HUKUM PIDANA KHUSUS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU

Pajak merupakan sumber pemasukan terbesar dalam APBN dimana dari tahun ke tahun perlu peningkatan, akan tetapi dalam kenyataannya terjadi kebocoran-kebocoran yang dilakukan oleh wajib pajak, aparat pajak maupun pihak ke-3 sehingga optimalisasi penerimaan tersebut tidak bisa tercapai. Untuk menimbulkan unsur jera pada pelaku maka ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Cara Perpajakan (UU No.16/2000 jo. UU No.6/83), Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( UU No.20/2000) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu diberlakukan secara selektif. Dalam praktek ketentuan-ketentuan itu tidak digunakan secara optimal oleh aparat penegak hukum, dimana Undang -Undang tentang Tindak Pidana Korupsi lebih mendominasi sehingga ketentuan pidana dalam UU No 16/2000 tidak pernah dipakai. Berdasar azas lex specialist deregat legi generalis maka ketentuan pidana dalam UU No. 16/2000 harus diberlakukan.

Criminal act of child is a criminal act committed by children as stipulated in the provisions of Article 45 of the Code of Criminal Law (Criminal Code). Legal protection of children who committed the crime is essentially a part of the effort to create the conditions so that every child can exercise the rights and obligations related to the development and growth of children is reasonably good physical, mental, and social. This paper discusses the legal protection of children who commit criminal acts, by using normative research methods, to identify and analyze as to how the legal protection of children who committed criminal act.

“Saya menjelaskan bahwa ketika saya lihat AM mencekik leher LM dengan kedua tangannya, sebelum saya mencekik AM, saya sebelumnya sempat memukuli tangan AM yang saat itu masih mencekik leher LM, namun AM, tidak juga mau melepas cekikan leher LM, sehingga saat itu saya sempat mengatakan kepada AM, he su kenapa ini, namun AM tetap terus mencekik leher LM, sehingga karena emosi maka saya langsung secapa spontan dengan kedua tangan saya kiri dan kanan yang terbuka langsung mencekik leher AM sambil ditekan, sampai AM melepas cekikan tangan di leher LM sehingga LM terjatuh ke lantai mobil”. Inilah jawban RB kepada penyidik atas pertanyaan 22 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka tertanggal 2 Desember 2021. Jawaban dari RB ini seharusnya didalami lagi oleh penyidik untuk memastikan apakah tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, masuk dalam kategori tindak pidana Kejahatan Terhadap Tubuh (misdrijven tegen het lijf) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ataukah merupakan klaster dari Kejahatan Terhadap Nyawa (misdrijven tegen bet leven), teristimewa Pasal 338 KUHP atau Pasal 340 KUHP.

Pidana berasal kata straf (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit). Selanjutnya istilah hukum pidana dalam bahasa Belanda adalah Strafrecht sedangkan dalam bahasa Inggris adalah Criminal Law. Adapun pengertian hukum pidana dibawah menurut pendapat para ahli sebagai berikut :

Abstraksi Dalam hukum Islam Jarimah penyelundupan dapat dikatagorikan ke dalam jarimah sariqah. Kata sariqah diambil dari kata "sarqun" artinya samar dan tidak jelas. Al-Qur'an telah menjelaskan, bahwa kita sebagai umat manusia dilarang untuk memakan harta sesamanya dengan cara sembunyi-bunyi (samar). Sehingga di sini Islam memandang bahwa penyelundupan erat kaitannya dengan masalah penipuan, karena penyelundupan merupakan berbuatan yang terselubung. Al-Gabn menurut bahasa bermakna al-Khada' (penipuan). Gabn adalah membeli sesuatu dengan harga tinggi dari harga rata-rata, atau dengan harga yang lebih rendah dari harga rata-rata.

Firdaus, 2019

ABSTRAK Lingkungan hidup merupakan suatu elemen yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia itu sendiri diwajibkan untuk melindungi dan melestarikan fungsi lingkungannya, walaupun kita sendiri tahu bahwa tidak semua manusia mempunyai niat untuk melakukannya. Pencegahan terhadap kemerosotan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam dimaksudkan agar lingkungan hidup dan sumber daya alam tetap terpelihara keberadaan dan kemampuannya untuk mendukung berlanjutnya pembangunan, setiap aktivitas pembangunan haruslah dilandasi oleh dasar-dasar pertimbangan pelestarian dan sumber daya alam tersebut. Lemahnya penegakan hukum lingkungan menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah dengan menerapkan norma dan kaidah hukum yang berlaku. Salah satunya adalah dengan ancaman sanksi baik pidana, perdata, maupun sanksi administratif. Dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pelaksanaan izin lingkungan berdasarkan pasal 76 jo pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan hukum perdata dan hukum pidana dalam konteks Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, komparatif, dan interdisipliner, artikel ini membahas pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, karakteristik, tujuan, dan penerapan dari kedua cabang hukum tersebut. Hukum perdata mengatur hubungan privat antarindividu/badan hukum dengan tujuan melindungi kepentingan dan hak perseorangan, sedangkan hukum pidana mengatur hubungan individu dengan negara dan masyarakat dengan tujuan melindungi kepentingan publik. Meskipun memiliki perbedaan dalam sumber hukum, karakteristik, tujuan, dan penerapannya, hukum perdata dan pidana dapat saling bersinggungan dalam praktik. Artikel ini menyimpulkan perlunya pemahaman komprehensif tentang persamaan dan perbedaan hukum perdata dan pidana bagi aparat penegak hukum, profesional hukum, dan masyarakat untuk mendorong budaya hukum yang sehat. Selain itu, harmonisasi peraturan, penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan, serta penafsiran dan penerapan hukum yang cermat, kontekstual, dan proporsional juga diperlukan untuk mewujudkan hukum perdata dan pidana yang berkeadilan, responsif, dan adaptif dalam kerangka negara hukum Indonesia.

ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM PERDATA Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djojodiguno sebagai teremahan dariburgerlijkrecht pada masa penduduka jepang. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah civielrechtdan privatrecht.