Peran Stakeholder dalam Perencanaan

Peran Stakeholders dalam pengelolaan sampah, 2015

Salah satu permasalahan sosial yang sering timbul di perkotaan adalah permasalahan sampah. Permasalahan ini terus bertambah seiring meningkatnya jumlah penduduk yang menjadikan semakin banyak aktivitas yang menghasilkan sampah sehingga dalam pengelolaan sampah yang berbasis 3R (Reduce, reuse, recycle) perlu dilakukan. Pengelolaan persampahan tidak dapat dipisahkan dengan adanya peran kelembagaan, pengelolaan sampah pada dasarnya melibatkan stakeholders, stakeholders sendiri terdiri dari masyarakat penghasil sampah, LSM, pihak swasta, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Angkut Sampah Makassar, Angkut Sampah Di Makassar, Pengangkutan Sampah Makassar, Pengangkutan Sampah Di Makassar, Angkat Sampah Di Makassar, Jasa Angkat Sampah Di Makassar, Angkutan Sampah Di Makassar, Buang Sampah Di Makassar, Dimana Buang Sampah Di Makassar, Tempat Buang Sampah Di Makassar, Jasa Buang Puing Di Makassar, Sampah Bangunan Di Kota Makassar, Jasa Sampah Proyek Di Makassar.

2016

Peranan strategis usaha mikro kecil dan menengah masih terkendala lemahnya daya saing produk dan permodalan serta kurangnya manajemen antara stakeholder dengan para pelaku usaha yang saat ini masing-masing stakeholder UMKM masih berjalan terpisah. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keterlibatan stakeholder (lembaga pendidikan, lembaga keuangan, koperasi, dan asosiasi usaha) terhadap kinerja UMKM. Sampel penelitian yaitu 100 UMKM di Kota Bogor dengan klasifikasi 62 pengurus UMKM di bidang kuliner, 21 di bidang fashion , dan 17 di bidang kerajinan dengan menggunakan Proportionate Stratified Random Sampling . Metode yang digunakan ialah metode deskriptif, pendekatan kuantitatif, dan metode verifikatif. Data dianalisis dengan analisis regresi linear berganda, korelasi berganda, dan koefisien determinasi. Simpulan berdasarkan hasil penelitian ialah adanya pengaruh signifikan antara keterlibatan stakeholder (lembaga pendidikan, lembaga keua...

MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan, 2015

Stakeholders are the main actors of development that determine process, result, implementation and evaluation of Development Planning Forum (Musrenbang). This study was aimed to analyze the characteristics of stakeholder relations, aspirations and access to information media with the intensity of stakeholders communication in Musrenbang at the village and urban village level. The study used the sequential mixed methods, that were descriptive analysis, for qualitative method, and explanative quantitative survey methods by employing Pearson corelational analysis. Quantitative data were collected through questionnaires with cluster sampling, Solvin formula, and then stratified sampling. While the qualitative data were collected through literature review, direct observation, analysis of documents, and also interviews. The research took place in Balokang Village, Rejasari Village, Mekarsari Urban village, and Muktisari Urban village in Banjar, West Java.The results showed:the characteris...

Jurnal Kepariwisataan, 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peranstakeholder sebagai “pemain utama” serta kendala-kendala pelibatan mereka dalam pengembangan desa wisata di Bali. Lokasi penelitian dilakukan pada empat kabupaten di Bali, yaitu Kabupaten Bangli, Gianyar, Badung dan Tabanan. Data diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD), dimana narasumber dipilih secara purposive, selain data juga diperoleh melalui studi dokumentasi. Analisis kualitatif dipilih untuk mereduksi, memilah serta menginterpretaskan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan eksekutor hendaknya: (1) mendorong pengembangan desa wisata sesuai potensinya, bukan atas alasan politis dan/atau karena sekadar untuk memperoleh dana bantuan, (2) mengkaji secara konprehensif desa wisata yang akan dikembangkan, (3) menyiapkan perencanaan yang matang dengan mengintegrasikan rencana pembangunan pada tingkat yang lebih tinggi dengan rencana kerja yang disusun masyarakat, (4) memberikan pelatihan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat local dalam pengembangan desa wisata, dan (5) memonitor dan mengevaluasi kegiatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata.Masyarakat hendaknya secara kritis mengembangkan diri dan lingkungannya, serta menerapkan nilai-nilai lokal serta mengedepankan keunikan budaya Bali sebagai kekuatan pengembangan desa wisata, sementara itu pengusaha diharapkan berperan dalam peningkatan kapasitas masyarakat dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat lokal terkait kebutuhan desa wisata, peran akademisi diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam mengidentifikasi permasalahan desa wisata dan mencarikan solusinya, sementara pers dapat menonjolkan fungsi kontrol dan penyebarluasan informasi kepada publik. Kendala utama yang dihadapi dalam pengembangan desa wisata terkait dengan koordinasi antar stakeholders serta belum adanya agent of change yang mampu mengkoordinir peran stakeholders tersebut.

