Implementasi Kebijakan Pendidikan

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Salah satu jenis pajak Daerah yang cukup potensial untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah adalah pajak parkir, selain lima jenis pajak lainnya yaitu pajak hotel, pajak reklame, Pajak Restoran, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan. Pajak parkir memungkinkan memberikan kontribusi besar bagi pendapatan Daerah apabila dikelola dengan baik dan berkesinambungan oleh aparat Pemerintah Daerah.

2013

Pendahuluan Pembangunan harus dapat menjangkau dan dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata oleh segenap lapisan masyarakat. Dengan adanya sistem Bottom up yaitu sistem pembangunan dari masyarakat keatas dengan melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat yang ada didaerah di harapkan dapat terealisasi pembangunan hingga ke daerah-daerah pedalaman yang terisolir. Guna mengatasi kesenjangan sosial di tengah masyarakat melalui pemerataan pembangunan secara bertahap. ` UU RI NO 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan definisi yang jelas pada hakikat pembangunan Indonesia. Daerah berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat mengambil suatu kebijakan pembangunan agar pembangunan bisa menyentuh ke daerah-daerah pedalaman, perbatasan dan daerah yang terisolir dari jangkauan. Karena pemerintah daerah lebih mengerti dan memahami tentang kond...

HARAPAN masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang baik atau minimal terjangkau masih bagaikan jauh panggang dari api. Tingginya biaya pendidikan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri, menjadikan orangtua yang memiliki penghasilan pas-pasan terpaksa harus mengurungkan niat untuk menyekolahkan anaknya.

JENTRE

Inclusive education for persons with disabilities has a direct impact on human resources readiness. They are ready to work and employed by the professional world. The purpose of this study is to obtain an overview of inclusive education regulation and its application. The method used in collecting data is by using secondary data method. Literature studies are obtained from supporting journals or articles. The results showed that there are already regulations governing inclusive education implementation. At the level of implementing, there are a lot of works to be done.

Jiana, 2013

Policy Implementation Education Unit Level Curriculum Research in Lubuklinggau, South Sumatra Province is using descriptive method with qualitative approaches. The purpose of this study is to determine and analyze the application of the theory of Edwards III and analyzes important findings of fact in the Education Unit Level Curriculum policy implementation in Lubuklinggau, in order to development of theory. The results showed that among the four factors examined in the policy implementation that communication factor and resources still need improvement consistently in order to Education Unit Level Curriculum program can be implemented well. Important findings from this study that the culture was instrumental in Education Unit Level Curriculum implementing policies

IMPLEMENTASI GEMARIKAN PADA KURIKULUM PAUD

ABSTRAK Implementasi Gemarikan Pada Kurikulum PAUD merupakan salah satu program unggulan Forikan Provinsi Sumatera Barat, agar pengenalan tentang berbagai macam ikan dan olahannya dilakukan sejak usia dini. Tujuan penulisan artikel ini adalah agar masyarakat dan khususnya pendidik PAUD juga mengenali program Gemarikan, dan berusaha mengimplementasikannya ke dalam kurikulum PAUD. Gemarikan adalah sebuah gerakan moral untuk memasyarakatkan makan ikan, dimana ikan merupakan potensi sumber daya pangan hewani yang terbesar di Indonesia. Implementasi Gemarikan ke dalam kurikulum PAUD agar penyampaian pada anak usia dini lebih terstruktur, dan bisa dievaluasi. ABSTRAC The implementation of Gemarikan in early childhood education curriculum is one of featured program of Forikan West Sumatera Province, to introduce variety of fish and their processed food in early childhood. The purpose of this article is to let the society particularly the early childhood educators know the program of Gemarikan and try to implement it into early childhood education curriculum. Gemarikan is a moral activity to populate eating fish and their food processed, as fish is the biggest animal food resource in Indonesia. Implement Gemarikan in early childhood curriculum is more sructural and can be evaluated. .

