PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB

The purpose of this research is to examine empirically how the enforcement of a progressive tax rate impact on vehicle ownership for individuals on the territory of the province of DKI Jakarta. The source of data analysed is individual tax payers of motor vehicle owners who own vehicles of more than 1 unit and who are paying their tax in Jakarta. There are 100 samples according criteria that can be processed toanswer hypothesis research. There is a significant relation-effect of progressive tax rates on taxpayers' intention to do tax avoidance, with coefficient of determination of 42 %. It suggeststhat this tax rates can impact on the potential tax revenues in Jakarta but not affect taxpayers of four-wheeled vehicle owners. In other words,it reducesthe desire or motivation to buy a vehicle of more than 1 unit so that traffic jam fixed perceived.

DIMENSI (Jurnal Teknik Arsitektur), 2010

Adanya rencana dari pemerintah provinsi Kalimantan Selatan untuk merekonstruksi kembali istana kerajaan Banjar adalah didasarkan bukti kebesaran kerajaan Banjar pada masa lalu. Dan untuk rencana ini, telah dimulai melalui studi pencarian lokasi kerajaan Banjar. Adapun penelitian ini sendiri, bertujuan untuk mendapatkan gambaran wujud arsitektur istana kerajaan Banjar yang merupakan satu kesatuan dengan studi pencarian lokasi. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Berdasar hasil studi kepustakaan, diperoleh kesimpulan bahwa wujud arsitektur istana kerajaan Banjar identik dengan bangunan yang saat ini dikenal sebagai rumah bubungan tinggi. Melalui penelusuran di lapangan diperoleh 16 buah rumah bubungan tinggi yang masih tersisa di Kalimantan Selatan. Selanjutnya dari hasil analisis tipologi, diperoleh gambaran bahwa istana kerajaan Banjar dalam wujud rumah bubungan tinggi memiliki setidaknya 5 (lima) jenis ruang,

Pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 yang kemudian direvisi dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa pemilihan umum langsung oleh rakyat merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan negara yang demokratis.Pada pemilu 2019 ini isu pajak digunakan oleh partai politik dalam berkampanye untuk menarik suara dan perhatian masyarakat dalam pemilihan calon legislatif.Di Kota Medan, isu penghapusan pajak kendaraan bermotor mendapat perhatian dari masyarakat Kota Medan. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif dengan pendekatan Survey, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa tahukah masyarakat Kota Medan terhadap isu pajak kendaraan bermotor dalam pemilu 2019 dan keberhasilan partai politik dalam menggunakan isu pajak kendaraan bermotor dalam pemilihan umum serentak 2019 di Kota Medan. Hasil penelitian ini, bahwa peningkatan hasil suara partai PKS diperoleh dari golongan menengah ke bawah yang sudah memiliki pekerjaan dan berumah tangga, sehingga mereka berpendapat bahwa dengan adanya isu penghapusan pajak kendaraan bermotor dapat meringankan beban mereka. Sedangkan bagi mahasiswa apabila adanya isu penghapusan pajak kendaraan bermotor akan mengurangi pendapatan daerah dari pajak hal ini karena pajak sepeda motor berkontribusi kepada pendapatan asli daerah (PAD) lewat pajak kendaraan bermotor (PKB). Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Medan khususnya mahasiswa sebenarnya masih banyak yang tidak mengetahui tentang adanya isu penghapusan pajak kendaraan bermotor yang di pakai oleh salah satu partai politik danmenggunakan isu pajak pada pemilu 2019 belum menjadi isu yang menarik bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Medan.

Bahwa Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

2015

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus dan sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan SAMSAT Sleman. Penelitian ini juga untuk mengetahui variabel apa yang paling dominan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sampel yang terpilih sebanyak 47 responden. Data yang diperoleh dengan membagikan kuesioner. Untuk menentukan hipotesis digunakan uji t dan uji F dengan bantuan program SPSS 16 for windows. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak semua variabel mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, variabel kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai p value sebesar 0,000, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Pelayanan Fiskus memiliki nilai p value sebesar 0,661 dan Sanksi Administrasi Pajak memilik...

Per BKKBN No 13 Th 2023, 2023

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA BAB II PENYUSUNAN KEBUTUHAN Pasal 4 (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis instansi pengguna Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan mempertimbangkan dinamika atau perkembangan organisasi. (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan organisasi. (3) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dilakukan melalui tahapan: a. penghitungan; dan b. pengusulan. Pasal 6 Penghitungan dan pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertujuan untuk mendapatkan kebutuhan jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana untuk jangka waktu tertentu.