Jurnal Ilmu Teknik dan Komputer

Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dibatasi oleh sumber daya dan waktu untuk mencapai hasil konstruksi dengan standar kualitas baik. Pada setiap tahapan proyek tidak terlepas dari berbagai risiko dan ketidak pastian yang mempengaruhi baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Proyek konstruksi tidak selalu berjalan mulus dan seringkali menghadapi masalah yang terkait dengan pengaruh stakeholders. Pada proyek Grand Batavia memiliki banyak stakeholder yang terlibat baik internal maupun eksternal dan bahwa dalam proyek tersebut mengalami penundaan penyelesaian proyek. Peneliti mengambil parameter dalam kinerja waktu dengan dianalisisnya risiko pada stakeholder dalam suatu proyek sehingga waktu proyek dapat tercapai dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko dan langkah atau tindakan yang tepat risiko pada stakeholder berbasis PMBOK 2013 untuk meningkatkan kinerja waktu proyek pada proyek selanjutnya. Kata Kunci--- Analisis risiko, stakeho...

Bachelor Thesis, 2020

Pertimbangan untuk melaksanakan transformasi sistem energi yang disebabkan adanya ketidakseimbangan penyediaan listrik domestik dan tuntutan terhadap isu perubahan iklim untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mengakibatkan masuknya proposal untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Pembangunan PLTN di Indonesia mengalami kendala, baik dari sisi kebijakan maupun dari sisi kepentingan stakeholder yang saling berinteraksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memberikan deskripsi mengenai apa yang menjadi kepentingan stakeholder dalam rencana pembangunan PLTN dan bagaimana kepentingan stakeholder ini membentuk proses interaksi dalam rencana pembangunan PLTN. Rencana pembangunan PLTN merupakan satu opsi yang hingga kini belum dapat terealisasikan dikarenakan isu ini bermuara pada suatu sistem kompleks bernama kapitalisme dimana di dalamnya terdapat peran dari tangan tidak terlihat (invisible hand) dan tangan terlihat (visible hand) yang saling berkoordinasi satu sama lain.

2020

Today the world's need for infrastructure continues to increase in line with increasing eco - nomic activity. Infrastructure is one of the determinants of the smoothness and acceleration of development. The availability of adequate infrastructure facilities will stimulate development in a region or country. In Indonesia, infrastructure development is a major challenge that must be overcome immediately. The lack of quality of Indonesia's infrastructure is inseparable from funding problems. The government has identified that the provision of infrastructure through the Public Private Partnership (PPP) scheme is an alternative for infrastructure financing that involves the role of business entities. And it cannot be denied that development, especially infrastructure, is closely related to national resilience as is the determination of the Indonesian people to realize the national goals contained in the Preamble to the 1945 Constitution. Keywords: Development, infrastructure, KPB...

Bappeda Provinsi Jambi, 2012

BAPPEDA sebagai salah satu satuan kerja pemerintah dalam bidang perencaan berfungsi melayani masyrakat sehingga upaya peningkatan kualitas layanan harus terus dilakukan. Sebagaiman amanat UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) maka perlu penyusunan indeks kepuasan sebagai tolok ukur penilaian kualitas layanan. Indeks kepuasan merupakan suatu hasil representasi dari skala kepuasan beberapa dimensi yang dibentuk dari beberapa indikator atau atribut atau suatu nilai yang diberikan oleh customer atau stakeholders atas pelayanan yang telah dilakukan. Beberapa kritik terhadap BAPPEDA sejak desentralisasi dan otonomi daerah (destoda) antara lain lebih fokus pada administrasi perencanaan dan seremonial pembangunan daripada kegiatan fungsional perencanaan, tidak responsif dan adaptif terhadap tuntutan baru yang menyertai proses destoda seperti demokratisasi, akuntabilitas publik, pemerintahan bersih, transparansi, partisipasi, kualitas pelayanan publik, dan dianggap tidak banyak melakukan perubahan institusional dan mindset guna merespon pergeseran paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan, serta pola pikir dan cara pandang lama masih cukup kental mewarnai proses formulasi perencanaan pembangunan daerah. Berbagai kritikan yang ada merupakan tantangan untuk melakukan perbaikan dimasa akan datang dan buku indeks kepuasan stakeholder terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah ini merupakan langkah awal bagi BAPPEDA untuk mengidentifkasi dan memperbaiki berbagai kekurangan yang terjadi selama ini. Berangkat dari berbagai kekurangan akan memberi cara yang efektif bagi BAPPEDA untuk melakukan langkah-langkah komprehensif guna memberikan layanan terbaik bagi semua pelaku pembangunan daerah.

2019

Sangat penting untuk mempertahankan loyalitas stakeholders dalam membuat keputusan-keputusan perusahaan dan dalam memecahkan persoalan perusahaan.

Tadris : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam, 2019

In the field of education, the planning process is one of the key factors in the effectiveness of the implementation of education activities to achieve the expected educational objectives for each level and type of education at the national, as well as local level. However, when viewed in reality everyday, elements of the process of education planning is still more used as a complement or elaboration of policy leaders, so often the goal set is not achieved optimally. One of the reasons is that educational planners still lack understanding of planning processes and mechanisms in a more comprehensive context. In addition, the position of the planning field is not a "key factor" of the existence of an educational institution, both at the macro and micro level, so that the contribution of education planning to the achievement of vision, mission, and educational goals has not been felt optimally.