Politik Hukum Pemerintahan Desa

Jurnal Justiciabelen, 2019

The State recognizes and respects regional government units that are special or special in nature which are regulated by law. Second, the State recognizes indigenous and tribal peoples' units along with their traditional rights insofar as they are alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which are regulated in law. Politics of village government law, it cannot be separated from 3 (three) main bases, namely philosophical, sociological and juridical basis. The politics of regulatory law above are the basis for legal politics for regulations that are below, so that there should not be any universal inconsistencies. In addition, horizontally the legal politics of legislation must also be consistent

2021

The discussion about Village Regulation arrangements in legal products is closely related to theory of legal politics. The type of research used in this paper is normative law research with a statute approach and a historical approach. The researcher concludes that based on a legal politics review, there are differences in Village Regulation arrangements in legal products concerning the formation of statutory regulations. There are legal products that state Village Regulation explicitly in the types and hierarchies of statutory regulations. However, there are also legal products that mention it implicitly through the articles. In addition to it shows that the Village Regulation arrangements in legal products depends on the wishes of the compiler, the position of Village Regulation in the national legal system can also be seen from the regulation in legal products. If

Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah desa dimakani sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, mengakui otonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Sebagai perwujudan demokrasi sesuai dalam ketentuan UU No. 6 tahun 2014 maka pemerintahan dalam tatanan pemerintah desa dibentuk Badan Pesmusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang disesuaikan dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peratuan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 2016

This study aims to find a comparison of the legal politic in establishment of village according to Act Number. 6 year 2014 by and Act Number 32 year 2004 and the establishment mechanism of village according to those regulations. This research is a normative one with legislative approach, conceptual approach, historical approach and comparative approach. Based on result of this research can be concluded that; (1) legal politic of Act Number 6 Year 2014 in proposal mechanism on establishment of village is more restrictive than Act Number 32 year 2004; (2) There are difference in proposal mechanism on establishment of village in Act Number 6 Year 2014 and Act Number 32 year 2004, namely: proposal initiator of village establishment; involvement of governor in proposal of village establishment; and nature of mechanism of village establishment.

perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Seusunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kebupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Aadapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa:

2020

Although the village has been given authority by the Village Law to conduct its own affairs, in practice most of the villages studied still tend to depend on the district government. Related to the implementation of village democracy, the space for citizen articulation has not yet been functioned optimally. BPD, as a vehicle for the representation of citizens has not played an optimal role, and there is no effort to strengthen these roles, both from the BPD itself and by residents. So that it can be said that village governance after the implementation of the Village Law can be said to have not experienced much change. The village's authority to form Perdes is also not fully utilized. Not many perdes have been issued, other than major perdes such as the APBDes. With full authority, more perdes should be issued because the consequences will be that many matters will be managed by the village itself. The mindset of the village head seems to have shown something positive, in the se...

Demikianlah, setelah berproses sekitar 50 tahun, sebuah Undang-Undang tentang Desa yang dianggap cocok dengan karakter masyarakat pedesaan Indonesia yang majemuk baik secara horizontal maupun vertikal (Koentjaraningrat, 1970; Zakaria, 2000); serta yang bisa menjadikan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai solusi dan bukannya bagian dari masalah dalam kehidupan masyarakat di desa (YIIS, 1988; Antlov, 1995; Zakaria, 2000; Rozaki, et.al., 2004; dan Sutarto, 2006); dan bersifat inklusif (Slamet, 1965; Juliantara, 2000; dan KARSA, 2012), akhirnya muncul juga. Rentang waktu 50 tahun ini dihitung dari pubikasi Ina E. Slamet (1965) yang diduga menjadi naskah akademik untuk rancangan undang-undang tentang desa, yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapradja. UU Desa 1965 adalah sebuah undang-undang tentang desa yang dianggap banyak pihak sebagai undang-undang tentang desa yang cocok untuk Indonesia namun tidak sempat berlaku karena dibekukan oleh Rezim Orde Baru. Sebabnya adalah, seperti tuduhan yang juga dikenakan kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang juga relatif mandul, karena produk hukum itu dianggap ditunggangi kepentingan Partai Komunis Indonesia. Belakangan, seorang pensiunan Jenderal TNI yang pernah berkuasa pada masa Orde Baru kembali melontarkan tuduhan serupa kepada UU Desa yang baru. Bagaimana sebenarnya lika-liku munculnya kebijakan desa yang baru itu? Benarkah tuduhan jenderal tua itu? Benarkah inisiatif-inisiatif yang ditujukan agar sebuah kebijakan yang baru tentang desa itu lahir dicetuskan oleh berbagai partai politik, sebagaimana yang banyak didaku oleh para politikus pada masa proses pembahasan kebijakan dimaksud atau pun pada masa-masa setelah penetapannya, yang kebetulan berhimpitan dengan masa kampanye pemilihan anggota DPR periode 2014 – 2019 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 lalu itu? Alih-alih membantah ataupun menyetujui pendakuan-pendakuan itu, tulisan ini berniat untuk menyajikan sekelumit pengalaman penulis di dalam wacana – dan inisiatif -- yang berkembang dan berkaitan dengan lahirnya kebijakan tentang desa itu. Sebagaimana yang saya maksudkan juga melalui tulisan saya yang lain (2016), tulisan ini juga dimaksudkan sebagai pembanding dari catatan yang terdokumentasi dalam Pellini, Angelina, dan Purnawati (2014).

Dibawah UU No.5/1979 tentang Pemerintahan Desa, satuan pemerintahan terenddah dibawah kecamatan disebut dengan nomenklatur desa. Di seluruh Indonesia nomenklaturnya sama, yaitu desa.

Jurnal Hukum & Pembangunan, 2019

This article aims to examine Law Number 6 of 2014 concerning Villages relating to the castration of villages through legal products issued by the state. Refuse of Article 18B Paragraph (2) The 1945 Constitution of the state recognizes and respects customary law community units and their constitutional rights insofar as they are still alive and in accordance with the development of society and the principle of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which is regulated in law. The castration of the village is basically a means that cannot be fully blamed or justified. These considerations are of concern to those who understand the importance of the integrity of the country. The implementation is very contradictory where villages must submit to the commands that have been determined by legal products