TIVE A2.1700110 SINDINURAENI

UMKM menjadi salah satu pilar perekonomian yang menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2018, hasil pencatatan Badan Ekonomi Kreatif ditemukan bahwa terdapat 96% UMKM belum berbadan hukum ataupun memiliki payung hukum. Artinya, baik dalam bentuk usahanya ataupun bentuk badan hukumnya, mayoritas para pelaku usaha UMKM tidak berfokus kepada perlindungan hukum ataupun perkembangan usahanya melainkan kepada suatu keuntungan dan pola bisnis yang sederhana tanpa ada perencanaan pengembangan di masa mendatang. Maka dari itu, diperlukan kebijakan yang mengatur agar UMKM di Indonesia memperoleh perlindungan hukum terhadap merek dagangnya. Sehingga dalam penelitian ini mengetahui seberapa pentingnya perlindungan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap UMKM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

2020

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ini merupakan padanan dari bahasa Inggris Intellectual Property Right. Kata intelektual tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind) (WIPO, 1988:3). Hak Kekayaan Intelektual secara islami pada dasarnya memiliki nilai keutamaan dan kemulyaan di sisi sang Pencipta. Karena itu tidak berlebihan jika hasil karya intelektual manusia diberikan perlindungan hukum yang memadai. Melalui cara ini, Hak Kekayaan Intelektual akan mendapatkan tempat yang layak sebagai satu bentuk hak yang memiliki nilai keutamaan dan kemulyaan bagi seorang yang berilmu. Sesuai firman Allah SWT. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan memeliki ilmu pengetahuan beberapa derajat.(QS.) Kitab Tafsir Elektronik dimasukan sebagai karya yang dilindungi karena merupakan adaptasi dari ciptaan awal dalam bentuk E-Book yang masing-masing memiliki hak cipta sendiri setelah diwujudkan dalam bentuk nyata.

Alternatif sengketa di Luar pengadilan saat ini menjadi alternatif bagi kalangan bisnis untuk dapat menyelesaikan sengketa bisnis diluar pengadilan hal ini disebabkan karena penyelesian melalui proses pengadilan, dianggap mengalami beban yang terlampau padat (overloaded), Lamban dan buang waktu (waste of time), Biaya mahal (very expensive) dan kurang tanggap (unresponsive) terhadap kepentingan umum atau dianggap terlampau formalistik (formalistic) dan terlampau teknis (technically). Dengan penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mekanisme konsiliasi, mediasi, negosiasi dan pendapat ahli serta penyelesaian sengketa menurut masyarakat adat dapat mencerminkan proses penyelesian sengketa secara adil karena diharapkan dapat menggali nilainilai yang hidup dalam masayarakat secara cepat, biaya ringan, damai dengan win-win solution bukan win lose solution. Oleh karena itu perlu lembaga-lembaga alternatif penyelesian sengketa terutama dalam hal pelaksanaan eksekusi.

Beberapa daerah di Kabupaten Bandung rentan terhadap banjir saat hujan, seperti di lokasi penelitian ini, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Dayeuhkolot, dan Kecamatan Bojongsoang. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan daerah rawan banjir di Kecamatan Baleendah, Kecamatan Dayeuhkolot, dan Kecamatan Bojongsoang (DAS Citarum Hulu), untuk mengevaluasi sempadan yang ada dalam kasus daerah dataran banjir yang terjadi dan untuk mengembangkan strategi implementasi kebijakan itu sempadan sungai dan perencanaan tata ruang berdasarkan daerah dataran banjir dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pelestarian sungai. Penelitian ini terdiri dari: 1) Analisa curah hujan rancangan dengan metode log Pearson III, Gumbel dan Log Normal 2) Analisa debit banjir rancangan dengan metode hidrograf sintetik Snyder 2) Pemodelan hidrodinamik 1 dimensi di sungai 4) Analisa Spasial 5) Analisa SWOT. Dari hasil simulasi diperoleh peta genangan periode ulang 2,5, 25 dan 50 tahun di wilayah tersebut potensial untuk tergenang. Dengan Analisis SWOT, strategi implementasi kebijakan ini strategi sempadan sungai dan perencanaan tata ruang wilayah dibagi menurut strategi jangka pendek, strategi jangka menengah dan strategi jangka panjang Kata Kunci: banjir, daerah dataran banjir, sempadan sungai, analisa SWOT ABSTRACT Some areas in the district of Bandung are prone to flooding when it rains, such as in the locations of this study, Baleendah Sub district, Dayeuhkolot Sub district, and Bojongsoang Sub district. The main objectives of this study is to obtain the flood-prone area in Baleendah Sub district, Dayeuhkolot Sub district, and Bojongsoang Sub district (Citarum Upstream Catchment), to evaluate the existing river border (sempadan) in case of floodplain areas happened and to develop policy's implementation strategies of river border (sempadan) and spatial planning based on flood plain areas in order to improve river's preservation and protection. This study consist of : 1) Designed rainfall analysis using Log Pearson III, Gumbel, and Log Normal Methods, 2) Designed food discharge analysis using Snyder's Synthetic Hydrograph Methods, 3) One Dimensional Hydrodynamic Model in River, 4) Spatial Analysis, 5) SWOT Analysis. From the simulation results obtained over a period of inundation maps 2.5, 25 and 50 years in the development of Baleendah, which includes the District of Baleendah District, Dayeuh Kolot District and Bojongsoang Disctrict.. Some areas in the District is a potential for flooding. With SWOT analysis, strategy implementation of this policy and strategy of the river border spatial planning strategy is divided according to short-term, Medium-Term Strategy and Long-Term Strategy

Menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arti Pancasila sebenarnya dan untuk mengetahui implementasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai dasar Negara dan mendasarkan diri pada hakikat nilai kemanusiaan monopluralis maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan pada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu pertahanan dan keamanan negara harus mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila.Dan akhirnya agar benar-benar negara meletakan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan atas kekuasaan.

Deni Anggara, 2020

Indonesia sebagai negara bangsa tidak dapat menghindari tantangan globalisasi, tetapi dengan berpegang pada Pancasila sebagai prinsip panduannya, Indonesia akan dapat mempertahankan keberadaan dan identitasnya. Makalah ini berpendapat bahwa memelihara semangat nasionalistik dalam benak generasi muda sejak masa kanak-kanak akan membuat mereka lebih tahan terhadap pengaruh negatif dan kemerosotan moral yang merajalela di era globalisasi. Dengan demikian, dengan memperkuat moralitas dan etika melalui pendidikan Pancasila, generasi muda Indonesia akan lebih siap menghadapi globalisasi dan mempertahankan identitas Indonesia pada saat yang bersamaan.

Kawasan pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, dengan batas kearah barat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti angin laut dan pasang surut. Kawasan pesisir merupakan kawasan yang unik dan menyimpan berbagai sumber daya alam yang besar dan tentunya dapat dikelola guna untuk memenuhi kebutuhan dan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan sebagai pendapatan daerah bahkan sebagai penghasil devisa negara dan di samping itu kawasan pesisir pula telah menjadi tempat atau pusat dari kegiatan masyarakat, hal itu dibuktikan dengan banyaknya kota atau daerah berkembang di daerah pesisir(IdhamHayyun,2017;Pengaruh Keberadaan TPI Lappa di Kab.Sinjai;hal 1) Dalam sistem mata pencaharian itu sendiri perlu ada suatu lapangan yang pasti yang dapat menentukan ada tidaknya pendapatan yang dihasilkan dari lapngan tersebut. Jadi menurut saya, sangat penting jika kita mengkaji lebih jauh lagi tentang TPI Lappa ini sebagai salah satu ladang pendapatan masyarakat Sinjai disamping fungsinya yang sebagai sentral kemaritiman di Kabupaten Sinjai. Tujuan penelitian adalah untuk meninjau tingkat pendapatan masyarakat Sinjai, faktor-faktor penentu dalam pendapatan masyarakat Lappa Kab.Sinjai serta strategi peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Sinjai. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana tingkat pendapatan masyarakat sinjai khususnya yang tinggal di Lappa Kab.Sinjai? ; (2) Apa faktor penentu pendapatan masyarakat Lappa Kab.Sinjai? ; (3) Bagaimana strategi peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Sinjai?

Magister Pendidikan Matematika, FMIPA, Universitas Negeri Padang, 2019

Pengaruh Model Pembelajaran PACE terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah dan Komunikasi Matematis Peserta Didik Kelas VIII SMP Kota Pariaman Ditinjau dari Perbedaan Self-Efficacy dan Gaya Belajar