Mengikis Perilaku Korupsi Pada Birokrasi Pemerintahan

Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan, 2021

Korupsi menjadi masalah serius negeri ini, jika tidak dtuntaskan sampai keakar masalah akan mengakibatkan krisis kepercayaan yang akut terhadap pemerintah. Birokrasi yang bersih dan baik menjadi idaman masyarakat. Berbagai langkah reformasi birokrasi pun dilakukan seperti implementasi Teori Good Governance, yang dipertegas dengan lahirnya Reinventing Governmant bahkan New public manajement namun sampai saat ini tidak memperlihatkan progress yang signifikan, salah satunya adalah struktur birokrasi kita masih sangat gemuk sehingga mengakibatkan tidak hanya korupsi namun juga membawa efek lain yang merugikan masyarakat seperti birokrasi yang tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas. Dengan berbagai kondisi itulah Islam mampu menjawab permasalahantersebut.

, Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial, 2018

ABSTRAK Korupsi dalam pelayanan publik telah menjadi masalah cukup serius di Indonesia. Korupsi dalam konteks pelayanan publik disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal karena adanya keinginan masyarkat untuk mendapatkan pelayanan secara cepat dalam berbagai urusan seperti pengurusan perijinan dan sejenisnya. Rentang kerja birokrasi yang panjang dan berbelit-belit (red-tape) menyebabkan masyarakat tidak sabar dan menginginkan proses yang cepat dan efisien. Sedangkan faktor internal lebih menitikberatkan pada adanya fenomena rentang birokrasi yang panjang dengan sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum di birokrasi untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Strategi dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan dua hal: pertama penguatan kelembagaan internal birokrasi. Penguatan kelembagaan internal birokrasi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang profesional. Birokrasi profesional harus dijalankan dengan menerapkan aturan-aturan yang ketat dan pelaksanaanya dikontrol oleh atasan secara ketat, dan tenaga pelayanan birokrasi harus ditopang oleh orang-orang yang memiliki kompetensi memadai. Kedua penguatan kapasitas sumber daya manusia yang mendorong birokrasi diisi oleh orang-orang yang profesional. Sumber daya manusia yang profesional adalah pegawai yang bekerja dengan pengetahuan dan kompetensi yang memadai dan memiliki integritas yang unggul. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui profesional development program dan character building program. ABSTRACT Corruption in public services has become quite a serious problem in Indonesia. Corruption in the context of public services is caused by two main factors, namely external and internal. External factors due to the desire of the community to get services quickly in various affairs such as licensing and similar arrangements. The long and tedious bureaucratic work span (red-tape) causes the community to be impatient and wants a fast and efficient process. While the internal factors are more focused on the phenomenon of long bureaucratic range deliberately exploited by the elements in the bureaucracy to gain profits illegally. Strategies in preventing and combating corruption are two things: first strengthening the internal institution of the bureaucracy. Strengthening the internal institution of bureaucracy in order to realize a professional bureaucracy. Professional bureaucracies must be run by applying strict rules and their execution is controlled by superiors strictly, and bureaucratic service personnel should be sustained by those with sufficient competence. Both the strengthening of the human resources capacity that drives the

Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial

Abstrak Penelitian ini mendalami perilaku korupsi yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan etika dan bagaimana etika birokrasi berperan sebagai upaya pencegahan tindak korupsi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan etika dan moral. Dalam pencegahan korupsi etika sangatlah berperan. Para birokrat yang menerapkan etika dalam dirinya pasti engan untuk bertindak korupsi karena mereka sadar bahwa hal tersebut merupakan perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan etika maupun moral. Kata Kunci: Etika, birokrasi, pencegahan, korupsi. This research explores corrupt behavior that is an act that is contrary to ethics and how bureaucratic ethics play a role as an effor...

Media di Indonesia telah banyak menyuguhi rakyat Indonesia tentang kasus-kasus yang berkaitan seputar korupsi. Dalam pemberitaan yang seringkali kita dengar adalah pemberitaan tentang sebuah subjek dan sebuah tindakan yang ketika diberitakan, nyaris selalu berdampingan dan bahkan berkaitan, yaitu antara 'pemerintah' dengan 'korupsi'. Jika berita tersebut sering disiarkan

2017

This study explains about bureaucracy, corruption, and power. Bureaucracy is an institution that has huge power in governance. Such power deals with public interest, and potentially it can also be abused. One of power abuses in bureaucracy is corruption. Both bureaucracy and corruption are huge problem that needs to be solved. If bureaucracy corrupts, it will impacts to bad public service, bad government performance, and disadvantaged people. In reducing of power abuse in bureaucracy, political and civil society controls are needed. The control is very needed for guiding bureaucrat behavior in doing job and function.

Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja

The phenomenon of corruption now enters a nearly immeasurable area. Horizontally corruption spreads in almost all branches of power, both legislative, executive and judiciary. On a vertical line of corruption perched in every government hirakhi, from the center of power to the lowest level. In the case of Indonesia, since reformation has peaked (1998), corruption is like getting a decent place to breed. In the new order period until its downfall, executive dominance made corrupt behavior as stored neatly in documents only known by the regime in power. In curative action, there is no effective way to control corruption loopholes in the local government environment, except to impose strict sanctions, both administrative and legal for companies / entrepreneurs, government officials and communities who commit fraud in the use of APBD, procurement of goods and services, Business licensing and election services. Those who are administratively and legally proven should be immediately reduc...

JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

This article aims to examine the case of the distribution of clothing and food packages phase II in East Lombok Regency, or better known as Eid packages in terms of the legal considerations of the judge's decision. The point of policy confusion in state administrative law with criminal law or better known as administrative corruption. Government officials who must implement the policy, when the program is running, must deal with the criminalization of the policies that it implements. Based on these issues it is interesting to discuss related to the legal considerations of the judge's decision to release the accused and whether all government officials have the right to discretion in carrying out their positions. The research method used is a descriptive normative method, with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The results of the discussion revealed that criminal law is used carefully and operationalized truly as the last drug (ultimum remedium) ...

2019

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pun seringkali terjadi permasalahan yang sangat kompleks yang diantaranya sangat memprihatinkan dan menjadi bahan perbincangan dikalangan para pemerhati penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah masalah korupsi di lingkungan pemerintah daerah Agar kiranya Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah harus di minimalisir di karenakan korupsi ini juga kalau tidak segera di antisipasi sejak dini sudah barang tentu akan membudaya dan akan merusak serta merongrong sendi-sendi perikehidupan berbangsa dan bernegara melalui tangan – tangan oknum yang  tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan peluang untuk kepentingan  pribadi dan golongan melalui Pengawasan Internal dan Eksternal, Kontroling dan evaluasi serta Koordinasi. Upaya-upaya yang ditempuh dalam rangka Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah melalui transparansi, regulasi, independensi, sanksi, akuntabel, kerja ihklas, kerja cerdas, kerja ker...