Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.
2019, Samudera Biru
…
136 pages
1 file
Buku ini hasil merupakan skripsi penulis sewaktu kuliah S1 di UIN Imam Bonjol, Padang. Semoga bermanfaat.
After the amendment of the Constitution of Republic of Indonesia of 1945, the People's Consultative Assembly no longer drew up the National Guidelines (GBHN). This condition causes the organization of the country to be without direction. Faced with these problems, then came the idea to restore the authority of the People's Consultative Assembly in preparing the GBHN. The compilation of this GBHN is a mandate of the fourth principle of Pancasila. Pancasila itself is the foundation and ideology of the country that became the guideline in the implementation of the life of nation and state. The systematics and contents that should be contained in country policy documents consist of general development directives. These guidelines will be the source of the vision and mission of the president. Substances that need to be regulated in the national development plan cover all areas of the legal, political, economic, social and cultural fields, human resources, natural resources and en...
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Berkat kudrat dan iradat-Nya akhirnya kami dapat menyelesaikan makalah yang membahas tentang "BELA NEGARA" ini.
Puji dan Syukur saya panjatkan ke Hadirat allah swt karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga saya dapat menyusun makalah ini yang berjudul "Negara Maju dan Negara Berkembang" tepat pada waktunya. saya menyadari bahwa didalam pembuatan makalah ini berkat bantuan dan tuntunan allah swt dan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini kami menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam pembuatan makalah ini. Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya. Penyusun BAB 1 PENDAHULUAN A.Latar belakang Suatu negara dikatakan berkembang atau maju salah satunya adalah dengan melihat pada keberhasilan pembangunan oleh negara yang bersangkutan. Apabila negara tersebut belum dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan atau belum dapat menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah dilakukan. Sedangkan negara yang mampu menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga sebagian besar tujuan pembangunan telah dapat terwujud baik yang bersifat fisik ataupun nonfisik maka negara tersebut dapat disebut negara maju Negara berkembang yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih maju dibandingkan negara lain yang setingkat, tetapi belum mencapai tingkat negara maju disebut negara industri baru (newly industrialized country/NICs). Dengan kata lain, negara industri baru sedang berkembang mencapai tingkat negara maju tetapi belum cukup untuk dikatakan sebagai negara maju.
Banyak kalangan yang melihat perkembangan politik, sosial, ekonomi dan budaya di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Bahkan, kekuatiran itu menjadi semakin nyata ketika menjelajah pada apa yang dialami oleh setiap warganegara, yakni memudarnya wawasan kebangsaan. Apa yang lebih menyedihkan lagi adalah bilamana kita kehilangan wawasan tentang makna hakekat bangsa dan kebangsaan yang akan mendorong terjadinya disorientasi dan perpecahan.
2018
This paper will explore the political ideology of PKS in realizing the ideals and goals of the party in an evolutive way, how the implementation of PKS political ideology is done gradually and programmed to achieve a political success. With ideological approach this article try to explain the shift of PKS ideology from year to year slowly but surely has gained a position well established in the map of politics in Indonesia and long-term struggle in realizing the ideology of shariā implementation, although in its journey there are various frictions that erode the eshtablishment of ideology. This is inseparable from the implementation of ideology and movement strategy that was built carefully. From the tarbiyah movement that characterized the party then turned into a social movement and party that has militant cadres ranging from grassroot level to who are in a strategic position. PKS is born from the spirit of deep-rooted Islamism. Its existence is not due to the political influence ...
MAKALAH BAB 11 PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
Loading Preview
Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.