Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi

Sejak kernerdekaan, menjadi kewajiban yang sangat penting bagi para pernimpin untuk membuat kemerdekaan itu menjadi berarti bagi rakyat. Dengan berakhirnya masa kolonial, maka kita dihadapkan pada masalah mengubah dan membaharui Indonesia, yang berarti meruntuhkan tata tertib masyarakat yang lampau dan menciptakan ukuran-ukuran baru berdasarkan kebutuhan-kebutuhan nasional bagi bangsa lndonesia, disesuaikan dengan sayarat-syarat hidup modern. 1 Sesungguhnya nasionalisme yang sehat dan bersifat membangun, harus bergandengan tangan dengan internasionalisme yang sehat pula. Ini berarti bahwa tata tertib sosial baru yang dibentuk mencantumkan dengan tepat warisan kebudayaan pada proses 1 Supomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1966, hal.5. modernisasi, yaitu mempertinggi taraf-taraf penghidupan yang harus rnendapat ternpat pertama dalam program nasional. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa dalarn proses modernisasi, ekspansi dunia Barat tetap memberi warna pada corak dunia, sehingga dalam prakteknya sering diartikan sebagai pemungut lernbaga-lembaga dan cita-cita Barat. Khususnya cita-cita Barat tentang kemajuan tanpa harus meninggalkan kehormatan dan harga dirinya sendiri sebagai orang tirnur, yang tetap akan mempertahankan kebudayaannya. 2

SUPREMASI HUKUM

Globalization brings us to a new order of life, because globalization is a process that takes place in people's lives with various kinds of progress and the rapid rise of capitalism. Of course legal products also develop in the era of globalization. The purpose of this study is to determine the development of madat law in the current era of globalization by using normative juridical methods. The results of this study indicate that the national cultural identity and customary rights of indigenous peoples are respected and protected as long as they do not contradict the principles of state law. Keywords: Globalization, Customary People, Customary Law, Industry 4.0

Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional

Penyelesaian perkara nonlitigasi adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan cara mengesampingkan penyelesaian secara litigasi. Salah saktu aktor yang bisa didorong untuk menjalankan peran ini adalah paralegal. Meski paralegal bisa menjadi solusi bagi terbukanya akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat adat miskin di daerah terpencil, namun masih perlu dirumuskan beberapa hal teknis seperti bagaimana mengintegrasikan bantuan hukum yang diberikan oleh paralegal yang tumbuh dan telah hidup di komunitas masyarakat adat dengan OBH yang telah terakreditasi, serta bagaimana kualitas bantuan hukum yang diberikan bisa memenuhi standar yang dikendaki oleh kebijakan hukum nasional. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa paralegal yang tumbuh dalam komunitas masyarakat adat yang belum terdaftar pada pemberi bantuan hukum (OBH) harus berafiliasi dengan OBH Terakreditasisehingga output kegiatannyajadi lebih jelas.Selain itu, ji...

Ethos, 2003

The aims of this research to find out of the role of law to control the communities in terms of environmental management to find out the role of the traditional communities.

Indonesia has been well known as a multicultural country inSoutheast Asiaregion in term of its ethnic, religion, racial and social stratification. It is, therefore, Unity in Diversity is reflected as an official motto of the State in order to describe the empirical social and cultural diversity ofIndonesia. The diversity refers to a cultural configuration which reflect the Nation identity ofIndonesia, forming elements of cultural capital as well as cultural power that generate the life of Nation State of Indonesia. In the effort of National Law development then questioned whether the existence of adat law as living law and product of culture can be accounted as instrument for enriching substance of National Law? The article attempts to offer answer of the above fundamental question by employing legal anthropology approach with the purpose of obtaining a better understanding holistically regarding the development of National law in multicultural country toward a more just and equitab...

