Permasalahan Keimigrasian Orang Asing di Indonesia

Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 2018

Menurut kebijakan selektif, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di izinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Sedangkan orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menaati peraturan perundang- undangan wajib dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat dikarenakan orang tersebut dikenai penangkalan, yaitu larangan untuk memasuki wilayah Indonesia. Tindakan Administratif Keimigrasian yang paling sering terjadi adalah pendeportasian yaitu tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari Wilayah Indonesia.

Ika Kurnia Hardianty, 2019

Aktivitas TKA selama berada di wilayah Indonesia serta adanya disparitas (perbedaan) jumlah Tenaga Kerja Asing antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Ketenagakerjaan dari keseluruhan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Dengan pendekatan kasus yang bersifat yuridis normatif, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tentang bagaimana pengaturan regulasi perundang-undangan terkait Tenaga Kerja Asing dan mekanisme pengawasan dan pengendaliannya yang dilakukan instansi terkait. Filosofi dasar penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah sebagai serangkaian upaya untuk meningkatkan investasi, alih teknologi dan alih keahlian kepada TKA, serta perluasan kesempatan kerja, oleh karena itu investasi asing di Indonesia sepenuhnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hasil penelitian menunjukan belum adanya upaya pengoptimalan dalam implementasi peraturan terkait orang asing dan aktivitas mereka selama berada di wilayah Indonesia, lemahnya koordinasi tim pengawasan orang asing dan terjadinya peningkatan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing.

Jurnal Legislasi Indonesia, 2018

Hukum Tanah Indonesia sangat berbeda dengan hukum yang berlaku di berbagai negara lain. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria adalah undang-undang pokok yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah, yang menetapkan beberapa jenis hak atas tanah untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan tujuan peruntukkannya. Makalah ini memberikan gambaran umum tentang hal-hal penting yang berkaitan dengan kepemilikan tanah di Indonesia. Hanya warga negara Indonesia yang diperbolehkan memiliki tanah Hak Milik. Kepemilikan properti orang asing merupakan isu yang menarik. Pembatasan untuk pembeli hunian oleh orang asing juga ditinjau. Indonesia dan banyak negara memiliki batasan kepemilikan asing atas properti di wilayahnya. Orang asing yang ingin menggunakan atau membeli tanah, rumah atau apartemen untuk keperluan apapun perlu mengetahui fakta ini.

Property/residence is also the right of foreigners according international law, but the rule in Indonesia has not been enough comprehensive in its regulation, which caused the markets of foreign property have not shown the results according with expectations, even, indeed it often happens the smuggling law This research uses the method of normative legal research, by basing it on the secondary data include primary legal materials, secondary, and tertiary obtained from the library research. The results showed as that the rights of every person, including a foreigner to occupy the dwelling/residence, so, a foreigner can use the properties of house in Indonesia, with the Use Rights or Lease Rights. The use of property by foreigners in Indonesia, based on the provisions of Article 42 and Article 45 letter b of Act No.5 Year of 1960 concerning The Basic Regulation of Agrarian Law. Kata kunci : properti asing, hak pakai atau hak sewa, orang asing, tempat tinggal/hunian bagi orang asing. A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah Land is a fundamental resource of the nation state. Without land, without territory, there can be no nation state. Housing, agriculture, natural resource use, and national security concerns are all based upon land management and use. 3 Menurut Maria S.W. Sumardjono, karena sifatnya yang langka dan terbatas, serta merupakan kebutuhan dasar setiap manusia inilah maka pada hakekatnya masalah tanah merupakan masalah yang sangat menyentuh keadilan. 4

Basindo : jurnal kajian bahasa, sastra Indonesia, dan pembelajarannya, 2020

Lex Et Societatis, 2015

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik meskipun banyak kekurangan didalamnya. Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah kami buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.

