MENGAMANKAN PATOK NEGARA DI PERBATASAN KALIMANTAN

Penerbit Konstitusi Press, 2020

Keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pilkada tidak dapat dihindarkan. Secara aspek yuridis ruang gerak ASN dalam penyelenggaraan Pilkada sangat dibatasi, hal tersebut bertujuan untuk tetap menjunjung tinggi asas netralitas dalam tubuh ASN. Sejumlah temuan dan laporan terkait kasus pelanggaran netralitas ASN telah banyak terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada dewasa ini, banyak diantaranya berujung kepada pemberian sanksi administrasi, baik sanksi ringan, sanksi sedang, atau sanksi berat. Disamping menyajikan data rekapitulasi kasus dan klasifikasi jenis pelanggaran, buku ini juga menyajikan peran dari masing-masing lembaga guna turut menjaga netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada. Buku ini hadir untuk memberikan pandangan dan ruang diskursus proses penegakan hukum terhadap ASN dan kepala daerah selama penyelenggaraan Pilkada, dan semoga kehadiran buku ini bisa dijadikan pedoman bagi ASN untuk tetap menjaga asas netralitas sebagai ASN dalam Pilkada. “buku ini akan menjadi kontribusi penting dalam perumusan kebijakan dalam meningkatkan profesionalitas ASN” - Tjahjo Kumolo, S.H, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - “buku ini sebagai momentum untuk memperkuat kerja sama dalam penegakan hukum netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada” -Prof. Dr. Agus Pramusinto, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara- “karya pemikiran yang turut berkontribusi memperkaya perspektif pengawasan netralitas ASN di Indonesia” - Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS, Kepala Badan Kepegawaian Negara- “buku yang sangat representatif dan argumentatif mengurai berbagai hal mengenai pilkada dan petahana dalam kaitannya dengan netralitas ASN” -Abhan, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia-

susun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kewarganegaraan Dosen : Drs. Fachri Airo, MM D III Kebidanan 1B Disusun oleh : YULIYANTI E.0106.14.062 YAYASAN PAMBUDHI LUHUR 1976 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BUDI LUHUR Jalan Kerkof no. 243 Telp./Fax : (022)6670015 Leuwigajah Kota Cimahi 2014/2015 KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr. Wb Dengan mengucapkan syukur Alhamdulilah saya ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad-Nya, sehingga saya dapat menyusun makalah tentang "Pengaruh Batik terhadap Ketahanan Nasioanl Indoneaia". Makalah ini disusun untuk memenuhi sebagian dari tugas Kewarganegaraan. Tersusunnya makalah ini tidak terlepas dari bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. 2. Ibu Drs. Fachri Airo, MM selaku dosen mata kuliah Kewargaanegaraan. 3. Orangtua saya, yang memberikan dukungan dalam pembuatan makalah ini. 4. Teman-teman D3 Kebidanan Tingkat 1 B Saya menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna dalam menyusun makalah ini, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang saya miliki. Maka saran dan koreksi yang bersifat membangun sangat saya butuhkan dari semua pihak.

Abstrak As a manifestation of our indigenous laws, adat law is an important source in our national legislation. Being aware that the government should recognise both moral values and formal written laws, this article explores the existence of adat law in the Indonesian constitution since our independence to today's Reformasi era.

Tujuan sebuah negara jika didekati secara sosiologis mengasumsikan bahwa individu-individu dalam suatu negara disatukan oleh fakta bahwa mereka memiliki suatu kehendak bersama (a common will) atau kepentingan bersama (a common interest). 2 Untuk mencapai tujuan tersebut negara menjalankan berbagai fungsi yang dilaksanakan oleh seperangkat institusi sebagai satu kesatuan berdasarkan tatanan hukum. 3 Tujuan negara dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu pendekatan teoritis dengan melihat pada hal-hal nyata dalam kehidupan kenegaraan 4 , dan pendekatan konstitusional dengan melihat konstitusinya.

catherine andrea prisca, 2024

Perawatan paliatif (palliative care) adalah suatu pendekatan yang diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (dewasa dan anak-anak) serta keluarga mereka dalam menghadapi masalah terkait dengan penyakit yang mengancam jiwa, dengan upaya mencegah dan mengurangi penderitaan melalui identifikasi dini, penilaian tentang penyakitnya, dan penanganan nyeri serta masalah lainnya baik fisik, psikososial atau spiritual (WHO, 2020).

PEMBAHASAN Buku ini membahas pemahaman baru mengenai sumber daya alam sektor kehutanan dari perspektif hukum. Pembahasan mengenai sektor kehutanan dalam perspektif hukum saat ini masih belum banyak. Literatur-literatur yang membahas mengenai hal-hal tersebut masih sangat terbatas, padahal di sisi lain sektor kehutanan merupakan salah satu sumber daya alam yang potensional bagi pembangunan bangsa dan negara.

kewenangan lembaga negara, merupakan suatu alat perlengkapan negara untuk menyelenggarakan pemerintahan negara, oleh karena itu, kewenangan lembaga negara sangat penting dalam negara hukum yang demokratis.

Sunarto, 2022

Pajak warisan