PERENCANAAN WILAYAH PERTAHANAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik dan hidayahNya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga pada saat ini. Tak lupa shalawat serta salam penulis sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Aamiin.

KEMAJUAN PERENCANAAN WILAYAH DAN PENATAAN RUANG, 2018

Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan manusia secara sadar dan terencana. Sementara itu, pengembangan adalah kemampuan untuk menentukan apa yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas hidup dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan yang dimiliki. Mengembangan potensi sumberdaya alam dan lingkungan yang dimiliki dalam proses pembangunan, maka diperlukan penetapan tujuan dan penentuan apa yang harus dikerjakan, demi terealisasi tujuan tersebut, diartikan sebagai Perencanaan (Planning).

Muh. Asmadi, 2024

Perencanaan fasilitas umum adalah hal yang urgent dalam perencanaan wilayah. Dengan merencanakan fasilitas umum, kita dapat mengettahui kebutuhan sarana dan prasarana dasar di suatu wilayah. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui proyeksi atau kebutuhan fasilitas umum, terutama sarana kesehatan, perekonomian, dan pendidikan di Kabupaten Mamuju. Metode yang digunakan adalah proyeksi dengan teknik analisis aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Dari hasil analisis memperlihatkan bahwa kebutuhan SD pada tahun 2045 di Kabupaten Mamuju sebanyak 361 unit, kebutuhan puskesmas pada tahun 2045 sebanyak 24 unit, dan kebutuhan pasar pada tahun 2045 sebanyak 45 unit. Dengan diketahuinya estimasi kebutuhan ini, maka pemetintah kabupaten Mamuju dapat merencanakan sarana dan prasarana umum sesuai dengan kebutuhan.

Securing NKRI territory, especially in border areas, has get serious attention. This time come from defense security, related to integration problem and state sovereignty in some outer islands. NKRI territory has sovereign borders and rights which oftenly become sensitive issues in Indonesian society, from executive, legislative into political elite (national and local), and also defense officials. This sensitivity complicates problems and results in difficulties in taking decision when the main problem cannot be understood rightly and proportionately. Reviewing some public officials' statement, related to the need for special constitution for state border in order to depress possibility of annexation by other country, it needs special geospatial information settlement carefully and accurately so that can response NKRI border problems. This paper will analyse some border cases which oftenly become public debate, especially related to status and ownership of NKRI outer island. Based on study and analysis describes in this paper, it concludes that some of our legislations can be used as legal basic for integrity of NKRI territory. The actual problem at the moment is how to protect, to supervise, to secure, and to manage rightly from many aspects of government and development, including the readiness of defense security officers that need to be supported by complete and adequate alutsista.

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas mata kuliah Perencanaan Wilayah yang berjudul "Perencanaan Wilayah Berbasis Mitigasi Bencana, Studi Kasus : Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi Kabupaten Sleman"

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).telah mengakui keberadaan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau besar dan kecil yaitu 17.508 pulau. Oleh karena itu Indonesia memiliki beberapa wilayah perbatasan dengan negara asing secara strategis baik perbatasan darat laut maupun udara. Kawasan perbatasan memiliki peran dan pengaruh penting dalam kehidupan sosial ekonomi, politik, lingkungan budaya dan pertahanan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan

2018

Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui sejauh mana RRI memainkan peran di daerah perbatasan dalam membangun identitas nasional; dan untuk mengetahui persepsi khalayak mengenai peran yang telah dilaksanakan RRI dalam membangun identitas nasional.