Desa adat atau disebut juga dengan nagari, huta, marga dan lain-lain adalah unit pemerintahan (politik), sosial, ekonomi dan budaya masyarakat hukum adat. Desa adat adalah susunan asli yang mempunyai hak-hak asal usul berupa hak mengurus wilayah (hak ulayat) dan mengurus kehidupan masyarakat hukum adatnya. Dalam menjalankan pengurusan tersebut, Desa adat mendasari diri pada hukum adat untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya. Pada masa rezim orde baru, desa adat mengalami tekanan luar biasa dari negara melalui penyeragaman sistem pemerintahan desa dalam kesatuan administrasi sentralistik melalui UU 5/79 tentang Desa. Desa (termasuk desa adat) tidak lagi berdaya dalam mengurus masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat. Desa orde baru telah menjadi " perpanjangan tangan " pemerintah pusat yang bertindak dan berprilaku seragam dalam komando yang sentralistik. Desa adat kemudian hancur sebagai unit pemerintahan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat hukum adat. Desa adat terpecah-pecah menjadi desa-desa administrasi atau tidak diakui sebagai unit pemerintahan asli (asal usul) masyarakat hukum adat. Seiring dengan itu, wilayah desa adat terbagi-bagi dalam pengurusan berbasis sektor sumber daya alam oleh pemerintah melalui undang-undang sektoral Sumber Daya Alam, seperti UU Kehutanan, UU Pertambangan dan lain-lain. Hak ulayat menjadi persil-persil yang terpecah-pecah di tangan pengurus tanah, hutan, dan tambang dalam institusi pemerintah. Akibatnya, masyarakat hukum adat kehilangan penguasaan dan akses atas sumber daya alamnya. Konflik pun membara dimana-mana. Dalam catatan HuMa (2012) terdapat 232 konflik sumber daya alam dan agraria. Konflik berlangsung di 98 kota / kabupaten di 22 provinsi. Luas area konflik mencapai 2.043.287 hektar (ha), atau lebih dari 20.000 kilometer persegi (km²) dengan korban sebanyak 91.968 orang dari 315 masyarakat hukum adat. B. Otonomi Daerah ; " Jauh Panggang Dari Api " 1 Artikel ini juga diterbitkan pada : http://huma.or.id/pembaruan-hukum-dan-resolusi-konflik/peluang-desa-adat-dalam-memperkuat-hak-hak-masyarakat-hukum-adat.html

Mencangkup tentang bagaimana peran dalam dalam pembangunan ekonomi menurut islam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta reformasi hukum di Indonesia

Masyarakat hukum adat dipandang sebagai subjek hukum yang istimewa karena membawa karakter sebagai badan hukum privat di satu sisi, sekaligus juga badan hukum publik di sisi lain. Sebagai badan hukum privat, masyarakat hukum adat dimungkinkan untuk melakukan tindakan-tindakan di lapangan hukum keperdataan, seperti menggugat dan digugat, memiliki hak atas tanah dan harta kekayaan lainnya, serta membuat dan melaksanakan perjanjian. Sedangkan sebagai badan hukum publik, masyarakat hukum adat berhak dan berwenang untuk melakukan tindakan di lapangan hukum publik seperti mengatur ketertiban, membuat dan menegakkan hukum (berdasarkan asas personalitas dan asas teritorial), serta memiliki kedaulatan atas wilayah sebagaimana konsep beschikkingrecht (hak ulayat) 3. Pada wilayah diskusi yang lain, masyarakat hukum adat juga diposisikan sebagai sebagai rechtsgeemenschappen (jural community) atau yang dikenal sebagai persekutuan hukum. Konsep ini diperkenalkan oleh Van Vollenhoven dan diikuti oleh para penerusnya untuk menjelaskan posisi masyarakat hukum adat tempat

Pokok pembahasan dalam makalah akan beranjak dari berbagai fenomena yang Epistema Institute dan saya temui dalam proses pendampingan untuk pembentukan dan pelaksanaan produk hukum daerah mengenai masyarakat adat di beberapa tempat, seperti Kasepuhan di Lebak-Banten, Malinau di Kalimantan Utara, Sigi di Sulawesi Tengah, Tambrauw di Papua Barat dan beberapa tempat lain. Keterlibatan Epistema Institute terutama memberikan dukungan kepada organisasi masyarakat adat dan organisasi non-pemerintahan di daerah yang melakukan advokasi pembentukan produk hukum daerah mengenai masyarakat adat. Dalam menyampaikan hasil refleksi itu, makalah ini dikelompokan ke dalam beberapa bagian. Setelah bagian pengantar ini diikuti dengan bagian yang menjelaskan posisi produk hukum daerah dalam upaya untuk mempertahankan dan mengembalikan wilayah kehidupan masyarakat adat. Berikutnya mengenai dinamika yang dihadapi dalam proses penyusunan produk hukum daerah, diikuti dengan tantangan yang dialami dalam pelaksanaan setelah dibentuknya produk hukum daerah dimaksud. Dalam kaitannya dengan penyelesaian konflik agraria, keberadaan produk hukum daerah bukanlah instrumen hukum penyelesai konflik, melainkan menyediakan pra-kondisi bagi penyelesaian konflik. Hal ini mengingat akar kebijakan konflik agraria itu terjadi karena kebijakan pemerintah, terutama pemerintah pusat melalui kementerian maupun kepala badan yang nampak dalam pemberian izin, hak guna usaha, penetapan kawasan hutan dan berbagai instrumen administratif lainnya.

Keberadaan desa sebagai bagian dari Indonesia telah menjadi perdebatan panjang dalam ketatanegaraan Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga saat ini.