Budaya Oligarki Mengancam Sistem Demokrasi Indonesia

Jurnal Syntax Admiration, 2024

Oligarki atau dominasi politik oleh sejumlah kecil individu atau kelompok, telah menjadi perhatian dalam konteks demokrasi. Keberadaan dan praktek oligarki bisa memiliki implikasi signifikan terhadap pembentukan kebijakan hukum dan distribusi keadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi konsep oligarki dalam demokrasi, serta menganalisis bagaimana oligarki dipraktekkan dalam politik hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan studi literatur. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dalam tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsep oligarki dalam demokrasi merujuk pada sistem politik di mana kekuasaan politik terpusat di tangan sekelompok kecil individu, sering kali memiliki hubungan dekat dengan politisi dan pendukung tertentu. Pengelolaan oligarki dalam politik hukum Indonesia dilakukan melalui praktik-praktik politik oligarki yang dijalankan oleh sekelompok elit yang terdiri dari politisi, pengusaha, dan tokoh militer yang memegang kekuasaan. Praktik politik oligarki ini tidak terjadi tanpa alasan, karena secara tidak langsung, beberapa ketentuan hukum di Indonesia justru memperpanjang dominasi politik yang seharusnya demokratis. Situasi ini menyulitkan upaya untuk menghindari politik oligarki di Indonesia.

JURNAL POLITIK PROFETIK

GLOBAL INSIGHT JOURNAL

Penulisan ini menguraikan mengenai terkait fenomena demokrasi di Indonesia. Memasuki Orde Baru, demokrasi menemukan momentumnya, perguliran ideology politik terjadi dari otoritarianisme, ke demokrasi, Meski demikian, beberapa penyakit pada masa sebelumnya justru muncul dalam bentuknya yang baru dimasa kini Penyakit tersebut masih terait KKN (Korpusi, Kolusi, dan Nepotisme) yang terbalut dalam berbagai isu semacam desentralisasi dan demokratisasi. Artikel ini bertujuan untuk mengurai permasalahan dan pertautan antara fenomena neo-KKN dan demokratisasi di Indonesia dalam pendekatan Oligarki. Oligarki adalah merupakan sistem politik dimana pihak yang memerintah terdiri atas sejumlah orang atau sekelompok orang (kelompok elit). Sekelompok elit tersebut dalam menjalankan pemerintahan selalu menggunakan segala cara agar rakyat dapat dikendalikan dan dikuasainya. Sistem ini disebut juga pemerintahan dari atas yakni Negara dijadikan alat untuk mencapai tujuan kelompok elit, sehingga tujuan yang menyangkut kesejahteraan rakyat, keadilan, dan kemerdekaan perorangan biasanya tidak dapat (sulit). Dengan menggunakan perspektif Mark E. Warren, relasi generik antara korupsi dan demokrasi akan diuraikan, termasuk beberapa langkah strategis dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Indonesia, this oligarchy has thrived in several countries around the world, although since the 20th century the oligarchy has been abandoned by its organizers. However, the practice is still alive and well in the circles of power, both at the local and national levels. The practice of oligarchy in several countries, openly and secretly, continues to develop, such as the practice of oligarchy in countries with a democratic system, one of the dangers of the state caused by the practice of oligarchy is Indonesia. The practice of oligarchy in a country with a democratic system will seriously disrupt the nation's sovereignty.

Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan

Kerusakan lingkungan dan dampaknya merupakan persoalan yang masih terus berlanjut di Indonesia serta belum cukup mampu untuk mendorong transformasi narasi politik hijau menjadi platform partai politik sebagaimana yang terjadi di negara lain. Literatur sebelumnya seringkali menggunakan kerangka liberalis dan menuntut kesadaran kolektif serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi persoalan lingkungan, bukan urgensi keterwakilan politik hijau. Selain itu, perspektif konstitusional dan institusional juga terlampau idealis dan kurang memperhatikan kepentingan individu yang selalu mencari keuntungan. Tulisan ini berupaya untuk menganalisa penyebab dari persoalan lingkungan serta absennya keterwakilan narasi politik hijau dalam bentuk formal dengan menggunakan teori oligarki dan keterwakilan politik. Melalui analisa kualitatif deskriptif dengan metode wawancara dan studi literatur ditemukan: (1) narasi politik Hijau di Indonesia tersebar di berbagai janji kandidat dan partai politik menje...

