Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.
2012, Journal of Earth Energy Engineering
Studi kebijakan minyak dan gas bumi di Indonesia dilakukan untuk mengidentifikasi dan membahas aspek-aspek dalam kebijakan migas di Indonesia mulai dari zaman Hindia Belanda, era orde lama, era orde baru dan era reformasi. Aspek-aspek penting yang dikaji yaitu:
2023
Oil and gas policy is important to know how the system is used in carrying out oil and gas industry activities in a country. Royalty Rate, Cost Recovery, Contractor Share, Domestic Market Obligation, Investment Credit, Signature Bonus, Production Bonus, First Tranche Petroleum and Corporate Tax Rate are things that will give effect in determining investment in this industry. Indonesia is a country in Southeast Asia that has relatively large reserves of oil and natural gas resources. The oil and gas industry has become the country's main income, to control this industrial activity a policy is needed. The target of community service activities are students of the Dumai Petroleum Vocational School, Dumai Municipality, Riau Province. The problem faced is that students and female students do not know much about and get information about Oil and Gas Management Policies in Indonesia. The solution offered by the team proposing community service is to provide material on knowledge of oil and gas management policies in Indonesia. The approach taken is in the form of observation, discussion, and question and answer with groups of partners, formulating problems and providing solutions to problems. The results achieved by this activity were that students at SMK Migas Dumai gained knowledge about Oil and Gas Management Policies in Indonesia. The expected output types are (1) scientific publications in journals/proceedings, (2) publications in mass media (print/electronic), and (3) increased knowledge
Industri migas di Indonesia sudah dimulai sejak akhir abad 19. Peran industry ini dalam perkembangan Indonesia dimulai terutama sejak orde baru, dan terus berkembang hingga pasca reformasi. Dua periode utama ini akan dibahasa dalam tulisan dibawah ini.
Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial
Usaha hulu migas memiliki empat ciri utama. Pertama, hasil pendapatan akan diterima dalam waktu yang lama setelah biaya pengeluaran direalisasikan. Kedua, bisnis ini memiliki risiko tinggi dan serba ketidakpastian serta melibatkan high technology. Ketiga, investasi usaha hulu migas berjumlah sangat besar. Namun, di balik semua risiko tersebut, industri ini memiliki ciri ke empat, yaitu menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Oleh karenanya, kontrak akad paling ideal yang digunakan adalah yang mampu menyiasati tantangan dan meraih peluang dari empat ciri tersebut sehingga, memberi keuntungan kepada negara. Masalah dalam penelitian ini menggali terkait akad migas dalam sejarah migas dan regulasi di Indonesia dan dalam fikih Islam. Kemudian mengomparasi model akad akad tersebut menurut dua prespektif tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan komparasi (muqaranah al-ahkam). Teori yang digunakan untuk menganal...
Di Indonesia sumberdaya minyak bumi dan gas alam sangatlah melimpah dari ujung sabang hingga merauke terutama di wilayah jalur migas Indonesia yaitu, Pulau Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Hingga di Papua. Dengan kekayaan sumberdaya migas bila dikelola dengan baik maka . Indonesia seharusnya dapat menjadi Negara makmur dan sejahtera. Namun kini Indonesia telah mengalami kemerosotan yang sangat jauh dari Negara - Negara yang memiliki cadangan minyak bumi dan gas bumi. Puncak kemerosotannya adalah pada tahun 2008 Indonesia meyatakan keluar dari OPEC karena Indonesia tidak lagi menjadi pengekspor minyak namun menjadi importir minyak. Ditahun 2015 ini, Pemerintahan Indonesia dengan nahkoda yang baru ini hendaknya membagi peran dan tanggung jawab secara efektif antara Kementerian terkait, Pertamina, dan badan pemerintah lainnya merupakan hal yang penting untuk mengatasi tantangan sektor migas di Indonesia. Turunnya cadangan dan produksi minyak bumi; konsumsi bahan bakar yang terus meningkat; subsidi BBM yang besar; serta keinginan untuk meningkatkan kinerja Pertamina adalah hal-hal yang dihadapi Indonesia saat ini. Namun, ruang lingkup tulisan ini hanyalah sejauh mana kinerja pemerintahan Indonesia untuk mencapai Pembangunan Ekonomi yang di cita- citakan para pendiri bangsa ini.