Paedagoria : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Kependidikan

Abstrak: Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari Pandemi Covid-19, jenis penyakit menular yang menyerang sistem pernapasan manusia yang disebabkan oleh Corona Virus Desease (Covid-19). Semua kegiatan dilakukan dari rumah dan tentunya semua tatanan kehidupan berubah secara total. Pada aspek pendidikan, pelaksanaan proses pembelajaran yang semula dilaksanakan secara langsung berubah menjadi tatap maya via digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang tantangan realisasi kebijakan Belajar dari Rumah (BDR) selama pandemi Covid-19 di SD Negeri Margodadi, OKU Timur, Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek penelitian terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa, dan orangtua siswa di SD Negeri Margodadi OKU Timur. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara,pedoman observasi, dan pedoman analisis dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model intera...

Abstrak Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus untuk dapat mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Pergub Jatim, Nomor 6 Tahun 2011). Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di enam Sekolah Penyelenggara Inklusif jenjang SDN dan SMPN, ditemukan beberapa masalah klasik yaitu kurangnya tenaga guru Pendidik Khusus (GPK), tidak tersedianya ruang khusus untuk penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), tidak ada tenaga psikolog atau Bimbingan Konseling (BK), kurangnya sosialisasi tentang pendidikan inklusif di masyarakat sekitar sekolah, dan kurangnya pengetahuan guru reguler tentang ABK. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Pemerintah tentang pendidikan inklusif di jenjang Sekolah Dasar dan jenjang Sekolah Menengah Pertama. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian pada pelaksanaan atau implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan menggunakan teori Merile S. Grindle, sedangkan pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian yang ditinjau dari variabel isi kebijakan dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 telah memenuhi semua kepentingan peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus. Adanya program penyelenggaraan Pendidikan Inklusif manfaatnya dirasakan oleh semua orang tua anak berkebutuhan khusus, target perubahan dari Peraturan Gubernur Jawa Timur perlu ditingkatkan terutama pada segi implementor kebijakan, sumber daya manusia untuk Tenaga Guru Pendidik Khusus, tenaga Bimbingan Konseling (BK), dan tenaga terapis yang belum belum dialokasikan. Adapun saran peneliti, diharapkan para pelaksana kebijakan terus melakukan pembinaan atau pelatihan kepada guru reguler mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif, perlu dialokasikan lagi tenaga guru pendidik khusus serta guru BK dan tenaga terapis untuk bermitra dengan Guru Pendidik Khusus (GPK) dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Abstract Inclusive education is to provide education system that provides opportunities for all learners with special needs to be able to follow education or learning in an educational setting together with the learners in general (East Java Governor Regulation, No. 6 of 2011). In the implementation of policy implementation implementation of inclusive education in six schools Organising Inclusive Level Elementary School and Junior High School, was found several classical problems, namely a lack of teachers Educators Lodging, unavailability of dedicated space for the handling of Children with Special Needs, no psychologists or guidance counseling, lack of socialization on inclusive education in the community around the school, and lack of knowledge about of Children with Special Needs regular teachers. The purpose of this study was to describe the implementation of the Government policy of inclusive education at the level of elementary and junior high school levels. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. The focus of research on the implementation or operation of the implementation of inclusive education by using the theory Merile S. Grindle, while the data collection used observation, interview, documentation and triangulation. Based on the research results in terms of policy content variable from East Java Governor Regulation No. 6 of 2011 has fulfilled all interests of learners Children with Special Needs. Their program for implementation of inclusive education benefits felt by all parents of children with special needs, the target of a change of Rule Governor of East Java needs to be improved, especially in terms of the implementor of policies, human resources for the Power Master Educators Special, power Counseling, and therapist not yet allocated.

ANWARUL

Implementation is the most important policy element, and the policy implementation process is a very important final determinant of policy making. Policy implementation is an activity that is seen after a valid direction has been issued from a policy which includes efforts to manage inputs to produce outputs or outcomes for the community. The implementation of education policy is one of the activities in the policy process that determines a policy in contact with equal educational stakeholders can be accepted by the community. Policy implementation is a complicated matter with a complex process. This journal article discusses the implementation of education policy implementation in Indonesia, and the research method used is qualitative by quoting from various sources. The purpose of the research is to obtain information about the implementation of educational policies, influencing factors, approaches, methodologies, and several probes of education in Indonesia. The results of this s...