Omnibus Law untuk Masyarakat Adat

Dari sekitar 30-an undang-undang yang mengatur soal masyarakat adat, meski ala kadarnya, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK 11/2020) 'mengatur ulang' 12 di antaranya. Meski 'pengaturan ulang' itu hanya bermakna sekedar disebut saja. Misalnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Pada pada Pasal 4 kebijakan yang lahir di tahun-tahun awal reformasi itu menegaskan bahwa, pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan dengan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia; mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam; melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat; dan mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam. Sementara itu, pada Pasal 5, antara lain ditegaskan pula bahwa Pemerintah perlu melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor; menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum, termasuk pengadaan lembaga dan biaya untuk mengurusnya; serta menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan potensi, kontribusi, kepentingan masyarakat dan kondisi daerah maupun nasional. Perubahan yang tidak mengubah Jika para pemilik kewenangan peduli, UUCK 11/2020 boleh jadi adalah momentumnya. Sayangnya, meski disebut dalam bagian konsiderannya, amanat TAP IX/MPR/2001 bisa dikatakan tidak berbekas sama sekali. Pengaruh UUCK 11/2020 terhadap norma hukum yang mengatur kepentingan masyarakat adat dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori. Yakni perubahan yang tidak signifikan/tidak berarti; perubahan yang cukup berarti; bertahannya pengaturan yang melindungi kepentingan masyarakat; dan, sayangnya, pada saat yang sama, norma hukum yang selama ini mengahalangi proses pengakuan hak masyarakat adat juga tetap bertahan.

Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, 2021

This article examines the drafting of the Omnibus Law on the Job Creation Bill, the original purpose of which was to facilitate investment or accelerate the economy. Starting from the disharmony of several overlapping regulations, out of sync between one law and another in the investment sector, a universal sweeping law that contains thousands of articles is needed. This study uses the theory of the formation of laws and regulations and the perspective of legal politics, with juridical analysis, to explain how a process of drafting a law, the principles of formation, and the political dynamics that gave birth to it. This paper emphasizes that the process and politics of the Omnibus Law legislation on the Job Creation Bill has minimal public participation and is not transparent. So the legal product of the Job Creation Law is formally flawed, and materially contains articles that are capitalist in content, opening up investment for investors but on the other hand harming the people. ...

Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum

The Omnibus Law is often discussed and debated, especially in its implementation in Indonesia. Omnibus Law is considered as a solution to make legislation more efficient, Omnibus Law is something new in the formation of legislation in Indonesia. Previously, the Omnibus Law was often used in the common law legal system, and several civil law countries have also implemented the Omnibus Law. In this study, the authors examine the United States and the Philippines. The concept of the Omnibus Law is not only used for one type of law but has penetrated into other sectoral laws. In the Philippines, since 2003 the Omnibus Law has been enacted as a method for forming legislation. It is different from the United States, which has implemented the Omnibus Law since 1850. This research refers to a comparison of the Omnibus Law in the Philippines because the Philippines is a country in the Southeast Asia region just like Indonesia and adheres to a legal system that combines common law and civil l...

2020

Merancang Omnibus Law sebagai Politik Hukum Ekonomi dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen di Era Ekonomi Digital Revolusi Industri 4.0

KRTHA BHAYANGKARA, 2021

Gagasan konsep omnibus law sebagai metode dalam penyusuanan peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah menjadi perbincangan dikalangan pengemban hukum, baik pengemban hukum teoritis maupun pengemban hukum praktis. Berdasarkan kajian dapat disimpulkan bahwa kedudukan omnibus law dalam sistem perundang-undangan Indonesia termasuk ke dalam undang-undang dan mempunyai derajat yang sama dengan undang-undang, yang dibuat, dibentuk, dan diterapkan oleh badan yang menjalankan fungsi legislasi (DPR bersama Presiden), sehingga dapat diuji oleh mahkamah konstitusi, baik diuji secara materil maupun diuji secara formil.

2020

2020

The method for the formation of laws and regulations that has become the public spotlight recently is the Omnibus Law method which of course cannot only be applied in the formation of laws alone. It can also be applied in the formation of regional regulations. However, this is not yet an issue that is discussed nationally. The purpose of this study is to answer legal problems related to the application of the omnibus law in the formation of regional regulations so that there is a common viewpoint and become input for stakeholders. The research method used is normative juridical. The results show that the formation of local legislation using the omnibus law method can minimize disharmony of local legislation both vertically and horizontally with PUU.

Jurnal Saniri, 2020

The Indonesian government has gone through government regimes ranging from the Old Order to the Reformation Order to date which also has an impact on statutory provisions including land policies which are constantly changing and causing overlapping of various regulations as one of the triggers for land conflicts. In order to overcome the overlapping issue of land regulations, a new breakthrough was born through the concept of the Omnibus Law from the government as a strategy and solution for structuring land regulations. Through the Omnibus Law concept, it is hoped that it can resolve land conflicts due to overlapping regulations quickly, precisely and efficiently, and can organize and harmonize various land regulations from the central to regional levels. With the effective and efficient arrangement of land regulations, it will support the improvement of the investment climate in Indonesia.

2020