Ilham Zico, 2019

Indonesia adalah negara yang kerap kali didatangi oleh warga dari luar Indonesia dengan memiliki banyak tujuan. Seperti berwisata, bekerja, atau bahkan memiliki tujuan yang tidak baik misalnya penyelundupan orang dan perdagangan orang. Dengan demikian, direktorat Jendral (Dirjen) Imigrasi memiliki tugas dan dasar hukum yang sesuai untuk mengamankan orang – orang yang dapat merugikan kedaulatan negara Indonesia. Dengan demikian, bangsa – bangsa yang bekerja sama dengan Indonesia baik dalam bilateral dan multilateral sedikit tersinggung atas perlakuan pemerintahan Indonesia terhadap warga negara mereka. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu pendekatan secara deskriptif dengan mengambil sumber dari beberapa jurnal yang terkait dengan judul yang tertera diatas. Pendekatan ini dilakukan agar dapat mengambil inti dalam pelakasanaan tindakan administratif keimigrasian dalam hal Deportasi. Dalam jurnal ini akan membahas bagaimana pandangan anggota atau organisasi dunia terkait dengan politik dan kerjasama yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini adalah memperoleh data dan sumber yang konkrit dan menjadi media edukasi yang baik bagi pembaca dari kalangan umum maupun lainnya.

Reno Putra Ramdo, 2019

Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah Tiap orang yang bukan warga negara Indonesia yang melakukan pekerjaan yang dilakukan di bawah perintah orang lain di Indonesia baik dengan menerima upah atau tidak, atau yang melakukan pekerjaan di Indonesia yang dijalankan atas dasar borongan dalam suatu perusahaan, baik oleh orang yang menjalankan pekerjaan itu sendiri maupun oleh orang yang membantunya. Dengan adanya Globalisasi yang meningkatkan kerja sama ekonomi global, regional, dan bilateral antarnegara. Dunia semakin tanpa batas dan masyarakatnya membentuk komunitas global. Integrasi ekonomi global seperti ini, secara otomatis mendorong mobilitas Tenaga Kerja Asing (TKA) semakin terbuka. TKA dari negara lain masuk ke Indonesia dalam jumlah besar, terutama dari negara anggota Association of Southeast Asian Nations/ASEAN dan ASEAN Plus Three (China, Korea Selatan dan Jepang).Mulanya dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Hal tesebut berdampak pada banyaknya Orang Asing yang menjadi Tenaga Kerja Asing Ilegal apalagi Ditambah dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sehingga izin bagi tenaga kerja asing (TKA) yang hendak masuk ke Indonesia dipermudah.Hal tersebut berdampak pada melonjaknya Tenaga Kerja Asing Di Indonesia terutama Tenaga Kerja Asing asal China

Jurnal Kependudukan Indonesia, 2020

The COVID-19 pandemic is the reason some Indonesian student migrants to delaying their return-home. Various factors that inhibit return migration such as health, security, transportation and local immigration rules make student migrants stay abroad. Objective: This research aims to understand the migration decision-making process of Indonesian student migrants abroad on postponed their return-home to Indonesia on May-December 2020. Methods: The data collected included quantitative from a survey and qualitative data from interviews. Result: The decision-making process for migrant students arises from themselves and strengthened by the family and community, including information from their social networks. The impact of some student migrants who delay their return is the economic situation, especially for students who rely on their scholarships. To relieve the burden on student migrant, the Indonesian government can provide daily need aid. The Indonesian government also need diplomate to educational institutions to reduce their tuition fees and extend residence permit.

Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 2018

Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh orang asing dengan modus menggunakan visa kunjungan wisata kerap kali terjadi, umumnya digunakan dalam rangka bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia. Hal ini menyebabkan menjadi berkurangnya kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia di dalam negeri dan berkurangnya pendapatan Negara dari sisi penggunaan Tenaga Kerja Asing. Berdasarkan fakta di lapangan, masalah penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Wisata umumnya berasal dari kebijakan Pemberian Bebas Visa Kunjungan Wisata hal ini merupakan permasalahan yang lama kelamaan semakin sulit diselesaikan, bahkan semakin sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Keterlibatan Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional yang mengakomodir tentang kemudahan dibidang penanaman modal dan penggunaan tenaga kerja asing, menyebabkan Indonesia semakin dipenuhi oleh para Pemodal dan Tenaga Kerja Asing. Masalah penggunaan tenaga kerja asing perlu mendapat perhatian serius pemerintah khususnya dalam pengawasan kegiatannya selama berada di Indonesia, agar penggunaan tenaga kerja asing dapat bermanfaat bagi Indonesia. Pemberian kemudahan Bebas Visa dalam rangka meningkatkan devisa negara di bidang pariwisata terhadap orang asing yang akan memasuki Indonesia, tentunya harus dibarengi dengan pengawasan terhadap izin tinggalnya sebagai konsekuensi kemudahan pemberian Bebas Visa tersebut.