Demokrasi secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "Demos" yang berarti rakyat dan "Kratos" yang berarti pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi adalah suatu bentuk atau sistem pemerintahan di mana semua orang ikut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakil terpilih. Oleh karena itu demokrasi diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam perumusan, pengembangan, dan perumusan undang-undang secara langsung atau melalui perwakilan. Setiap negara mengadopsi sistem pemerintahan yang berbeda. Di beberapa negara atau kawasan, negara demokrasi banyak menggunakan istilah demokrasi untuk menggambarkan sistem pemerintahannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem permerintahan demokratis. Negara dengan sistem demokrasi akan memberikan hak kepada warganya untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas. Indonesia dalam perkembangan demokrasinya mengalami fluktasi atau pasang surut akibat dari masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yaitu kehidupan ekonomi, sosial, hingga kehidupan politik. Demokrasi Indonesia mengalami lima kali perubahan yaitu pertama sistem demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1950, kedua menjadi sistem demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959, kemudian menjadi sistem demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966, keempat menjadi demokrasi orde baru pada tahun 1966-1998 dan terakhir menjadi sistem demokrasi pancasila era reformasi atau demokrasi orde reformasi dari tahun 1998 hingga saat ini. Indonesia menganut sistem demokrasi era reformasi setelah lengsernya masa pemerintrahan presiden Soeharto pada tahun 1998. Sejak itu Indonesia menganut sistem demokrasi tersebut sampai saat ini. Pada penyelenggaraan demokrasi reformasi ada beberapa hal yang dilakukan untuk membangun bangsa kita dan dapat dilihat di RRJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) 2005 sampai dengan 2025, yaitu pelaksanaan pemilu dilakukan secara langsung dimana rakyat mempunyai hak untuk memutuskan siapa pemimpinnya. Berakhirnya masa transisi dalam demokrasi juga dilihat dari perkembangan yang telah dicapai dalam sisitem demokrasi dari tahun 1998 dimana mengalami kemajuan dari sebelumnya. Suskesnya penyelenggaran asas

Pesta demokrasi di Indonesia selalu memunculkan sebuah pro dan kontra setiap hajat pegelaranya. Layaknya sebuah pesta, demokrasi selalu dijadikan

2021

Pemerintah sebagai penyelenggara Negara yang menganut sistem demokrasi harus memperhatikan kepentingan rakyatnya. Kekuasaan politik di suatu Negara yang berpaham demokrasi tidak boleh dilaksanakan demi kepentingan pribadi penguasa, karena dalam kekuasaan itu sendiri mengandung kepercayaan untuk melindungi dan mengayomi demi kepentinan masyarakat. Kapitalisme dirasa hidup beriringan dengan demokrasi di indonesia, karna keduanya menganut basis kebebasan rakyatnya. Kapitalisme atau Kapital merupakan suatu paham yang meyakini bahwa penguasa bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan yang besar. Indonesia merupakan Negara yang berpaham demokrasi, namun pada hakekatnya secara konstitusional menolak adanya kapitalisme. Saat ini kemajuan demokrasi di Indonesia tak luput dari paham kapitalisme yang berimbas pada berbagai sisi kehidupan yang dapat merusak demokrasi itu sendiri, akibat dari kepentingan pribadi penguasa.

2021

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia berkontribusi sebesar 1.480,04 atau 10,89% dari total keuntungan PDB Indonesia tahun 2017. Tetapi pada saat yang sama pengelolaan sumber daya alam juga menyumbang terhadap kerugian negara. Para teoritis seperti Richard Robison, Vedi R. Hadiz dan Jeffrey Winters memandang dominasi segelintir orang atau oligarki dengan berlebihan, sebaliknya dominasi material dari oligarki juga kurang mendapat perhatian teoritis pluralis seperti Marcus Mietzner, Michael Buehler, Michele Ford dan yang lainnya. Artikel ini berupaya untuk menganalisa oligarki dan ancaman terhadap oligarki pada satu kasus secara bersamaan yakni pembangunan Reklamasi Pantura Jakarta dengan kerangka teori dari Winters (2011). Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi oligarki dimulai pada pembangunan Reklamasi Pantai pantura s...