MAKALAH IAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Resky Fadhillah , 2023

Dr. Wirmie Eka putra

Dalam mendapatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat perlu adanya suatu proses yang panjang, dimulai dari proses rekrutmen awal, lalu dilanjutkan dengan proses penilaian karyawan, yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Proses penilaian karyawan inilah yang seringkali terlupakan, terutama oleh perusahaan menengah ke bawah. Padahal, proses penilaian karyawan memiliki posisi yang sangat strategis di dalam pengembangan perusahaan selanjutnya. Pada umumnya, perusahaan kecil dan menengah seringkali tidak tertarik untuk mau mengaplikasikan penilaian karyawan ini, teutama karena minimnya buku panduan yang ada, serta mahalnya biaya konsultasi manajemen. Kekuatan pokok dalam suatu organisasi khususnya organisasi perusahaan, terletak pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengawaki organisasi perusahaan tersebut. Semakin

Puji syukur kepada Allah Swt atas karunia, hidayah dan nikmatnya penulis dapat menyelesaikan makalah Akuntansi Keuangan Publik yang berjudul tentang "Analisis Anggaran Publik."Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Publik.

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan; atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori (kebijakan) dengan prakteknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan, apakah dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Dari hasil evaluasi pula kita dapat menilai apakah sebuah kebijakan/program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju. Secara normatif fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggung-jawaban publik, terlebih di masa masyarakat yang makin kritis menilai kinerja pemerintah.

Reno Affrian, 2020

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT karena hanya dengan limpahan rahmat dan pertolongan-Nya jualah Tugas Mata Kuliah Penunjang Disertasi yang berjudul "Model -Model Evaluasi Kebijakan Publik" dapat diajukan. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW, penghulu ahlul bait dan insan kamil yang diberikan anugerah besar sebagai Nabi dan Rasul pembawa wahyu Ilahi, negarawan hebat sekaligus panglima perang budiman yang tertulis dengan tinta emas peradaban. Kesempurnaan bukanlah fitrah manusia sehingga tidaklah diberikan ilmu oleh-Nya terkecuali sedikit. dari karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan agar mata kuliah penunjang disertasi ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi. Penulisan Mata Kuliah Penunjang Disertasi ini salah satu syarat untuk dapat mengerjakan Disertasi pada program Doktor Ilmu Administrasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Akhir kata penulis berharap semoga tugas Mata Kuliah Penunjang Disertasi ini dapat berguna bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Makalah Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik (P.2)

RI, 2019

kebijakan pada dasarnya adalah ucapan atau perkataan yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan atau pemerintah, dalam mengeluarkan kebijakan tersebut pemerintah melihat kebutuhan dan kondisi yang ada di masyarakat oleh karenanya sebuah kebijakan harus di buat dengan hati hati dan mendahulukan kepentingan masyarakat sehingga masyarakat bisa merasakan dampaknya dan terus bisa ikut mengawal jalan nya pemerintahan un tuk mencapai sebuah pemerintahan yang baik bersih dan edukatif

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat sehingga kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (public services) sangat strategis karena akan menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat dan sejauhmana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya. Perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat dinamis seiring dengan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat. Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. Kesadaran akan hak-hak sipil yang terjadi di masyarakat tidak lepas dari pendidikan politik yang terjadi selama ini. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan 1 Fungsional Widyaiswara Kementerian Hukum dan HAM