BENTUK KEBIJAKSANAAN DAN IMPLEMENTASI

Surat Utang Koperasi (SUK) merupakan instrumen utang yang sangat penting bagi koperasi. SUK merupakan inovasi pembiayaan koperasi alternatif jangka panjang di luar sektor perbankan. SUK juga dapat berperan sebagai alat untuk menghimpun dana koperasi yang saat ini sangat dibutuhkan oleh koperasi, dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan koperasi yang sangat besar jumlahnya. Penerbitan Surat Utang Koperasi memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa Koperasi dapat menghim pun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk: a. Anggota Koperasi yang bersangkutan b. Koperasi lain dan / atau anggotanya Selain itu dalam Pasal 41 menyebutkan bahwa modal koperasi teridiri modal sendiri dan modal pinjamanan. Diantara modal pinjaman tersebut, surat utang lainnya merupakan salah satu bentuknya. Selain UU Koperasi, didalam penerbitan Surat Utang mengacu pada ketentuan penerbitan surat berharga yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), mengingat belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus penerbitan tentang Surat Utang Koperasi, kecuali ketentuan tentang Persyaratan Penerbitan Dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) melalui Bank Umum di Indonesia, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan SK Dir BI No.28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995. SUK akan menjadi salah satu instru men keuangan yang sangat strategis untuk meningkatkan kapitalisasi koperasi. Selama ini proses kapitalisasi di ko perasi masih mengandalkan modal sendi ri melalui penghimpunan dana simpanan pokok dan wajib bulanan yang dinilai sangat tidak memadai jumlahnya diban-dingkan dengan kebutuhannya. Tidak adanya insentif yang jelas bagi penyimpan pada

2023

Paper ini berisikan bagaimana peran filsafat dalam bidang keilmuan terutama pada bidang ilmu matematika

Seni Siti Inayah, 2020

ABSTRAK Pancasila sebagai nilai dasar dari negara Indonesia mempunyai nilai-nilai yang harus dipahami oleh setiap warga negara. Setiap poin dari Pancasila walaupun hanya satu kalimat tetapi mengandung arti dan makna yang luas. Nilai yang ditanamkan dalam Pancasila tidak hanya harus dipahami, tetapi juga harus ditanamkan dalam diri dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dirasa sudah sesuai dengan nilai dan kebudayaan yang ada di Indonesia, maka sudah sepatutnya kita menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita untuk pribadi dan negara yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana warga negara Indonesia paham akan nilai-nilai dalam Pancasila. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah warga negara Indonesia sudah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari atau belum. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kesadaran betapa pentingnya memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kata kunci: Pancasila,Nilai-nilai,Implementasi ABSTRACT: Pancasila as the basic value of the Indonesian state has values that must be agreed by every citizen. Each point from Pancasila is only one sentence but contains a broad meaning and meaning. The values that are instilled in Pancasila must not only be translated but must also be instilled in themselves and implemented in daily life. Pancasila is considered to be in accordance with the values and culture that exist in Indonesia, so it is fitting for us to instill the values of Pancasila in ourselves for a better person and country. This research will discuss how the Indonesian state understands that it will value values in Pancasila. In addition, this research also aims to study whether Indonesian citizens have applied the values of Pancasila in their daily lives or not. This research is expected to give extraordinary priority and apply the values of Pancasila in everyday life.

IMPLEMENTASI PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN, 2019

TUGAS HUKUM PERIZINAN KELAS (A)

Hukum Energi, 2019

Paper ini berisi tentang Efektifitas Implementasi Politik Hukum Energi

FARIZA ABADI, 2019

Politik dalam hal ini diartikan sebagai asas, halun, kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Sistem politik menentukan kehidupan politik dilaksanakan sebagai pencerminan interaksi antara masukan dan keluaran. Keseimbangan antara masukan dan keluaran selalu berubah-ubah secara dinamis sesuai dengan tingkat stabilitas nasional. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara masukan dan keluaran berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila. Implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, wawasan nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermayarakat, berbangsa dan bernegara. Imlementasi wawasan nusantara bertujuan untuk menerapkan wawasan nusantara dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan nasional. Abstract-Politics in this case is interpreted as a principle, halun, wisdom used to achieve goals and power. The political system determines political life as a reflection of the interaction between input and output. The balance between input and output always changes dynamically according to the level of national stability. The efforts of the Indonesian people to increase resilience in the political field are an effort to find a balance and harmony between input and output based on Pancasila which is a reflection of Pancasila democracy. The implementation or application of archipelago insights must be reflected in mindset, attitude patterns, and patterns of action that always prioritize the interests of the nation and state rather than personal or group interests. In other words, insight into the archipelago becomes a pattern that underlies the way of thinking, acting, and acting in order to deal with various problems concerning the life of society, nation and state. The implementation of the archipelago's insight aims to apply the insights of the archipelago in everyday life that cover the political, economic, social, cultural and national defense fields.