PERMASALAHAN ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK

DELPI SUSANTI, 2022

Administrasi public merupakan ilmu pengetahuan yang dinamis dan telah mengalami perubahan dan pembaharuan dari waktu ke waktu sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Paradigma yang muncul merupakan sudut pandang ahli tentang perananan dan tantangan Administrasi Publik dalam menjawab masalah yang muncul. Walaupun selalu muncul perdebatan dalam sebuah paradigm akan tetapi secara umum para ahli menilai ada empat perkembangan paradigma administrasi public. Dalam beberapa literature Administrasi Publik dari dalam maupun luar negeri secara umum terdapat empat paradigma yang berkembang dalam Administrasi public yaitu : Old Public Administration (OPA), New Publlic Administration (NPA), New Public Management (NPM), New Public Services (NPS).

Desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah adalah sebuah bentuk perintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersistem.Peran dari pelayanan dan kebijakan publik sangatlah vital dan penting.Karena pemerintahan dikatakan baik apabila dapat mengelola dan menjalankan pelayanan dan kebijakan publik yang baik.Hal ini akan terjadi apabila aspek aspek didalamnya memiliki itikad yang baik pula,namun hingga saat ini permasalahan mengenai pelayanan dan kebijakan publiK masih banyak terjadi dan tak jarang pemerintah daerah mulai mengalami kesulitan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.

Towards ethical bureaucracy Public administrations have comparisons with other professions to slow in recognizing unethical practices themselves. No reason was less to do with willpower among public administrators to permit you and forgive unethical practices in their field and more common assumption held by the public (including public administrators) about what the proper role of public administration and government. before leaving the dichotomy of political / administrative and principles of administration (recall Chapter 2) that public administrators needed morality is nothing more than a hotel clerk took aut his daily tasks. after all what's the point of morality to the people who did nothing more than carry out the will of the state in accordance with certain scientific principles? provided that public administrators achieve their assigned tasks efficiently and economically, they are, by definition, in the sense that they are morally responsible. (in fact, the original manager of the city code and the federal government puts stress on efficiency as anation famous-ethical concepts ethicists might find a lot of confusion) morality after all, requires ethical choices, and the literature was wont to stress, not only ethical choice become functionaries. As the scholars have observed, the experience of France and Germany, especially in the mind, public bureaucrats "must be obedient and even responded subserviently any political leader has come to power." Menuju etika birokrasi Administrasi publik, dibandingkan dengan profesi lain, lambat untuk mengenal praktek-praktek etikanya. Ada beberapa alasan kelambatan tersebut, kurangnya tekad di kalangan administrator publik untuk mengijinkan dan memaafkan praktek tidak etis dalam bidang mereka, dan lebih dengan asumsi umum yang diselenggarakan oleh masyarakat (termasuk administrator publik) tentang apa peran yang tepat dari administrasi publik dan pemerintahan itu. sebelum meninggalkan dikotomi politik / administrasi dan prinsip-prinsip administrasi (recall Bab 2) yang administrator publik diperlukan moralitas tidak lebih dari petugas hotel membawa aut tugas sehari-hari nya. setelah semua apa gunanya moralitas kepada orang yang melakukan tidak lebih dari menjalankan kehendak negara sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah tertentu? asalkan administrator publik dicapai tugas mereka diberikan secara efisien dan ekonomis, mereka, menurut definisi, moral dalam arti bahwa mereka bertanggung jawab. (pada kenyataannya, kota manajer asli Dan pemerintah federal kode etik menempatkan stres terkenal pada efisiensi sebagai anation konsep-etika yang ahli etika banyak mungkin menemukan kebingungan) moralitas setelah semua, membutuhkan pilihan etis, dan sebagai literatur itu wont terhadap stres, pilihan etis hanya tidak menjadi fungsionaris. Seperti pada sarjana telah diamati, dengan pengalaman Perancis dan Jerman terutama dalam pikiran, birokrat publik "harus patuh dan bahkan subserviently menanggapi apapun pemimpin politik telah mendapatkan kekuasaan." The Rise of Public Sector Ethics This perspective began to change in the United States in the early twentieth century, and it was the first change was at the grassroots level, when what is now the city / county management association international public sector adopted the first code of ethics in 1924, reflecting the anti-corruption code and values antipolitics city of the reform movement of the period, and not really a statement ot professional ethics in the tradition set by the field of education, engineering, law and medicine, among ather profession. But that breakthrough testmony importance of ethics in government anyway. Congress imposed a code of ethics ot the federal administrator in 1958, and twenty years later expanded the code and the federal government established the office of government ethics as part of the ethics in government ethis released the first set of comprehensive federal government ethical standards, consolidate, in the process, a pile of code that has been announced by the federal agencles for years. Consuming about forty pages in the federal register, the standard include gifts, conflicts of interst finance, impartiality, malfeasance, looking for a job outside, and outdoor activities.

Secara teori, konsep dan paradigma, administrasi negara mengalami perkembangan yang cukup cepat. Banyak bermunculan teori-teori kontemporer di dalam khasanah administrasi negara yang mengkritik dan memperkaya teoriteori klasik seperti teori tentang organisasi dan birokrasi. Perkembangan itu adalah sesuatu yang wajar mengingat administrasi negara merupakan bagian dari ilmu sosial yang memiliki karakteristik yang dinamis, tidak seperti halnya ilmu-ilmu alam yang cenderung pasif dan positivistik. Perkembangan ini patut diapresiasi karena hal ini menandakan administrasi negara mampu eksis di tengah persoalan-persoalan masyarakat yang semakin kompleks dan butuh solusi yang konkrit.

Samudra Biru, 2024

Pelayanan publik menjadi sebuah kebutuhan bagi manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Baik secara konvensional maupun digital, pelayanan publik memberikan arti penting dalam membangun keadilan dan kesejahteraan publik. Buku ini memberikan penjabaran dalam menjelaskan pelayanan publik dalam bidang disiplin administrasi publik yang dipadukan dengan sebuah tinajauan dasar dan dinamika global yang ada p a d a saat ini. Banyaknya pendekatan dan teori-teori yang bergeser dalam pelayanan publik menyebabkan berbagai rangkaian tinjauan penting dalam melakukan analisis isu yang berkembang tersebut. Maka dari itu, buku ini berusaha menjawab berbagai tantangan dan dinamika secara global bidang pelayanan publik yang ada dengan membahas mulai dari pengertian secara mendasar, bergagai paradigma sampai dengan berbagar layanan digital yang a d a p a d a hari ini, terkahir buku ini juga menghadirkan berbagai isu-isu menarik yang ada secara modern.