Perempuan Difabel Berhadapan Hukum

Jurnal Galang Vol. 3, No 1, 2008

Ancaman bencana yang sama bisa mengakibatkan dampak berbeda untuk komunitas yang berbeda. Di sini, konsep kerentanan dan kapasitas menjelaskan perbedaan risiko yang dihadapi terkait dengan ancaman bencana. Begitu juga dengan komunitas perempuan diffabel, yang dalam situasi bencana, dihadapkan pada kerentanan berganda terhadap bencana. Sebagai akibarnya, dampak bencana yang ditanggung menjadi semakin berat. Namun beberapa temuan dalam studi kecil ini menunjukkan, bahwa dalam situasi keterbatasan, kerja kerelawanan perempuan diffabel menunjukkan bentuknya. Empati dan semangat berbagi adalah bagian dari kerja kerelawanan dari perempuan diffabel yang nampak dalam situasi pasca bencana di Jogja, pasca gempa 27 Mei 2006.

FIAT JUSTISIA, 2016

In Indonesia arrangement on Human Rights has been included in the constitution, starting from Article 28A to 28J, even re-clarified in Article 29 of the Constitution of 1945. Viewing of the formulation of articles in the 1945 Constitution, suggests that there is injury history so deep against human rights enforcement in Indonesia before the reform, thus setting Human Rights was included as detailed in the constitution that should only set the rules subject. Associated with the handling of victims with disabilities before the law, into a constitutional basis that disabled people should be applied equally before the law, even if not physically perfect and different from normal people as usual. Protection against disabilities, actually are not discussed explicitly in the constitution, but the Legal Power is in our constitution has leads to there, so some sectorial laws need to be explain to specifically.Keywords: Legal Protection , Disability , Rape

2021

Pemberitaan terkait perempuan difabel di media massa online seringkali dimanfaatkan untuk menarik atensi atau perhatian pembaca dengan mengekploitasi sisi kelemahannya padahal cara pandang yang demikian akan berdampak besar terhadap kesulitan mereka untuk memperoleh lehidupan yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari media massa online khususnya sindonews.com dalam membingkai berita mengenai perempuan difabel sebagai korban pemerkosaan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki untuk menghasilkan paparan yang menyeluruh dengan menggunakan empat dimensi yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sindonews.com melakukan pembingkaian atau framing melalui berita yang dibuat. Berdasarkan pemilihan angle, penggunaan diksi, perangkaian kalimat, pemilihan narasumber ditemukan bahwa sindonews.com menempatkan difabel dengan porsi yang sesuai tanpa mengeksploitasi aspek kekurangan untuk menarik minat baca.

2019

Buku tentang posisi perempuan ketika harus di pengadilan dalam konteks hukum keluarga

2021

Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan atau bekerja sama dengan orang lain untuk membangun dan bersinergi bersama. Membangun suatu hubungan sosial harus adanya atu komunikasi dan pola tingkah laku terhadap sesama Suatu hubungan sosial dapat terbentuk melalui komunikasi dan pola tingkah laku yang baik, dalam menjalin suatu komunikasi dengan orang lain pada umunya seseorang pasti melontarkan suatu perkataan yang mengandung unsur sapaan atau pujian hal ini dilakukan dengan tujuan membuat komunikasi menjadi semakin akrab dan cenderung tidak kaku. Dalam beberapa hal seperti ini kerapkali ucapan atau pujian yang dilontarkan tersebut cenderung kearah hal yang bernuansa seksual seperi siulan, pujian yang seharusnya tak pantas diucapkan, kedipan mata, atau hal lain yang berkaitan. Terkadang dan tanpa disadari hal tersebut dalam pola prilaku masyarakat dianggap biasa saja padahal perilaku semacam itu merupakan salah satu bentuk pelecehan yang kemudian disebu...

Berawal dari stigma masyarakat yang selalu memandang rendah wanita dan realitas kekiniannya yang selalu termarginalkan diberbagai bidang, penulis mulai menyusun kerangka diskursus permasalahan mengenai posisi perempuan didalam Hukum yang selalu di posisikan bukan sebagai subjek, melainkan objek.

