PENGEMBANGAN MASYARAKAT MARITIM DAN DESA / KOMUNITAS PANTAI

Achmad Dodhy Putrani Wido, 2020

Masyarakat maritime dipahami sebagai satu kesatuan hidup manusia berupa kelompok kerja yang terdiri dari kelompok nelayan beserta kelompok lain yang terkait. Masyarakat belum mengelola sumber daya laut secara optimal, sentuhan pengetahuan akan pemanfaatan pembengunan sumberdaya di wilayah panati atau pulau-pulau sangat masih rendah. Masyarakat pesisir dan pulau-pulau dapat berkembang dengan trobosan terbaru karena masyarakat maritime dikomunitas pantai pulau-pulau cukup berperan penting dalam pengelolaan wilayah pesisir melelui pendekatan structural dan nonstruktural. Wilayah pesisir pantai juga memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagain wilayah wisata bahari. Masyarakat yang tinggal diwilayah pesisir pantai, sejak dahulu juga telah menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di sekitar pesisir pantai. Seiringdengan berjalannya waktu, kehidupan masyarakat disekitar pesisir pantai mengalami keterpurukan. Masyarakat belum dapat mengelola sumber daya pantai secara optimal.

2020

Nur Ainun Sri Pratiwi, 2020

ABSTRAK Masyarakat maritim dipahami sebagai kesatuan-kesatuan hidup manusia berupa kelompok-kelompok kerja yang terdiri dari kelompok nelayan beserta kelompok lain yang terkait, serta kelompok orang-orang yang meskipun tidak berdomisili di wilayah pantai atau pesisir tetapi menggangtungkan kehidupannya kepada sumber daya laut. Masyarakat belum dapat mengelola sumberdaya laut secara optimal, sentuhan pengetahuan akan pemanfaatan pengembangan sumberdaya diwilayah pantai dan pulau-pulau sangat minim. Dengan melihat keadaan tersebut dibutuhkan terobosan-terobosan baru agar masyarakat maritim di komunitas pantai dan pulau-pulau dapat berkembang. Masyarakat adat memiliki peran yang cukup penting dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai dan pulau. Hal ini disertai pendekatan yang bersifat struktural dan non struktural. Kata kunci : masyarakat maritim, pengembangan, strategi, masyarakat adat.

2016

Abstrak Seiring dengan dicanangkan lima pilar utama dalam agenda pembangunan Indonesia sebagai poros maritim, Kawasan Mandeh yang merupakan wilayah pesisir dengan luas 18.000 ha dan terdapat 11 pulau-pulau kecil yang digadang-gadang menjadi “icon” destinasi pariwisata maritim Indonesia bagian barat karena memiliki potensi sumber daya dan jasa lingkungan yang tinggi sudah selayaknya dikembangkan. Selama ini pengembangan pariwisata yang umumnya bersifat sentralistik (top down) telah gagal dalam menjamin keberlanjutan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil berikut aksesibilitas masyarakat di sekitar sumberdaya tersebut. Kondisi tersebut memicu dan memacu pentingnya untuk memposisikan masyarakat sebagai entitas utama dan penentu dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. Desakan untuk lebih memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pola pengelolaan dalam pengembangan pariwisata yang berada dalam lingkup kawasannya serta beragamnya adat serta budaya di kawasan ...

Masyarakat maritim dipahami sebagai satu kesatuan hidup manusia berupa kelompok kerja yang terdiri dari kelompok nelayan beserta kelompok lain yang terkait. Masyarakat belum mengelola sumber daya laut secara optimal, sentuhan pengetahuan akan pemanfaatan pembengunan sumber daya di wilayah pantai atau pulau-pulau sangat masih rendah. Masyarakat pesisir dan pulau-pulau dapat berkembang dengan trobosan terbaru karena masyarakat maritim dikomunitas pantai pulau-pulau cukup berperan penting dalam pengelolaan wilayah pesisir melelui pendekatan structural dan nonstruktural. Wilayah pesisir pantai juga memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagain wilayah wisata bahari. Masyarakat yang tinggal diwilayah pesisir pantai, sejak dahulu juga telah menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di sekitar pesisir pantai. Seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan masyarakat disekitar pesisir pantai mengalami keterpurukan. Masyarakat belum dapat mengelola sumber daya pantai secara optimal.

