birokrasi dalam perkembangan dan kemajuan

Artikel, 2013

Birokrasi di negara sedang berkembang diharapkan menunjukan perbedaannya dari pola-pola prilaku yang dapat disosialisasikan dengan model birokrasi klasik yang biasanya didasarkan atas pengamatannya terhadap birokrasi di negara barat. Kata kunci: Birokrasi, model, negara.

4, Administrasi adalah kegiatan kebijaksanaan secara rasional, dan rasionalitas itu tercermin dalam pengelompokan kegiatan menurut fungsi-fugsi yang dilakukan. Sedangkan The Liang Gie, mengatakan Administrasi adalah "Segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu." Dan apabila tujuan-tujuan itu adalah tujuan negara / pemerintah, maka menjadi lingkupan wilayah Ilmu Administrasi Negara. Kemudian S.P.Siagian ( Dalam Administrasi Pembangunan, Konsep, dimensi dan strateginya, Gunung Agung, Jakarta, 1978 : 2 ) memberikan pengertian Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Karena masih terikatnya buku-buku administrasi negara dengan kasus empiris Negara Amerika Serikat maupun negara-negara maju lainnya, maka terdapat suatu orientasi baru yang dipelopori oleh kalangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB pada tahun 1950 an mulai memberikan perhatian terhadap segi administrasi negara-negara yang baru berkembang. Hal ini terutama dihubungkan dengan pemberian bantuan luar negeri. Kondisi ini juga dapat dilihat mengenai bantuan dari luar negeri yang terus berlanjut sampai sekarang yaitu bantuan Loan, IMF, seperti salah satu contoh yaitu bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang bersumber dari bantuan Luar Negeri (Bank Dunia).

pada dasarnya patologi birokrasi atau biasa disebut dengan penyakit birokrasi tidak lain bukan hanya karena faktor eksternal saja melainkan juga faktor internal. hal ini bisa jadi karena tidak adanya etika , nilai dan moral pada diri administrator kita

Berbicara tentang birokrasi seringkali kita langsung mengasumsikan sebagai sebuah prosedur yang berbelit, panjang dan memakan waktu lama, dan beberapa asumsi negatif lainnya tentang birokrasi. Asumsi tersebut akan lebih kuat lagi apabila kita membahas birokrasi yang sifatnya formal, baik itu negeri maupun swasta. Namun apakah sudah menjadi hal yang sulit dirubah bahwa birokrasi selalu menghambat kemudahan, kemajuan dan perkembangan sistem politik khususnya mempersempit ruang demokrasi. Birokrasi sebagai suatu sistem organisasi formal pertama kali dimunculkan oleh Max Weber 1 pada tahun 1947. Menurutnya birokrasi merupakan tipe ideal bagi sebuah organisasi formal, ciri organisasi yang mengikuti sistem birokrasi ini adalah adanya pembagian kerja dan spesialisasi, orientasi impersonal, kekuasaan hierarkis, peraturan-peraturan, karir yang panjang dan efisiensi. Target utama dari birokrasi ini adalah mencapai efisiensi kerja yang seoptimal mungkin. Birokrasi memainkan peran aktif di dalam proses politik di kebanyakan negara dan birokrasi menggunakan banyak aktifitas-aktifitas yang diantaranya adalah tentang usaha paling penting dalam implementasi pembuatan undangundang, persiapan proposal legislatif, peraturan ekonomi, lisensi dalam perekenomian dan masalah-masalah professional, dan membagi pelayanan kesejahteraan (Herbert M.Levine, 1.982: 241). Masyarakat yang dibentuk dan diperintah oleh para birokrat akan menjadi masyarakatmasyarakat birokratis yang nantinya masyarakat tersebut akan menjadi birokrasi-birokrasi masyarakat yang patuh dan tunduk pada pengaruh sikap-sikap dan nilai-nilai birokrat, karena adanya perubahan sikap dari masyarakat akan bergantung kepada pengaruh para birokrat.

Sebagian besar wilayah Indonesia sebelum kedatangan bangsa asing pada abad ke-16, menganut sistem kekuasaan dan pengaturan masyarakat yang berbentuk sistem kerajaan. Dalam sistem kerajaan, pucuk pimpinan ada di tangan raja sebagai pemegang kekuasaan tunggal atau absolute. Segala keputusan ada di tangan raja dan semua masyarakat harus patuh dan tunduk pada kehendak sang Raja. Birokrasi pemerintahan yang terbentuk pada saat itu adalah birokrasi kerajaan, yang memiliki cirri-ciri sebagai berikut :

Pembangunan sangat relevan dengan etika, disamping sebagai core value pembangunan, juga menjadi bagian dari prgram pembangunan. Proses pembangunan bagaimanapun juga tidak boleh dipisahkand ari etika. Etika harus terbangun dalam konteks perencanaan, pelaksanaan dan realisasi dari pembangunan itu sendiri. Hasil pembangunan perlu memperoleh legitimasi dari masyarakat sehingga pelaskananya didasarkan pada norma-norma moral. Legitimasi masyarakat terhadap pembangunan dapat diperoleh jika masyarakat memiliki kebebasan, persamaan, demokrasi dan Partisipasi serta keadilan sosial dan pemerataan dalam memprakarsai, merencanakan dan melaksanakan proses pembangunan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Jika kita mendengar kata ´Birokrasi´ maka langsung yang ada dalam pikiran kita adalah bahwasanya kita berhadapan dengan suatu prosedur yang berbelit-belit, dari meja satu ke meja lainnya, yang ujung-ujungnya adalah biaya yang serba mahal (high cost). Demikian pula keharusan pengisian formulir-formulir dalam enam lembar atau

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan pembuatan makalah ini, yang mana pembuatan makalah ini bertujuan memberikan sedikit dari luasnya pembahasan Pendidikan Kewargaan. Dan kali ini kami membahas tentang Demokrasi. Suatu kosakata yang sering kita dengar, kosakata yang menjadi sebuah fenomena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jurnal Progress Administrasi Publik, 2021

Birokrasi secara umum dapat dibedakan atas tiga bidang, yaitu kelembagaan, prosedur atau tata laksana, dan sumber daya manusia, maka perwujudan reformasi birokrasi juga seharusnya melalui pendekatan dari tiga bidang tersebut. Untuk meningkatkan kemampuan administrasi publik sebagai pelaksana pemerintahan (birokrasi pemerintahan), maka semua unsur birokrat perlu mengkreasi fungsi dan tugasnya dengan ide-ide yang inovatif dalam rangka profesionalitas terhadap pemberian dan penyediaan layanan publik. Oleh sebab itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman terhadap esensi publik, baik secara etimologi, pembedaan antara publik dan privat, barang-barang publik maupun perspektif-perspektif publik. Dengan begitu akan adanya sebuah formulasi kolaborasi birokrasi yang, profesional antara prinsip keadilan sosial, efisiensi, prinsip ekonomi dan nilai-nilainya. Kata Kunci: Reformasi, Birokrasi