhubungan dengan kepatuhan tenaga kefarmasian dengan nilai p = 0,036 dan OR 1,312 (95% CI : 0,177-2,784). Diharapkan tenaga kefarmasian dapat mematuhi setiap prosedur pelayanan kefarmasian sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.
Evaluasi Mutu Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Seluruh Kota Kendari
JURNAL FARMASI DAN ILMU KEFARMASIAN INDONESIA
Pendahuluan: Tujuan evaluasi mutu pelayanan adalah untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan pelayanan kefarmasian dan sebagai dasar perbaikan pelayanan kefarmasian selanjutnya sehingga meningkatkan kualitas hidup pasien. Tujuan: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mutu pelayanan kefarmasian di seluruh Puskesmas di Kota Kendari berdasarkan permenkes nomor 74 tahun 2016. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional yang bersifat deksriptif menggunakan desain cross sectional. Mutu pelayanan yang diukur adalah kepuasan pasien, dimensi waktu pelayanan dan ketersediaan serta pelaksanaan Standar Operational Procedure/SOP. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner kepuasan pasien, pedoman wawancara dan lembar observasi. Parameter penilaian mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas yang digunakan adalah Permenkes no. 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen mutu di Puskesmas, dengan kategori baik yaitu > 8,5, cukup 5,5 – 8,4, dan kategori kurang yaitu < 5,5 yang di...
Hubungan Kepuasan Pasien Dengan Minat Menggunakan pelayanan Kesehatan di Puskesmas
PROFESSIONAL HEALTH JOURNAL
Pelayanan jasa kesehatan yang ada di Puskesmas saat ini menuntut peningkatan mutu. Mutu pelayanan kesehatan sangat terkait dengan kepuasan. Konsumen yang puas akan jasa yang diterimanya akan cenderung menggunakan jasa pelayanan kesehatan dimasa yang akan datang. Tujuan Penelitian untuk mengetahui hubungan tingkat kepuasan pasien dengan minat menggunakan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas Dinoyo-Malang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan rancangan cross sectional. Sampel diambil dari pasien yang berobat di Puskesmas Dinoyo-Malang sebanyak 50 sampel, dengan menggunakan total sampling. Pengambilan data melalui pengisian kuesioner oleh responden. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel distribusi dengan di analisa secara statistik, untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel independen dan dependen. Hasil pengujian dengan =0,05 didapatkan =0,00 dengan koefisien korelasi r =0.480, indikasi ini menunjukkan yang signifikan. Artinya semakin tinggi tingk...
Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian DI Puskesmas Sesuai Permenkes Ri NO.74 Tahun 2016 DI Puskesmas Klari Karawang
Jurnal Buana Farma
Pelayanan kefarmasian di puskesmas merupakan sebuah kegiatan pelayanan bertujuan langsung serta bertanggung jawab terhadap pasien dengan hasil yang pasti untuk meningkatkan kesehatan pasien, Kegiatan ini harus didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasaran yang sesuai dengan standar. Apoteker penting berperan dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas tidak hanya tentang pengadaan obat, tetapi juga Apoteker untuk dapat memberikan pelayanan informasi kepada pasien. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas Klari Karawang sebagai sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observatif, dilakukan dengan cara survei, observasi dan wawancara. Hasil penelitian diperoleh bahwa puskesmas Klari Karawang untuk pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang meliputi aspe...
Pemetaan Fasilitas Kesehatan Pada Puskesmas di Kalimantan Selatan
2017
Puskesmas is one type of health care facilities set by the government to conduct public health efforts so as to achieve the highest level of health. The minimum standard of facilities and infrastructure of Puskesmas are arranged in Permenkes RI No. 75 year 2014 about Community Health Centers. Medical devices is one of aspect that supports the implementation of prevention of disease (preventive) and disease cure (curative). Data about the availability and condition of existing health equipment in each Puskesmas are still not available. The availability of data is needed as the basis for planning and development of Health Center by the Government of South Kalimantan Province. This study aims to: (1) analyzing the suitability of geographic location of Puskesmas, accessibility and availability of public utilities also environmental health management, and (2) mapping the availability of rooms and health equipment at Puskesmas. The analytical methods used are (1) qualitative descriptive ...
Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian Berdasarkan PMK No. 26 Tahun 2020 DI Puskesmas Rawamerta Karawang
Jurnal Buana Farma
Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama (primary health care) yang merupakan pelayanan bersifat pokok (basic health services). Pelayanan kefarmasian di puskesmas sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah kerja puskesmas, sehingga standar pelayanan kefarmasian sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 26 Tahun 2020 hendaknya diterapkan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pelayanan kefarmasian di Puskesmas Rawamerta Karawang berdasarkan PMK No. 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan tehnik observasi dan survey di lapangan. Data yang diperoleh merupakan data primer yang di dapat langsung dari wawancara dan pengamatan yang dilakukan di Puskesmas Rawamerta Karawang tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Puskesmas Rawamerta Karawang secara baik sudah menerapkan PMK No. 26 Tahun 2020 tentan...
Praktik Pelayanan Publik: Puskesmas Sebagai Garda Terdepan Pelayanan Kesehatan
Decision: Jurnal Administrasi Publik, 2019
Artikel ini mendiskusikan pentingnya revitalisasi Puskesmas mengingat peran utamanya sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, artikel ini menemukan bahwa kehadiran lembaga ini sangat diperlukan untuk menyukseskan pembangunan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut lembaga ini perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas. Sementara itu, pemerintah juga harus terus mengadakan perbaikan dan pembangunan infrastruktur berkaitan dengan fasilitas kesehatan secara merata. Adapun untuk menjadikan Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dibutuhkan sinergi dari para pemangku kepentingan terkait dari berbagai tingkatan.
Pengaruh Keberadaan Apoteker terhadap Mutu Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Wilayah Kabupaten Banyumas
Jurnal Kefarmasian Indonesia, 2017
Semakin kompleksnya pelayanan kesehatan khususnya di bidang kefarmasian, menuntut apoteker untuk memberikan orientasinya kepada pasien.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketersediaan, kelengkapan prosedur tetap pelayanan kefarmasian serta mengukur pengaruh keberadaan apoteker terhadap ketersediaan prosedur tetap pelayanan kefarmasian dan mutu pelayanan berdasarkan daftar tilik pelayanan kefarmasian di Puskesmas wilayah Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan merupakan observasional analitik kategorik melalui pendekatan cross sectional. Cara pengumpulan data terbagi menjadi 2 periode, melalui observasi dan wawancara terstruktur terhadap penanggung jawab unit pelayanan farmasi mengenai kegiatan kefarmasian. Hasil penelitian pada periode I menunjukkan sebanyak 24 (63,16%) Puskesmas di wilayah Kabupaten Banyumas tersedia prosedur tetap pelayanan kefarmasian, sedangkan 14 (36,84%) Puskesmas belum tersedia prosedur tetap pelayanan. Pengambilan data pada periode II, dari 39 Puskesmas terdapat 33 (84,61 %) Puskesmas yang memiliki apoteker, 2 (6,06%) Puskesmas dikategorikan bermutu sedang dan 31 (93,94%) dikategorikan bermutu kurang. Dari 6 (15,38%) Puskesmas yang tidak memiliki apoteker dikategorikan bermutu kurang. Pengaruh keberadaan apoteker terhadap ketersediaan prosedur tetap pelayanan kefarmasian memiliki p value 0,363 (p>0,05) dan daftar tilik pelayanan kefarmasian dengan p value 1,00 (p>0,05) di Puskesmas wilayah Kabupaten Banyumas. Kesimpulan pelayanan kefarmasian di Kabupaten Banyumas belum berjalan maksimal. Keberadaan apoteker belum meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas wilayah Kabupaten Banyumas.
Loading Preview
Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.