REFORMASI BIROKRASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

RB KEMENDAGRI, 2019

Mengulas tentang Capaian Reformasi Birokrasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Elkana Goro LEba

Birokrasi merupakan fenomena kehidupan yang dikenal umat manusia sejak zaman dahulu. Setiap orang yang hidup di dunia ini, sejak lahir hingga meninggal, selalu harus berhadapan dengan instansi pemerintah yang disebut dengan birokrasi. Namun kondisi birokrasi Indonesia saat ini yang berada di era reformasi masih arogan, menganggap rakyatlah yang membutuhkannya, banyak birokrat yang korup, dan belum menunjukkan arah pembangunan yang baik, korupsi masih merajalela dan mentalitas birokrat masih jauh dari harapan.

This paper is aimed at analyzing public sector reform as a globalized movement and its practices in Indonesia. It is argued that normatively, it must be admitted that the reform process, started since the fall of Suharto's New Order regime in the late 1990s, has shown significant progress. Nevertheless, empirically, the process has not brought similar progress particularly in terms of eradicating abused of power and delivering sophisticated public services. Pendahuluan Momentum reformasi birokrasi menguat pasca runtuhnya rezim Orde Baru pada akhir dekade 90-an. Banyak kalangan sepakat bahwa birokrasi sebagai salah satu elemen penting proses ketatanegaraan di Indonesia telah mengalami pembusukan (decay) selama lebih dari tiga dekade. Rezim penguasa Orde Baru telah berhasil memanipulasi eksistensi birokrasi menjadi salah satu instrumen politik yang strategis untuk melanggengkan kekuasaannya. Secara garis besar, dampak dari posisi sentral dalam konstelasi politik masa Orde Baru ini adalah terabaikannya praktik birokrasi yang ideal, yaitu birokrasi yang efektif dan efisien, rasional, impersonal, profesional, didasarkan pada prinsip meritokrasi, dan yang terpenting berorientasi kepada pelayanan. 1 Sebaliknya, birokrasi Indonesia justru divonis menderita berbagai penyakit, seperti penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), memihak, rendahnya sumberdaya manusia, inefisiensi, sumber penyebab

Essay Administrasi Kepegawaian Negara, 2023

Pada dasarnya Reformasi Birokrasi merupakan sebuah perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan dan pelayanan public yang dilakukan secara sadar untuk memposisikan diri kembali, dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis.

EKA KURNIAWATI, 2019

Birokrasi merupakan alat pemerintah untuk menyediakan pelayananan publik dan perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan. Pelaksanaan birokrasi setiap negara berbeda-beda tergantung dari sistem pemerintahan yang dianut oleh setiap negara. Dengan begitu birokrasi di Negara maju tentu akan berbeda dengan birokrasi di Negara berkembang. Birokrasi yang diterapkan sudah bagus atau belum di Negara Indonesia dapat terlihat dari penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Di Negara berkembang terutama Indonesia, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum bisa dikatakan baik karena pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah belum bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kondisi geografis, sumber daya manusia, sumber penerimaan, dan teknologi informasi. Dan pastinya sangat diperlukan solusi yang baik untuk mengatasi bagaimana caranya memperbaiki birokrasi yang ada di Indonesia, karena setiap negara yang baik juga memiliki kondisi birokrasi yang baik dan stabil. Refomasi Birokrasi yang dipelopori Kementerian keuangan telah meletakkan dasar yang kokoh bagi Kementerian Keuangan untuk melanjutkan dan memperdalam proses Reformasi Birokrasi melalui program Transformasi Kelembagaan (TK). Sejak Tahun 2002-2006 telah banyak perbaikan-perbaikan yang dilakukan Kemenkeu, Hingga pelaksanaan RB secara massif (2007-2009) Kemenkeu terus berbenah diri. Sebagai pelaku utama penggerak pertumbuhan perekonomian, Kemenkeu tidak tinggal diam. Kemenkeu menilai tantangan ini tidak bisa dilakukan tanpa terobosan yang lebih besar. Untuk itu Kemenkeu meluncurkan program TK (Tahun 2013-2025). Oleh karena itu makalah ini dibuat untuk membahas tentang Pencapain Kementrian Keuangan Indonesia dalam pelaksanaan pencapaian yang diraih.

Budi Kurniadi, 2019

Agenda reformasi birokrasi masih menyisakan persoalan-persoalan mendasar walaupun memiliki area dan arah kebijakan yang jelas. Konten kebijakan publik yang saling tumpang tindih menunjukkan saratnya muatan kepentingan sehingga dalam implementasinya masih diperlukan sinkronisasi selain sejalan dengan sikap dan perilaku Aparatur sipil Negara (birokrasi) yang taat dan patuh terhadap sumber etika dan disiplin yang berlaku karena Undang- Undang dan peraturan-peraturan lainnya mengikat dan membatasi ruang gerak Aparatur Sipil Negara yang memiliki fungsi utama pelayanan publik. Berbagai tolok ukur masih perlu dipikirkan dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang professional, sehingga keberpihakan terhadap kepentingan politik yang diarahkan pada orientasi pertahanan dan penguatan status quo tidak memperuncing dilemma pragmatis Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pelayanan prima kepada masyarakat. Kata kunci :Reformasi birokrasi,Etika dan Netralitas