2016

Isu gender dewasa ini telah menjadi isu besar yang mewarnai berbagai aspek kehidupan, baik dibidang ilmu pengetahuan, hukum, ekonomi, politik, budaya bahkan dalam bidang keagamaan. Indonesia dengan kulturnya yang bercorak patriarki, secara sadar maupun tidak telah mengkonstruksikan perbedaan gender yang cenderung menguntungkan kaum laki-laki dan memposisikan perempuan pada posisi subordinat. Jika semenjak kecil anak laki-laki di doktrin tabu untuk menangis, tabu merasa takut, tabu berfisik lemah, sedangkan perempuan wajar kalau mengeluarkan air mata, wajar merasa takut dan bahkan diharuskan bersikap gemulai, hal ini merupakan proses konstruksi yang mengakibatkan timbulnya perbedaan gender sehingga dalam perkembangan fisik perempuan menjadi lentur, sedangkan laki-laki berfisik kokoh, perempuan bersifat pemalu sedangkan laki-laki pemberani, perempuan cenderung mudah terharu sedangkan laki-laki pada umumnya sulit menangis. Doktrin ini juga tampak ketika orang tua memilihkan permainan d...

JURNAL USM LAW REVIEW, 2021

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan menjawa apa yang menjadi faktor utama anak konflik dengan hukum dan bagaimana peran penegak hukum dalam penanggulangan kasus-kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Tidak diragukan lagi, reintegrasi anak yang berhadapan dengan hukum adalah salah satunya hak-hak penting anak karena jika anak bertentangan dengan hukum tidak memiliki hak dan perawatan khusus sehingga tidak dapat berguna dalam masyarakat. Oleh karena itu, anak yang berkonflik dengan hukum membutuhkan perlindungan hukum dan dukungan masyarakat untuk melindungi mereka secara terpisah dari orang dewasa, karena mereka situasi, kapasitas fisik dan intelektual yang terbatas. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menjadi penyebab anak yang terlibat dalam kejahatan adalah keluarga faktor, faktor lingkungan /pertemanan, ekono...

MUWAZAH ISSN 2502-5368 (Paper) ISSN 2085-8353 (Online) Vol. 10, No.2, Desember 2018 Website : http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah, 2018

Abstract: this paper describes women with disabilities who are facing legal cases, most of which are related to cases of sexual violence. The handling of cases of women with disabilities experienced problems, namely: law enforcers did not have a maximum understanding of the disabled; 2) limited access; 3) limited evidence: 4) difficulty communicating; 5) the community does not want to be a witness; 6) length of legal process; 7) lack of knowledge about the law; 8) there is no assistance in the police department during inspections, the examination room is not easily accessible, and the lack of information for victims; 9) the prosecutor does not provide information if the file has been delegated and; 10) judges have difficulty communicating. Therefore, law enforcers must have the same perception of diffables, so that they get legal justice. Keywords: Disabled Women, Law, justice Abstrak: paper ini memaparkan tentang perempuan difabel yang berhadapan dengan hokum yang sebagian besar terkait kasus kekerasan seksual. Penanganan kasus perempuan difabel, mengalami kendala, antara lain: para penegak hokum belum mempunyai pemahaman yang maksimal terhadap difabel; 2) akses terbatas; 3) bukti terbatas: 4) kesulitan berkomunikasi ; 5) masyarakat tidak mau menjadi saksi; 6) lamanya proses hukum ; 7) minimnya pengetahuan tentang hukum; 8) di kepolisian tidak ada pendampingan saat pemeriksaan, ruang pemeriksaan tidak mudah diakses, dan minimnya informasi untuk korban; 9) jaksa tidak memberi informasi jika berkas sudah dilimpahkan dan; 10) hakim kesulitan berkomunikasi.Oleh karena itu, para penegak hukum harus memiliki persepsi yang sama terhadap difabel, sehingga mereka mendapatkan keadilan hukum. Kata Kunci: Perempuan Difabel, Hukum, Keadilan

2020

Keberhasilan dalam pengasuhan terhadap anak tunanetra tidak terlepas dari pola asuh yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman nilai-nilai Islam kepada anak memerlukan keterampilan khusus disertai kesabaran dan ketelatenan. Buku ini mendeskripsikan pendidikan agama Islam dengan model pengasuhan dan pemaknaannya di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo. Teori pengasuhan anak Diana Baumrind dan teori pendidikan anak dalam Islam oleh Abdullah Nashih Ulwan digunakan untuk menganalisis praktik pendidikan agama Islam untuk pengasuhan anak tunanetra di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo. Hasil analisis menunjukkan suatu penegasan sekaligus kritik dan memberi solusi terhadap teori pengasuhan anak oleh Diana Baumrind. Penelitian ini juga menguatkan teori pendidikan anak dalam Islam oleh Abdullah Nashih Ulwan sehingga meneguhkan temuan model pengasuhan anak. Penelitian menyimpulkan bahwa model pengasuhan yang diterapkan oleh pengasuh di dalam panti asuha...