Sawala : Jurnal Administrasi Negara
Monetary crisis that later developed wide become economic crisis at the end of 1997 had cripled the government capacity in providing material resources for the people. Politically, the crisis had made people’s support decline and created low trust over the government. In order to protect the existence, the government demanded support of the international finance institution especially IMF. Consequently, weak bargaining position of the government made the government could’nt avoid political intervention of IMF and other international finance institution which were so dominant in forcing the government to change economy policy radically. One of policy change was done through liberalization of petroleum sector as a sector which had been regulated strickly by the government for a long time. Lesson learn that could be taken were: firstly, situation of crisis created pressure to change policy radically; secondly, need of capital injection in large number from abroad had made policy change...
Indonesian bureaucracy is built in a long history, since an era of kingdom until an era of the state formation called Indonesia. However, the characteristics of the bureacracy is mainly identified as patrimonialistic. The characteristics are inheritted until in the era of reformation when political structure has been reconstructed to be more democratic. The efforst to reform seem not to yield a more legal-rationalistic typology of bureacracy. One of the reasons is a highly politicized bureaucracy in the forms of for example the uses of public facilities for particular political partties' activities, political mobilisation in general election, the practices of spoil system in bureaucracy, political interest-based promotion for public officers, government officer recruitment, and the dismantle of career officers of government institution that is highly political. However, it is not easy to eradicate the politicization of bureacracy since both of them are closely linked. Ideally, the links between bureacracy and politics must be oriented for accommodating public interests.
2010
Over this time period, strategies for implementing effective nutrition intervention programmes have long been sought after. These have stressed not only feasibility of implementation and short-term out-comes, but efforts to promote sustainable nutrition programmes have been of great concern. The nutrition intervention programmes successed at province East Kalimantan should identified mechanisms by which experience to efforts develop recovery of community nutrition status not enough revitalization of Posyandu and Puskesmas but should be integrated development which to make a village as integrated development planning unit with nutrition as a part of welfare indicator community. To make these integrative efforts possible, political will, social mobilization, nutritionist and other related personnel must understand the nature of nutrition problems and have access to information system which provides proper and timely information. Keywords: Nutrition Problems, Intervention Programmes, E...
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
The purpose of this research is to find out how well oil and gas management policies comply with applicable regulations. The research location is in Jambe Bay, Kedungbanteng Village, Tanggulangin District, Sidoarjo Regency. Interviews, observations, and written notes were used as data collection methods in this qualitative research. As well as primary and secondary data are used as data sources. The research findings show that PT. MinarakBrantas Gas in managing the gas mine in TelukJambe, Kedungbanteng village, tends to ignore the applicable regulations as stipulated in Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas and Regional Regulation No. 6 of 2009 concerning spatial planning for the Sidoarjo Regency area in 2009-2029. It can be seen as follows: (1) In terms of policy effectiveness, mining business actors have not been effective in providing employment opportunities for local communities and have not been effective in developing village territories (2) In terms of policy responsiven...
Hingga saat ini, persoalan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan tenaga listrik belum terselesaikan dengan baik dan tuntas. Di mana, setiap terjadi perubahan minimal tiga hal, yaitu harga minyak mentah, kurs rupiah, dan volume konsumsi, pasti akan menyisakan persoalan pada besaran subsidi. Ketika harga minyak naik, nilai rupiah turun, dan volume konsumsi naik, belanja subsidi akan membengkak sehingga membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Ujung-ujungnya Pemerintah mengorbankan belanja modal dengan mengurangi alokasi anggarannya atau menumpuk utang untuk menambah kekurangan beban subsidi.
Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan, 2020
Migrasi merupakan salah satu solusi dalam bertahan hidup. Lebih jauh lagi, migrasi juga memberi kesempatan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Selain dampak positif, migrasi juga mempunyai dampak negatif. Dampak positif dan negatif ini membuat kesejahteraan migran sebagai akibat dari migrasi menjadi menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kesejahteraan migran jika dilihat melalui variabel perumahan dan kepemilikan aset. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari data Survei Antar Sensus Tahun 2015 (SUPAS 2015). Gambaran kesejahteraan migran dilihat melalui kualitas rumah tempat tinggal dan kepemilikan aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui variabel perumahan dan kepemilikan aset, migran cenderung untuk memiliki kesejahteraan yang baik bahkan jika dibandingkan dengan non migran sekalipun. Hal itu menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam mengakomodir baik mengenai pengarahan arus migrasi maupun p...