Indonesia adalah Negara yang memiliki banyak kepulauan dan memiliki wilayah geografis yang strategis dengan ribuan pulau dan perairan yang mengelilingi Negara tersebut. Karena Indonesia dikelilingi perairan,membuat Negara tersebut didatangi oleh kapalkapal,termasuk oleh kapal-kapal asing, dan menjadi lalu lintas perairan dunia. Karena itu membuat banyak kapal-kapal dari Negara lain melintas melalui wilayah kedaulatan Negara Indonesia,termasuk kapal-kapal yang membawa imigran gelap.

Jurnal Hukum & Pembangunan, 2008

AbstrakThis article does elaboration regarding the Rl government policy on alliedentrance into national territory during their visi{ The visa on arrival policyis granted in the immigration (Custom) check points or another entry pointswhich has been declared under Decree of the Ministry of law and HumanRight of the Rl No. M-04 .1Z01.10 year 2003, regarding Visa on Arrival(VOA). Then after for allied who would visit to Indonesia can seek theirVOA at Indonesia 's harbour or airport where their arrival. It becomessimply ways to get visa for their entry to Indonesia for their various tourism,business activity or just transit needs. Shortly, under that policy either alliedor Indonesian goverment would get advantages merely for easy beraucracyand convenience entry with also devisa earning as primary consideration

Covid Disease 2019 (Covid-19) showed up toward the finish of 2019 in Wuhan, Hubei Province, China. The infection spread to different nations, including Indonesia. To forestall Covid-19 from spreading in Indonesia, the public authority, through the Directorate General of Immigration, given a few approaches while as yet maintaining basic freedoms. This examination will answer two issues. First is the means by which far types of movement strategy identified with Covid-19 from the viewpoint of basic liberties, second what are the deterrents confronted while executing the approach. The examination strategy utilized is subjective and with deductive reasoning rationale. This examination infers that the public authority sets two approaches during Covid-19. They are limitations for outsiders to Indonesian region and identification administrations limitations. On a basic level, the two approaches don't contain components of common liberties infringement. Other than of that, there is no cr...

The purpose of this study is to analyze the role of immigration intelligence in the supervision of foreigners and what steps are taken in anticipating potential vulnerability by foreigners. It is a qualitative approach with secondary data in the form of books, legislation and research journals. The results show that the role of Immigration Intelligence is to do an early detection of any disturbance (potential vulnerability) caused by foreigners, both those who will enter and their activities in Indonesian territory and threaten the stability of the country. Early detection process through various stages, namely processing foreign data (visas and passports) and analyzing indepth so as to produce accurate and integrated information in the immigration information management system (SIMKIM). Existing information is made in the form of intelligence products originating from information from the public, government agencies, visiting places or buildings that can be found information about the whereabouts and activities of foreigners and conducting intelligence operations. Anticipation steps are taken, namely: first: establishing a foreign reporting system (APOA) involving all elements of society and entertainment, hotel, restaurant associations to report on the existence and activities of foreigners. Second: Establish an intelligence community, namely the State Intelligence Agency, TNI, Polri, and ministries /agencies that hold state and regional intelligence (Kominpus and Kominda) as a forum for exchanging information regarding the presence of foreigners. Third: Cooperating with Interpol (Immigration will have/connected with Interpol data so that data from all countries). Immigration Intelligence also cooperates with the Indonesian National Police by signing the use of application I-24/7 to detect data on lost or stolen passports and fugitives.