Rahmat Abdillah

Hampir seluruh masyarakat maritim berprofesi sebagai nelayan tangkap tradisional yang beroperasi dari sore sampai pagi hari. Teknik pencarian ikan yang berdasarkan naluri dan kebiasaan menjadikan proses penangkapan ikan tidak efektif dan tidak ekonomis. Aktifitas penangkapan ikan menggunakan metode seperti ini sulit menunjang peningkatan kesejahteraan nelayan. Dari hasil survey data potensi, produksi sumberdaya ikan di Perairan laut Indonesia dan permasalahannya, didapatkan data bahwa hasil tangkapan ikan dari kedua nelayan tersebut tidak menentu, kadang hanya mendapatkan 10 ekor dalam semalam bahkan kdang hanya 5 ekor. Penyebab dari tidak menentunya hasil tangklapan adalah karena nelayan dalam mencari ikan tidak mempunyai informasi yang dapat diandalkan dalam menentukan titik tangkapan ikan. Kurangnya penggunaan teknologi pencarian ikan seperti Deeper pro yang merupakan alat fishfindeer atau radar yang bisa mendeteksi jumlah ikan dan kedalamannuya. Beberapa penulis sudah banyak membahas tentang peningkatan teknologi bagi nelayan seperti The internet Literacy Development Model For Farmers And Fisherman Community yang ditulis oleh Firdaus Mansyur, membahas tentang pengembangan literasi TIK masyarakat tani dan nelayan, Pembuatan prototype Bagan Penangkap Ikan Otomatis Mengguanakn Sensor Sonar yang ditulis oleh M Zaenal Abidin, mengenai pemasangan alat bantu guna mempermudah nelayan dalam melakukan penangkapan ikan, dan Teknologi Rumpon Untuk Nelayan Tradisional ditulis oleh Saifullah, mengenai pemasangan alat bantu untuk meningkatkan kualitas penangkapan. Dari hasil studi literatur, memang benar didapatkan hasil yang kurang maksimal dikalangan nelayan dalam hal hasil pendapatan tangkapan ikan. Hasil yang jauh dalam hal mensejahterakan kehidupan nelayan, saya setuju dengan penulis yang telah membahas hal ini sebelumnya bahwa nelayan perlu adanya pengenbangan pemahaman dan peningkatan alat bantu dalam melakukan proses penangkapan. Sosialisasi dikalangan

Tata Kelola Sumberdaya Maritim , 2018

Pada tulisan ini membahas gagasan dari "keamanan maritim” dan “pembangunan kapasitas” dalam konteks pembangunan kapasitas untuk kerjasama keamanan maritim di Asia Pasific. Pada tulisan ini banyak pertanyaan mendasar seperti apa yang merupakan kapasitas untuk menyediakan keamanan maritime di tingkat nasional, sub regional dan regional ? kemampuan apa yang dibutuhkan Negara termasuk mengahadapi ancaman serta resiko nya serta bagaimanan kemampuan ini sesuai dengan keamanan maritime baik itu menghadapi ancaman konvensional maupun non konvensional ? serta membahas hubungan keamanan maritime dalam konsep yang berbeda seperti konvensional dan komprehensif ? tradisional dan non tradisional ? nasional dan domestic

Poros maritime development paradigm is one that is needed by the region-based maritime like Kepulauan Riau Province. With the development paradigm is expected that development in the area of maritime-based will feel more fairly and in accordance with the character of the maritime areas of development as compared with the uniform continental paradigm. Maritime culture is the culture of native Indonesia, to which Indonesia is a state of the islands. The most essential thing is the region's maritime community must permeate back to the culture. Strengthening maritime cultural values will further strengthen the spirit of development in the maritime area. By returning to know the identity of maritime then will the better the quality of human resources is to understand the attitudes and values. This research is a conceptual birth to the concept of community development with the internalisation of the values of maritime culture, especially for people in the Kepulauan Riau Province. By integrating the concept of maritime culture and the concept of community development, this research will produce a concept for strengthening communities in Riau Islands province whose output is consciousness has the maritime area, and then will be born the spirit of maintaining the maritime area with all the characteristics of the area that later would reinforce Kepulauan Riau Province as a maritime-based province.