Covid Disease 2019 (Covid-19) showed up toward the finish of 2019 in Wuhan, Hubei Province, China. The infection spread to different nations, including Indonesia. To forestall Covid-19 from spreading in Indonesia, the public authority, through the Directorate General of Immigration, given a few approaches while as yet maintaining basic freedoms. This examination will answer two issues. First is the means by which far types of movement strategy identified with Covid-19 from the viewpoint of basic liberties, second what are the deterrents confronted while executing the approach. The examination strategy utilized is subjective and with deductive reasoning rationale. This examination infers that the public authority sets two approaches during Covid-19. They are limitations for outsiders to Indonesian region and identification administrations limitations. On a basic level, the two approaches don't contain components of common liberties infringement. Other than of that, there is no cr...
Pemanasan global atau global warming sudah menjadi isu global, karena tidak hanya dialami atau menimpa Negara kepualauan termasuk Indonesia, melainkan hampir seluruh warga bumi. Masalah pemanasan global (global warming) mulai diangkat ke permukaan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi (Earth Summit) di Rio de Janerio, Brazil tahun 1992. Sebelum diselenggarakan KTT tersebut, persoalan seputar pemanasan global (global warming) seakan disepelekan, dan dianggap sebagai hal yang biasa terjadi dalam setiap kehidupan atau interaksi antar manusia. Akan tetapi dengan berbagai penelitian atau riset dan ditandai dengan beragam tanda-tanda dan dampak, pemanasan global (global warming) semakin mendapatkan perhatian secara internasional. KTT terakhir tentang bumi yang diselenggarakan di kota Kyoto Jepang tahun 1997, semakin mematenkan dunia bahwa pemanasan global (global warming) merupakan musuh utama umat manusia yang mendiami bumi, sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan. Dalam makalah ini dibahas tentang pengertian pemanasan global, penyebab, dan dampak yang ditimbulkannya serta strategi mengatasinya, baik secara internasional, nasional maupun individual. Kata-kata kunci : pemanasan global (global warming), strategi mengatasi. A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah Pemanasan global (global warming) merupakan isu global, karena tidak hanya dialami atau menimpa bangsa Indonesia saja, melainkan hampir seluruh warga bumi merasakan dampak yang ditimbulkannya. Pemanasan global adalah kejadian terperangkapnya radiasi gelombang panjang matahari (inframerah atau gelombang panas) yang dipancarkan oleh bumi, sehingga tidak dapat lepas ke angkasa dan akibatnya suhu di atmosfer bumi memanas. Pemanasan global disebabkan oleh gas-gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Pemanasan global merupakan ancaman serius terhadap Negara kepualau dan kehidupan di planet bumi. Hal itu tampak dari fakta mencairnya es di Kutub Utara dan Selatan, meningkatnya level permukaan air laut, perubahan iklim/cuaca yang semakin ekstrem, gelombang panas menjadi semakin ganas, dan habisnya gletser sumber air bersih dunia. Pemanasan global berdampak negatif terhadap
Quality Assurance (penjaminan mutu) adalah semua tindakan terencana, sistematis dan didemonstrasikan untuk meyakinkan pelanggan bahwa persyaratan yang ditetapkan "akan dijamin" tercapai. Salah satu elemen dari QA adalah QC.
2014
Abstraks: Tulisan ini membahas konsep pengelolaan sumber daya migas dalam perspektif Islam, dengan berpangkal pada permasalah: (1) konsep pengelolaan migas di Indonesia, (2) mekanisme pengelolaan migas dengan mempercayakan kepada pihak swasta ataupun asing, dan (3) konsep pengelolaan migas perspektif Islam. Mengenai pengelolaan migas di Indonesia, pemerintah dalam kebijakannya memperbolehkan swasta atau individu untuk mengelolanya, karena dianutnya paradigma kapitalis yang membeikan kebebasan pada individu untuk eksploitasi alam sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas. Ini terlihat dari diberlakukannya Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang dalam perkembangannya mengalami dinamisasi. Mekanisme pengelolaan sumber daya Migas dengan mempercayakan kepada pihak asing ternyata telah membuat pemerintah kurang punya wewenang dalam kontrol dan regulasi. Selain itu, pengelolaan s...
Loading Preview
Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.